SlideShare a Scribd company logo
1 of 42
KONVENSI HAK ANAK
(KHA)
Dra. Irma Safitri
Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kota Tangerang Selatan
KONVENSI HAK-HAK ANAK
ADALAH:
•sebuah perjanjian yang mengikat
secara yuridis dan politis di antara
berbagai negara yang mengatur hal-hal
yang berhubungan dengan anak.
•kesepakatan untuk menjamin
terpenuhinya kebutuhan dasar anak-
anak
•Berbentuk dokumen yang berisikan
pasal2 yang mengatur mengenai hak
anak
• Menegakkan prinsip-prinsip
pengakuan atas martabat yang
melekat dan hak-hak yang sama
pada anak-anak yang diakui
sebagai seorang manusia, dan
merupakan sebagai landasan bagi
kemerdekaan, keadilan dan
perdamaian
TUJUAN KHA
LATAR BELAKANG/SEJARAH
MUNCULNYA KHA
• Bermula setelah berakhirnya Perang
Dunia
• Reaksi atas penderitaan yang timbul
akibat bencana peperangan terutama
yang dialami oleh kaum perempuan dan
anak-anak
• Para aktivis perempuan dalam pawai
protes mereka meminta perhatian publik
atas nasib anak-anak yang menjadi
korban perang
PRINSIP – PRINSIP KHA
1. NON DISKRIMINASI:
Semua hak yang diakui dan terkandung
dalam KHA harus diberlakukan kepada
setiap anak tanpa pembedaan apapun
[pasal 2]
2. KEPENTINGAN TERBAIK BAGI
ANAK [THE BEST INTEREST OF THE
CHILD]:
Dalam usaha tindakan yang
menyangkut anak yang dilakukan oleh
lembaga-lembaga kesejahteraan sosial
pemerintah maupun swasta, lembaga
peradilan, lembaga pemerintah, atau
badan legislatif, maka kepentingan
yang terbaik bagi anak harus menjadi
pertimbangan utama [pasal 3]
3. HAK HIDUP, KELANGSUNGAN
HIDUP DAN TUMBUH KEMBANG
[THE RIGHT TO LIVE, SURVIVAL
AND DEVELOPMENT]:
Negara-negara peserta mengakui bahwa
setiap anak memiliki hak yang melekat
atas kehidupan [pasal 6]
4. PENGHARGAAN
TERHADAP PENDAPAT
ANAK [RESPECT FOR THE
VIEWS OF THE CHILD]:
Pendapat anak terutama jika
menyangkut hal-hal yang
mempengaruhi kehidupannya
perlu diperhatikan dalam
setiap pengambilan keputusan
[pasal 12]
Indonesia meratifikasi
(mengikatkan diri pada)
KHA melalui Keputusan
Presiden No.36 Tahun
1990
Konsekuensi :
• KHA harus disosialisasikan
sampai ke anak
• dibuat aturan hukumnya
• dibuat laporan periodik mengenai
implementasinya [5 tahun]
9
Kewajiban Negara dalam
Pemenuhan Hak Anak
To Protect
To Respect
To Fulfil
> Kewajiban melindungi hak anak
> Kewajiban menghormati hak anak
> Kewajiban memenuhi hak anak
Tersusun kebijakan, program, kegiatan dan
anggaran yang peduli anak  salah satu contoh
konkrit  KLA
10
DEFINISI ANAK DAN PASAL-PASAL TERKAIT
hukuman mati atau
hukuman seumur
hidup
37.a
Tidak boleh ada
Pasal 1
Setiap orang yang berusia
dibawah 18 th, kecuali
berdasarkan undang-undang
yang berlaku, bagi anak
ditentukan bahwa usia dewasa
dicapai lebih awal.
Negara
menentukan :
MINIMUM boleh
bekerja (15
Th/Konvensi ILO)
32 BATASAN USIA
38
Tak boleh
ada
rekrutmen
Angkatan
Bersenjata
atau terlibat
dalam
permusuhan
(di bawah usia
15 thn)
Usia minimum
anak dianggap
tidak memiliki
kapasitas
pelanggaran
hukum pidana.
(12th)
40.3.a
28
Batasan
usia
wajib
belajar &
gratis
MASYARAKAT
INTERNASIONAL
PEMERINTAH
PUSAT
PEMERINTAH
LOKAL
MASYARAKAT
KELUARGA
ANAK
PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB
DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK
Anak = pemegang hak/subjek atas
hak (rights holder). Anak tidak dapat
mengklaim hak asasinya
Keluarga  bertanggung jawab
memenuhi kebutuhan anak sbg bentuk
pengakuan terhadap hak-hak anak
Masyarakat = others responsible 
membantu keluarga memenuhi tanggung
jawabnya, menjaga & mengakui hak-hak
anak, serta membantu negara menjalankan
kewajiban
Pemerintah = representasi negara sbg
pemangku kewajiban (duty bearer) 
peraturan untuk mengakui hak-hak anak
Masyarakat internasional = Konsekuensi meratifikasi
KHA adalah Indonesia wajib mengirimkan laporan
periodik [5 tahunan] yang melaporkan pelaksanaan
KHA ke komite hak anak PBB  memberikan
rekomendasi untuk ditindaklanjuti
⦿Isi KHA bisa dibagi menjadi 8 klaster
⦿ Substansi hak-hak anak ADA DALAM
KLASTER KE-IV SAMPAI DENGAN VIII
KLUSTER
HAK SIPIL DAN
KEBEBASAN
IN
HAK SIPIL DA
TI
N KEBEBASAN
HAK BEBAS DARI
PENYIKSAAN DAN
PENGHUKUMAN
LAIN YANG KEJAM,
TIDAK MANUSIAWI
ATAU
MERENDAHKAN
MARTABAT
MANUSIA
Setiap anak harus diperlakukan secara
manusiawi tanpa kekerasan sedikitpun,
termasuk ketika anak berhadapan
dengan hukum.
HAK ATAS
IDENTITAS
Memastikan semua anak tercatat dan
memiliki Kutipan Akta Kelahiran. Negara
bertanggung jawab menjamin
penyelenggaraan pembuatan akta
kelahiran secara gratis.
HAK BEREKSPRESI
DAN MENGELUARKAN
PENDAPAT
Setiap anak berhak mengemukakan
pendapat dan memperoleh ruang untuk
mengeluarkan pendapat atau berekspresi
secara merdeka sesuai keinginannya.
HAK BERPIKIR,
BERHATI NURANI
DAN BERAGAMA
Anak memperoleh ruang untuk
menjalankan keyakinannya secara damai
dengan tetap mengakui hak orang tua
dalam memberikan pembinaan.
HAK AKSES
INFORMASI YANG
LAYAK
Anak berhak atas informasi yang layak dan
negara menjamin penyedia informasi
mematuhi ketentuan tentang kriteria
kelayakan informasi bagi anak.
HAK ATAS
PERLINDUNGAN
KEHIDUPAN PRIBADI
Seorang anak tidak boleh diganggu
kehidupan pribadinya, atau diekspos ke
publik tanpa ijin dari anak tersebut karena
akan mengganggu tumbuh kembangnya.
HAK
BERORGANISASI
DAN BERKUMPUL
SECARA DAMAI
Anak bisa berkumpul secara damai dan
membentuk organisasi yang sesuai bagi
mereka.
HAK
PERLINDUNGAN
IDENTITAS
Negara memastikan adanya sistem untuk
pencegahan berbagai tindak kejahatan
terhadap anak, seperti perdagangan orang,
adopsi ilegal, manipulasi usia, atau
manipulasi nama, dan menjamin hak
prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang
tuanya sendiri.
KLUSTER
LINGKUNGAN KELUARGA
DAN PENGASUHAN
ALTERNATIF
TIDAK BOLEH ADA
PEMISAHAN ANAK
DENGAN ORANG TUA
 Tidak dipisahkan dengan orang tuanya
secara ilegal
 Menghargai hak anak berhubungan dan
kontak pribadi dengan orangtuanya ketika
dipisahkan
 Jika dipisahkan oleh negara anak punya
hak mendapat informasi (berdasarkan
permintaan) tentang anggota keluarganya
yang terpisah
 Menjamin permintaan tersebut tidak
membawa akibat buruk bagi anak maupun
anggota keluarga lainnya
Negara menghormati orang tua dalam
membimbing anak
 TIDAK ADA PERNIKAHAN USIA ANAK
PENGATURAN
REUNIFIKASI
KELUARGA OLEH
NEGARA
 Ditangani secara humanis, legal melalui
perjanjian bilateral dan multilateral dan
menghormati hak anak
 Memberikan bantuan dalam bentuk
penyediaan lembaga dan pendamping
hukum
PENGASUHAN ALTERNATIF Negara wajib menjamin adanya pengasuhan
alternatif :
 Panti Asuhan
Kafalah dalam hukum Islam
(pengasuhan oleh keluarga)
 Adopsi
Mempertimbangkan kesinambungan
pengasuhan anak dan latar belakang suku,
agama, kebudayaan dan bahasa anak.
KEHIDUPAN YANG LAYAK
BAGI ANAK
Anak mempunyai Hak atas
kehidupan yang layak
pengembangan fisik, mental
standard
untuk
spiritual,
moral, sosial anak
Orangtua bertanggung jawab utama untuk
menjamin Hak-hak anak dan Negara
berkewajiban mendukung/membantu para
orangtua dalam melaksanakan tanggung
jawabnya terhadap anak-anak mereka :
Makanan
Pakaian dan
Perumahan
Hak anak atas pembiayaan anak oleh
orangtua khususnya jika kedua belah pihak
tinggal di Negara yang berbeda
ADOPSI Menjamin adopsi dengan
mempertimbangan kepentingan
terbaik bagi anak :
Disahkan oleh penguasa
yang berwenang
Adopsi antar negara
merupakan alternatif
pengasuhan
Menjamin bahwa adopsi
antar negara tidak
dikomersilkan
 Mendorong kerjasama
internasional agar
penempatan di negara lain
dilakukan oleh negara yang
berkompeten
PEMANTAUAN
LEMBAGA
PENGASUHAN
ALTERNATIF
Negara wajib melakukan Review
periodik terhadap anak yang
berada dalam penempatan
(misalnya, Panti Asuhan dan
sejenisnya)
KLUSTER
KESEHATAN DASAR DAN
KESEJAHTERAAN
Memastikan akses layanan publik
bagi anak termasuk anak
penyandang disabilitas. Klaster ini
menekankan bahwa semua anak
tanpa terkecuali berhak atas
pelayanan kesehatan yang
komprehensif dan terintegrasi,
jaminan sosial dan standar hidup
tertinggi baik dalam hal fisik,
mental, spiritual, moral dan sosial
23
• Mengakui hak anak atas standard
kehidupan yang layak bagi
perkembangannya :
 Fisik
 Mental
 Spiritual
 Moral
 Sosial
• Negara harus mengambil langkah
langkah untuk membantu orangtua
dalam memenuhi :
 Gizi
 Pakaian dan
 Perumahan
• % Persalinan di Fasilitas Kesehatan
• Prevalensi Status Gizi Balita (Gizi kurang,
Gizi lebih, Kurus, Pendek)
• PMBA dan Capaian ASI Eksklusif
• Pelayanan Ramah Anak di Fasilitas
Kesehatan
• Presentase rumah tangga dengan akses
air bersih
• Ketersediaan kawasan tanpa rokok, tanpa
iklan rokok dan promosi rokok serta
sponsor rokok
25
Kesehatan Dasar dan
Kesejahteraan – Indikator KLA
KLUSTER IV
Pendidikan, Pemanfaatan
Waktu Luang
& Kegiatan Seni Budaya
Negara menjamin hak anak
atas pendidikan
a) Mewajibkan pendidikan
dasar dan GRATIS 
WAJAR 12 TAHUN
b) Mendorong
menengah
kejuruan
pendidikan
umum dan
serta
akses
mempermudah
bagi setiap anak
c) Mempermudah
ke pendidikan
lebih tinggi
akses
yang
dengan
fasilitas
penyediaan
yang memadai
Anak mempunyai hak atas :
• Waktu luang dan istirahat
• Berpartisipasi penuh
dalam ;
Dunia seni
Budaya
Rekreasi
KLUSTER V
PERLINDUNGAN KHUSUS
15 KONDISI Anak-Anak yang membutuhkan
Perlindungan Khusus
(UU 35 /2014)
 anak yang berada dalam situasi darurat,
 anak yang berhadapan dengan hukum,
 anak yang berasal dari kelompok
minoritas dan terisolasi,
 anak yang dieksploitasi secara ekonomi
dan/atau seksual,
 Anak yang menjadi korban
penyalahgunaan narkotika, alkohol,
psikotropika dan zat adiktif lainnya
15 KONDISI Anak-Anak yang
membutuhkan Perlindungan Khusus
(UU 35 /2014)
 Anak yang menjadi korban
pornografi,
 Anak dengan HIV/AID’S,
 Anak korban penculikan, penjualan
dan/atau perdagangan ,
 Anak korban kekerasan fisik dan/
atau psikis,
 Anak korban kejahatan seksual,
 Anak korban jaringan terorisme,
 Anak penyandang disabilitas,
15 KONDISI Anak-Anak yang
membutuhkan Perlindungan Khusus
(UU 35 /2014)
Anak korban perlakuan salah dan
penelantaran,
Anak dengan perilaku sosial
menyimpang, dan
Anak yang menjadi korban
stigmatisasi dari pelabelan terkait
dengan kondisi orang tuanya.
KEKERASAN
TERHADAP ANAK
Kekerasan Terhadap Anak
Semua bentuk kekerasan fisik dan mental, luka
yang mengenai tubuh dan pikiran, penelantaran
atau tindakan menelantarkan, eksploitasi
eksploitasi
termasuk kekerasan seksual dan
seksual
Kekerasan Fisik
Setiap perbuatan yang mengakibatkan luka
fisik
Contoh:
 Pukulan berulang-ulang,
Tamparan, memukul dengan alat,
menendang
Menimbulkan luka bakar, luka kena air
panas
 Mencekik, menenggelamkan.
 Menikam dengan pisau
Mengikat, menggantung, meninju,
menjepit.
Kekerasan Mental
• Penderitaan akibat serangan lisan/
perkataan yang tidak wajar dan
berlebihan.
• Tindakan yang merusak fungsi
perilaku, intelektual, dan emosi.
• Mengutuk, meremehkan,
menyumpah.
• Mengancam untuk membunuh.
• Mengabaikan, memanggil dengan
hinaan
Kekerasan Seksual Dan Eksploitasi
Seksual
• Objek seksual orang dewasa.
• Perkosaan/percobaan
perkosaan.
• Incest (hubungan seksual dg
sedarah)
• Perbuatan yang
menimbulkan nafsu birahi
Penelantaran
• Tidak memenuhi kebutuhan anak
dengan sengaja (seperti makanan,
pakaian, pemondokan, perhatian,
kesehatan, pendidikan yang layak).
• Perlakuan buruk
• Keterpisahan dan pelayanan panti
yang tidak memadai
Eksploitasi
Pemanfaatan anak untuk tujuan
keuntungan orang dewasa.
Perbuatan yang melibatkan anak
laki-laki dan perempuan, demi uang,
keuntungan atau pertimbangan lain
karena paksaan atau pengaruh
orang dewasa, seperti : Anak yang
Dilacurkan, Pornografi Anak, dan
Perdagangan Anak untuk pelacuran
Anak Belajar dari Kehidupan
Jika Anak Dibesarkan Dengan :
• Celaan  Anak Belajar Memaki
• Kekerasan  anak belajar
berkelahi
• Ketakutan anak gelisah
• Olok-olok  Anak belajar rendah
diri
• Iri hati  Anak belajar
Kedengkian
• Dorongan  Anak belajar percaya
diri
• Toleransi  Anak belajar menahan
diri
• Pujian  Anak belajar menghargai
• Penerimaan  Anak belajar
mencintai
• Rasa Cinta  Anak belajar
menyayangi orang lain dan dirinya
sendiri
Jika Anak Dibesarkan dengan :
Source : Dorothy Law Noite
TERIMAKASIH
PENUHI HAKANAK-ANAKKIT
A
LIND
UNGI D
ARI SEG
ALAKEKERASAN,
PENELANT
ARAND
ANPERLAKU
AN
SALAfi JAD
IKANLAfiANAKKIT
A
ANAKY
ANGBERKU
ALIT
AS
AG
ARKELAKMENJADIANAK
BERBAKTI P
AD
AO
RANG
T
U
AD
AN
NEGARAINDONESIA...

More Related Content

Similar to MATERI KHA.pptx

2. Konvensi Haka Anak (KHA).pptx
2. Konvensi Haka Anak (KHA).pptx2. Konvensi Haka Anak (KHA).pptx
2. Konvensi Haka Anak (KHA).pptxssusere7af1e
 
Sistem perlindungan anak di indonesia
Sistem perlindungan anak di indonesiaSistem perlindungan anak di indonesia
Sistem perlindungan anak di indonesiaAmalia Senja
 
Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan AnakUndang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan AnakDudi Aprillianto
 
pendidikan anak di SD fix.pptx
pendidikan anak di SD fix.pptxpendidikan anak di SD fix.pptx
pendidikan anak di SD fix.pptxtaliahidayani
 
Hak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negaraHak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negaraDirga Januar
 
Instrumen Internasional Tentang Hak dan Perlindungan Anak dari Bahaya Eksploi...
Instrumen Internasional Tentang Hak dan Perlindungan Anak dari Bahaya Eksploi...Instrumen Internasional Tentang Hak dan Perlindungan Anak dari Bahaya Eksploi...
Instrumen Internasional Tentang Hak dan Perlindungan Anak dari Bahaya Eksploi...ECPAT Indonesia
 
Hak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negaraHak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negaraAsyair26
 
Uu no23tahun2003 perlindungananak
Uu no23tahun2003 perlindungananakUu no23tahun2003 perlindungananak
Uu no23tahun2003 perlindungananakRoy Pangkey
 
UU 23 tahun 2002 ttg PERLINDUNGANANAK.pdf
UU 23 tahun 2002 ttg PERLINDUNGANANAK.pdfUU 23 tahun 2002 ttg PERLINDUNGANANAK.pdf
UU 23 tahun 2002 ttg PERLINDUNGANANAK.pdfHerlita5
 
UU No. 23 tahun 2003 P erlindungan Anak
UU No. 23 tahun 2003 P erlindungan AnakUU No. 23 tahun 2003 P erlindungan Anak
UU No. 23 tahun 2003 P erlindungan AnakAmin Herwansyah
 
Uu no23tahun2003 perlindungananak
Uu no23tahun2003 perlindungananakUu no23tahun2003 perlindungananak
Uu no23tahun2003 perlindungananakUtjok Tamp Manalu
 
Uu perlindungan-anak
Uu perlindungan-anakUu perlindungan-anak
Uu perlindungan-anaktakalar
 
HPA PERT STIH PUTRI MAHARAJA PAYAKUMBUH 4.pptx
HPA PERT STIH PUTRI MAHARAJA PAYAKUMBUH 4.pptxHPA PERT STIH PUTRI MAHARAJA PAYAKUMBUH 4.pptx
HPA PERT STIH PUTRI MAHARAJA PAYAKUMBUH 4.pptxkoko212591
 
Naskah akademik
Naskah akademikNaskah akademik
Naskah akademikasmadibeny
 
Sayang anak
Sayang anakSayang anak
Sayang anakJurnalis
 
Uu no. 23 tahun 2002 idn journal
Uu no. 23 tahun 2002 idn journalUu no. 23 tahun 2002 idn journal
Uu no. 23 tahun 2002 idn journalIdnJournal
 
Uu no. 23 tahun 2002 idn journal
Uu no. 23 tahun 2002 idn journalUu no. 23 tahun 2002 idn journal
Uu no. 23 tahun 2002 idn journalIdnJournal
 

Similar to MATERI KHA.pptx (20)

2. Konvensi Haka Anak (KHA).pptx
2. Konvensi Haka Anak (KHA).pptx2. Konvensi Haka Anak (KHA).pptx
2. Konvensi Haka Anak (KHA).pptx
 
Sistem perlindungan anak di indonesia
Sistem perlindungan anak di indonesiaSistem perlindungan anak di indonesia
Sistem perlindungan anak di indonesia
 
Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan AnakUndang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 
pendidikan anak di SD fix.pptx
pendidikan anak di SD fix.pptxpendidikan anak di SD fix.pptx
pendidikan anak di SD fix.pptx
 
Hak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negaraHak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negara
 
HAK PENGUNGSI ANAK
HAK PENGUNGSI ANAKHAK PENGUNGSI ANAK
HAK PENGUNGSI ANAK
 
Instrumen Internasional Tentang Hak dan Perlindungan Anak dari Bahaya Eksploi...
Instrumen Internasional Tentang Hak dan Perlindungan Anak dari Bahaya Eksploi...Instrumen Internasional Tentang Hak dan Perlindungan Anak dari Bahaya Eksploi...
Instrumen Internasional Tentang Hak dan Perlindungan Anak dari Bahaya Eksploi...
 
Hak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negaraHak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negara
 
Uu no23tahun2003 perlindungananak
Uu no23tahun2003 perlindungananakUu no23tahun2003 perlindungananak
Uu no23tahun2003 perlindungananak
 
Hak Anak di Indonesia
Hak Anak di IndonesiaHak Anak di Indonesia
Hak Anak di Indonesia
 
UU 23 tahun 2002 ttg PERLINDUNGANANAK.pdf
UU 23 tahun 2002 ttg PERLINDUNGANANAK.pdfUU 23 tahun 2002 ttg PERLINDUNGANANAK.pdf
UU 23 tahun 2002 ttg PERLINDUNGANANAK.pdf
 
UU No. 23 tahun 2003 P erlindungan Anak
UU No. 23 tahun 2003 P erlindungan AnakUU No. 23 tahun 2003 P erlindungan Anak
UU No. 23 tahun 2003 P erlindungan Anak
 
Uu no23tahun2003 perlindungananak
Uu no23tahun2003 perlindungananakUu no23tahun2003 perlindungananak
Uu no23tahun2003 perlindungananak
 
Uu perlindungan-anak
Uu perlindungan-anakUu perlindungan-anak
Uu perlindungan-anak
 
HPA PERT STIH PUTRI MAHARAJA PAYAKUMBUH 4.pptx
HPA PERT STIH PUTRI MAHARAJA PAYAKUMBUH 4.pptxHPA PERT STIH PUTRI MAHARAJA PAYAKUMBUH 4.pptx
HPA PERT STIH PUTRI MAHARAJA PAYAKUMBUH 4.pptx
 
Analisis uu
Analisis uu Analisis uu
Analisis uu
 
Naskah akademik
Naskah akademikNaskah akademik
Naskah akademik
 
Sayang anak
Sayang anakSayang anak
Sayang anak
 
Uu no. 23 tahun 2002 idn journal
Uu no. 23 tahun 2002 idn journalUu no. 23 tahun 2002 idn journal
Uu no. 23 tahun 2002 idn journal
 
Uu no. 23 tahun 2002 idn journal
Uu no. 23 tahun 2002 idn journalUu no. 23 tahun 2002 idn journal
Uu no. 23 tahun 2002 idn journal
 

Recently uploaded

PERAN PERAWAT DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KELOMPOK 4.ppt
PERAN PERAWAT DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KELOMPOK 4.pptPERAN PERAWAT DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KELOMPOK 4.ppt
PERAN PERAWAT DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KELOMPOK 4.pptbekamalayniasinta
 
Keperawatan Anatomi Fisiologi Laktasi.pptx
Keperawatan Anatomi Fisiologi Laktasi.pptxKeperawatan Anatomi Fisiologi Laktasi.pptx
Keperawatan Anatomi Fisiologi Laktasi.pptxrachmatpawelloi
 
3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan
3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan
3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinanDwiNormaR
 
Presentasi farmakologi materi hipertensi
Presentasi farmakologi materi hipertensiPresentasi farmakologi materi hipertensi
Presentasi farmakologi materi hipertensissuser1cc42a
 
PEDOMAN PROTOTYPE PUSKESMAS_KEMENKES ALL by zb NERMI.pdf
PEDOMAN PROTOTYPE PUSKESMAS_KEMENKES ALL by zb NERMI.pdfPEDOMAN PROTOTYPE PUSKESMAS_KEMENKES ALL by zb NERMI.pdf
PEDOMAN PROTOTYPE PUSKESMAS_KEMENKES ALL by zb NERMI.pdfMeboix
 
Sediaan Kream semisolid farmasi Industri.pptx
Sediaan Kream semisolid farmasi Industri.pptxSediaan Kream semisolid farmasi Industri.pptx
Sediaan Kream semisolid farmasi Industri.pptxwisanggeni19
 
materi kkr dan uks tingkat smp dan sma/ma
materi kkr dan uks tingkat smp dan sma/mamateri kkr dan uks tingkat smp dan sma/ma
materi kkr dan uks tingkat smp dan sma/maGusmaliniEf
 
PPT_ AYU SASKARANI (proposal) fix fix.pdf
PPT_ AYU SASKARANI (proposal) fix fix.pdfPPT_ AYU SASKARANI (proposal) fix fix.pdf
PPT_ AYU SASKARANI (proposal) fix fix.pdfhurufd86
 
Toksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.ppt
Toksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.pptToksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.ppt
Toksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.pptRoniAlfaqih2
 
414325562-Ppt- Keperawatan GawatDarurat Trauma-Abdomen.pptx
414325562-Ppt- Keperawatan GawatDarurat Trauma-Abdomen.pptx414325562-Ppt- Keperawatan GawatDarurat Trauma-Abdomen.pptx
414325562-Ppt- Keperawatan GawatDarurat Trauma-Abdomen.pptxrachmatpawelloi
 
2 Adaptasi Sel dan Jejas Sel.pptx Ilmu Dasar Kep
2 Adaptasi Sel dan Jejas Sel.pptx Ilmu Dasar Kep2 Adaptasi Sel dan Jejas Sel.pptx Ilmu Dasar Kep
2 Adaptasi Sel dan Jejas Sel.pptx Ilmu Dasar KepHaslianiBaharuddin
 
FARMAKOLOGI HORMONAL obat hormonal Diabetes
FARMAKOLOGI HORMONAL obat hormonal DiabetesFARMAKOLOGI HORMONAL obat hormonal Diabetes
FARMAKOLOGI HORMONAL obat hormonal DiabetesNadrohSitepu1
 
2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf
2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf
2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdfMeboix
 
serbuk terbagi dan serbuk tabur yang gunakan untuk farmas
serbuk terbagi dan serbuk tabur yang gunakan untuk farmasserbuk terbagi dan serbuk tabur yang gunakan untuk farmas
serbuk terbagi dan serbuk tabur yang gunakan untuk farmasmufida16
 
ILMU PENYAKIT GIGI DAN MULUT PEMERIKSAAN SUBJEKTIF.pptx
ILMU PENYAKIT GIGI DAN MULUT PEMERIKSAAN SUBJEKTIF.pptxILMU PENYAKIT GIGI DAN MULUT PEMERIKSAAN SUBJEKTIF.pptx
ILMU PENYAKIT GIGI DAN MULUT PEMERIKSAAN SUBJEKTIF.pptxfania35
 
1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan
1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan
1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar KeperawatanHaslianiBaharuddin
 
FARMAKOLOGI OBAT PERSALINAN farmakologi obat
FARMAKOLOGI OBAT PERSALINAN farmakologi obatFARMAKOLOGI OBAT PERSALINAN farmakologi obat
FARMAKOLOGI OBAT PERSALINAN farmakologi obatSyarifahNurulMaulida1
 
MATERI TENTANG STUNTING BAGI REMAJA (Materi sosialisasi).ppt
MATERI TENTANG STUNTING BAGI REMAJA (Materi sosialisasi).pptMATERI TENTANG STUNTING BAGI REMAJA (Materi sosialisasi).ppt
MATERI TENTANG STUNTING BAGI REMAJA (Materi sosialisasi).pptbambang62741
 
TUMBUH KEMBANG KELUARGAaaaaaaaaaaaa.pptx
TUMBUH KEMBANG KELUARGAaaaaaaaaaaaa.pptxTUMBUH KEMBANG KELUARGAaaaaaaaaaaaa.pptx
TUMBUH KEMBANG KELUARGAaaaaaaaaaaaa.pptxTriNurmiyati
 
anatomi fisiologi sistem penginderaan.ppt
anatomi fisiologi sistem penginderaan.pptanatomi fisiologi sistem penginderaan.ppt
anatomi fisiologi sistem penginderaan.pptRoniAlfaqih2
 

Recently uploaded (20)

PERAN PERAWAT DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KELOMPOK 4.ppt
PERAN PERAWAT DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KELOMPOK 4.pptPERAN PERAWAT DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KELOMPOK 4.ppt
PERAN PERAWAT DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KELOMPOK 4.ppt
 
Keperawatan Anatomi Fisiologi Laktasi.pptx
Keperawatan Anatomi Fisiologi Laktasi.pptxKeperawatan Anatomi Fisiologi Laktasi.pptx
Keperawatan Anatomi Fisiologi Laktasi.pptx
 
3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan
3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan
3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan
 
Presentasi farmakologi materi hipertensi
Presentasi farmakologi materi hipertensiPresentasi farmakologi materi hipertensi
Presentasi farmakologi materi hipertensi
 
PEDOMAN PROTOTYPE PUSKESMAS_KEMENKES ALL by zb NERMI.pdf
PEDOMAN PROTOTYPE PUSKESMAS_KEMENKES ALL by zb NERMI.pdfPEDOMAN PROTOTYPE PUSKESMAS_KEMENKES ALL by zb NERMI.pdf
PEDOMAN PROTOTYPE PUSKESMAS_KEMENKES ALL by zb NERMI.pdf
 
Sediaan Kream semisolid farmasi Industri.pptx
Sediaan Kream semisolid farmasi Industri.pptxSediaan Kream semisolid farmasi Industri.pptx
Sediaan Kream semisolid farmasi Industri.pptx
 
materi kkr dan uks tingkat smp dan sma/ma
materi kkr dan uks tingkat smp dan sma/mamateri kkr dan uks tingkat smp dan sma/ma
materi kkr dan uks tingkat smp dan sma/ma
 
PPT_ AYU SASKARANI (proposal) fix fix.pdf
PPT_ AYU SASKARANI (proposal) fix fix.pdfPPT_ AYU SASKARANI (proposal) fix fix.pdf
PPT_ AYU SASKARANI (proposal) fix fix.pdf
 
Toksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.ppt
Toksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.pptToksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.ppt
Toksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.ppt
 
414325562-Ppt- Keperawatan GawatDarurat Trauma-Abdomen.pptx
414325562-Ppt- Keperawatan GawatDarurat Trauma-Abdomen.pptx414325562-Ppt- Keperawatan GawatDarurat Trauma-Abdomen.pptx
414325562-Ppt- Keperawatan GawatDarurat Trauma-Abdomen.pptx
 
2 Adaptasi Sel dan Jejas Sel.pptx Ilmu Dasar Kep
2 Adaptasi Sel dan Jejas Sel.pptx Ilmu Dasar Kep2 Adaptasi Sel dan Jejas Sel.pptx Ilmu Dasar Kep
2 Adaptasi Sel dan Jejas Sel.pptx Ilmu Dasar Kep
 
FARMAKOLOGI HORMONAL obat hormonal Diabetes
FARMAKOLOGI HORMONAL obat hormonal DiabetesFARMAKOLOGI HORMONAL obat hormonal Diabetes
FARMAKOLOGI HORMONAL obat hormonal Diabetes
 
2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf
2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf
2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf
 
serbuk terbagi dan serbuk tabur yang gunakan untuk farmas
serbuk terbagi dan serbuk tabur yang gunakan untuk farmasserbuk terbagi dan serbuk tabur yang gunakan untuk farmas
serbuk terbagi dan serbuk tabur yang gunakan untuk farmas
 
ILMU PENYAKIT GIGI DAN MULUT PEMERIKSAAN SUBJEKTIF.pptx
ILMU PENYAKIT GIGI DAN MULUT PEMERIKSAAN SUBJEKTIF.pptxILMU PENYAKIT GIGI DAN MULUT PEMERIKSAAN SUBJEKTIF.pptx
ILMU PENYAKIT GIGI DAN MULUT PEMERIKSAAN SUBJEKTIF.pptx
 
1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan
1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan
1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan
 
FARMAKOLOGI OBAT PERSALINAN farmakologi obat
FARMAKOLOGI OBAT PERSALINAN farmakologi obatFARMAKOLOGI OBAT PERSALINAN farmakologi obat
FARMAKOLOGI OBAT PERSALINAN farmakologi obat
 
MATERI TENTANG STUNTING BAGI REMAJA (Materi sosialisasi).ppt
MATERI TENTANG STUNTING BAGI REMAJA (Materi sosialisasi).pptMATERI TENTANG STUNTING BAGI REMAJA (Materi sosialisasi).ppt
MATERI TENTANG STUNTING BAGI REMAJA (Materi sosialisasi).ppt
 
TUMBUH KEMBANG KELUARGAaaaaaaaaaaaa.pptx
TUMBUH KEMBANG KELUARGAaaaaaaaaaaaa.pptxTUMBUH KEMBANG KELUARGAaaaaaaaaaaaa.pptx
TUMBUH KEMBANG KELUARGAaaaaaaaaaaaa.pptx
 
anatomi fisiologi sistem penginderaan.ppt
anatomi fisiologi sistem penginderaan.pptanatomi fisiologi sistem penginderaan.ppt
anatomi fisiologi sistem penginderaan.ppt
 

MATERI KHA.pptx

  • 1. KONVENSI HAK ANAK (KHA) Dra. Irma Safitri Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Selatan
  • 2. KONVENSI HAK-HAK ANAK ADALAH: •sebuah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan anak. •kesepakatan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar anak- anak •Berbentuk dokumen yang berisikan pasal2 yang mengatur mengenai hak anak
  • 3. • Menegakkan prinsip-prinsip pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama pada anak-anak yang diakui sebagai seorang manusia, dan merupakan sebagai landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian TUJUAN KHA
  • 4. LATAR BELAKANG/SEJARAH MUNCULNYA KHA • Bermula setelah berakhirnya Perang Dunia • Reaksi atas penderitaan yang timbul akibat bencana peperangan terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak • Para aktivis perempuan dalam pawai protes mereka meminta perhatian publik atas nasib anak-anak yang menjadi korban perang
  • 5. PRINSIP – PRINSIP KHA 1. NON DISKRIMINASI: Semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun [pasal 2]
  • 6. 2. KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK [THE BEST INTEREST OF THE CHILD]: Dalam usaha tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah, atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama [pasal 3]
  • 7. 3. HAK HIDUP, KELANGSUNGAN HIDUP DAN TUMBUH KEMBANG [THE RIGHT TO LIVE, SURVIVAL AND DEVELOPMENT]: Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan [pasal 6]
  • 8. 4. PENGHARGAAN TERHADAP PENDAPAT ANAK [RESPECT FOR THE VIEWS OF THE CHILD]: Pendapat anak terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan [pasal 12]
  • 9. Indonesia meratifikasi (mengikatkan diri pada) KHA melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 Konsekuensi : • KHA harus disosialisasikan sampai ke anak • dibuat aturan hukumnya • dibuat laporan periodik mengenai implementasinya [5 tahun] 9
  • 10. Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak Anak To Protect To Respect To Fulfil > Kewajiban melindungi hak anak > Kewajiban menghormati hak anak > Kewajiban memenuhi hak anak Tersusun kebijakan, program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak  salah satu contoh konkrit  KLA 10
  • 11. DEFINISI ANAK DAN PASAL-PASAL TERKAIT hukuman mati atau hukuman seumur hidup 37.a Tidak boleh ada Pasal 1 Setiap orang yang berusia dibawah 18 th, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku, bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Negara menentukan : MINIMUM boleh bekerja (15 Th/Konvensi ILO) 32 BATASAN USIA 38 Tak boleh ada rekrutmen Angkatan Bersenjata atau terlibat dalam permusuhan (di bawah usia 15 thn) Usia minimum anak dianggap tidak memiliki kapasitas pelanggaran hukum pidana. (12th) 40.3.a 28 Batasan usia wajib belajar & gratis
  • 13. Anak = pemegang hak/subjek atas hak (rights holder). Anak tidak dapat mengklaim hak asasinya Keluarga  bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak sbg bentuk pengakuan terhadap hak-hak anak Masyarakat = others responsible  membantu keluarga memenuhi tanggung jawabnya, menjaga & mengakui hak-hak anak, serta membantu negara menjalankan kewajiban Pemerintah = representasi negara sbg pemangku kewajiban (duty bearer)  peraturan untuk mengakui hak-hak anak Masyarakat internasional = Konsekuensi meratifikasi KHA adalah Indonesia wajib mengirimkan laporan periodik [5 tahunan] yang melaporkan pelaksanaan KHA ke komite hak anak PBB  memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti
  • 14. ⦿Isi KHA bisa dibagi menjadi 8 klaster ⦿ Substansi hak-hak anak ADA DALAM KLASTER KE-IV SAMPAI DENGAN VIII
  • 16. IN HAK SIPIL DA TI N KEBEBASAN HAK BEBAS DARI PENYIKSAAN DAN PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI ATAU MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA Setiap anak harus diperlakukan secara manusiawi tanpa kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum. HAK ATAS IDENTITAS Memastikan semua anak tercatat dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran. Negara bertanggung jawab menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis. HAK BEREKSPRESI DAN MENGELUARKAN PENDAPAT Setiap anak berhak mengemukakan pendapat dan memperoleh ruang untuk mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya. HAK BERPIKIR, BERHATI NURANI DAN BERAGAMA Anak memperoleh ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dengan tetap mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.
  • 17. HAK AKSES INFORMASI YANG LAYAK Anak berhak atas informasi yang layak dan negara menjamin penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak. HAK ATAS PERLINDUNGAN KEHIDUPAN PRIBADI Seorang anak tidak boleh diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut karena akan mengganggu tumbuh kembangnya. HAK BERORGANISASI DAN BERKUMPUL SECARA DAMAI Anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka. HAK PERLINDUNGAN IDENTITAS Negara memastikan adanya sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak, seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, atau manipulasi nama, dan menjamin hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.
  • 19. TIDAK BOLEH ADA PEMISAHAN ANAK DENGAN ORANG TUA  Tidak dipisahkan dengan orang tuanya secara ilegal  Menghargai hak anak berhubungan dan kontak pribadi dengan orangtuanya ketika dipisahkan  Jika dipisahkan oleh negara anak punya hak mendapat informasi (berdasarkan permintaan) tentang anggota keluarganya yang terpisah  Menjamin permintaan tersebut tidak membawa akibat buruk bagi anak maupun anggota keluarga lainnya Negara menghormati orang tua dalam membimbing anak  TIDAK ADA PERNIKAHAN USIA ANAK PENGATURAN REUNIFIKASI KELUARGA OLEH NEGARA  Ditangani secara humanis, legal melalui perjanjian bilateral dan multilateral dan menghormati hak anak  Memberikan bantuan dalam bentuk penyediaan lembaga dan pendamping hukum
  • 20. PENGASUHAN ALTERNATIF Negara wajib menjamin adanya pengasuhan alternatif :  Panti Asuhan Kafalah dalam hukum Islam (pengasuhan oleh keluarga)  Adopsi Mempertimbangkan kesinambungan pengasuhan anak dan latar belakang suku, agama, kebudayaan dan bahasa anak. KEHIDUPAN YANG LAYAK BAGI ANAK Anak mempunyai Hak atas kehidupan yang layak pengembangan fisik, mental standard untuk spiritual, moral, sosial anak Orangtua bertanggung jawab utama untuk menjamin Hak-hak anak dan Negara berkewajiban mendukung/membantu para orangtua dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap anak-anak mereka : Makanan Pakaian dan Perumahan Hak anak atas pembiayaan anak oleh orangtua khususnya jika kedua belah pihak tinggal di Negara yang berbeda
  • 21. ADOPSI Menjamin adopsi dengan mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak : Disahkan oleh penguasa yang berwenang Adopsi antar negara merupakan alternatif pengasuhan Menjamin bahwa adopsi antar negara tidak dikomersilkan  Mendorong kerjasama internasional agar penempatan di negara lain dilakukan oleh negara yang berkompeten PEMANTAUAN LEMBAGA PENGASUHAN ALTERNATIF Negara wajib melakukan Review periodik terhadap anak yang berada dalam penempatan (misalnya, Panti Asuhan dan sejenisnya)
  • 23. Memastikan akses layanan publik bagi anak termasuk anak penyandang disabilitas. Klaster ini menekankan bahwa semua anak tanpa terkecuali berhak atas pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi, jaminan sosial dan standar hidup tertinggi baik dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial 23
  • 24. • Mengakui hak anak atas standard kehidupan yang layak bagi perkembangannya :  Fisik  Mental  Spiritual  Moral  Sosial • Negara harus mengambil langkah langkah untuk membantu orangtua dalam memenuhi :  Gizi  Pakaian dan  Perumahan
  • 25. • % Persalinan di Fasilitas Kesehatan • Prevalensi Status Gizi Balita (Gizi kurang, Gizi lebih, Kurus, Pendek) • PMBA dan Capaian ASI Eksklusif • Pelayanan Ramah Anak di Fasilitas Kesehatan • Presentase rumah tangga dengan akses air bersih • Ketersediaan kawasan tanpa rokok, tanpa iklan rokok dan promosi rokok serta sponsor rokok 25 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan – Indikator KLA
  • 26. KLUSTER IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang & Kegiatan Seni Budaya
  • 27. Negara menjamin hak anak atas pendidikan a) Mewajibkan pendidikan dasar dan GRATIS  WAJAR 12 TAHUN b) Mendorong menengah kejuruan pendidikan umum dan serta akses mempermudah bagi setiap anak c) Mempermudah ke pendidikan lebih tinggi akses yang dengan fasilitas penyediaan yang memadai
  • 28. Anak mempunyai hak atas : • Waktu luang dan istirahat • Berpartisipasi penuh dalam ; Dunia seni Budaya Rekreasi
  • 30. 15 KONDISI Anak-Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus (UU 35 /2014)  anak yang berada dalam situasi darurat,  anak yang berhadapan dengan hukum,  anak yang berasal dari kelompok minoritas dan terisolasi,  anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual,  Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya
  • 31. 15 KONDISI Anak-Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus (UU 35 /2014)  Anak yang menjadi korban pornografi,  Anak dengan HIV/AID’S,  Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan ,  Anak korban kekerasan fisik dan/ atau psikis,  Anak korban kejahatan seksual,  Anak korban jaringan terorisme,  Anak penyandang disabilitas,
  • 32. 15 KONDISI Anak-Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus (UU 35 /2014) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
  • 34. Kekerasan Terhadap Anak Semua bentuk kekerasan fisik dan mental, luka yang mengenai tubuh dan pikiran, penelantaran atau tindakan menelantarkan, eksploitasi eksploitasi termasuk kekerasan seksual dan seksual
  • 35. Kekerasan Fisik Setiap perbuatan yang mengakibatkan luka fisik Contoh:  Pukulan berulang-ulang, Tamparan, memukul dengan alat, menendang Menimbulkan luka bakar, luka kena air panas  Mencekik, menenggelamkan.  Menikam dengan pisau Mengikat, menggantung, meninju, menjepit.
  • 36. Kekerasan Mental • Penderitaan akibat serangan lisan/ perkataan yang tidak wajar dan berlebihan. • Tindakan yang merusak fungsi perilaku, intelektual, dan emosi. • Mengutuk, meremehkan, menyumpah. • Mengancam untuk membunuh. • Mengabaikan, memanggil dengan hinaan
  • 37. Kekerasan Seksual Dan Eksploitasi Seksual • Objek seksual orang dewasa. • Perkosaan/percobaan perkosaan. • Incest (hubungan seksual dg sedarah) • Perbuatan yang menimbulkan nafsu birahi
  • 38. Penelantaran • Tidak memenuhi kebutuhan anak dengan sengaja (seperti makanan, pakaian, pemondokan, perhatian, kesehatan, pendidikan yang layak). • Perlakuan buruk • Keterpisahan dan pelayanan panti yang tidak memadai
  • 39. Eksploitasi Pemanfaatan anak untuk tujuan keuntungan orang dewasa. Perbuatan yang melibatkan anak laki-laki dan perempuan, demi uang, keuntungan atau pertimbangan lain karena paksaan atau pengaruh orang dewasa, seperti : Anak yang Dilacurkan, Pornografi Anak, dan Perdagangan Anak untuk pelacuran
  • 40. Anak Belajar dari Kehidupan Jika Anak Dibesarkan Dengan : • Celaan  Anak Belajar Memaki • Kekerasan  anak belajar berkelahi • Ketakutan anak gelisah • Olok-olok  Anak belajar rendah diri • Iri hati  Anak belajar Kedengkian
  • 41. • Dorongan  Anak belajar percaya diri • Toleransi  Anak belajar menahan diri • Pujian  Anak belajar menghargai • Penerimaan  Anak belajar mencintai • Rasa Cinta  Anak belajar menyayangi orang lain dan dirinya sendiri Jika Anak Dibesarkan dengan : Source : Dorothy Law Noite
  • 42. TERIMAKASIH PENUHI HAKANAK-ANAKKIT A LIND UNGI D ARI SEG ALAKEKERASAN, PENELANT ARAND ANPERLAKU AN SALAfi JAD IKANLAfiANAKKIT A ANAKY ANGBERKU ALIT AS AG ARKELAKMENJADIANAK BERBAKTI P AD AO RANG T U AD AN NEGARAINDONESIA...