pembangunan ekonomi daerah

1. SITI AISAH
11140476 5V- MA
TUGAS KE 7

2. PENGERTIAN
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di
mana pemerintah daerah dan masyarakatnya
mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan
membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah
daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan
suatu lapangan kerja baru dan merangsang
perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan
ekonomi) dalam wilayah tersebut.

3. TUJUAN
Tujuan utama dari setiap pembangunan ekonomi daerah
adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang
kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan
tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus
bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah.
Oleh karena itu, pemerintah daerah dengan partisipasi
masyarakatnya, dengan dukungan sumber daya yang ada
harus mampu menghitung potensi sumber daya-sumber
daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun
ekonomi daerahnya.

4. Permasalahan dalam Pembangunan Ekonomi
Daerah
a. Ketimpangan Pembangunan Sektor Industri
Terjadinya ketimpangan pembangunan sektor industri atau tingkat industrialisasi antar daerah
adalah sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antar daerah. Kurang
berkembangnya sektor industri di luar Jawa merupakan salah satu penyebab terjadinya
kesenjangan ekonomi antara Jawa dengan wilayah di luar Jawa. Pada daerah di luar Jawa, seperti
sumatera, kalimantan timur, papua, bisa menjadi wilayah-wilayah yang sangat potensial untuk
pengembangan sektor industri manufaktur. Hal ini dapat dilihat dari dua hal yaitu (1)
Ketersediaan bahan baku, (2) Letak Geografis yang dekat dengan negara tetangga yang bisa
menjadi potensi pasar yang besar yang baru di samping pasar domestik.
b. Kurang merata nya investasi
Harrod-Domar adalah korelasi positif antara tingkat investasi dengan laju pertumbuhan ekonomi,
sehingga dengan kurangnya investasi dengan laju pertumbuhan ekonomi, sehingga dengan
kurangnya investasi di suatu daerah membuat pertumbuhan dan tingkat pendapatan perkapita
masyarakat di daerah tersebut rendah. Hal ini dikarenakan tidak adanya kegiatan-kegiatan ekonomi
yang produktif seperti industri manufaktur.
Terhambatnya perkembangan investasi di daerah disebabkan banyak faktor, diantaranya kebijakan
dan birokrasi yang selama orde baru terpusat, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia di
daerah-daerah luar jawa.

5. c. Tingkat Mobilitas Faktor Produksi yang Rendah
Kurang mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan kapitas antar daerah juga
merupaka penyebabterjadinya ketimpangan ekonomi regional. Hal ini karena perbedaan
laju pertumbuhan ekonomi antar daerah membuat terjadinya perbedaan tingkat
pendapatan perkapita antar daerah, dengan asumsi bahwa mekanisme pasar output dan
input bebas (tanpa distorsi yang direkayasa, misalnya kebijakan pemerintah)
memengaruhi mobilitas faktor produksi antar daerah.
d. Perbedaan Sumber Daya Alam (SDA)
Pemikiran klasik yang mengatakan bahwa pembangunan ekonomi daerah yang kaya SDA
akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan dengan daerah yang
miskin SDA. Hingga tingkat tertentu pendapat tersebut dapat dibenarkan, dalam arti
sumber daya manusia dilihat hanya sebagai modal awal untuk pembangunan, dan
selanjutnya harus dikembangkan terus-menerus
e. Perbedaan Demografis
Ketimpangan ekonomi regional di Indonesia juga disebabkan oleh perbedaan kondisi
geografis antar daerah. Kondisi ini berpengaruh terhadap jumlah dan pertumbuhan
penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, kedisiplinan, dan etos
kerja. Faktor-fator ini mempengaruhi tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi
dari sisi permintaan dan penawaran.
f. Kurang lancarnya Perdagangan antar Daerah
Kurang lancarnya perdagangan antara daerah (intra-trade) juga merupakan faktor
yang turut menciptakan ketimpangan ekonomi regional Indonesia. Tidak lancarnya intra
trade disebabkan oleh keterbatasan transportasi dan komunikasi. Jadi, tidak lancarnya
arus barang dan jasa antar daerah mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan
ekonomi suatu daerah dari sisi permintaan dan penawaran.

6. Peran Pemerintah dalam Pembangunan
Ekonomi Daerah
a. Entrepreneur
Peran pemerintah daerah sebagai entrepreneur, adalah merupakan tanggung
jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis di daerahnya. Dalam hal ini
pemeritah daerah bisa mengengembangkan suatu usaha sendiri dengan
membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) atau bermitra dengan dunia
usaha swasta namun kegiatan usahanya tetap dalam pengendalian pemerintah
daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengelola aset-aset pemerintah
daerah dengan lebih baik dan ekonomis sehingga mampu memberikan
keuntungan bagi pemerintah daerah.
b. Koordinator
Pemerintah daerah harus mampu bertindak sebagai koordinator dalam
pembangunan ekonomi di daerahnya, yaitu melalui penetapan kebijakan-
kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi pembangunan ekonomi yang
komprehensip bagi kemajuan daerahnya. Dalam peran ini pemerintah daerah
bisa melibatkan kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk proses
pengumpulan data dan evaluasi tentang informasi yang berkaitan tentang
kondisi perekonomian di daerah.

7. c. Fasilitator
Pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator dengan cara
mempercepat pembagunan melalui perbaikan lingkungan attitudinal
(perilaku atau budaya masyarakat) didaerahnya. Hal ini perlu
dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan dan prosedur
perencanaan, peraturan penetapan tata ruang daerah (Zoning) yang
lebih baik.
d. Stimulator
Pemerintah daerah dapat berperan sebagai stimulan dalam penciptaan
dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang
dapat mempengaruhi dunia usaha untuk masuk ke daerah tersebut
dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang telah ada tetap eksis
berada di daerah tersebut. Stimulus ini dapat dilakukan antara lain
dengan pembuatan brosur-brosur, pembangunan kawasan industri
pembuatan outlet untuk produk-produk UKM, membantu UKM
melakukan pameran dan sebagainya.[6]

8. Paradigma baru dalam
Pembangunan Ekonomi Daerah
 Selain paradigma baru, paradigma pembangunan berkelanjutan juga dapat digunakan sebagai
paradigma pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan Berkelanjutan sebagai Paradigma
Pembangunan merupakan kenyataan bahwa teori-teori ekonomi yang diajarkan selama ini telah
banyak membantu dalam usaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ilmu ekonomi dengan
rangkaian teori-teori di dalamnya dipercaya dapat mengarahkan roda pembangunan secara umum,
baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sehingga dalam pelaksanaanya dimensi ekonomi selalu
ditempatkan sebagai acuan pertimbangan yang dominan.
 Pengertian pembanguan yang bercirikan pada tingginya angka pertumbuhan ekonomi sangat
berkaitan dengan masalah alokasi sumber daya yang dimiliki. Sumber daya yang diperlukan sebagai
faktor produksi utama, yaitu sumber daya alam, tenaga kerja dan modal. Paradigma yang terdapat
pada teori-teori ekonomi tersebut ampuh dalam mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi.
Meskipun demikian, seiring dengan kemajuan dibidang teknologi, saat ini banyak orang mulai tidak
puas dengan pola pembangunan yang diterapkan selama ini (konvensional) dan mempertanyakan
keberhasilan pembangunan itu sendiri.
 Teori pembangunan yang ada sekarang ini sudah tidak mampu untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan
pebangunan ekonomi daerah secara tuntas dan komprehensip. Oleh karena itu, perlu dirumuskan
suatu pendekatan alternatif untuk kepentingan pembangunan ekonomi daerah. Rumusan ini
sebenarnya merupakan sintesa dan perumusan kembali konsep-konsep yang telah ada. Pendekatan
ini diharapkan dapat memberikan dasar bagi kerangka pikir dan rencana tindakan yang akan diambil
dalam konteks pembangunan ekonomi daerah. Seperti kita kettahui bersama bahwa kerangka
berpikir dalam konsep

9. Strategi dalam Pembangunan
Ekonomi Daerah
 Secara garis besar strategi pembangunan ekonomi daerah menurut Arsyad (1999) dapat
dikelompokan menjadi empat yaitu:
a. Strategi Pengembangan Fisik (Locality Or Physical Development Strategy)
Melalui pengembangan program perbaikan kondisi fisik/lokalitas daerah yang ditujukan untuk
kepentingan pembangunan industri dan perdagangan, pemerintah daerah akan berpengaruh positif
bagi pembangunan dunia usaha di daerah. Secara khusus, tujuan strategi pembangunan fisik ini
adalah untukmenciptakan identitas daerah/kota, memperbaiki pesona (amenity base) atau kualitas
hidup masayarakat, dan memperbaiki daya tarik pusat kota (civic center) dalam upaya memperbaiki
dunia usaha daerah.
Untuk mencapai tujuan pembangunan fisik tersebut diperlukan alat-alat pendukung, antara lain :
 Pembuatan bank tanah (landbanking), dengan tujuan agar memiliki data tentang tanah yang kurang
optimal penggunaannya, tanah yang belum dikembangkan, atau salah dalam penggunaannya, dan
sebagainya.
 Pengendalian perencanaan dan pembangunan, dengan tujuan untuk memperbaiki iklim investasi di
daerah dan memperbaiki citra pemerintah daerah.
 Penataan kota (townscaping), dengan tujuan untuk memperbaiki sarana jalan, penataan pusat-pusat
pertokoan, dan penataan standar fisik suatu bangunan.
 Pengaturan tata ruang (zoning) dengan baik untuk meragsang perrtumbuhan dan pembangunan
ekonomi daerah.
 Penyediaan perumahan dan pemukiman yang baik akan berpengaruh positif bagi dunia usaha, di
samping menciptakan lapangan kerja.
 Penyadiaan infrastruktur seperti: sarana air bersih, listrik, taman, sarana parkir, tempat olahraga, dan
sebagain

10. b. Strategi Pengembangan Dunia Usaha (Bussines Development Strategi)
Pengembangan dunia usaha meruakan komponen penting dalam pembangunan
ekonomi daerah, karena daya tarik, kreativitas atau daya tahan kegiatan dunia usaha
merupakan cara terbaik untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat. Untuk
mencapai tujuan pembangunan fisik tersebut diperlukan alat-alat pendukung, antaa
lain:
 Penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha, melalui pengaturan dan kebijakan
yang memberikan kemudahan bagi dunia usaha dan pada saat yang sama mencegah
penurunan kualitas lingkungan
 Pembuatan informasi terpadu yang dapat memudahkan masyarakat dan dunia usaha
untuk berhubungan dengan aparat pemerintah daerah yang berkaitan dengan peirjinan
dan informasi rencana pembangunan ekonomi daerah.
 Pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil, karena usaha kecil perannya
sangat penting sebagai penyerap tenaga kerja dan sebagai sumberdorongan memajukan
kewirausahaan.
 Pembuatan sistem pemasaran bersama untuk menghindari skala yang tidak ekonomis
dala produksi, dan meningkatkan daya saing terhadap produk impor, serta sikap
kooperatif sesama pelaku bisnis.
 Pembuatan lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang). Lembaga ini diperlukan
untuk melakukan kajian tentang pengembangan produk baru, teknologi baru, dan
pencarian pasar baru.

11. c. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia (Human Resources
Development Strategy)
Strategi pengembangan sumber daya manusia merupakan aspek paling
penting dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karena itu,
pembangunan ekonomi tanpa dibarengi dengan peningkatan kualitas
dan keterampilan sumber daya manusia adalah suatu keniscayaaan.
Pengembangan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan
cara:
 Pelatihan dengan sistem customized training, yaitu sistem pelatihan
yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan dan
harapan siemberi kerja.
 Pembuatan bank keahlian (skillbanks), sebagai bank informasi yang
berisi data tentang keahlian dan latar belakang oarng yang
menganggur di daerah.
 Penciptaan iklim yang mendukung bai perkembangan lembaga-
lembaga pendidikan dan keterampilan di darah.
 Pengenmbangan lembaga pelatihan bagi para penyandang cacat.

12. d. Strategi Pengembangan Masyarakat (Community-Based
Development Strategy)
Startegi pengembangan masyarakat ini merupakan
kegiatan yang ditujukan untuk memberdayakan
(empowerment) suatu kelompok masyarakat tertentu pada
suatu daerah. Kegiatan-kegiatan ini berkembang baik di
Idonesia belakangan ini, karena ternyata kebijakan umum
ekonomi tidak mampu membetikan manfaat begi
kelompok-kelompok tetentu.
Tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan manfaat
sosial, seperti mislanya dengan menciptakan proyek-
proyek padat karya untuk memenuhi kebutuhan
hidupatau untuk memperoleh keuntungan dari usahanya.

13. Kasus Pembangunan Indonesia
Bagian Timur
 Hasil pembangunan ekonomi nasional selama pemerintahan orde
baru menunjukkan bahwa walaupun secara nasional laju pertumbuhan
ekonomi nasional rata-rata per tahun tinggi namun pada tingkat
regional proses pembangunan selama itu telah menimbulkan suatu
ketidak seimbangan pembangunan yang menyolok antara indonesia
bagian barat dan indonesia bagian timur. Dalam berbagai aspek
pembangunan ekonomi dan sosial, indonesia bagian timur jauh
tertinggal dibandingkan indonesia bagian barat.
 Tahun 2001 merupakan tahun pertama pelaksanaan otonomi daerah
yang dilakukan secara serentak diseluruh wilayah indonesia.
Pelaksanaan otonomi daerah diharapakan dapat menjadi suatu
langkah awal yang dapat mendorong proses pembangunan ekonomi di
indonesia bagian timur yang jauh lebih baik dibanding pada masa orde
baru. Hanya saja keberhasilan pembangunan ekonomi indonesia
bagian timur sangat ditentukan oleh kondisi internal yang ada, yakni
berupa sejumlah keunggunlan atau kekeuatan dan kelemahan yang
dimiliki wilayah tersebut.

14. Keunggulan dan kelemahan wilayah
Indonesia Bagian Timur
Keunggulan atau kekeuatan yang dimiliki Indonesia bagian timur adalah sebagai berikut:
1. Kekayaan sumber daya alam
2. Posisi geografis yang strategis
3. Potensi lahan pertanian yang cukup luas
4. Potensi sumber daya manusia
Sebenarnya dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki indonesia bagian timur tersebut, kawasan
ini sudah lama harus menjadi suatu wilayah di Indonesia dimana masyarakatnya makmur dan
memiliki sektor pertanian, sektor pertambangan, dan sektor industri manufaktur yang sangat kuat.
Namun selama ini kekayaan tersebut disatu pihak tidak digunakan secara optimal dan dipihak lain
kekayaan tersebut dieksploitasi oleh pihak luar yang tidak memberi keuntungan ekonomi yang
berarti bagi indonesia bagian timur itu sendiri.
Indonesia bagian tinur juga memiliki bagian kelemahan yang membutuhkan sejumlah tindakan
pembenahan dan perbaikan. Kalau tidak, kelemahan-kelemahan tersebut akan menciptakan
ancaman bagi kelangsungan pembangunan ekonomi di kawasan tersebut. Kelemahan yang dimiliki
Indonesia bagian timur diantaranya adalah:
1. Kualitas sumber daya manuasia yang masih rendah
2. Keterbatasan sarana infrastruktur
3. Kapasitas kelembagaan pemerintah dan publik masih lemah
4. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah

15.  Tantangan dan Peluang
Pembanguanan ekonomi di Indonesia bagian timur juga menghadapai berbagai macam
tantangan, yang apabila dapat diantisipasi dengan persiapan yang baik bisa berubah
menjadi peluang besar. Salah satu peluang besar yang akan muncul di masa mendatang
adalah akibat liberalisasi perdagangan dan investasi dunia (paling cepat adalah era AFTA
tahun 2003). Liberalisasi ini akan membuka peluang bagi IBT, seperti juga IBB, untuk
mengembangkan aktivitas ekonomi dan perdagangna yang ada di daerahnya masing-
masing.
 Langkah –langkah yang Harus Dilakukan
Pada era otonomi dan dalam menghadapi era perdagangan bebas nanti, IBT harus
menerapkan suatu strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang mendorong
pemanfaatan sebaik-baiknya semua keunggulan–keunggulan yang dimiliki kawasan
tersebut tanpa eksploitasi yang berlebihan yang dapat merusak lingkungan. Dalam new
development paradigm ini, ada sejumlah langkah yang harus dilakukan, diantaranya
sebagai berikut.
1. Kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan secara merata di seluruh daerah di
IBT. Peningkatan kualitas sumber daya manusia harus merupakan prioritas utama dalam
kebijakan pembangunanekonomi dan sosial di IBT. Untuk maksud ini, kebijakan
pendidikan, baik pada tingkat nasional maupun daerah, harus diarahkan pada
penciptaan sumber daya manusia berkualitas tinggi sesuai kebutuhan setiap kawasan di
Indonesia. IBT harus memiliki ahli-ahli khususnya dibidang kelautan, perhutanan,
peternakan, pertambangan, industri, pertanian,dan perdagangan global.
2. Pembangunan sarana infrastuktur juga harus merupakan prioritas utama, termasuk
pembangunan sentra-sentra industri dan pelabuhan-pelabuhan laut dan udara di
wilayah-wilayah IBT yang berdasarkan nilai ekonomi memiliki potensi besar untuk

16. 3. Kegiatan-kegiatan ekonomi yang memiliki keunggulan
komparatif berdasarkan kekayaan sumber daya alam yang
ada harus dikembangkan seoptimal mungkin, di antaranya
adalah sektor pertanian dan sektor industri manufaktur.
Setiap daerah/provinsi IBT harus berspesialisasi dalam
suatu kegiatan ekonomi yang sepenuhnya didasarkan pada
keunggulan komparatif yang dimiliki oleh masing-masing
daerah atau provinsi.
4. Pembangunan ekonomi di IBT harus dimonitori oleh
industrialisasi yang dilandasi oleh keterkaitan produksi
yang kuat antara industri manufaktur dan sektor-sektor
primer, yakni pertanian dan pertambangan.

17. TERIMA
KASIH