Program KB merupakan salah satu program pembangunan nasional untuk mencapai penduduk yang tumbuh seimbang. Dokumen ini membahas pencapaian target Program KB di Kalimantan Selatan pada tahun 2011, seperti jumlah peserta KB baru, kelompok BKB dan BKR, serta upaya pengembangan program ke depan seperti revitalisasi KB, pengendalian kuantitas penduduk, dan peningkatan kualitas data penduduk.

1. Ringkasan Eksekutif
Program KB merupakan salah satu komponen pembangunan nasional dengan
mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera guna mencapai Penduduk Tumbuh
Seimbang Tahun 2015. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden
Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
Rencana Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014,
merupakan penjabaran visi dan misi Pemerintah yang berisikan kebijakan program,
kegiatan Pemerintah untuk kurun waktu 2010-2014 termasuk Program KB Nasional.
Dalam RPJMN disebutkan bahwa program KB nasional merupakan rangkaian
pembangunan kepundudukan dan keluarga kecil berkualitas sebagai langkah penting
dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan ini diarahkan sebagai upaya
pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencana, serta pengembangan dan
peningkatan kualitas penduduk melalui revitalisasi Program KB, penyerasian kebijakan
pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas dan penyediaan data & informasi
kependudukan.
Upaya untuk memperkuat pelaksanaan program KB di daerah, dilakukan
langkah-langkah pengembangan serta akselerasi kegiatan terpadu dan komprehensif
melalui berbagai kegiatan yang telah disosialisasikan kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota oleh Perwakilan Kependudukan dan KB Provinsi. Dalam memperkuat
langkah tersebut di lapangan dilakukan antara lain melalui pos pelayanan terpadu
(Posyandu), yang mengintegrasikan pelayanan kesehatan dan KB, kegiatan penyuluhan
dan penumbuh kembangan pola asuh anak melalui kelompok Bina Keluarga Balita
(BKB) antara lain kegiatan tersebut dipadukan dengan kegiatan Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD), serta peningkatan ekonomi keluarga melalui kelompok Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluaga Sejahtera (UPPKS). Model seperti ini secara efektif
telah mulai terwujud dalam bentuk kerjasama antara BKKBN dengan jajaran Kesehatan,
Pendidikan, LSOM, dan PKK di berbagai daerah.
Upaya yang dilakukan dalam Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi remaja melalui
pengembangan Pusat Informasi dan Konseling (PIK-KRR) di tingkat Kecamatan dan
Pendidikan KRR melalui kelompok sebaya di jalur sekolah dan luar sekolah.
Jika dicermati lebih lanjut, pertumbuhan penduduk di Provinsi Kalimantan
Selatan sebagai berikut ; hasil Sensus Penduduk sementara, jumlah penduduk di Provinsi
Kalimantan Selatan tahun 2010 sebanyak 3.626.119 jiwa, hasil Susenas tahun 2007
jumlah penduduk menjadi 3.396.680 dan pada tahun 2009 menjadi 3.496.100. Dilihat
dari segi pertumbuhannya tampak bahwa jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan
selama 20 tahun terahir ini sejak tahun 1990 sampai dengan sensus penduduk tahun
2010 menunjukkan kenaikan.
Salah satu faktor yang meningkatnya pertambahan jumlah penduduk Provinsi
Kalimantan Selatan adalah fertilitas, menurut Survei Demografi dan Kesehatan (SDKI)
ii

2. dari tahun 1994 sampai tahun 2007 yaitu tahun 1994 sebesar 2,33 naik menjadi 2,6
tahun 1997 ini sama dibanding angka Nasional sebesar 2,6 (SDKI 2002 - 2005), tahun
2002 naik lagi menjadi 3, dan tahun 2007 turun lagi menjadi 2,6. Aspek pengendalian
kuantitas penduduk tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh peningkatan kelahiran/
fertilitas yang cukup bermakna.
Pada awal tahun 2011 ini, sasaran untuk menjadi peserta KB baru (KKP-PB)
secara Provinsi sebanyak 153.498 peserta. Jumlah ini dialokasikan kepada 13
Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan sebagai salah satu sasaran kinerja
Kabupaten/Kota. Hasil yang dicapai pada tahun 2011 ini, yaitu melayani pasangan usia
subur (PUS) menjadi peserta KB sebanyak 164.878 pasangan atau 107,41% dari sasaran
KKP-PB.
Peserta KB baru MKJP, dalam rangka peningkatan peserta KB baru MKJP pada
tahun 2011 telah tercapai sebanyak 13.041 peserta ( 108,04% ) dari sasaran sebanyak
12.070 peserta, kalau dilihat permetode kontrasepsi IUD 2.374 peserta ( 116,32 %) dari
sasaran 2041 peserta, MOW 917 (113,77 % ) dari sasaran 806 peserta, Implant 9.406
peserta ( 104, 51 % ) dari sasaran 9.000 peserta, MOP 344 peserta ( 154,26 % ) dari
saran 223 peserta.
Peserta KB baru Pria merupakan salah satu sasaran yang telah disepakati oleh
semua Kabupaten/Kota. Tahun 2011 ini secara Provinsi ditetapkan sasaran sebanyak
6.872 peserta dan dapat dicapai sebanyak 7.693 peserta atau sebesar 114,03% dari
sasaran KKP PB-Pria. Kalau dilihat pencapaian permetode Kontrasepsi maka untuk
MOP 344 pesrta (154,26 % ) dari sasaran 223 peserta dan Kondom 8.428 ( 112,82 % )
dari sasaran 7.470 peserta.
Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIK Remaja) Tahun 2011 telah
terbentuk sebanyak 289 kelompok (104,71%) dari sasaran KKP sebesar 276 kelompok
dengan kriteria tumbuh sebanyak 217 kelompok (105,85%) dari sasaran 205, tegak
sebanyak 48 kelompok (102,13%) dari sasaran 47 dan tegar sebanyak 24 Kelompok
(100%) dari sasaran 24. Apabila dilihat per Kabupaten/Kota, hampir seluruh
Kabupaten/Kota telah mencapai target sasaran bahkan ada Kabupaten/Kota yang
capaiannya lebih dari 100%. Secara kuantitatif pencapaian sudah tinggi, tetapi dari segi
kualitas kelompok PIK Remaja masih perlu dibina untuk kesinambungannya. Dilihat
dari basis PIK Remaja, sebagian besar ada di sekolah-sekolah. Tanpa upaya
pengembangan institusi KRR yang berkualitas, maka dikhawatirkan upaya peningkatan
pengetahuan dan kesadaran remaja akan kesehatan reproduksi tetap terbatas.
Tahun 2011 jumlah kelompok yang memiliki Balita Aktif BKB telah dicapai
55.199 kelompok bila dibandingkan dengan sasaran tahun 2011 sebanyak 60.434
kel0mpok, maka jumlah kel0mpok yang memiliki balita dan aktif dalam kegiatan BKB
sudah mencapai 91,34 % .
iii

3. Jumlah Kelompok kegiatan BKB percontohan pada tahun 2011 telah dicapai
sebanyak 324 kelompok dari sasaran yang telah ditetapkan sebesar 302 Kelompok (2
Kelomp/Kecamatan ) , atau 107,28 %.
Jumlah kelompok yang memiliki Remaja Aktif BKR pada tahun 2011 telah
dicapai sebanyak 24.514 kelompok, bila dibandingkan dengan sasaran tahun 2011
sebanyak 21.912 kelompok, maka jumlah kelompok yang memiliki remaja aktif dalam
kegiatan BKR sudah mencapai 111,87%.
Jumlah Kelompok Kegiatan BKR percontohan pada tahun 2011 telah dicapai
sebanyak 175 kelompok dari sasaran yang telah ditetapkan sebesar 151 kelompok
( 1Kelomp/Kecamatam ) atau 115,89 %.
Jumlah kelompok kegiatan BKL percontohan pada tahun 2011 telah dicapai
sebanyak 163 kelompok dari sasaran yang telah ditetapkan sebesar 151 kelompok ( 1
Kelomp/Kecamatan ) atau 108 %.
Jumlah kelompok UPPKS yang terdaftar dalam data basis online pada tahun
2011 telah dicapai sebanyak 827 kelompok dari sasaran KKP sebanyak 830 kelompok
atau 99,64 %.,
% keluarga Pra dan KS I yang menjadi anggota kelompok UPPKS pada tahun
2011 telah dicapai sebanyak 90,76 dari sasaran 76,70 % atau 118,32 %.
Dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Program
Kependudukan dan KB ke depan kebijakan program diarahkan kepada Pengendalian
kuantitas penduduk yang dilakukan melalui tiga (3) fokus prioritas yaitu :
1. Revitalisasi Program KB melalui Program mengembangkan dan melakukan
sosialisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk guna mewujudkan
Pembangunan Berwawasan Kependudukan dengan menyerasikan kebijakan
pengendalian penduduk, menjamin ketersediaan pemanfaatan parameter
kependudukan, mensosialisasikan kebijakan dan program kependudukan dan
prioritas.
2. Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk melalui Program Penyusunan
Peraturan Perundangan Pengendalian Penduduk, Perumusan Kebijakan
Kependudukan yang sinergis antara aspek Kuantitas, Kualitas dan Mobilitas
serta Prioritas.
3. Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Kependudukan
yang memadai, akurat dan tepat waktu.
iv

4. upaya pemantapan kualitas kinerja program serta revitalisasi Program KB,
penyerasian kebijakan pengendalian penduduk, peningkatan kualitas dan penyediaan
data & informasi kependudukan serta upaya penyelesaian kelembagaan Program KB
Nasional di daerah, yaitu dengan melalui pengendalian kuantitas penduduk, tersedianya
dukungan sarana prasarana aparatur pengelola program kependudukan dan KB
peningkatan jumlah dan kualitas serta dukungan operasional untuk petugas lapangan
KB, memperkuat mekanisme operasional lapangan, meningkatkan kualitas dan frekuensi
advokasi, promosi dan KIE, meningkatkan partisipasi pria ber KB, memperluas promosi
program KRR, meningkatkan fasilitas dan ketrampilan kelompok Caturbina dan
UPPKS, penentuan sasaran PPM yang lebih tepat dan monitoring indikator kinerja
kegiatan strategis secara lengkap.
v