semua hal tentang PBB

1. KATA PENGANTAR
Puji syukur saya penjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat-Nya maka saya dapat
menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul “ Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB)”.
Penyusunan makalah adalah merupakan salah satu tugas dan persyaratan untuk
menyelesaikan tugas mata pelajaran Sejarah di SMA Sukma Bangsa Bireuen.
Dalam Penyusunan makalah ini saya merasa masih banyak kekurangan-kekurangan baik
pada teknis penyusunan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang dimiliki saya.
Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat saya harapkan demi penyempurnaan
penyusunan makalah ini.
Dalam penyusunan makalah ini saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak
terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan makalah ini,
khususnya kepada :
1. Ibu Jamilah Akbar, S.Psi Selaku Kepala Sekolah SMA Sukma Bangsa Bireuen
serta segenap jajarannya yang telah memberikan kemudahan-kemudahan baik
berupa moril maupun materiil selama mengikuti pendidikan di SMA Sukma
Bangsa Bireuen.
2. Ibu Meutia Lisa Purnama, S.Si selaku Wali Kelas XII IPS SMA Sukma Bangsa
Bireuen.
3. Bapak Zahlul Fikri,A.Md selaku Guru Mata Pelajaran yang telah meluangkan
waktu, tenaga dan pkiran dalam pelaksanaan bimbingan, pengarahan, dorongan
dalam rangka penyelesaian penyusunan makalah ini.
4. Rekan-rekan semua di Kelas XII IPS SMA Sukma Bangsa Bireuen.
5. Secara khusus penyusun menyampaikan terima kasih kepada keluarga tercinta
yang telah memberikan dorongan dan bantuan serta pengertian yang besar kepada
penyusun, baik selama mengikuti pembelajaran sekolah maupun dalam
menyelesaikan makalah ini
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan
bantuan dalam penyusunan makalah ini.
Akhirnya saya berharap semoga Allah memberikan imbalan yang setimpal pada mereka
yang telah memberikan bantuan, dan dapat menjadikan semua bantuan ini sebagai
ibadah, Amiin Yaa Rabbal ‘Alamiin.
Bireuen, 11 Januari 2012
Penyusun
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ……………………………………………………………. i

2. DAFTAR ISI ……………………………………………….…………………………
iii
BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………. 1
1.1 Latar Belakang ……………………………………………………. 1
1.2 Tujuan ……………………………………………………………… 1
1.3 Manfaat ……………………………………………………………. 1
BAB II ISI ……………………………………………………………………….
2
1. Sejarah Berdirinya PBB ……………………………………………. 2
2. Azaz dan Tujuan Berdirinya PBB ………………………………… 7
3. Keanggotaan PBB ………………………….………………………. 8
4. Susunan Keanggotaan dan Tugas Badan-badan
PBB…………………………………………………………………… 9
1. Lembaga Khusus……………………………………………………….
13
2. Tujuan Lain …………………………………………………………. 15
3. Mandat …………………………………………………………………..
21
4. Lainnya ……………………………………………………………… 22
5. Pendanaan …………………………………………………….……. 23
6. Kebijakan Personil …………………………………………………. 25
7. Reformasi ………………………………………………………………. 26
8. Efektifitas ………………………………………………………….…
29
BAB III KESIMPULAN ………………………………………………………….
31
DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………….…. 33
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional yang beranggotakan
negara-negara berdaulat yang bertujuan menghindar menghindari perang dunia dan mala

3. petaka kemanusiaan akibat perang. Piagam PBB ditandatangani oleh delegasi 51 negara
pada tanggal 26 Juni 1945. Dan Piagam PBB mulai beroperasi pada tanggal 24 Oktober
1945. Seperti Liga Bangsa-Bangsa, tujuan utama PBB adalah menjaga perdamain dan
keamanan internasional, menyelesaikan sengketa secara damai, melakukan tindakan
kolektif,mencegah ancaman terhadap perdamaian, mempromosikan kerjasama sosial
ekonomi internasional dan hak asasi manusia. Keanggotaan PBB terbuka bagi negara-
negara yang cinta damai untuk mendukung penyelesaian sengketa secara damai.
1.2 Tujuan
Tujuan dari tugas akhir ini adalah:
1. Mengetahui sejarah berdirinya PBB.
2. Mengetahui azaz dan tujuan berdirinya PBB.
3. Mengetahui keanggotaan PBB.
4. Mengetahui susunan keanggotaan dan tugas Badan-badan PBB.
5. Dan lainnya.
1.4. Manfaat
Dengan didapatkannya tujuan dari tugas akhir ini maka diharapkan dapat memberikan
informasi mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara keseluruhan.
BAB II
ISI
A. SEJARAH BERDIRINYA PBB
PBB didirikan di San Fransisco pada 24 Oktober 1945 setelah Konferensi Dumbarton
Oaks di Washington, DC, namun Sidang Umum yang pertama – yang dihadiri wakil dari
51 negara – baru berlangsung pada 10 Januari 1946 di Church House, London. Sejak
didirikan hingga tahun 2007, sudah tercatat ada 192 negara yang menjadi anggota PBB.
Markas pertama PBB berada di San Francisco, namun sejak tahun 1946 sampai sekarang
kantor pusatnya terletak di di New York.
Church House adalah sebuah bangunan yang menjadi markas pusat dari perkumpulan
gereja-gereja (Anglikan) di Inggris, terletak di sebelah selatan dari Dean’s Yard di
sebelah Wesminter Abbey di kota London. Gereja ini pada saat itu diduga kuat menjadi
salah satu tempat berkumpulnya tokoh-tokoh gereja yang menjadi seorang Freemason.
Bangunan ini didisain oleh Sir Herbert Barker, sekitar tahun 1930-an, sebagai pengganti
gedung yang terdahulu, yang diresmikan pada tahun 1902 oleh Coorperation of Church
House yang berdiri sejak 1888. Bangunan ini dimaksudkan sebagai peringatan perayaan
emas 50 tahun bertahtanya Ratu Victoria yang menjadi ratu sejak 1887. Batu pertama

4. pembangunan bangunan ini diletakkan oleh Ratu Mary pada 26 Juni 1937 dan diresmikan
oleh Raja George VI pada 10 Juni 1940.
King George VI merupakan pendukung utama dan anggota aktif Craft (Freemason) dan
pada tahun 1953 Uskup Anglikan ke XVI juga seorang Freemason (Lihat buku
Christianity and Freemasonry; Kirby). Uskup Agung Geoffrey Fisher juga seorang
Freemason, termasuk pula Uskup Agung Canterbury (1945-1961).
Selanjutnya, diketahui bahwa istilah “United Nations” dicetuskan pertama kali oleh
Franklin D. Roosevelt sewaktu masih berlangsung Perang Dunia II. Sosok Franklin D.
Roosevelt perlu diketahui ternyata selain sebagai Presiden Amerika Serikat, ia juga
merupakan anggota penting dari Organisasi Yahudi Freemasonry- yang memiliki
beberapa organisasi underbow berkedok gerakan sosial dan amal seperti Lions Club dan
Rotary Club. Setidaknya terdapat dua catatan mengenai aktivitasnya di organisasi Mason
tersebut. Satu sumber menyatakan Rosevelt bergabung dengan sebuah organisasi Lodge
pada tanggal 11 Oktober 1911. Sedangkan sumber lain menyatakan ia masuk pada 28
November 1911.
Nama PBB/UNO digunakan secara resmi pertama kali pada 1 Januari 1942. Tujuannya
untuk mengikat wakil-wakil Pihak Berseteru kepada prinsip-prinsip Piagam Atlantik
serta untuk menerima sumpah dari mereka guna menjaga keamanan Kuasa Paksi. Setelah
upaya itu, Pihak Berseteru terus memantapkannya dengan ditandatanganinya
kesepakatan-kesepakatan dalam persidangan-persidangan di Moscow, Kaherah dan
Taheran sewaktu masih berperang pada tahun 1943. Dari bulan agustus sampai Oktober
1944, wakil-wakil dari Perancis, Republik China, Inggris, Amerika Serikat dan Uni
Soviet bertemu untuk memperincikan rancangan-rancangan di Estet Dumbarton Oaks,
Washington, D.C.
Dari pertemuan-pertemuan selanjutnya dicapailah rancangan pokok mengenai tujuan,
wakil-wakil anggota dari tiap negara, struktur, serta susunan dewan untuk memelihara
keamanan dan keselamatan antarbangsa, kerjasama ekonomi dan sosial antarbangsa.
Rancangan ini telah dibicarakan dan diperdebatkan oleh beberapa wakil negara dan
utusan bangsa.
Pada 25 April 1945, persidangan PBB tentang penyatuan antar bangsa, dimulai di San
Francisco. Selain dihadiri oleh wakil-wakil negara juga organisasi umum -termasuknya
Lions Club yang diundang khusus untuk menggubah piagam PBB. Tak kurang 50 negara
yang menghadiri persidangan ini menandatangani “Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa”.
Polandia yang tidak menghadiri persidangan itu diberi satu tempat khusus, baru dua
bulan kemudian tepatnya pada 26 Juni wakilnya menandatangani piagam itu.
Selanjutnya, Perserikatan Bangsa Bangsa ditetapkan secara resmi pada 24 Oktober 1945,
selepas piagamnya telah diratifikasi oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan (DK),
yaitu Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, Perancis, Republik China serta diikuti
anggota lainnya yang terdiri 46 negara di Church House, London, Inggris pada 10 Januari
1946 yang diikuti 51 negara.

5. Kantor Pusat PBB saat ini dibangun di sebelah Sungai East (East River), New York City
pada tahun 1949 di atas tanah yang dibeli dari John D. Rockefeller, Jr. dengan dana
bersama sebanyak 8.5 juta dollar AS jadi bukan milik Amerika Serikat. John D.
Rockfeller pun juga diketahui merupakan anggota Freemason. Arsiteknya dari berbagai
bangsa, termasuknya Le Corbusier (Perancis), Oscar Niemeyer (Brazil), dan wakil-wakil
dari beberapa negara yang lain. Tim ini diketuai oleh Wallace K. Harrison, Pimpinan
Harrison & Abramovitz (NYC). Kantornya dibuka secara resmi pada 9 Januari 1951.
Tokoh-tokoh PBB juga banyak sekali diisi oleh tokoh-tokoh dan pentolan anggota-
anggota Freemason dan cabang-cabangnya. Dalam sebuah artikel tercatat nama U Thant
(UN Secretary General), Robert Strange McNamara (US Secretary of Defense 1961-
1968; President World Bank 1968-1981).
LOGO/LAMBANG PBB (PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA)
Lambang PBB yang menampakkan globe dengan garis lintang dan bujur membentuk 33
kolom. Tak hanya itu, di dalam logo nya pun, terdapat segmen coretan sebanyak 33 juga
berupa tebaran ranting dan dedaunan Akasia. Apakah hanya sekedar kebetulan? Simbol
nomor 33 adalah melambangkan 33 tingkatan dalam organsasi rahasia Freemasonry
produk Yahudi. Pohon akasia, mungkin bisa diartikan dengan ” semak yang membakar”
yang Moses (Nabi Musa) temukan di tengah padang pasir dan merupakan kayu yang oleh
Tuhan diperintahkan kepada Moses untuk gunakan sebagai bahan Bahtera / Kapal, Meja,
dan Tempat Beribadah.
PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TERJADI SAAT BERDIRINYA PBB
Ada banyak bukti, bahwa lahirnya PBB dan segala keputusan dan tindakannya adalah
buah dari konsep organisasi bawah tanah Freemasonry produk Yahudi dan kaki
tangannya untuk melindungi gerakan zionisme dan kepentingan Eropa Barat serta
Amerika Serikat yang merupakan teman mesranya negara zionis Israel. Pelanggaran-
pelanggaran tersebut, yaitu sbb:
1. Pencetus PBB adalah Franklin D. Roosevelt, seorang masonic dan sekaligus
Presiden Amerika Serikat.
2. konseptor Piagam PBB adalah Organisasi Yahudi Lions Club yang diundang
secara khusus pada 25 April 1945 di San Francisco.
3. Lambang PBB berupa gambar bola dunia dengan garis lintang dan bujur membentuk
33 kolom adalah melambangkan 33 tingkatan dalam organsasi rahasia Freemasonry
produk yahudi.
4. Slogan yang selalu diungkapkan oleh Freemasonry dan Lions Club adalah
kebebasan, persaudaraan, dan kesetaraan (versi Yahudi) adalah sama dengan muatan
Piagam PBB.

6. 5. Adanya lembaga keuangan di bawah PBB seperti Bank Dunia dan IMF telah nyata-
nyata menerapkan sistem ribawi yang mencekik negara berkembang dan menebalkan
kantong negara-negara maju dengan program “pinjaman lunak” jangka panjang yang
bunganya bisa naik sampai seratus persen setiap tahunnya karena menggunakan kurs
mata uang Amerika dan Eropa. Sedangkan sistem perbankan pertama kali muncul pada
abad ke-18 selepas Perang Salib, oleh para “Kesatria Templar” penganut faham
Freemasonry. Mereka menumpuk uang dan emas dengan menerapkan sistem chek dan
bunga bagi para penziarah yang mengunjungi Kota Yerusalem. Kemudian pada abad
berikutnya baru muncul perbankan modern di Inggris milik seorang Yahudi bernama
Rockefeller. Mereka memandang masa kejayaan agama telah berakhir dan digantikan
Kekuatan Emas dan Penguasaan Informasi.
6. Adanya “dominasi kekuatan” oleh lima Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB
yang memiliki Hak Veto adalah bukti nyata kesombongan dan egoisme mereka.
Sedangkan Majelis Umum yang secara “hukum” lebih tinggi dimana anggotanya seluruh
negara tidak lebih sebagai “penonton” yang tak berdaya dalam setiap kebijakan akhir
PBB. Mereka menindas bangsa lemah, memaksakan paket demokrasi dalam setiap negara
untuk memudahkan campur tangannya, lalu secara curang melarang kepemilikan dan
penggunaan senjata nuklir selain oleh 5 negara tadi dan negara Zionis Israel.
Begitu juga skandal Yahudi dengan PBB, juga sudah bukan rahasia lagi. Sebelum PBB
lahir, Yahudi sudah menguasai lembaga dunia yang semisalnya ada waktu itu, LBB. Hal
ini ditegaskan Nahom Sokolov, seorang pemimpin Zionis dalam muktamar Zionis
tanggal 27 Agustus 1922. Dan peran terbesar yang telah dimainkan oleh LBB untuk
kepentingan Zionis internasional adalah, keberhasilannya meletakkan batu pertama bagi
berdirinya negara Israel di tanah Palestina. Setelah itu baru lahir PBB melanjutkan peran
yang pernah dimainkan LBB sebelumnya.
Tidak diragukan lagi, bahwa PBB merupakan hasil pemikiran Yahudi sebagaimana
pendahulunya LBB. Semenjak hari kelahirannya, Zionis internasional telah menancapkan
kukunya di PBB, dimana 60 % dari keseluruhan pegawai PBB adalah Yahudi yang
mayoritas memegang posisi penting dan strategis. Sementara jika dibandingkan dengan
jumlah penduduk dunia secara keseluruhan, jumlah Yahudi tidak lebih dari 5 %.
Dengan demikian, jelaslah bagaimana pengaruh Zionis internasional di PBB untuk
merealisasikan impian dan tujuan politik jahat mereka. Maka ketika negara Yahudi
(Israel) ini tidak mematuhi resolusi yang dikeluarkan PBB, lembaga dunia ini hanya bisa
berpangku tangan tidak pernah mengambil tindakan tegas. Berbeda halnya bila yang
tidak mematuhi resolusi PBB adalah negara Islam, maka tidak pelak lagi seluruh
kekuatan dunia akan dikerahkan untuk menghancurkannya.
B. Azaz dan Tujuan Berdirinya PBB
Asas PBB
Asas Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut.

7. 1. Persamaan derajat dan kedaulatan semua negara anggota.
2. Persamaan hak dan kewajiban semua negara anggota.
3. Penyelesaian sengketa dengan cara damai.
4. Setiap anggota akan memberikan bantuan kepada PBB sesuai ketentuan Piagam
PBB.
5. PBB tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara anggota.
Tujuan PBB
Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut.
1. Memelihara perdamaian dan keamanan dunia.
2. Mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa berdasarkan asas-asas
persamaan derajat, hak menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan
dalam negeri negara lain.
3. Mengembangkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah
ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan.
4. Menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan mencegah timbulnya
peperangan.
5. Memajukan dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan atau kemerdekaan
fundamental tanpa membedakan warna, kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama.
6. Menjadikan pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerja sama yang
harmonis untuk mencapai tujuan PBB.
C. Keanggotaan PBB
Keanggotaan PBB terdiri dari 2 macam, yaitu:
1. Anggota asli (orginal members) yang terdiri dari 50 negara yang menandatangani
Piagam San Fransisco 26 Juni 1945. Pada tanggal 15 Oktober 1945 Polandia
menyusul sehingga menjadi 51 negara.
2. Anggota tambahan, yakni negara-negara anggota PBB yang masuk kemudian
berdasar syarat-syarat disetujui Majelis Umum PBB.
Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut.
1. Negara merdeka.
2. Negara yang cinta damai.
3. Sanggup mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Piagam PBB.
4. Diusulkan oleh Dewan Keamanan dan disahkan oleh Majelis Umum PBB.
D. Susunan Keanggotaan dan Tugas Badan-badan PBB
a. Sekretariat

8. Sekretariat PBB dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal yang dipilih oleh Majelis
Umum atas usul DK PBB untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali.
Tugas utama Sekretaris Jenderal sebagai berikut.
1. Melaksanakan tugas-tugas administrasi PBB.
2. Menyusun laporan tahunan tentang kegiatan PBB yang harus disampaikan kepada
MU.
3. Menyiapkan, mengumumkan dan melaksanakan segala keperluan badan-badan
PBB.
4. Mengajukan kepada DK PBB mengenai situasi yang menurut pendapatnya dapat
membahayakan perdamaian internasional.
Sekretaris Jenderal PBB pertama adalah Trygve Lie dari Norwegia (1 Februari 1946 – 10
April 1953). Selanjutnya jabatan sekretaris Jenderal PBB ini secara berturut-turut sebagai
berikut.
- Dag Hamarskjold (Swedia), 1953 – 1961
- U Thant (Myanmar), 1961 – 1971
- Kurt Wadheim (Austria), 1971 – 1981
- Javier Perez de Cuellar (Peru), 1981 – 1991
- Boutros-Boutros Ghali (Mesir), 1991 – 1996
- Kofi Annan (Ghana), 1997 – 2006
- Ban Ki-Moon (Korea Selatan), 2007- ….
b. Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC)
1) keanggotaan
ECOSOC memiliki 54 anggota, yang semuanya dipilih oleh Majelis Umum untuk masa
jabatan tiga tahun. Presiden dipilih untuk jangka waktu satu tahun dan dipilah di antara
kekuatan kecil atau menengah yang berada di ECOSOC. ECOSOC bertemu sekali
setahun pada bulan Juli untuk sesi empat minggu
2) tugas
fungsi ECOSOC mencakup pengumpulan informasi, menasihati negara anggota, dan
membuat rekomendasi. Selain itu, ECOSOC mempunyai posisi yang baik untuk
memberikan koherensi kebijakan dan mengkoordinasikan fungsi tumpang tindih dari
badan anak PBB dan dalam peran-peran inilah ECOSOC yang paling aktif.

9. c. Mahkamah Internasional (International Court of Justice)
1) Keanggotaan
Keanggotaan Mahkamah Internasional adalah Badan Peradilan utama dari PBB.
Mahkamah Internasional terdiri atas 15 hakim dari 15 negara. Anggota ini bertugas
selama 9 tahun. Mahkamah Internasional ini berkedudukan di Den Haag.
2) Tugas
Tugas Mahkamah Internasional sebagai berikut.
1. Mengadili perselisihan-perselisihan atau persengketaan antarnegara-negara
anggota PBB yang persoalannya diajukan oleh negara yang berselisih.
2. Memberikan pendapat kepada Majelis Umum PBB tentang penyelesaian sengketa
antarnegara-negara anggota PBB.
3. Mendesak DK PBB untuk mengambil tindakan terhadap pihak yang tidak
menghiraukan keputusan Mahkamah Internasional.
d. Majelis Umum (General Assembly)
1. Keanggotaan
Semua negara anggota PBB adalah anggota Majelis Umum. Sidang Majelis umum terdiri
dari seluruh anggota dan setiap anggota memiliki satu suara. Majelis Umum bersidang
sekali setahun. Sidang luar biasa dilakukan apabila diminta oleh Dewan Keamanan atau
sebagian besar anggota.
2. Tugas dan Wewenang
Tugas dan wewenang Majelis Umum sebagai berikut.
a) Membicarakan persoalan-persoalan yang tercantum dalam PBB.
b) Membicarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan
dunia.
c) Memilih anggota-anggota Dewan Ekonomi Sosial, menerima anggota baru, dan
mengangkat Sekretaris Jenderal yang mengepalai Sekretariat.
d) Menetapkan anggaran belanja PBB.
e) Memiliki wewenang mengadakan perubahan terhadap pasal-pasal piagam PBB.
e. Dewan Keamanan (Security Council)
1. Keanggotaan
Dewan Keamanan mempunyai anggota 15 negara.

10. a. Lima negara anggota tetap (the Big Five) yakni Inggris, Perancis, RRC, Amerika
Serikat, dan Uni Sovyet (Rusia). Kelima negara itu mempunyai hak veto yaitu hak untuk
menolak atau membatalkan suatu keputusan dalam Dewan Keamanan. Hak veto tidak
berlaku apabila masalah yang disidangkan DK menyangkut kepentingan negara anggota
DK.
b. Sepuluh negara anggota tidak tetap (dipilih secara bergiliran untuk masa tugas dua
tahun). Indonesia pernah dipilih menjadi anggota tidak tetap DK antara tahun 1973 –
1974.
2. Tugas
Tugas dan wewenang DK sebagai berikut.
a) Menyelesaikan perselisihan internasional secara damai.
b) Mengadakan tindakan pencegahan atau paksaan dalam memelihara perdamaian dan
keamanan.
c) Memilih hakim-hakim Mahkamah Internasional.
d) Mengawasi wilayah-wilayah sengketa.
E. Lembaga khusus
Ada banyak organisasi dan badan-badan PBB yang berfungsi untuk bekerja pada isu-isu
tertentu. Beberapa lembaga yang paling terkenal adalah Badan Energi Atom
Internasional, Organisasi Pangan dan Pertanian, UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu
Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa), Bank Dunia dan Organisasi
Kesehatan Dunia.
Hal ini melalui badan-badan PBB yang melakukan sebagian besar pekerjaan
kemanusiaan. Contohnya termasuk program vaksinasi massal (melalui WHO),
menghindari kelaparan dan gizi buruk (melalui karya WFP) dan perlindungan masyarakat
rentan dan pengungsi (misalnya, oleh UNHCR).
Piagam PBB menyatakan bahwa setiap organ utama PBB dapat membangun berbagai
badan khusus untuk memenuhi tugasnya.
Lembaga khusus PBB
No. Akronim Bendera Lembaga Pusat Kepala Berdiri
1 FAO Organisasi Pangan dan
Pertanian
Roma, Italia Jacques Diouf 1945
2 IAEA Badan Tenaga Atom
Internasional
Wina, Austria Yukiya
Amano
1957
3 ICAO Organisasi Penerbangan
Sipil Internasional
Montreal,
Kanada
Raymond
Benjamin
1947
4 IFAD Dana Internasional untuk
Pengembangan Pertanian
Roma, Italia Kanayo F.
Nwanze
1977

11. 5 ILO Organisasi Buruh
Internasional
Jenewa, SwissJuan Somavía 1946
(1919)
6 IMO Organisasi Maritim
Internasional
London,
Britania Raya
Efthimios E.
Mitropoulos
1948
7 IMF Dana Moneter Internasional Washington,
D.C., AS
Christine
Lagarde
1945
(1944)
8 ITU Uni Telekomunikasi
Internasional
Jenewa, SwissHamadoun
Touré
1947
(1865)
9 UNESCO Organisasi Pendidikan, Ilmu
Pengetahuan, dan
Kebudayaan Perserikatan
Bangsa-Bangsa
Paris,
Perancis
Irina Bokova 1946
10 UNIDO Organisasi Pengembangan
Industri Perserikatan
Bangsa-Bangsa
Wina, Austria Kandeh
Yumkella
1967
11 UPU Kesatuan Pos Sedunia Bern, Swiss Edouard
Dayan
1947
(1874)
12 WB Bank Dunia Washington,
D.C, AS
Robert B.
Zoellick
1945
(1944)
13 WFP Program Pangan Dunia Roma, Italia Josette
Sheeran
1963
14 WHO Organisasi Kesehatan Dunia Jenewa, SwissMargaret
Chan
1948
15 WIPO Organisasi Hak atas
Kekayaan Intelektual Dunia
Jenewa, SwissFrancis Gurry 1974
16 WMO Organisasi Meteorologi
Dunia
Jenewa, SwissAlexander
Bedritsky
1950
(1873)
17 UNWTO Organisasi Pariwisata Dunia Madrid,
Spanyol
Taleb Rifai 1974
F. Tujuan Lain
a. Pemeliharaan perdamaian dan keamanan
Misi penjaga perdamaian PBB sampai dengan tahun 2009. Biru tua menandakan misi
yang sedang berlangsung, sedangkan biru muda menandakan misi yang lalu.
PBB, setelah disetujui oleh Dewan Keamanan, mengirim pasukan penjaga perdamaian ke
daerah dimana konflik bersenjata baru-baru ini berhenti atau berhenti sejenak untuk
menegakkan persyaratan perjanjian perdamaian dan untuk mencegah pejuang dari kedua
belah pihak melanjutkan permusuhan. Karena PBB tidak memelihara militer sendiri,
pasukan perdamaian secara sukarela disediakan oleh negara-negara anggota PBB.
Pasukan, juga disebut “Helm Biru”, yang menegakkan kesepakatan PBB, diberikan
Medali PBB, yang dianggap dekorasi internasional bukan dekorasi militer. Pasukan

12. penjaga perdamaian secara keseluruhan menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun
1988.
Para pendiri PBB telah mempertimbangkan bahwa organisasi itu akan bertindak untuk
mencegah konflik antara negara dan membuat perang pada masa depan tidak mungkin,
namun pecahnya Perang Dingin membuat perjanjian perdamaian sangat sulit karena
pembagian dunia ke dalam kamp-kamp yang bermusuhan. Menyusul akhir Perang
Dingin, ada seruan baru bagi PBB untuk menjadi agen untuk mencapai perdamaian
dunia, karena ada beberapa lusin konflik berkelanjutan yang terus berlangsung di seluruh
dunia.
Sebuah studi tahun 2005 oleh RAND Corp menyatakan PBB sukses di dua dari tiga
upaya perdamaian. Ini dibandingkan dengan upaya pembangunan bangsa orang-orang
dari Amerika Serikat, dan menemukan bahwa tujuh dari delapan kasus PBB damai,
dibandingkan dengan empat dari delapan kasus AS damai. Juga pada tahun 2005,
Laporan Keamanan Manusia mendokumentasikan penurunan jumlah perang, genosida
dan pelanggaran HAM sejak akhir Perang Dingin, dan bukti, meskipun tidak langsung,
bahwa aktivisme internasional-kebanyakan dipelopori oleh PBB-telah menjadi penyebab
utama penurunan konflik bersenjata sejak akhir Perang Dingin. Situasi di mana PBB
tidak hanya bertindak untuk menjaga perdamaian, tetapi juga kadang-kadang campur
tangan termasuk Perang Korea (1950-1953), dan otorisasi intervensi di Irak setelah
Perang Teluk Persia di 1990.
PBB juga dikkritik untuk hal-hal yang dirasakan sebagai kegagalan. Dalam banyak kasus,
negara-negara anggota telah menunjukkan keengganan untuk mencapai atau
melaksanakan resolusi Dewan Keamanan, sebuah masalah yang berasal dari sifat PBB
sebagai organisasi antar pemerintah—dilihat oleh beberapa orang sebagai hanya sebuah
asosiasi dari 192 negara anggota yang harus mencapai konsensus, bukan sebuah
organisasi independen. Perselisihan dalam Dewan Keamanan tentang aksi militer dan
intervensi dipandang sebagai kegagalan untuk mencegah Genosida Rwanda 1994, gagal
untuk menyediakan bantuan kemanusiaan dan campur tangan dalam Perang Kongo
Kedua, gagal untuk campur tangan dalam pembantaian Srebrenica tahun 1995 dan
melindungi pengungsi surga dengan mengesahkan pasukan penjaga perdamaian ke
menggunakan kekuatan, kegagalan untuk memberikan makanan untuk orang kelaparan di
Somalia, kegagalan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan resolusi Dewan Keamanan
yang berhubungan dengan konflik Israel-Palestina, dan terus gagal untuk mencegah
genosida atau memberikan bantuan di Darfur. pasukan penjaga perdamaian PBB juga
telah dituduh melakukan pemerkosaan anak, pelecehan seksual atau menggunakan
pelacur selama misi penjaga perdamaian , dimulai pada tahun 2003, di Kongo, Haiti,
Liberia, Sudan, Burundi dan Pantai Gading. Pada tahun 2004, mantan Duta Besar Israel
untuk PBB Dore Gold mengkritik apa yang disebutnya relativisme moral milik organisasi
dalam menghadapi (dan sesekali mendukung) genosida dan terorisme yang terjadi di
antara kejelasan moral antara periode pendirian dan hari ini. Gold juga khusus
menyebutkan undangan Yasser Arafat tahun 1988 untuk berbicara dengan Majelis Umum
sebagai titik yang rendah dalam sejarah PBB.

13. Selain perdamaian, PBB juga aktif dalam mendorong perlucutan senjata. Peraturan
persenjataan juga dimasukkan dalam penulisan Piagam PBB tahun 1945 dan dilihat
sebagai cara untuk membatasi penggunaan sumber daya manusia dan ekonomi untuk
menciptakan mereka. Namun, munculnya senjata nuklir yang datang hanya beberapa
minggu setelah penandatanganan piagam segera menghentikan konsep keterbatasan
senjata dan perlucutan senjata, menghasilkan resolusi pertama dari pertemuan pertama
Majelis Umum yang meminta proposal khusus untuk “penghapusan senjata atom dari
persenjataan nasional dan semua senjata besar lainnya yang bisa digunakan sebagai
pemusnah massal. Forum-forum utama untuk masalah perlucutan senjata adalah Komite
Pertama Majelis Umum, Komisi Perlucutan Senjata PBB, dan Konferensi Perlucutan
Senjata, dan pertimbangan telah dilakukan tentang manfaat larangan pengujian senjata
nuklir, pengawasan senjata luar angkasa, pelarangan senjata kimia dan ranjau darat,
perlucutan senjata nuklir dan senjata konvensional, zona bebas-senjata-nuklir,
pengurangan anggaran militer, dan langkah-langkah untuk memperkuat keamanan
internasional.
PBB adalah salah satu pendukung resmi Forum Keamanan Dunia (World Security
Forum), sebuah konferensi internasional besar tentang efek dari bencana global dan
bencana, yang terjadi di Uni Emirat Arab, pada bulan Oktober 2008.
Pada 5 November 2010 Ivor Ichikowitz, pendiri dan ketua eksekutif Paramount Group,
mendukung seruan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon untuk dukungan, pelatihan dan
peralatan yang lebih banyak untuk pasukan penjaga perdamaian Afrika. Ichikowitz
mengatakan bahwa pasukan Uni Afrika harus mendapat dukungan yang sama dengan
pasukan PBB.
b. Hak asasi manusia dan bantuan kemanusiaan
Penegakan hak asasi manusia merupakan alasan utama untuk didirikannya PBB.
Kekejaman dan genosida pada Perang Dunia II menyebabkan munculnya konsensus
bahwa organisasi baru ini harus bekerja untuk mencegah tragedi serupa pada masa
mendatang. Tujuan awal adalah menciptakan kerangka hukum untuk mempertimbangkan
dan bertindak atas keluhan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Piagam PBB
mewajibkan semua negara anggota untuk mempromosikan “penghargaan universal bagi,
dan kepatuhan terhadap, hak asasi manusia” dan mengambil “tindakan bersama dan
terpisah” untuk itu. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, meskipun tidak mengikat
secara hukum, diadopsi oleh Majelis Umum pada tahun 1948 sebagai satu standar umum
keberhasilan untuk semua. Majelis secara teratur mengambil isu-isu hak asasi manusia.
PBB dan lembaga-lembaganya adalah badan penting dalam menegakkan dan
melaksanakan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Pernyataan Umum tentang Hak-
Hak Asasi Manusia. Salah satu contoh adalah dukungan oleh PBB untuk negara-negara
dalam transisi menuju demokrasi. Bantuan teknis dalam memberikan pemilu yang bebas
dan adil, meningkatkan struktur peradilan, penyusunan konstitusi, pelatihan pejabat hak
asasi manusia, dan mengubah gerakan bersenjata menjadi partai politik telah memberikan
kontribusi signifikan terhadap demokratisasi di seluruh dunia. PBB telah membantu

14. pemilihan berjalan di negara-negara dengan sedikit atau tanpa sejarah demokrasi,
termasuk baru-baru ini di Afghanistan dan Timor Timur. PBB juga merupakan forum
untuk mendukung hak perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan
politik, ekonomi, dan sosial negara mereka. PBB memberikan kontribusi untuk
meningkatkan kesadaran konsep hak asasi manusia melalui perjanjian dan perhatiannya
terhadap pelanggaran yang spesifik melalui Majelis Umum, resolusi Dewan Keamanan
resolusi, atau Mahkamah Internasional.
Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada tahun
2006bertujuan untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia. Dewan adalah penerus
Komisi Hak Asasi Manusia PBB, yang sering dikritik karena memberikan jabatan tinggi
kepada negara-negara anggota yang tidak menjamin hak-hak asasi warga negara mereka
sendiri. Dewan ini memiliki 47 anggota didistribusikan secara wilayah, dengan masing-
masing masa jabatan tiga tahun, dan tidak mungkin menjabat selama tiga kali berturut-
turut. Sebuah kandidat untuk Dewan Hak Asasi Manusia harus disetujui oleh mayoritas
Majelis Umum. Selain itu, dewan memiliki aturan ketat untuk keanggotaan, termasuk
peninjauan hak asasi manusia universal. Sementara beberapa anggota dengan catatan hak
asasi manusia yang dipertanyakan telah dipilih, hal ini lebih sedikit dari sebelumnya
dengan fokus peningkatan pada catatan hak asasi manusia masing-masing negara
anggota.
Hak beberapa 370 juta masyarakat adat di seluruh dunia juga merupakan suatu fokus
untuk PBB, dengan Deklarasi tentang Hak-Hak Masyarakat Adat yang disetujui oleh
Majelis Umum pada tahun 2007. Deklarasi ini menguraikan hak-hak individu dan
kolektif untuk budaya , bahasa, pendidikan, identitas, pekerjaan dan kesehatan,
menyikapi isu-isu pasca-kolonial yang dihadapi masyarakat adat selama berabad-abad.
Deklarasi tersebut bertujuan untuk mempertahankan, memperkuat dan mendorong
pertumbuhan adat, budaya institusi dan tradisi. Deklarasi ini juga melarang diskriminasi
terhadap masyarakat adat dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam hal-hal yang
menyangkut masa lalu, masa sekarang dan masa depan mereka.
Dalam hubungannya dengan organisasi lain seperti Palang Merah, PBB menyediakan
makanan, air minum, tempat tinggal dan pelayanan kemanusiaan lainnya untuk orang-
orang yang menderita kelaparan, pengungsi akibat perang, atau yang terkena bencana
lainnya. Cabang kemanusiaan utama dari PBB adalah Program Pangan Dunia (yang
membantu pakan lebih dari 90 juta orang di 73 negara), kantor Komisaris Tinggi untuk
Pengungsi dengan proyek-proyek di lebih dari 116 negara, serta proyek-proyek penjaga
perdamaian di lebih dari 24 negara.
c. Sosial dan pembangunan ekonomi
Sasaran Pembangunan Milenium
1. memberantas kemiskinan ekstrim dan kelaparan;
2. mencapai pendidikan dasar universal;
3. mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan;
4. mengurangi angka kematian anak;

15. 5. meningkatkan kesehatan ibu;
6. memerangi HIV / AIDS, malaria, dan penyakit lainnya;
7. menjamin kelestarian lingkungan; dan
8. mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.
PBB terlibat dalam mendukung pembangunan, misalnya oleh perumusan Pembangunan
Milenium. Badan Program Pembangunan (UNDP) adalah sumber multilateral terbesar
untuk bantuan hibah teknis di dunia. Organisasi seperti Organisasi Kesehatan Dunia
(WHO), UNAIDS, dan Dana Global untuk Memerangi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria
merupakan lembaga pemimpin dalam pertempuran melawan penyakit di seluruh dunia,
terutama di negara-negara miskin. Dana Kependudukan PBB merupakan penyedia utama
layanan reproduksi. 32 agen PBB yang bertujuan untuk memajukan pembangunan
mengkoordinasi usaha-usaha mereka lewat Grup Pembangunan PBB atau UNDG.
PBB juga mempromosikan pengembangan manusia melalui berbagai instansi terkait,
terutama oleh UNDP. Kelompok Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF),
misalnya, bersifat independen, dan merupakan badan khusus dan pengamat dalam
kerangka PBB, menurut suatu perjanjian pada tahun 1947. Mereka awalnya dibentuk
terpisah dari PBB melalui Perjanjian Bretton Woods tahun 1944.
PBB setiap tahun menerbitkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), beberapa negara
mengukur perbandingan peringkat oleh kemiskinan, melek huruf, pendidikan, harapan
hidup, dan faktor lainnya.
Sasaran Pembangunan Milenium adalah delapan tujuan yang telah disepakati seluruh
negara anggota PBB untuk mencoba mencapai pada tahun 2015. Dideklarasikan pada
Deklarasi Milenium PBB yang ditandatangani pada bulan September 2000.
G. Mandat
Dari waktu ke waktu, tubuh yang berbeda dari PBB mengeluarkan resolusi yang
mengandung paragraf operasi yang dimulai dengan “permintaan” kata-kata,
“menyerukan”, atau “mendorong”, yang Sekretaris Jenderal menafsirkan sebagai mandat
untuk membentuk organisasi sementara atau melakukan sesuatu. Mandat ini bisa
sesedikit meneliti dan menerbitkan laporan tertulis, atau mounting operasi pemeliharaan
perdamaian besar-besaran (biasanya domain eksklusif Dewan Keamanan).
Meskipun lembaga-lembaga khusus, seperti WHO, yang awalnya dibentuk oleh cara ini,
mereka tidak sama dengan mandat karena mereka adalah organisasi permanen yang ada
secara independen dari PBB dengan struktur keanggotaan mereka sendiri. Orang bisa
mengatakan bahwa mandat asli hanya untuk menutupi proses pembentukan lembaga
tersebut, dan oleh karenanya lama kadaluarsa. Sebagian besar mandat berakhir setelah
jangka waktu yang terbatas dan membutuhkan perpanjangan dari tubuh, yang
mengaturnya.

16. Salah satu hasil dari KTT Dunia 2005 adalah mandat (berlabel id 17171) untuk
Sekretaris-Jenderal untuk “meninjau semua mandat yang lebih tua dari lima tahun yang
berasal dari resolusi Majelis Umum dan organ tubuh lainnya”. Untuk memfasilitasi
review ini dan akhirnya membawa koherensi kepada organisasi, Sekretariat telah
menghasilkan sebuah registri on-line mandat untuk menggambar bersama laporan yang
berkaitan dengan masing-masing dan menciptakan gambaran keseluruhan.
H. Lainnya
Selama masa hidup PBB, lebih dari 80 koloni telah mencapai kemerdekaan. Majelis
Umum mengadopsi Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan
Masyarakat Kolonial pada tahun 1960 tanpa suara yang menantang tetapi semua
kekuatan kolonial utama memilih abstain. Melalui Komite PBB tentang Dekolonisasi,
yang didirikan pada tahun 1962, PBB telah memfokuskan perhatian pada dekolonisasi.
Hal ini juga didukung negara-negara baru yang berdiri sebagai akibat dari inisiatif
penentuan nasib sendiri. Komite telah mengawasi dekolonisasi setiap negara lebih besar
dari 20.000 km ² dan menghapus mereka dari daftar PBB Wilayah Yang Tidak
Memerintah Sendiri, selain Sahara Barat, sebuah negara lebih besar dari Inggris yang
baru dilepaskan oleh Spanyol pada tahun 1975.
PBB menyatakan dan mengkoordinasi hari peringatan internasional, periode waktu untuk
mengamati beberapa isu atau masalah kepentingan internasional. Menggunakan
simbolisme PBB, sebuah logo yang dirancang khusus untuk tahun ini, dan infrastruktur
Sistem PBB, berbagai hari dan tahun-tahun telah menjadi katalisator untuk mendorong
isu-isu kunci yang menjadi perhatian dalam skala global. Sebagai contoh, Hari
Tuberkulosis Sedunia, Hari Bumi dan Tahun Internasional Gurun dan Desertifikasi.
I. Pendanaan
10 besar donatur di PBB, 2009
Negara anggota Kontribusi
(% dari anggaran UN)
Amerika Serikat 22,00%
Jepang 16,624%
Jerman 8,577%
Britania Raya 6,642%
Perancis 6,301%
Italia 5,079%
Kanada 2,977%
Spanyol 2,968%
Cina 2,667%
Meksiko 2,257%
Negara anggota lainnya23,908%

17. PBB dibiayai dari sumbangan yang dinilai dan bersifat sukarela dari negara-negara
anggotanya. Majelis Umum menyetujui anggaran rutin dan menentukan sumbangan
untuk setiap anggota. Hal ini secara luas berdasarkan kapasitas relatif kemampuan
membayar dari masing-masing negara, yang diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto
(PNB) mereka, dengan penyesuaian untuk utang luar negeri dan rendahnya pendapatan
per kapita.
Majelis telah membentuk prinsip bahwa PBB tidak boleh terlalu bergantung pada salah
satu anggota untuk membiayai operasinya. Dengan demikian, ada sebuah tingkat “langit-
langit”, pengaturan jumlah maksimum sumbangan setiap anggota yang dinilai untuk
anggaran rutin. Pada bulan Desember 2000, Majelis merevisi skala penilaian untuk
mencerminkan keadaan global saat ini. Sebagai bagian dari revisi itu, plafon anggaran
rutin berkurang dari 25% menjadi 22%. AS adalah satu-satunya anggota yang telah
memenuhi langit-langit. Selain tingkat langit-langit, jumlah minimum yang dinilai untuk
setiap negara anggota (atau tingkat ‘lantai’) ditetapkan sebesar 0,001% dari anggaran
PBB. Selain itu, untuk negara-negara kurang berkembang (LDC), tingkat langit-langit
0,01% diterapkan.
Anggaran operasional saat ini diperkirakan sebesar $ 4.190.000.000 untuk periode dua
tahunan dari tahun 2008 sampai 2009, atau sedikit lebih dari 2 milyar dolar per tahun
(lihat tabel untuk kontributor utama).
Sebagian besar dari pengeluaran PBB adalah untuk misi inti PBB, yaitu perdamaian dan
keamanan. Anggaran pemeliharaan perdamaian untuk tahun fiskal 2010-2011 adalah
sekitar $ 7 miliar, dengan sekitar 90.000 tentara dikerahkan di 14 misi di seluruh dunia.
Operasi perdamaian PBB didanai oleh penilaian, menggunakan formula yang berasal dari
dana biasa, tetapi termasuk biaya tambahan tertimbang untuk lima anggota tetap Dewan
Keamanan, yang harus menyetujui semua operasi penjaga perdamaian. Biaya tambahan
ini berfungsi untuk mengimbangi tarif penjaga perdamaian yang dikurangi dari negara-
negara kurang berkembang. Per 1 Januari 2008, 10 besar penyedia kontribusi keuangan
yang dinilai pada operasi penjaga perdamaian PBB adalah: Amerika Serikat, Jepang,
Jerman, Inggris, Perancis, Italia, Cina, Kanada, Spanyol, dan Republik Korea
UNICEF, WFP dan UNDP) didanai oleh sumbangan sukarela dari pemerintah negara
anggota lainnya. Sebagian besar sumbangan ini adalah kontribusi keuangan, tetapi
beberapa adalah dalam bentuk komoditas pertanian yang disumbangkan untuk membantu
populasi yang membutuhkan. Karena anggaran mereka bersifat sukarela, banyak dari
lembaga-lembaga ini menderita kekurangan dana selama resesi ekonomi. Pada bulan Juli
2009, Program Pangan Dunia melaporkan bahwa ia telah dipaksa untuk memotong jasa
karena dana tidak mencukupi. PPD telah menerima hampir seperempat dari total yang
dibutuhkan untuk tahun keuangan 09/10.
J. Kebijakan Personil

18. PBB dan lembaga-lembaganya kebal terhadap hukum negara tempat mereka beroperasi,
untuk menjaga ketidakberpihakan PBB sehubungan dengan negara tuan rumah dan
anggota.
Meskipun mereka relatif independen dalam hal kebijakan sumber daya manusia, PBB dan
lembaga-lembaganya secara sukarela menerapkan hukum-hukum negara-negara anggota
mengenai pernikahan sesama jenis, sehingga keputusan tentang status karyawan dalam
sebuah kemitraan yang sama-seks didasarkan pada kebangsaan karyawan-karyawan
tersebut. PBB dan agensi-agensinya mengakui pernikahan sesama jenis hanya jika
karyawan itu adalah warga negara dari negara-negara yang mengakui perkawinan sesama
jenis. Praktek ini tidak secara khusus membahas pengakuan perkawinan sesama jenis
tetapi mencerminkan praktik umum PBB untuk sejumlah masalah sumber daya manusia.
Perlu dicatat juga bahwa beberapa lembaga memberikan manfaat terbatas pada mitra
domestik staf mereka dan beberapa lembaga tidak mengakui perkawinan sesama jenis
atau kemitraan domestik staf mereka.
K. Reformasi
Sejak didirikan, ada banyak seruan untuk mereformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa,
meskipun hampir tidak ada yang setuju bagaimana untuk melakukannya. Beberapa ingin
PBB untuk memainkan peran yang lebih besar atau lebih efektif dalam urusan dunia,
sementara yang lain ingin perannya dikurangi untuk pekerjaan kemanusiaan. Ada juga
sejumlah usulan sudah penambahan keanggotaan Dewan Keamanan PBB, cara yang lain
untuk pemilihan Sekretaris Jenderal PBB dan untuk pembentukan Majelis Parlementer
PBB.
PBB juga telah dituduh atas pembuangan sumber daya dan birokrasi yang tidak efisien.
Selama tahun 1990-an, Amerika Serikat menunda pembayaran iuran dengan alasan
inefisiensi, dan hanya mulai pembayaran dengan kondisi bahwa akan diadakan suatu
inisiatif reformasi. Pada tahun 1994, Kantor Pengawasan Internal Jasa (OIOS) didirikan
oleh Majelis Umum sebagai pengawas efisiensi.
Sebuah program reformasi resmi dimulai oleh Kofi Annan pada tahun 1997. Reformasi
tersebut termasuk mengubah keanggotaan tetap Dewan Keamanan (yang saat ini
mencerminkan hubungan kekuasaan pada 1945), membuat birokrasi lebih transparan,
akuntabel dan efisien, membuat PBB lebih demokratis, dan mulai merencanakan Pakta
Perdagangan Senjata.
Pada bulan September 2005, PBB mengadakan KTT Dunia yang dihadiri oleh sebagian
besar kepala negara anggota, menyebut pertemuan iu sebagai “kesempatan sekali dalam
segenerasi untuk mengambil keputusan berani dalam bidang pembangunan, keamanan,
hak asasi manusia dan reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Kofi Annan telah mengusulkan bahwa peserta pertemuan menyetujui ” perundingan
besar-besaran (grand bargain)” global untuk reformasi PBB, memperbaharui fokus

19. organisasi tentang perdamaian, keamanan, hak asasi manusia dan pembangunan, dan
untuk membuatnya lebih siap dalam menghadapi masalah-masalah di abad ke-21.
Dokumen Hasil KTT Dunia menggambarkan kesimpulan dari pertemuan tersebut,
termasuk: pembuatan sebuah Komisi Pembangunan Perdamaian, untuk membantu
negara-negara berkembang dari konflik; sebuah Dewan Hak Asasi Manusia dan dana
demokrasi; sebuah penghukuman yang jelas dan tidak ambigu tentang terorisme “dalam
segala bentuk dan manifestasi”; perjanjian untuk mencurahkan lebih banyak sumber daya
ke Kantor Layanan Pengawasan Internal; perjanjian untuk menghabiskan miliaran lebih
dalam mencapai Tujuan Pembangunan Milenium; pembubaran Dewan Perwalian, karena
misinya sudah terselesaikan; dan, perjanjian bahwa masing-masing negara , dengan
bantuan dari masyarakat internasional, memiliki “tanggung jawab untuk melindungi”
populasi dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap
kemanusiaan-dengan pemahaman bahwa masyarakat internasional siap untuk bertindak
“kolektif” dan “dengan tepat waktu dan tegas” untuk melindungi warga sipil yang rentan
jika suatu negara “secara nyata gagal” dalam memenuhi tanggung jawabnya.
Kantor Layanan Pengawasan Internal sedang direstrukturisasi untuk memperjelas ruang
lingkup dan mandatnya, dan akan menerima lebih banyak sumber daya. Selain itu, untuk
meningkatkan kemampuan pengawasan dan audit dari Majelis Umum, Audit Independen
Komite Penasehat (IAAC) sedang dibuat. Pada bulan Juni 2007, Komite Kelima
menciptakan sebuah rancangan resolusi untuk kerangka acuan komite ini.
Sebuah kantor etika didirikan pada tahun 2006, dan bertanggung jawab untuk
melaksanakan pengungkapan keuangan baru dan kebijakan perlindungan whistleblower.
Bekerja sama dengan OIOS, kantor etika juga merencanakan untuk menerapkan
kebijakan untuk menghindari penipuan dan korupsi. Sekretariat sedang dalam proses
meninjau semua mandat PBB yang berusia lebih dari lima tahun. Peninjauan ini
ditujukan untuk menentukan program mana yang merupakan duplikat atau tidak perlu
yang harus dihilangkan. Tidak semua negara anggota menyetujui mandat mana di antara
lebih dari 7000 mandat yang harus ditinjau ulang.
Sengketa ini berpusat pada apakah mandat yang telah diperbaharui harus diperiksa
Memang, hambatan yang diidentifikasi – pada khususnya, kurangnya informasi tentang
implikasi sumber daya mandat masing-masing – merupakan pembenaran yang cukup
untuk Majelis Umum untuk menghentikan peninjauan mandat pada bulan September
2008.
Sementara itu, Majelis Umum meluncurkan sejumlah inisiatif baru yang secara longgar
terkait dengan reformasi pada bulan April 2007, meliputi tata kelola lingkungan
internasional, ‘Ditayangkan sebagai Satu’ pada tingkat negara untuk meningkatkan
konsolidasi kegiatan program PBB dan organisasi gender yang bersatu. Sedangkan
pencapaian 2 isu pertama itu kecil, Majelis Umum pada September 2010 menyetujui
pembentukan “UN Women” atau Wanita PBB/PBB Wanita sebagai organisasi PBB yang
baru untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. ‘UN Women didirikan
dengan mempersatukan sumber daya dan mandat dari empat kesatuan kecil untuk

20. dampak yang lebih besar. Kepala pertama Wanita PBB adalah Michelle Bachelet, mantan
Presiden Chile.
L. Efektifitas
Beberapa telah mempertanyakan apakah PBB masih relevan di abad ke-2. Sementara
mandat pertama dan kedua Piagam PBB membutuhkan PBB:. “Untuk memelihara
perdamaian dan keamanan internasional …. (Dan jika perlu untuk menegakkan
perdamaian dengan) mengambil tindakan pencegahan atau penegakan hukum. “, karena
struktur restriktif administrasi, anggota tetap Dewan Keamanan sendiri kadang-kadang
mencegah PBB dari sepenuhnya melaksanakan dua mandat pertama. Tanpa persetujuan
bulat, dukungan (atau minimal abstain) dari semua 5 dari anggota tetap Dewan
Keamanan PBB, Piagam PBB hanya memungkinkan untuk “mengamati”, laporan, dan
membuat rekomendasi mengenai konflik internasional. Kebulatan tersebut di Dewan
Keamanan tentang otorisasi aksi penegakan hukum PBB bersenjata tidak selalu tercapai
pada waktunya untuk mencegah pecahnya perang internasional. Bahkan dengan semua
hambatan dan keterbatasan pada kemampuan PBB untuk menanggapi situasi konflik,
berbagai studi masih telah menemukan PBB telah memiliki banyak keberhasilan penting
dalam 65 tahun keberadaannya.
Pada tahun 1962 Sekjen PBB U Thant memberikan bantuan yang berharga dan
mengambil banyak waktu, tenaga dan inisiatif sebagai negosiator utama antara Nikita
Khrushchev dan John F. Kennedy selama Krisis Rudal Kuba, sehingga memberikan
hubungan penting dalam pencegahan suatu perang nuklir pada waktu itu. Sebuah
penilitan tahun 2005 oleh RAND Corporation menemukan PBB berhasil dalam dua dari
tiga upaya perdamaian. Studi ini juga membandingkan upaya PBB untuk pembangunan
bangsa dengan orang-orang dari Amerika Serikat, dan menemukan bahwa tujuh dari
delapan kasus PBB damai, bertentangan dengan empat dari delapan kasus AS damai Juga
pada tahun 2005, Human Security Report mendokumentasikan penurunan jumlah perang,
genosida dan pelanggaran HAM sejak akhir Perang Dingin, dan bukti, meskipun tidak
langsung, bahwa aktivisme internasional – kebanyakan dipelopori oleh PBB – telah
menjadi penyebab utama penurunan konflik bersenjata sejak akhir Perang Dingin.
BAB III
KESIMPULAN
Dengan demikian kita telah mengetahui berbagai aspek mengenai Perserikatan Bangsa-
bangsa (PBB) Murupakan organisasi internasional yang terbesar dari segi jumlah
anggotanya. Dan memiliki fungsi yang sangat strategis dan kehidupan berbangsa.Yang
dalam proses pendirinyannya memiliki jalan panjang. Dan keberadaan PBB di tengah
gelojak dunia sangat membantu untuk menyelesaiakan berbagi masalah di dunia ini
seperti politik, sosial, budaya, dan sebagainya.

21. Juga fungsi serta tugas dari organisasi PBB dapat dengan nyata kita rasakan di seluruh
dunia seperti ketika bencana gempa dan tsunami yang melanda aceh dan nias. Dan juga
proses perdamaian di berbagai belahan dunia lainnya.
Tapi disisi lain kita terdapat fakta yang mencegangkan yaitu pengaruh zionisme di PBB.
Mulai dari lambang, keanggotaan,dan pengambilan keputusan oleh PBB yang sangat
menguntungkan negara maju dan membebani negara negara berkembang seperti
pinjaman IMF dan sebagainya.
Kuatnya pengaruh zionis di PBB dapat kita liat pada saat agresi militer Israel ke Jalur
Gaza, Palestina yang mempora-porandakan daerah itu. Dengan apa yang telah di lakukan
oleh negara yahudi tersebut PBB tidak memberi sanksi yang tegas terhadap Israel yang
jelas-jelas merusak perdamaian dunia.
Dan disisi lain ketika negara Iran yang melakukan Pengayaan energi nuklir di negaranya,
di tentang oleh dunia barat dan atas desakan tersebut PBB memberikan sanksi terhadap
Iran. Padahal program energi nuklir tersebut belum terbukti sebagai persenjataan
pembunuh masal. Melainkan untuk energi pembangkit listrik dan sebagainya. Sebaliknya
Amerika serikat yang memiliki persenjataan rahasia tersebut tidak mendapat sanksi apa-
apa dari PBB.
Penyusun juga pernah membaca di salah satu buku tentang biografi Ahmadinejed, di
buku tersebut Ahmadinejad pernah menyatakan bahwa yang ditakutkan bukanlah
kemampuan Iran memproduksi bom nuklir, mengingat di dunia ini bom semacam itu
tidak ada gunanya, “Melainkan, yang mereka khawatirkan ialah kemandirian dan
pengetahuan serta kemajuan pemuda Iran di bidang nuklir.”
Dibuku tersebut juga terdapat pernyataan ahmadinejad yang menyatakan begini, “Jika
nuklir ini dinilai jelek dan kami tidak boleh menguaasai dan memilikinya, mengapa
kalian adikuasa memilikinya? Sebaliknya, jika teknonuklir ini baik bagi kalian, mengapa
kami tidak boleh juga memakainya?”
Itulah PBB, kehadirannya sangat dibutuhkan oleh semua negara di dunia ini tapi disisi
lain ketidak netralan PBB dalam mengambil setiap tindakan yang menyangkut tentang
permasalahan dunia ini juga menjadi momok yang merugikan bagi sebagian negara.
DAFTAR PUSTAKA
diaasz.wordpress.com
gudangmakalah.blogdetik.com
http://www.wikipedia.com