Program Keluarga Berencana Nasional merupakan program sosial dasar Pemerintah untuk mengendalikan kualitas dan kuantitas penduduk melalui keluarga kecil berkualitas. Program ini mencakup keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, pemberdayaan keluarga, dan penguatan keluarga kecil berkualitas. Upaya ini telah dilaksanakan di Kalimantan Selatan melalui pos pelayanan terpadu, kelompok Bina Keluarga Balita, dan peningkatan ekon

1. Ringkasan Eksekutif
Program Keluarga Berencana Nasional merupakan salah satu program sosial
dasar yang mendapatkan perhatian dan komitmen dari Pemerintah. Hal ini ditandai
dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Jangka
Panjang dan Menengah nasional (RPJMN) tahun 2004-2009, merupakan penjabaran visi
dan misi Pemerintah yang berisikan kebijakan program, kegiatan Pemerintah untuk
kurun waktu 2004-2009 termasuk Program KB Nasional. Dalam RPJMN disebutkan
bahwa program KB nasional merupakan rangkaian pembangunan kepundudukan dan
keluarga kecil berkualitas sebagai langkah penting dalam mencapai pembangunan
berkelanjutan. Pembangunan ini diarahkan sebagai upaya pengendalian kualitas
penduduk melalui keluarga berencana, serta pengembangan dan peningkatan kualitas
penduduk melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas.
RPJMN diterjemahkan dalam Rencana Strategis Program KB Nasional tahun
2005-2009, sebagai dasar pelaksanaan Program KB Nasional. Upaya yang berkaitan
dengan pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk, keluarga dan
masyarakat tersebut dituangkan ke dalam 4 (empat) program pokok, yaitu (1) program
Keluaga Berencana, (2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja, (3) Program Ketahanan
dan Pemberdayaan keluarga, dan (4) Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil
berkualitas; serta 3 (tiga) program pendukung, yaitu (1) Program peningkatan
pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara, (2) Program pengelolaan Sumber Daya
Aparatur, dan (3) Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan.
Upaya untuk memperkuat pelaksanaan program KB di daerah, dilakukan
langkah-langkah pengembangan serta akselerasi kegiatan terpadu dan komprehensif
melalui berbagai kegiatan yang telah disosialisasikan kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota oleh BKKBN Provinsi. Dalam memperkuat langkah tersebut di
lapangan dilakukan antara lain melalui pos pelayanan terpadu (Posyandu), yang
mengintegrasikan pelayanan kesehatan dan KB, kegiatan penyuluhan dan penumbuh
kembangan pola asuh anak melalui kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) antara lain
kegiatan tersebut dipadukan dengan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta
peningkatan ekonomi keluarga melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluaga Sejahtera (UPPKS). Model seperti ini secara efektif telah mulai terwujud dalam
bentuk kerjasama antara BKKBN dengan jajaran Kesehatan, Pendidikan, LSOM, dan
PKK di berbagai daerah.
Upaya yang dilakukan dalam Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi remaja melalui
pengembangan Pusat Informasi dan Konseling (PIK-KRR) di tingkat Kecamatan dan
Pendidikan KRR melalui kelompok sebaya di jalur sekolah dan luar sekolah.
Jika dicermati lebih lanjut, pertumbuhan penduduk di Provinsi Kalimantan
Selatan sebagai berikut ; hasil Sensus Penduduk, jumlah penduduk di Provinsi
Kalimantan Selatan tahun 1990 sebanyak 2.970.244 jiwa, hasil Susenas tahun 2007
ii

2. jumlah penduduk menjadi 3.396.680 dan pada tahun 2009 menjadi 3.496.100. Dilihat
dari segi pertumbuhannya tampak bahwa jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan
selama 20 tahun terahir ini sejak tahun 1990 sampai dengan sensus penduduk tahun
2009 menunjukkan kenaikan.
Salah satu faktor yang meningkatnya pertambahan jumlah penduduk Provinsi
Kalimantan Selatan adalah fertilitas, menurut Survei Demografi dan Kesehatan (SDKI)
dari tahun 1994 sampai tahun 2007 yaitu tahun 1994 sebesar 2,33 naik menjadi 2,6
tahun 1997 ini sama dibanding angka Nasional sebesar 2,6 (SDKI 2002 – 2005), tahun
2002 naik lagi menjadi 3, dan tahun 2007 turun lagi menjadi 2,6. Aspek pengendalian
kuantitas penduduk tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh peningkatan kelahiran/
fertilitas yang cukup bermakna.
Pada awal tahun 2009 ini, perkiraan permintaan masyarakat untuk menjadi
peserta KB baru (PM-PB) secara Provinsi sebanyak 116.687 pasangan. Jumlah ini
dialokasikan kepada 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan sebagai salah satu
sasaran kinerja Kabupaten/Kota. Hasil yang dicapai pada tahun 2009 ini, yaitu melayani
pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta KB sebanyak 128.933 pasangan atau
110,59% dari PPM PB.
Peserta KB baru Pria merupakan salah satu sasaran yang telah disepakati oleh
semua Kabupaten/Kota. Pada tahun 2009 ini secara Provinsi ditetapkan sasaran
sebanyak 13.946 peserta dan dapat dicapai sebanyak 6.791 peserta atau sebesar 48,69%
dari PPM PB-Pria.
Pusat informasi dan konsultasi kesehatan reproduksi remaja (PIK-KRR) pada
tahun 2009 telah terbentuk sebanyak 198 buah dengan pendidik Sebaya Terlatih
sebanyak 10.609 orang dan konselor sebaya terlatih sebanyak 4.293 orang. Secara
kuantitatif Pusat Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR)
pencapaian sudah tinggi, dari segi tahapan sebanyak 101,94% dalam kategori tahap
tumbuh, 172,22% dalam kategori tahap tegak dan 100% yang masuk dalam kategori
tahap tegar.
Pada tahun 2010 jumlah kelompok kegiatan BKB yang ada tercatat sekitar 1.527
kelompok Keluarga yang mempunyai anak balita dan menjadi anggota kelompok
kegiatan BKB berjumlah 69.824 keluarga sedang yang aktif dalam kegiatan BKB hanya
sebanyak 51.880 keluarga (74,30%), bila dibandingkan dengan sasaran tahun 2010
sebanyak 52.376 keluarga, maka jumlah keluarga yang memiliki balita dan aktif dalam
kegiatan BKB sudah mencapai 99,05%.
Jumlah kelompok kegiatan BKR yang ada sekitar 630 kelompok, sedang jumlah
keluarga yang mempunyai remaja dan menjadi anggota kelompok kegiatan BKR
berjumlah 28.779 keluarga, sedang yang aktif hanya 18.601 keluarga (64,63%), bila
dibandingkan dengan sasaran tahun 2010 sebanyak 19.423 keluarga, maka jumlah
keluarga yang memiliki remaja dan aktif dalam kegiatan BKR sudah mencapai 95,77%.
iii

3. Jumlah kelompok kegiatan BKL yang ada sekitar 554 kelompok, keluarga yang
mempunyai lansia dan menjadi anggota kelompok 19.045 keluarga dan yang aktif
menghadiri dalam kegiatan BKL sebanyak 13.333 keluarga (70%).
Berdasarkan data direktori pada Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
tahun 2010 jumlah kelompok UPPKS sebanyak 822 kelompok, bila dibandingkan
dengan sasaran tahun 2010 sebesar 828 Kelompok, maka persentase pencapaian kinerja
direktori kelompok UPPKS mencapai 99,28%. Upaya pemberdayaan ekonomi keluarga
yang dilakukan melalui kelompok UPPKS yang diharapkan dapat menggandeng mitra
untuk menyediakan akses modal untuk peningkatan usaha kelompok UPPKS yang
nantinya diharapkan meningkatkan pendapatan keluarga dan kesejahteraan keluarga.
Jumlah kelompok UPPKS tahun 2010 yang mengakses modal berjumlah 719 kelompok,
bila dibandingkan dengan sasaran kelompok UPPKS yang mengakses modal 639
kelompok, maka persentase pencapaian kinerja akses modal kelompok UPPKS
mencapai 112,52%. Upaya pemberdayaan ekonomi keluarga yang dilakukan melalui
kelompok UPPKS yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan keluarga guna
memenuhi kebutuhan dasar keluarga terutama di tujukan kepada Wanita Usia Subur
(WUS) peserta KB dari keluarga Prasejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I)
yang tergabung dalam anggota UPPKS pada tahun 2010 berjumlah 13.497 keluarga, bila
dibandingkan dengan sasaran tahun 2010 sebesar 13.468 keluarga maka persentase
pecapaian kinerja mencapai 100,22%
Dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Program KB
Nasional ke depan perlu dilakukan langkah-langkah kebijakan program yang diarahkan
pada upaya pemantapan kualitas kinerja program serta penyelesaian kelembagaan
Program KB Nasional di daerah, yaitu dengan melalui peningkatan jumlah dan kualitas
serta dukungan operasional untuk petugas lapangan KB, memperkuat mekanisme
operasional lapangan, meningkatkan kualitas dan frekuensi advokasi, promosi dan KIE,
meningkatkan partisipasi pria ber KB, memperluas promosi program KRR,
meningkatkan fasilitas dan ketrampilan kelompok Caturbina dan UPPKS, penentuan
sasaran PPM yang lebih tepat dan monitoring indikator kinerja kegiatan strategis secara
lengkap.
iv