SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
IPADI(IkatanPeminatAhli Demografi
Indonesia) Provinsi KalimantanSelatan POLICY BRIEF
Perwakilan Badan Kependudukan dan KB Nasional Provinsi Kalimantan Selatan 1
rbanisasi bagi orang awam seringkali
disalah artikan sebagai perpindahan penduduk
dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan,
padahal pengertianurbanisasi yangbenar adalah
persentase penduduk yang tinggal di daerah
perkotaan. Banyak faktor penyebab urbanisasi
seperti;pertumbuhan alamiahpendudukkotaitu
sendiri, perluasan wilayah, perubahan status
wilayah, serta migrasi dari daerah pedesaan
menuju daerah perkotaan. Peningkatan
urbanisasi tidakterlepasdari kebijakan ekonomi
dan pembangunan yang “urban bias”. Ada
kecenderungan, bahwa aktifitas perekonomian
lebih terpusat pada suatu area yang memiliki
tingkat konsentrasi penduduk tinggi. Hubungan
positif antara konsentrasi penduduk dengan
aktifitas ekonomi menyebabkan makin
membesarnya area konsentrasi penduduk.
Hubungantersebut akan menimbulkan apa yang
dikenal sebagai daerahperkotaan.Memangpada
kenyataannya para investor cenderung
melakukan investasi pada daerah yang telah
tersedia sarana dan prasarananya. Sebaliknya
pendudukcenderungdatangmenujupusat-pusat
kegiatan ekonomi agar lebih mudah
mendapatkan akses kesempatan memperoleh
pekerjaan.
Globalisasi telah menyebabkan semua
negara tak terkecuali Indonesia, tak dapat
melepaskan diri dari apa yang terjadi di negara
lain.Dalamhubunganini perubahanpeta politik,
ekonomi,sosial-budaya dunia akan sangat
mempengaruhi apa yang terjadi di Indonesia
pada umumnya, serta khususnya Provinsi
Kalimantan Selatan. Wakil Presiden Boediono
yang dikutip Ananta : 2010 menyebutkan ada 4
(empat) Megatrend Demografi saat ini, yaitu ;
1).Makin bertambahnya penduduk (bukan
peledakan penduduk)
2).Makin meningkatnya penduduk usia lanjut
(Ageing)
3).Makin meningkatnya mobilitas penduduk,
serta
4). Makin meningkatnya urbanisasi.
Karena itulah urbanisasi tidak hanya
dipandang sebagai fenomena demografi, tetapi
dapat dipandang sebagai fenomena politik,
ekonomi dan sosial-budaya. Berbagai studi
menunjukkan dimana semakin tinggi tingkat
pertumbuhan ekonomi suatu daerah, semakin
tinggi pula tingkat urbanisasinya. Dalam
hubungan ini, megatren urbanisasi merupakan
fenomena alamiah dimana perkembangannya
selalu sejalan dengan perkembangan ekonomi
dan kesejahteraan penduduk pada daerah
bersangkutan.
Pertumbuhan ekonomi dan tingkat
kesejahteraan penduduk Kabupaten/Kota di
Provinsi KalimantanSelatanbelummenunjukkan
kondisi sebagaimana yang diharapkan. Hal ini
karena faktor karakteristik daerah
Kabupaten/Kota yang berbeda, juga adanya
kecenderungan investasi dilakukan pada sektor
padat modal khususnya pada sektor
pertambangan batubara. Suatu hal yang paling
penting dalam pembangunan daerah adalah
bagaimana daerah Kabupaten/Kota
bersangkutan mampu mengidentifikasi segala
potensi sumberdaya (SDM dan SDA) yang
dimilikinya. Pelaksanaan otonomi daerah pada
dasarnya merupakan konsekuensi dari tuntutan
masyarakat terhadap adanya pemerataan
pembangunan pada daerah Kabupaten/Kota.
Pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk
mendorong dan menggerakkan pembangunan
pada daerah Kabupaten/Kota. Namun harus
diingat bahwa pertumbuhan itu hanyalah ”alat”,
bukan tujuan dari pembangunan itu sendiri.
Laju pertumbuhan ekonomi
Kabupaten/Kotadi Provinsi KalimantanSelatandi
sajikan dalam Gambar 1 sebagai berikut :
Urbanisasi Dan Pembangunan Daerah
Di Provinsi Kalimantan Selatan
Oleh :
Dr.Haris Fadillah,SE, M.Si
IPADI(IkatanPeminatAhli Demografi
Indonesia) Provinsi KalimantanSelatan POLICY BRIEF
Perwakilan Badan Kependudukan dan KB Nasional Provinsi Kalimantan Selatan 2
Gambar 1. Laju Pertumbuhan ekonomi
Kabupaten/Kota di Provinsi Kal-Sel Tahun 2011
Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai
oleh Kota Banjarmasin (6,78), dan terendah
Kabupaten Barito Kuala (5,09 %). Secara
umum selama ini pola pengembangan kota
didasarkan pada aspek ekonomi semata.
Padahal pertumbuhan ekonomi belum dapat
membawa hasil optimal bagi kesejahteraan
masyarakat Kabupaten/Kota.
Gambar 2. Tingkat Urbanisasi
Kabupaten/Kota di Prov Kal-Sel SP2010
Urbanisasi di Provinsi Kalimantan Selatan
meningkat dengan cepat. Berdasarkan Hasil
SensusPenduduk Tahun 2010, tingkat urbanisasi
mencapai 42,05 %. Urbanisasi tertinggi terdapat
di Kota Banjarmasin (97,98 %), dan terendah di
Kabupaten Balangan (10,00 %). Kondisi ini
menciptakan dinamika perkotaan, perubahan
tataguna lahan,munculnyapemukimanlegal dan
ilegal serta adanya perbedaan sosial ekonomi
penduduknya ( Mc Gee : 1995).
Dimasa mendatang perekonomian
Provinsi Kalimantan Selatan pun akan makin
ditandai oleh perekonomian perkotaan. Jumlah
dan persentase pendudukyang tinggal di daerah
perkotaan juga akan terus meningkat.Karena itu
megatrenurbanisasi memberikantantangan bagi
pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan
serta Kabupaten/Kota untuk mengkaji ulang
perencanaanpembangunankhususnya prioritas
investasi sektoral mengingatkarakteristik daerah
Kabupaten/Kota/berbeda satu sama lain. Selain
itu rendahnya kemampuan fiskal daerah diduga
menjadi penyebab terus melonjaknya arus
migrasi desa-kota.
Rekomendasi
1. Meningkatnya urbanisasi akan memacu
pertumbuhan ekonomi. Karena itu
Kabupaten/Kota harus berupaya untuk
mengembangkan daerah pedesaan agar
memiliki cirri-ciri daerah perkotaan.
2. Perencanaan dan prioritas pembangunan
harus disesuaikan dengan karakteristik
Kabupaten/Kota. Dan infrastuktur dan
energi (listrik) masih menjadi kendala
pengembangan investasi.
Daftar Pustaka
1.Ananta, Aris, 2010. Megatren Demografi
Indonesia, Seputar Indonesia, terbitan 27
Juli, Jakarta
2.BKKBN,2013, Materi Pendidikan Kependudukan
Jalur Non Formal, Jakarta
3.______, 2005, Ringkasan Proyeksi Penduduk
Indonesia 2000-2025, Jakarta
4._____, 2012, Statistik Migrasi Kalimantan
Selatan, Jakarta.
5.Bintarto, 1986, Urbanisasi dan
Permasalahannya, Jakarta, Ghalia
Indonesia.
6. Chotib Basri, 2004, Desentralisasi Dalam
Konteks Urbanisasi, www.google.co.id
7. Mc.Gee,TG, 1995, The Urbanization Process in
Third World, London, G.Bells and Sons Ltd.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
PERSENTASE
TanahLaut
Kotabaru
Banjar
BaritoKuala
Tapin
HuluSungaiSelatan
HuluSungaiTengah
HuluSungaiUtara
Tabalong
TanahBumbu
Balangan
Banjarmasin
Banjarbaru
KABUPATEN/ KOTA
TINGKAT URBANISASI
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
Kab. TanahLaut
Kab. Kotabaru
Kab. Banjar
Kab. Barito Kuala
Kab. Tapin
Kab. Hulu
Sungai Selatan
Kab. Hulu
Sungai Tengah
Kab. Hulu
Sungai Utara
Kab. Tabalong
Kab. TanahBumbu
Kab. Balangan
Kota Banjarmasin
Kota Banjarbaru

More Related Content

What's hot

Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan DaerahPenyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
SPPR SDEW KOTA DEPOK.pptx
SPPR SDEW KOTA DEPOK.pptxSPPR SDEW KOTA DEPOK.pptx
SPPR SDEW KOTA DEPOK.pptxArifinSuzanto1
 
Badan usaha milik desa (bum des) ok
Badan usaha milik desa (bum des)  okBadan usaha milik desa (bum des)  ok
Badan usaha milik desa (bum des) okaris gunawan
 
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...Dadang Solihin
 
Pembangunan infrastruktur desa
Pembangunan infrastruktur desaPembangunan infrastruktur desa
Pembangunan infrastruktur desaEka Saputra
 
Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035. Buku 2
Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035. Buku 2Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035. Buku 2
Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035. Buku 2Oswar Mungkasa
 
Data IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESA
Data IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESAData IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESA
Data IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESATV Desa
 
Presentasi SID
Presentasi SIDPresentasi SID
Presentasi SIDCipu 38
 
4. Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
4. Kampung Keluarga Berkualitas.pptx4. Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
4. Kampung Keluarga Berkualitas.pptximelda238795
 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi  Rencana Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi  Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Pembangunan Ekonomi Lokal
Pembangunan Ekonomi LokalPembangunan Ekonomi Lokal
Pembangunan Ekonomi LokalSri Wahyuni
 
Peningkatan kapasitas TPP 2021 16 juni 2021
Peningkatan kapasitas TPP 2021 16 juni 2021Peningkatan kapasitas TPP 2021 16 juni 2021
Peningkatan kapasitas TPP 2021 16 juni 2021TV Desa
 
Program Penanggulangan Kemiskinan dan Urgensi Perda Kemiskinan
Program Penanggulangan Kemiskinan dan Urgensi Perda KemiskinanProgram Penanggulangan Kemiskinan dan Urgensi Perda Kemiskinan
Program Penanggulangan Kemiskinan dan Urgensi Perda KemiskinanDadang Solihin
 
Penerapan Tata Kelola Kolaboratif�dalam mewujudkan Smart City. Pemahaman, Pra...
Penerapan Tata Kelola Kolaboratif�dalam mewujudkan Smart City. Pemahaman, Pra...Penerapan Tata Kelola Kolaboratif�dalam mewujudkan Smart City. Pemahaman, Pra...
Penerapan Tata Kelola Kolaboratif�dalam mewujudkan Smart City. Pemahaman, Pra...PUSTAKAVirtualTataRu
 
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...sekolahdesa
 
Permasalahan dan tantangan pengembangan air minum
Permasalahan dan tantangan pengembangan air minumPermasalahan dan tantangan pengembangan air minum
Permasalahan dan tantangan pengembangan air minumJoy Irman
 
Presentasi dana desa
Presentasi dana desaPresentasi dana desa
Presentasi dana desaProbo Asmara
 
Migrasi dan Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Papua
Migrasi dan Pertumbuhan Penduduk di Provinsi PapuaMigrasi dan Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Papua
Migrasi dan Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Papuadaldukpapua
 
Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Masyarakat
Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan MasyarakatPeran Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Masyarakat
Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Masyarakatnugisptrainig
 

What's hot (20)

Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan DaerahPenyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
 
SPPR SDEW KOTA DEPOK.pptx
SPPR SDEW KOTA DEPOK.pptxSPPR SDEW KOTA DEPOK.pptx
SPPR SDEW KOTA DEPOK.pptx
 
Badan usaha milik desa (bum des) ok
Badan usaha milik desa (bum des)  okBadan usaha milik desa (bum des)  ok
Badan usaha milik desa (bum des) ok
 
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
 
Pembangunan infrastruktur desa
Pembangunan infrastruktur desaPembangunan infrastruktur desa
Pembangunan infrastruktur desa
 
Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035. Buku 2
Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035. Buku 2Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035. Buku 2
Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035. Buku 2
 
Data IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESA
Data IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESAData IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESA
Data IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESA
 
Presentasi SID
Presentasi SIDPresentasi SID
Presentasi SID
 
4. Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
4. Kampung Keluarga Berkualitas.pptx4. Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
4. Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi  Rencana Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi  Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
 
Pembangunan Ekonomi Lokal
Pembangunan Ekonomi LokalPembangunan Ekonomi Lokal
Pembangunan Ekonomi Lokal
 
Peningkatan kapasitas TPP 2021 16 juni 2021
Peningkatan kapasitas TPP 2021 16 juni 2021Peningkatan kapasitas TPP 2021 16 juni 2021
Peningkatan kapasitas TPP 2021 16 juni 2021
 
Program Penanggulangan Kemiskinan dan Urgensi Perda Kemiskinan
Program Penanggulangan Kemiskinan dan Urgensi Perda KemiskinanProgram Penanggulangan Kemiskinan dan Urgensi Perda Kemiskinan
Program Penanggulangan Kemiskinan dan Urgensi Perda Kemiskinan
 
Penerapan Tata Kelola Kolaboratif�dalam mewujudkan Smart City. Pemahaman, Pra...
Penerapan Tata Kelola Kolaboratif�dalam mewujudkan Smart City. Pemahaman, Pra...Penerapan Tata Kelola Kolaboratif�dalam mewujudkan Smart City. Pemahaman, Pra...
Penerapan Tata Kelola Kolaboratif�dalam mewujudkan Smart City. Pemahaman, Pra...
 
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...
 
Permasalahan dan tantangan pengembangan air minum
Permasalahan dan tantangan pengembangan air minumPermasalahan dan tantangan pengembangan air minum
Permasalahan dan tantangan pengembangan air minum
 
Presentasi dana desa
Presentasi dana desaPresentasi dana desa
Presentasi dana desa
 
Migrasi dan Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Papua
Migrasi dan Pertumbuhan Penduduk di Provinsi PapuaMigrasi dan Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Papua
Migrasi dan Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Papua
 
Manajemen ASN
Manajemen ASNManajemen ASN
Manajemen ASN
 
Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Masyarakat
Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan MasyarakatPeran Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Masyarakat
Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Masyarakat
 

Similar to Urbanisasi di Kal Sel

Charisma 1140935 pembangunan ekonomi
Charisma 1140935 pembangunan ekonomiCharisma 1140935 pembangunan ekonomi
Charisma 1140935 pembangunan ekonomiCharisma Al-ma'arij
 
(7)pembangunan ekonomi daerah
(7)pembangunan ekonomi daerah(7)pembangunan ekonomi daerah
(7)pembangunan ekonomi daerahElisabeth Marina
 
urban policy in Indonesia
urban policy in Indonesiaurban policy in Indonesia
urban policy in Indonesiaelkana.catur
 
Sukma perkembangan ekonomi daerah
Sukma perkembangan ekonomi daerahSukma perkembangan ekonomi daerah
Sukma perkembangan ekonomi daerahSukma Wijaya
 
Pembangunan ekonomi daerah
Pembangunan ekonomi daerahPembangunan ekonomi daerah
Pembangunan ekonomi daerahepi rizkiyah
 
PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH Dini Sri Rahayu
 
Pengaruh urbanisasi
Pengaruh urbanisasiPengaruh urbanisasi
Pengaruh urbanisasizansuck
 
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah TertinggalArah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah TertinggalKPDT
 
Pembangunan ekonomi daerah
Pembangunan ekonomi daerahPembangunan ekonomi daerah
Pembangunan ekonomi daerahInas Intishar
 
Pembangunan ekonoi daerah
Pembangunan ekonoi daerahPembangunan ekonoi daerah
Pembangunan ekonoi daerahsuhemah emah
 
Tugas 7 pembangunan ekonomi daerah
Tugas 7 pembangunan ekonomi daerahTugas 7 pembangunan ekonomi daerah
Tugas 7 pembangunan ekonomi daerahsiti aisah
 
Ruri nurul jannah 7.7
Ruri nurul jannah 7.7Ruri nurul jannah 7.7
Ruri nurul jannah 7.7Ruri1139
 
Pembangunan ekonomi daerah
Pembangunan ekonomi daerahPembangunan ekonomi daerah
Pembangunan ekonomi daerahLutfiyah Siti
 
9 pembangunan ekonomi daerah
9 pembangunan ekonomi daerah9 pembangunan ekonomi daerah
9 pembangunan ekonomi daerahfirman sahari
 
9 pembangunan ekonomi daerah
9 pembangunan ekonomi daerah9 pembangunan ekonomi daerah
9 pembangunan ekonomi daerahfirman sahari
 

Similar to Urbanisasi di Kal Sel (20)

Charisma 1140935 pembangunan ekonomi
Charisma 1140935 pembangunan ekonomiCharisma 1140935 pembangunan ekonomi
Charisma 1140935 pembangunan ekonomi
 
(7)pembangunan ekonomi daerah
(7)pembangunan ekonomi daerah(7)pembangunan ekonomi daerah
(7)pembangunan ekonomi daerah
 
urban policy in Indonesia
urban policy in Indonesiaurban policy in Indonesia
urban policy in Indonesia
 
Sukma perkembangan ekonomi daerah
Sukma perkembangan ekonomi daerahSukma perkembangan ekonomi daerah
Sukma perkembangan ekonomi daerah
 
Pembangunan ekonomi daerah
Pembangunan ekonomi daerahPembangunan ekonomi daerah
Pembangunan ekonomi daerah
 
PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
 
Bab 7
Bab 7Bab 7
Bab 7
 
Makalah urbanisasi
Makalah urbanisasiMakalah urbanisasi
Makalah urbanisasi
 
Pengaruh urbanisasi
Pengaruh urbanisasiPengaruh urbanisasi
Pengaruh urbanisasi
 
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah TertinggalArah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
 
Pembangunan ekonomi daerah
Pembangunan ekonomi daerahPembangunan ekonomi daerah
Pembangunan ekonomi daerah
 
Pembangunan ekonoi daerah
Pembangunan ekonoi daerahPembangunan ekonoi daerah
Pembangunan ekonoi daerah
 
Tugas 7 pembangunan ekonomi daerah
Tugas 7 pembangunan ekonomi daerahTugas 7 pembangunan ekonomi daerah
Tugas 7 pembangunan ekonomi daerah
 
Migrasi
MigrasiMigrasi
Migrasi
 
Putri lumongga e
Putri lumongga e Putri lumongga e
Putri lumongga e
 
Training PELD 2014
Training PELD 2014Training PELD 2014
Training PELD 2014
 
Ruri nurul jannah 7.7
Ruri nurul jannah 7.7Ruri nurul jannah 7.7
Ruri nurul jannah 7.7
 
Pembangunan ekonomi daerah
Pembangunan ekonomi daerahPembangunan ekonomi daerah
Pembangunan ekonomi daerah
 
9 pembangunan ekonomi daerah
9 pembangunan ekonomi daerah9 pembangunan ekonomi daerah
9 pembangunan ekonomi daerah
 
9 pembangunan ekonomi daerah
9 pembangunan ekonomi daerah9 pembangunan ekonomi daerah
9 pembangunan ekonomi daerah
 

More from sopyanbkkbn

Healthy timing and spacing of pregnancy in indonesia
Healthy timing and spacing of pregnancy in indonesiaHealthy timing and spacing of pregnancy in indonesia
Healthy timing and spacing of pregnancy in indonesiasopyanbkkbn
 
Migran Risen di Kal Sel
Migran Risen di Kal SelMigran Risen di Kal Sel
Migran Risen di Kal Selsopyanbkkbn
 
Executive Summary LAKIP BKKBN 2011
Executive Summary LAKIP BKKBN 2011Executive Summary LAKIP BKKBN 2011
Executive Summary LAKIP BKKBN 2011sopyanbkkbn
 
Executive summary LAKIP BKKBN KALSEL
Executive summary LAKIP BKKBN KALSELExecutive summary LAKIP BKKBN KALSEL
Executive summary LAKIP BKKBN KALSELsopyanbkkbn
 
Draft policy brief sopyan 2014
Draft  policy brief sopyan 2014Draft  policy brief sopyan 2014
Draft policy brief sopyan 2014sopyanbkkbn
 
Implementasi program kb di kel kelayan dalam kec banjarmasin selatan
Implementasi program kb di kel kelayan dalam kec banjarmasin selatanImplementasi program kb di kel kelayan dalam kec banjarmasin selatan
Implementasi program kb di kel kelayan dalam kec banjarmasin selatansopyanbkkbn
 
Human fertility and it's determinant
Human fertility and it's determinantHuman fertility and it's determinant
Human fertility and it's determinantsopyanbkkbn
 

More from sopyanbkkbn (8)

Healthy timing and spacing of pregnancy in indonesia
Healthy timing and spacing of pregnancy in indonesiaHealthy timing and spacing of pregnancy in indonesia
Healthy timing and spacing of pregnancy in indonesia
 
Migran Risen di Kal Sel
Migran Risen di Kal SelMigran Risen di Kal Sel
Migran Risen di Kal Sel
 
2,1 vs 2,4
2,1 vs 2,42,1 vs 2,4
2,1 vs 2,4
 
Executive Summary LAKIP BKKBN 2011
Executive Summary LAKIP BKKBN 2011Executive Summary LAKIP BKKBN 2011
Executive Summary LAKIP BKKBN 2011
 
Executive summary LAKIP BKKBN KALSEL
Executive summary LAKIP BKKBN KALSELExecutive summary LAKIP BKKBN KALSEL
Executive summary LAKIP BKKBN KALSEL
 
Draft policy brief sopyan 2014
Draft  policy brief sopyan 2014Draft  policy brief sopyan 2014
Draft policy brief sopyan 2014
 
Implementasi program kb di kel kelayan dalam kec banjarmasin selatan
Implementasi program kb di kel kelayan dalam kec banjarmasin selatanImplementasi program kb di kel kelayan dalam kec banjarmasin selatan
Implementasi program kb di kel kelayan dalam kec banjarmasin selatan
 
Human fertility and it's determinant
Human fertility and it's determinantHuman fertility and it's determinant
Human fertility and it's determinant
 

Recently uploaded

UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxUKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxzidanlbs25
 
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxMARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxmariaboisala21
 
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.pptpertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.pptAhmadSyajili
 
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdfGeologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdfAuliaAulia63
 
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxMATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxrikosyahputra0173
 
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet RiyadiManajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet RiyadiCristianoRonaldo185977
 
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptx
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptxMenggunakan Data matematika kelas 7.pptx
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptxImahMagwa
 

Recently uploaded (7)

UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxUKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
 
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxMARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
 
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.pptpertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
 
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdfGeologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
 
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxMATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
 
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet RiyadiManajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
 
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptx
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptxMenggunakan Data matematika kelas 7.pptx
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptx
 

Urbanisasi di Kal Sel

  • 1. IPADI(IkatanPeminatAhli Demografi Indonesia) Provinsi KalimantanSelatan POLICY BRIEF Perwakilan Badan Kependudukan dan KB Nasional Provinsi Kalimantan Selatan 1 rbanisasi bagi orang awam seringkali disalah artikan sebagai perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan, padahal pengertianurbanisasi yangbenar adalah persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Banyak faktor penyebab urbanisasi seperti;pertumbuhan alamiahpendudukkotaitu sendiri, perluasan wilayah, perubahan status wilayah, serta migrasi dari daerah pedesaan menuju daerah perkotaan. Peningkatan urbanisasi tidakterlepasdari kebijakan ekonomi dan pembangunan yang “urban bias”. Ada kecenderungan, bahwa aktifitas perekonomian lebih terpusat pada suatu area yang memiliki tingkat konsentrasi penduduk tinggi. Hubungan positif antara konsentrasi penduduk dengan aktifitas ekonomi menyebabkan makin membesarnya area konsentrasi penduduk. Hubungantersebut akan menimbulkan apa yang dikenal sebagai daerahperkotaan.Memangpada kenyataannya para investor cenderung melakukan investasi pada daerah yang telah tersedia sarana dan prasarananya. Sebaliknya pendudukcenderungdatangmenujupusat-pusat kegiatan ekonomi agar lebih mudah mendapatkan akses kesempatan memperoleh pekerjaan. Globalisasi telah menyebabkan semua negara tak terkecuali Indonesia, tak dapat melepaskan diri dari apa yang terjadi di negara lain.Dalamhubunganini perubahanpeta politik, ekonomi,sosial-budaya dunia akan sangat mempengaruhi apa yang terjadi di Indonesia pada umumnya, serta khususnya Provinsi Kalimantan Selatan. Wakil Presiden Boediono yang dikutip Ananta : 2010 menyebutkan ada 4 (empat) Megatrend Demografi saat ini, yaitu ; 1).Makin bertambahnya penduduk (bukan peledakan penduduk) 2).Makin meningkatnya penduduk usia lanjut (Ageing) 3).Makin meningkatnya mobilitas penduduk, serta 4). Makin meningkatnya urbanisasi. Karena itulah urbanisasi tidak hanya dipandang sebagai fenomena demografi, tetapi dapat dipandang sebagai fenomena politik, ekonomi dan sosial-budaya. Berbagai studi menunjukkan dimana semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, semakin tinggi pula tingkat urbanisasinya. Dalam hubungan ini, megatren urbanisasi merupakan fenomena alamiah dimana perkembangannya selalu sejalan dengan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan penduduk pada daerah bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi KalimantanSelatanbelummenunjukkan kondisi sebagaimana yang diharapkan. Hal ini karena faktor karakteristik daerah Kabupaten/Kota yang berbeda, juga adanya kecenderungan investasi dilakukan pada sektor padat modal khususnya pada sektor pertambangan batubara. Suatu hal yang paling penting dalam pembangunan daerah adalah bagaimana daerah Kabupaten/Kota bersangkutan mampu mengidentifikasi segala potensi sumberdaya (SDM dan SDA) yang dimilikinya. Pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya merupakan konsekuensi dari tuntutan masyarakat terhadap adanya pemerataan pembangunan pada daerah Kabupaten/Kota. Pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk mendorong dan menggerakkan pembangunan pada daerah Kabupaten/Kota. Namun harus diingat bahwa pertumbuhan itu hanyalah ”alat”, bukan tujuan dari pembangunan itu sendiri. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kotadi Provinsi KalimantanSelatandi sajikan dalam Gambar 1 sebagai berikut : Urbanisasi Dan Pembangunan Daerah Di Provinsi Kalimantan Selatan Oleh : Dr.Haris Fadillah,SE, M.Si
  • 2. IPADI(IkatanPeminatAhli Demografi Indonesia) Provinsi KalimantanSelatan POLICY BRIEF Perwakilan Badan Kependudukan dan KB Nasional Provinsi Kalimantan Selatan 2 Gambar 1. Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kal-Sel Tahun 2011 Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Kota Banjarmasin (6,78), dan terendah Kabupaten Barito Kuala (5,09 %). Secara umum selama ini pola pengembangan kota didasarkan pada aspek ekonomi semata. Padahal pertumbuhan ekonomi belum dapat membawa hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota. Gambar 2. Tingkat Urbanisasi Kabupaten/Kota di Prov Kal-Sel SP2010 Urbanisasi di Provinsi Kalimantan Selatan meningkat dengan cepat. Berdasarkan Hasil SensusPenduduk Tahun 2010, tingkat urbanisasi mencapai 42,05 %. Urbanisasi tertinggi terdapat di Kota Banjarmasin (97,98 %), dan terendah di Kabupaten Balangan (10,00 %). Kondisi ini menciptakan dinamika perkotaan, perubahan tataguna lahan,munculnyapemukimanlegal dan ilegal serta adanya perbedaan sosial ekonomi penduduknya ( Mc Gee : 1995). Dimasa mendatang perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan pun akan makin ditandai oleh perekonomian perkotaan. Jumlah dan persentase pendudukyang tinggal di daerah perkotaan juga akan terus meningkat.Karena itu megatrenurbanisasi memberikantantangan bagi pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan serta Kabupaten/Kota untuk mengkaji ulang perencanaanpembangunankhususnya prioritas investasi sektoral mengingatkarakteristik daerah Kabupaten/Kota/berbeda satu sama lain. Selain itu rendahnya kemampuan fiskal daerah diduga menjadi penyebab terus melonjaknya arus migrasi desa-kota. Rekomendasi 1. Meningkatnya urbanisasi akan memacu pertumbuhan ekonomi. Karena itu Kabupaten/Kota harus berupaya untuk mengembangkan daerah pedesaan agar memiliki cirri-ciri daerah perkotaan. 2. Perencanaan dan prioritas pembangunan harus disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten/Kota. Dan infrastuktur dan energi (listrik) masih menjadi kendala pengembangan investasi. Daftar Pustaka 1.Ananta, Aris, 2010. Megatren Demografi Indonesia, Seputar Indonesia, terbitan 27 Juli, Jakarta 2.BKKBN,2013, Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Non Formal, Jakarta 3.______, 2005, Ringkasan Proyeksi Penduduk Indonesia 2000-2025, Jakarta 4._____, 2012, Statistik Migrasi Kalimantan Selatan, Jakarta. 5.Bintarto, 1986, Urbanisasi dan Permasalahannya, Jakarta, Ghalia Indonesia. 6. Chotib Basri, 2004, Desentralisasi Dalam Konteks Urbanisasi, www.google.co.id 7. Mc.Gee,TG, 1995, The Urbanization Process in Third World, London, G.Bells and Sons Ltd. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 PERSENTASE TanahLaut Kotabaru Banjar BaritoKuala Tapin HuluSungaiSelatan HuluSungaiTengah HuluSungaiUtara Tabalong TanahBumbu Balangan Banjarmasin Banjarbaru KABUPATEN/ KOTA TINGKAT URBANISASI 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 Kab. TanahLaut Kab. Kotabaru Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Tapin Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Tabalong Kab. TanahBumbu Kab. Balangan Kota Banjarmasin Kota Banjarbaru