Kota Cerdas sering dimaknai hanya sekedar pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan mengabaikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Tata kelola kolaboratif sebagai bagian dari indikator kota cerdas (indikator tata kelola/governance) mendorong agar masyarakat menjadi fokus utama dalam pengembangan kota cerdas

1. Penerapan Tata Kelola Kolaboratif
dalam mewujudkan Smart City
Pemahaman, Praktik Unggulan, dan Agenda Ke Depan
Oswar Mungkasa
Perencana Ahli Utama Bappenas
Focus Group Discussion (FGD) Isu Strategis Bidang Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah “Penataan Kota dan Smart City”
Bappeda Kota Depok
23 November 2021

2. Kisi Tayangan
 Pemahaman Dasar Smart City
 Momentum : UU Cipta Kerja dan Visi-Misi-
Fokus Kota Depok
 Kaitan Tata Kelola Kolaboratif - Smart City
 Praktik Unggulan: Jakarta dan Semarang
 Kesimpulan dan Agenda Ke Depan
4/6/2022
2

3. Awal Berkembangnya Smart City
 Urbanisasi beberapa dekade terakhir tinggi sekali sehingga
penduduk perkotaan menjadi lebih dominan (55 persen dari
penduduk dunia dan 56,7 persen dari penduduk Indonesia;
diperkirakan penduduk perkotaan Indonesia 70% (2045) dan
penduduk dunia 68% (2050).
 Kepadatan tinggi perkotaan meningkatkan tekanan kebutuhan
energi, transportasi, air, bangunan dan ruang publik dan lainnya
yang membutuhkan jalan keluar cerdas (smart) yang efisien, efektif
dan berkelanjutan dan pada saat bersamaan menghasilkan
kegiatan ekonomi, lapangan kerja dan kesejahateraan sosial.
 Teknologi komunikasi dan informasi dapat menjadi penggerak kunci
dalam menghadapi tantangan perkotaan secara cerdas.

4. Pemahaman Dasar Smart City
 pembangunan perkotaan yang memadukan berbagai teknologi
komunikasi dan informasi (ICT) dan berujung pada peningkatan
kualitas hidup dan efisiensi pelayanan kota.
 Walaupun didominasi dengan pemanfaatan teknologi namun
masyarakat merupakan fokus utama dari Smart City. Dengan
demikian, teknologi, infrastruktur, dan sistem perkotaan harus berdasar
pada pelibatan menyeluruh masyarakat, dan berorientasi layanan.
 Parlemen Eropa (2014) menegaskan kota cerdas sebagai kota yang
menangani isu publik melalui jalan keluar berbasis TIK berdasar
kemitraan beragam pemangku kepentingan
 Dimensi dasar Smart City adalah ‘partisipasi pemangku kepentingan’
sehingga dianggap sebagai kota yang lebih memanusiakan warganya.

5. Memahami SMART ?
Efektif dan Efisien
Dalam menemukan solusi dan memecahkan
masalah kota
yang (dapat) memanfaatkan teknologi
informasi
Konsep Smart City

6. Pemerintah
mendengar
Sistem
menghubungkan
FOKUS
Masyarakat
berpartisipasi
Konsep Smart City

7. Masyarakat
‘SMART’
Mendorong
partisipasi masyarakat
Melalui penguatan
sistem tanggap masyarakat
Dari top down ke
metode ‘bottom up’
masyarakat menjadi
the ‘brainware’ (sumber informasi)
Menjadi ‘SMART’, sebuah kota tidak hanya
bergantung pada teknologi (keras, lunak), tetapi
juga masyarakat yang tinggal di dalamnya.
Lebih banyak masyarakat
berpartisipasi
Konsep Smart City
partisipasi masyarakat
menjadi fokus utama menuju Smart City.

8. Indikator
-
LINGKUNGAN/
Environment
BERKEHIDUPAN/
Living
MOBILITAS/
Mobility
TATA KELOLA/
Governance
EKONOMI/
Economy
PENDUDUK/
People
 Pengelolaan sumber daya
alam yang efisien.
 Mendorong green building
dan pembangunan ramah
lingkungan
 Mewujudkan kota sehat dan
layak huni.
 Memasilitasi akses terhadap
informasi perumahan, budaya
kesehatan, pariwisata, dan
fasilitas keamanan.
• Membangun sistem
transportasi terintegrasi.
• Penyediaan inftrastruktur IT
untuk mendorong
pembangunan berkelanjutan.
 Mewujudkan pemerintahan
transparan, informatif, dan
responsif.
 Meningkatkan partisipasi
masyarakat melalui saluran
aspirasi.
 Membina kewirausahaan dan
semangat inovasi.
 Pengembangan UKM,
memperluas lapangan kerja,
meningkatkan daya saing
daerah.
 Meningkatkan kualitas SDM.
 Menyediakan fasilitas untuk
meningkatkan kualitas hidup.
• Meningkatkan akses ke
informasi publik.
Konsep Smart City

9. Tahapan Partisipasi Masyarakat
Kondisi Ideal
Kondisi Saat Ini
Sumber: Sherry Arnstein's Ladder of Citizen Participation (1969)

10. Momentum UU Cipta Kerja : Layanan Daring

11. Momentum UU Cipta Kerja : Forum Penataan Ruang

12. Momentum UU Cipta Kerja : Forum Penataan Ruang

13. Visi – Misi – Fokus Pembangunan Kota Depok 2021-2026
• Visi  Depok yang maju, berbudaya, dan sejahtera
• Misi:
 Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan
berwawasan lingkungan
 Meningkatkan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan public yang
modern dan partisipatif
 Mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya berbasis
kebhinekaan dan ketahanan keluarga.
 Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing.
 Mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan nyaman.
• Fokus pembangunan dalam RPJMD 2021-2026, yaitu Infrastruktur
Konektivitas Wilayah dan Transportasi Publik, Kesehatan, Pendidikan,
Infrastruktur Digital, Sumber Daya Air, Persampahan, Daya Saing dan
Ketimpangan Ekonomi, Ketahanan Keluarga, dan Tata Kelola Pemerintahan.

14. Tata Kelola Kolaboratif
(Collaborative Governance)

15. Definisi : Tata Kelola - Kolaborasi - TataKelola Kolaboratif
• Tata Kelola Lebih lanjut mendefinisikan governance adalah tentang
aturan main penyusunan keputusan bersama diantara keberagaman
pelaku dan organsasi, dan tidak terdapat sistem kendali formal yang
mampu mendikte pola hubungan antara pelaku dan organisasi (Chotary
dan Stoker, 2009)
• Kolaborasi adalah hubungan antarorganisasi yang saling berpartisipasi
dan saling menyetujui untuk bersama mencapai tujuan, berbagi
informasi, berbagi sumberdaya, berbagi manfaat, dan bertanggungjawab
dalam pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan berbagai
masalah (Lai, 2011).
• Collaborative governance (tata kelola kolaboratif) adalah cara
pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku
kepentingan non-pemerintah, berorientasi pada konsensus, dan
musyawarah dalam proses pengambilan keputusan bersama, yang
memiliki tujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan dan
program publik (Ansell dan Gash, 2007). Penekanannya adalah pada
pencapaian konsensus di antara para pemangku kepentingan (Sari,
2014).

16. Era Kolaborasi
 Era Kolaborasi
 Old Public Administration
New Public Administration
 Governtment  Governance
 Pemerintah tidak lagi
mendominasi  pemerintah-
swasta-masyarakat
 Kolaborasi  keniscayaan
 Tata Kelola Kolaboratif
(Collaborative Governance)
 Pengelolaan pemerintahan
melibatkan pemangku
kepentingan non pemerintah
 Berorientasi musyawarah dan
konsensus dalam pengambilan
keputusan
 Membuat/melaksanakan
kebijakan publik
Foto:
4/6/2022 16

17. Kolaborasi suatu Keniscayaan
 Pentingnya Tata Kelola Kolaboratif
 kompleksitas dan saling ketergantungan
antarinstitusi
 Meningkatkan kualitas kebijakan
 Sesuai kebutuhan masyarakat
 Menjamin kelangsungan kebijakan
 Meningkatkan kesetaraan dalam
pelaksanaan
 Mampu mengikis ego sektoral dan
daerah
 Mengurangi dan mencegah konflik
 Fakta Penerapan
 Praktik baku di Amerika dan negara lain
 lembaga internasional seperti LSM (the
Nature Conservacy), Bank Dunia.
 Agenda global  Agenda 21, MDGs dan
SDGs
Foto:
Internet
4/6/2022 17

18. Kolaborasi bukan Barang Asing
 Bagaimana Indonesia?
 RPJPN – RPJMN  kemitraan
dan partisipasi masyarakat
 Pemerintah daerah  ada yang
berhasil dan banyak kurang
optimal
 SDGs Indonesia  4 platform
partisipasi (pemerintah dan
parlemen - organisaasi
masyarakat dan media – pelaku
usaha dan filantropi – pakar
dan akademisi)
 Praktek unggulan
• Jakarta Smart City
• Semarang
Foto:
Internet
4/6/2022 18

19. 4/6/2022
19

20. 4/6/2022
20
Tata Kelola Kolaboratif – Tata Kelola Cerdas
 tata kelola yang cerdas didefinisikan
di sini sebagai kemampuan
pemerintah untuk membuat
keputusan yang lebih baik melalui
perpaduan perangkat berbasis
Tekonologi Informasi Komunikasi
dan tata kelola kolaboratif.
 tata kelola yang cerdas adalah
pemanfaatan bukti (data, orang, dan
lainnya) untuk meningkatkan kualitas
pengambilan keputusan sesuai
kebutuhan warga negara.

21. Tahapan Partisipasi Elektronik
.
.
 E-information  tahapan yang membuka partisipasi publik
melalui penyediaan akses informasi sesuai permintaan baik
data dan informasi publik lainnya
 E-consultation  tahapan yang membuka peluang masyarakat
berkontribusi memberi pandangan terhadap proses
penyusunan kebijakan publik
 E-decision making  sebuah bentuk partisipasi yang
melibatkan masyarakat sebagai mitra dalam penyusunan
kebijakan, pengambilan keputusan dan pengembangan produk
layanan publik.

22. 4/6/2022
22
Praktik Unggulan

23. TATA KELOLA
Menciptakan pemerintahan yang transparan,
informatif dan tanggap terhadap kebutuhan
masyarakat, dan meningkatkan partisipasi
masyarakat melalui saluran aspirasi.
Program
PTSP
Portal Jakarta Smart City
eBudgeting
Citizen Relationship Management
Open Data

24. I N D I K A T O R S M A R T C I T Y
M A S YA R A K AT
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
melalui pendidikan 12 tahun, menyediakan
fasilitas untuk kehidupan yang layak,
meningkatkan indeks harapan hidup, serta
meningkatkan akses ke informasi publik.
Program
 Kartu Jakarta Pintar
 iJakarta
 JSC Hive Coworking Space

25. 4/6/2022
25
Menjadikan JAKARTA
lebih INKLUSIF

27. Halo Warga DKI Jakarta!
Yuk berpartisipasi dalam perencanaan
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
melalui pengisian kuesioner.
Tujuan diadakannya kuesioner ini
adalah untuk melibatkan masyarakat
agar berpartisipasi dalam penyusunan
RDTR.
Oleh karena itu, Dinas Cipta Karya Tata
Ruang dan Pertanahan Prov. DKI
Jakarta selaku penyusun mengadakan
kuesioner online untuk menggali
masukan masyarakat terhadap tata
ruang di lingkungan masyarakat.
Data-data yang diberikan hanya akan
digunakan sebagai bahan kajian dan
tidak akan disebarluaskan serta dijaga
kerahasiannya.
Dengan mengisi kuesioner berarti Anda
telah berpartisipasi dalam penyusunan
RDTR.

28. Smart City Mendorong Transparansi
melalui Open Data

29. PENERAPAN SISTEM OPEN DATA DAN
TRANSPARANSI DI DKI JAKARTA
Open Data Jakarta
Perencanaan-
Penganggaran Partisipatif
dan Terpadu
e-Procurement
Pengelolaan
Keuangan
Pelayanan Publik
Online
Lelang Jabatan
Transparansi
Pengelolaan
Pemerintahan
JSC
Pelayanan
Informasi PPID

31. Portal Keterbukaan
Informasi Jakarta
Pemerintahan transparan (terbuka) dapat
meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap kinerja pemerintah. Dikatakan
transparan apabila dalam penyelenggaraan
kepemerintahannya mudah diakses atau
diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat
bisa memantau sekaligus mengevaluasi kinerja
pemerintah.
Pemprov DKI Jakarta telah masuk dalam contoh
best practice Open Government Indonesia
http://opengovindonesia.org/front/bestpractice
Open Data dan Portal Jakarta Smart City
Menyajikan data dan informasi dari seluruh Satuan dan Unit Kerja
di Pemprov DKI Jakarta yang dibutuhkan oleh masyarakat serta
memenuhi hak publik sebagai bentuk penerapan e-government
dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan
akuntabel.
data.jakarta.go.id & smartcity.jakarta.go.id
API Jakarta
API Jakarta merupakan sebuah layanan yang menyediakan
informasi data yang ada di lingkup Pemprov DKI Jakarta. Dengan
adanya API Jakarta, para developer dapat mengembangkan
aplikasi mobile atau website menggunakan API yang tersedia.
api.jakarta.go.id
KPI Jakarta
Berisi informasi mengenai indikator performa kinerja dari SKPD
hingga tingkat kelurahan di DKI Jakarta dalam bentuk presentase
dari target yang telah ditetapkan. Tujuannya untuk meningkatkan
kualitas kerja dan menentukan target yang lebih nyata dalam
pembangunan Ibu Kota DKI Jakarta ke depannya.
kinerja.jakarta.go.id
Pelayanan Jakarta
Portal Pelayanan Jakarta berisi informasi mengenai layanan satu
pintu yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta. Portal ini untuk
memudahkan masyarakat mengurus perizinan maupun non
perizinan seperti pengurusan SIUP, IPTB, dan lainnya.
pelayanan.jakarta.go.id

32. KOLABORASI
MEWUJUDKAN JAKARTA SMART CITY

33. JSC Hive Coworking Space
Bertujuan untuk menyediakan space di mana
kolaborasi antara pemerintah dan penggiat
startup berorientasi digital dapat dilakukan untuk
bersama-sama menyelesaikan permasalahan di
Jakarta.

34. KOLABORASI

35. SMART CITY MENDUKUNG
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

36. ANALISIS BIG DATA

37. Praktik Unggulan:
Layanan e-participation Kota Semarang (1)
4/6/2022
37
 Electronic-based information services  aplikasi layanan informasi
daring kota Semarang. Media penyampaian infomrasi kepada
masyarakat baik berupa regulasi, program pemerintah, perijinan
dan lainnya. Media yang digunakan dapat melalui portal situs
internet, media sosial, aplikasi, SMS.
 Electronic Complaint Service  media daring yang menyediakan
peluang masyarakat menyampaikan saran, keluhan, keberatan
secara tidak langsung kepada pemda untuk memperbaiki
kinerjanya. Misal Geber Septi (gerakan bersama sekolah
menghadapi perundungan siswa).

38. Praktik Unggulan:
Layanan e-participation Kota Semarang (2)
4/6/2022
38
 Services E-petition (petisi elektronik)  media berbasis situs yang
memberi peluang bagi masyarakat menyampakan keberatan
melalui surat tertulis resmi kepada pemerintah
 E-consultation service (konsultasi berbasis elektronik/daring) 
konsultasi publik secara daring seperti e-forums, e-poll, konferensi
video, dan lainnya baik melalui Facebook, twitter, Instagram,
Youtube dan lainnya.
 E-planning services  media yang memberi peluang bagi
masyarakat terlibat dalam proses perencanaan tahunan pemerintah
daerah seperti e-musrenbang.

39. Praktik Unggulan:
Layanan e-participation Kota Semarang (3)
4/6/2022
39

40. Kesimpulan
 Smart city pada era saat ini tidak lagi sekedar menyediakan situs internet
yang berisi profil, agenda kegiatan pejabat dan/atau pemerintah. Namun
Smart City hakiki adalah yang dapat melayani masyarakat, menyediakan
komunikasi dua arah, dan mengedepankan keterbukaan.
 smart city tidak hanya tentang pelayanan publik, namun smart city telah
berkembang menjadi alat mewujudkan partisipasi masyarakat yang
dilibatkan dalam kegiatan pemerintah.
 Fokus kota dalam pengembangan Smart City seyogyanya terfokus pada
tingkatan e-decision making atau setidaknya partnership (kemitraan) pada
tangga partisipasi Arnstein
 Kota Cerdas bukan sekedar kota berteknologi tinggi tetapi kota kolaboratif
yang mengedepankan kolaborasi para pemangku kepentingan. Tata kelola
kolaboratif (collaborative governance) menjadi keniscayaan
4/6/2022
40

41. Agenda Ke Depan
 Pengembangan Desain Besar (Grand Design) Smart City secara
kolaboratif sebagai arahan pembangunan kota cerdas yang berasal
dari hasil konsensus bersama para pemangku kepentingan
 Pembentukan dan Pengembangan Forum Pemangku Kepentingan
sebagai wadah kolaborasi pemangku kepentingan (pemerintah dan
nonpemerintah)
 Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendampingan, fasilitasi,
pelatihan, pembelajaran, saling berbagi serta kemitraan
4/6/2022
41

42. Sumber Rujukan
 Kamarzuki, Abdul. Sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang PP No. 21 Tahun 2021. Kementerian
ATR/BPN, 12 Maret 2021.
 Mungkasa, Oswar. Jejak Langkah Jakarta Smart City. Konsep, Perwujudan dan Mimpi 2025.
Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. FGD
Pengembangan Smart City Kota Tangerang Selatan, 31 Mei 2018 dapat diakses melalui
https://www.researchgate.net/publication/344064172_PRESENTASI_Jejak_Langkah_Jakarta_
Smart_City_Konsep_Perwujudan_dan_Mimpi_2025
 Mungkasa. Oswar. Penerapan Tata Kelola Kolaboratif dalam Mewujudkan Smart City di
Indonesia. Konsep Dasar dan Agenda Masa Depan. Webinar dan Diskusi Panel Nasional
Attraction 2020 Pemberdayaan Komunitas dalam Kerangka Collaborative Governance Guna
Mencetak SDM Unggul untuk Mewujudkan Smart City di Indonesia. Himpunan Mahasiswa
Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. 3 November
2020 dapat diakses melalui
https://www.researchgate.net/publication/345255971_Penerapan_Tata_Kelola_Kolaboratif_dala
m_Mewujudkan_Smart_City_di_Indonesia
 Mungkasa, Oswar. Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus
Pelaksanaan SDGs di Indonesia. Juli 2021 dapat diakses
https://www.researchgate.net/publication/352994503_TAYANGAN_Tata_Kelola_Kolaboratif_dal
am_Desain_Kebijakan_Publik_Studi_Kasus_Pelaksanaan_SDGs_di_Indonesia
 Pradana, Satria Adhi dkk (2020). E-participation in Semarang Smart City. Jurnal Ilmiah
Administrasi Publik (JIAP) Vol. 6 No. 3 hal 380-386.
4/6/2022
42

43. Terima kasih
oswar.mungkasa63@gmail.com
pitt.academia.edu/oswarmungkasa
www.researchgate.net/profile/Oswar_Mungkasa2
4/6/2022
43