SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
KATA PENGANTAR 
Puji syukur saya penjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat-Nya maka saya dapat 
menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul “ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)”. 
Penyusunan makalah adalah merupakan salah satu tugas dan persyaratan untuk 
menyelesaikan tugas mata pelajaran Sejarah di SMA Sukma Bangsa Bireuen. 
Dalam Penyusunan makalah ini saya merasa masih banyak kekurangan-kekurangan baik pada 
teknis penyusunan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang dimiliki saya. Untuk 
itu kritik dan saran dari semua pihak sangat saya harapkan demi penyempurnaan penyusunan 
makalah ini. 
Dalam penyusunan makalah ini saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga 
kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan makalah ini, khususnya kepada : 
1. Ibu Jamilah Akbar, S.Psi Selaku Kepala Sekolah SMA Sukma Bangsa Bireuen serta 
segenap jajarannya yang telah memberikan kemudahan-kemudahan baik berupa moril 
maupun materiil selama mengikuti pendidikan di SMA Sukma Bangsa Bireuen. 
2. Ibu Meutia Lisa Purnama, S.Si selaku Wali Kelas XII IPS SMA Sukma Bangsa 
Bireuen. 
3. Bapak Zahlul Fikri,A.Md selaku Guru Mata Pelajaran yang telah meluangkan waktu, 
tenaga dan pkiran dalam pelaksanaan bimbingan, pengarahan, dorongan dalam rangka 
penyelesaian penyusunan makalah ini. 
4. Rekan-rekan semua di Kelas XII IPS SMA Sukma Bangsa Bireuen. 
5. Secara khusus penyusun menyampaikan terima kasih kepada keluarga tercinta yang 
telah memberikan dorongan dan bantuan serta pengertian yang besar kepada 
penyusun, baik selama mengikuti pembelajaran sekolah maupun dalam 
menyelesaikan makalah ini 
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan 
bantuan dalam penyusunan makalah ini. 
Akhirnya saya berharap semoga Allah memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang 
telah memberikan bantuan, dan dapat menjadikan semua bantuan ini sebagai ibadah, Amiin 
Yaa Rabbal ‘Alamiin. 
Bireuen, 11 Januari 2012 
Penyusun
DAFTAR ISI 
KATA PENGANTAR ……………………………………………………………. i 
DAFTAR ISI ……………………………………………….………………………… 
iii 
BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………. 1 
1.1 Latar Belakang ……………………………………………………. 1 
1.2 Tujuan ……………………………………………………………… 1 
1.3 Manfaat ……………………………………………………………. 1 
BAB II ISI ………………………………………………………………………. 
2 
1. Sejarah Berdirinya PBB ……………………………………………. 2 
2. Azaz dan Tujuan Berdirinya PBB ………………………………… 7 
3. Keanggotaan PBB ………………………….………………………. 8 
4. Susunan Keanggotaan dan Tugas Badan-badan 
PBB…………………………………………………………………… 9 
1. Lembaga Khusus………………………………………………………. 13 
2. Tujuan Lain …………………………………………………………. 15 
3. Mandat ………………………………………………………………….. 21 
4. Lainnya ……………………………………………………………… 22 
5. Pendanaan …………………………………………………….……. 23 
6. Kebijakan Personil …………………………………………………. 25 
7. Reformasi ………………………………………………………………. 26 
8. Efektifitas ………………………………………………………….… 29 
BAB III KESIMPULAN …………………………………………………………. 31 
DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………….…. 33
BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional yang beranggotakan 
negara-negara berdaulat yang bertujuan menghindar menghindari perang dunia dan mala 
petaka kemanusiaan akibat perang. Piagam PBB ditandatangani oleh delegasi 51 negara pada 
tanggal 26 Juni 1945. Dan Piagam PBB mulai beroperasi pada tanggal 24 Oktober 1945. 
Seperti Liga Bangsa-Bangsa, tujuan utama PBB adalah menjaga perdamain dan keamanan 
internasional, menyelesaikan sengketa secara damai, melakukan tindakan kolektif,mencegah 
ancaman terhadap perdamaian, mempromosikan kerjasama sosial ekonomi internasional dan 
hak asasi manusia. Keanggotaan PBB terbuka bagi negara-negara yang cinta damai untuk 
mendukung penyelesaian sengketa secara damai. 
1.2 Tujuan 
Tujuan dari tugas akhir ini adalah: 
1. Mengetahui sejarah berdirinya PBB. 
2. Mengetahui azaz dan tujuan berdirinya PBB. 
3. Mengetahui keanggotaan PBB. 
4. Mengetahui susunan keanggotaan dan tugas Badan-badan PBB. 
5. Dan lainnya. 
1.4. Manfaat 
Dengan didapatkannya tujuan dari tugas akhir ini maka diharapkan dapat memberikan 
informasi mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara keseluruhan.
BAB II 
ISI 
A. SEJARAH BERDIRINYA PBB 
PBB didirikan di San Fransisco pada 24 Oktober 1945 setelah Konferensi Dumbarton Oaks 
di Washington, DC, namun Sidang Umum yang pertama – yang dihadiri wakil dari 51 negara 
– baru berlangsung pada 10 Januari 1946 di Church House, London. Sejak didirikan hingga 
tahun 2007, sudah tercatat ada 192 negara yang menjadi anggota PBB. Markas pertama PBB 
berada di San Francisco, namun sejak tahun 1946 sampai sekarang kantor pusatnya terletak di 
di New York. 
Church House adalah sebuah bangunan yang menjadi markas pusat dari perkumpulan gereja-gereja 
(Anglikan) di Inggris, terletak di sebelah selatan dari Dean’s Yard di sebelah 
Wesminter Abbey di kota London. Gereja ini pada saat itu diduga kuat menjadi salah satu 
tempat berkumpulnya tokoh-tokoh gereja yang menjadi seorang Freemason. 
Bangunan ini didisain oleh Sir Herbert Barker, sekitar tahun 1930-an, sebagai pengganti 
gedung yang terdahulu, yang diresmikan pada tahun 1902 oleh Coorperation of Church 
House yang berdiri sejak 1888. Bangunan ini dimaksudkan sebagai peringatan perayaan emas 
50 tahun bertahtanya Ratu Victoria yang menjadi ratu sejak 1887. Batu pertama 
pembangunan bangunan ini diletakkan oleh Ratu Mary pada 26 Juni 1937 dan diresmikan 
oleh Raja George VI pada 10 Juni 1940. 
King George VI merupakan pendukung utama dan anggota aktif Craft (Freemason) dan pada 
tahun 1953 Uskup Anglikan ke XVI juga seorang Freemason (Lihat buku Christianity and 
Freemasonry; Kirby). Uskup Agung Geoffrey Fisher juga seorang Freemason, termasuk pula 
Uskup Agung Canterbury (1945-1961). 
Selanjutnya, diketahui bahwa istilah “United Nations” dicetuskan pertama kali oleh Franklin 
D. Roosevelt sewaktu masih berlangsung Perang Dunia II. Sosok Franklin D. Roosevelt perlu 
diketahui ternyata selain sebagai Presiden Amerika Serikat, ia juga merupakan anggota 
penting dari Organisasi Yahudi Freemasonry- yang memiliki beberapa organisasi underbow 
berkedok gerakan sosial dan amal seperti Lions Club dan Rotary Club. Setidaknya terdapat 
dua catatan mengenai aktivitasnya di organisasi Mason tersebut. Satu sumber menyatakan 
Rosevelt bergabung dengan sebuah organisasi Lodge pada tanggal 11 Oktober 1911. 
Sedangkan sumber lain menyatakan ia masuk pada 28 November 1911. 
Nama PBB/UNO digunakan secara resmi pertama kali pada 1 Januari 1942. Tujuannya untuk 
mengikat wakil-wakil Pihak Berseteru kepada prinsip-prinsip Piagam Atlantik serta untuk 
menerima sumpah dari mereka guna menjaga keamanan Kuasa Paksi. Setelah upaya itu, 
Pihak Berseteru terus memantapkannya dengan ditandatanganinya kesepakatan-kesepakatan 
dalam persidangan-persidangan di Moscow, Kaherah dan Taheran sewaktu masih berperang
pada tahun 1943. Dari bulan agustus sampai Oktober 1944, wakil-wakil dari Perancis, 
Republik China, Inggris, Amerika Serikat dan Uni Soviet bertemu untuk memperincikan 
rancangan-rancangan di Estet Dumbarton Oaks, Washington, D.C. 
Dari pertemuan-pertemuan selanjutnya dicapailah rancangan pokok mengenai tujuan, wakil-wakil 
anggota dari tiap negara, struktur, serta susunan dewan untuk memelihara keamanan 
dan keselamatan antarbangsa, kerjasama ekonomi dan sosial antarbangsa. Rancangan ini 
telah dibicarakan dan diperdebatkan oleh beberapa wakil negara dan utusan bangsa. 
Pada 25 April 1945, persidangan PBB tentang penyatuan antar bangsa, dimulai di San 
Francisco. Selain dihadiri oleh wakil-wakil negara juga organisasi umum -termasuknya Lions 
Club yang diundang khusus untuk menggubah piagam PBB. Tak kurang 50 negara yang 
menghadiri persidangan ini menandatangani “Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa”. Polandia 
yang tidak menghadiri persidangan itu diberi satu tempat khusus, baru dua bulan kemudian 
tepatnya pada 26 Juni wakilnya menandatangani piagam itu. 
Selanjutnya, Perserikatan Bangsa Bangsa ditetapkan secara resmi pada 24 Oktober 1945, 
selepas piagamnya telah diratifikasi oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan (DK), yaitu 
Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, Perancis, Republik China serta diikuti anggota lainnya 
yang terdiri 46 negara di Church House, London, Inggris pada 10 Januari 1946 yang diikuti 
51 negara. 
Kantor Pusat PBB saat ini dibangun di sebelah Sungai East (East River), New York City pada 
tahun 1949 di atas tanah yang dibeli dari John D. Rockefeller, Jr. dengan dana bersama 
sebanyak 8.5 juta dollar AS jadi bukan milik Amerika Serikat. John D. Rockfeller pun juga 
diketahui merupakan anggota Freemason. Arsiteknya dari berbagai bangsa, termasuknya Le 
Corbusier (Perancis), Oscar Niemeyer (Brazil), dan wakil-wakil dari beberapa negara yang 
lain. Tim ini diketuai oleh Wallace K. Harrison, Pimpinan Harrison & Abramovitz (NYC). 
Kantornya dibuka secara resmi pada 9 Januari 1951. 
Tokoh-tokoh PBB juga banyak sekali diisi oleh tokoh-tokoh dan pentolan anggota-anggota 
Freemason dan cabang-cabangnya. Dalam sebuah artikel tercatat nama U Thant (UN 
Secretary General), Robert Strange McNamara (US Secretary of Defense 1961-1968; 
President World Bank 1968-1981). 
LOGO/LAMBANG PBB (PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA) 
Lambang PBB yang menampakkan globe dengan garis lintang dan bujur membentuk 33 
kolom. Tak hanya itu, di dalam logo nya pun, terdapat segmen coretan sebanyak 33 juga 
berupa tebaran ranting dan dedaunan Akasia. Apakah hanya sekedar kebetulan? Simbol 
nomor 33 adalah melambangkan 33 tingkatan dalam organsasi rahasia Freemasonry produk 
Yahudi. Pohon akasia, mungkin bisa diartikan dengan ” semak yang membakar” yang Moses 
(Nabi Musa) temukan di tengah padang pasir dan merupakan kayu yang oleh Tuhan 
diperintahkan kepada Moses untuk gunakan sebagai bahan Bahtera / Kapal, Meja, dan 
Tempat Beribadah.
PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TERJADI SAAT BERDIRINYA PBB 
Ada banyak bukti, bahwa lahirnya PBB dan segala keputusan dan tindakannya adalah buah 
dari konsep organisasi bawah tanah Freemasonry produk Yahudi dan kaki tangannya untuk 
melindungi gerakan zionisme dan kepentingan Eropa Barat serta Amerika Serikat yang 
merupakan teman mesranya negara zionis Israel. Pelanggaran-pelanggaran tersebut, yaitu 
sbb: 
1. Pencetus PBB adalah Franklin D. Roosevelt, seorang masonic dan sekaligus Presiden 
Amerika Serikat. 
2. konseptor Piagam PBB adalah Organisasi Yahudi Lions Club yang diundang secara 
khusus pada 25 April 1945 di San Francisco. 
3. Lambang PBB berupa gambar bola dunia dengan garis lintang dan bujur membentuk 33 
kolom adalah melambangkan 33 tingkatan dalam organsasi rahasia Freemasonry produk 
yahudi. 
4. Slogan yang selalu diungkapkan oleh Freemasonry dan Lions Club adalah kebebasan, 
persaudaraan, dan kesetaraan (versi Yahudi) adalah sama dengan muatan Piagam PBB. 
5. Adanya lembaga keuangan di bawah PBB seperti Bank Dunia dan IMF telah nyata-nyata 
menerapkan sistem ribawi yang mencekik negara berkembang dan menebalkan kantong 
negara-negara maju dengan program “pinjaman lunak” jangka panjang yang bunganya bisa 
naik sampai seratus persen setiap tahunnya karena menggunakan kurs mata uang Amerika 
dan Eropa. Sedangkan sistem perbankan pertama kali muncul pada abad ke-18 selepas 
Perang Salib, oleh para “Kesatria Templar” penganut faham Freemasonry. Mereka 
menumpuk uang dan emas dengan menerapkan sistem chek dan bunga bagi para penziarah 
yang mengunjungi Kota Yerusalem. Kemudian pada abad berikutnya baru muncul perbankan 
modern di Inggris milik seorang Yahudi bernama Rockefeller. Mereka memandang masa 
kejayaan agama telah berakhir dan digantikan Kekuatan Emas dan Penguasaan Informasi. 
6. Adanya “dominasi kekuatan” oleh lima Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB yang 
memiliki Hak Veto adalah bukti nyata kesombongan dan egoisme mereka. Sedangkan 
Majelis Umum yang secara “hukum” lebih tinggi dimana anggotanya seluruh negara tidak 
lebih sebagai “penonton” yang tak berdaya dalam setiap kebijakan akhir PBB. Mereka 
menindas bangsa lemah, memaksakan paket demokrasi dalam setiap negara untuk 
memudahkan campur tangannya, lalu secara curang melarang kepemilikan dan penggunaan 
senjata nuklir selain oleh 5 negara tadi dan negara Zionis Israel. 
Begitu juga skandal Yahudi dengan PBB, juga sudah bukan rahasia lagi. Sebelum PBB lahir, 
Yahudi sudah menguasai lembaga dunia yang semisalnya ada waktu itu, LBB. Hal ini 
ditegaskan Nahom Sokolov, seorang pemimpin Zionis dalam muktamar Zionis tanggal 27 
Agustus 1922. Dan peran terbesar yang telah dimainkan oleh LBB untuk kepentingan Zionis 
internasional adalah, keberhasilannya meletakkan batu pertama bagi berdirinya negara Israel
di tanah Palestina. Setelah itu baru lahir PBB melanjutkan peran yang pernah dimainkan LBB 
sebelumnya. 
Tidak diragukan lagi, bahwa PBB merupakan hasil pemikiran Yahudi sebagaimana 
pendahulunya LBB. Semenjak hari kelahirannya, Zionis internasional telah menancapkan 
kukunya di PBB, dimana 60 % dari keseluruhan pegawai PBB adalah Yahudi yang mayoritas 
memegang posisi penting dan strategis. Sementara jika dibandingkan dengan jumlah 
penduduk dunia secara keseluruhan, jumlah Yahudi tidak lebih dari 5 %. 
Dengan demikian, jelaslah bagaimana pengaruh Zionis internasional di PBB untuk 
merealisasikan impian dan tujuan politik jahat mereka. Maka ketika negara Yahudi (Israel) 
ini tidak mematuhi resolusi yang dikeluarkan PBB, lembaga dunia ini hanya bisa berpangku 
tangan tidak pernah mengambil tindakan tegas. Berbeda halnya bila yang tidak mematuhi 
resolusi PBB adalah negara Islam, maka tidak pelak lagi seluruh kekuatan dunia akan 
dikerahkan untuk menghancurkannya. 
B. Azaz dan Tujuan Berdirinya PBB 
Asas PBB 
Asas Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut. 
1. Persamaan derajat dan kedaulatan semua negara anggota. 
2. Persamaan hak dan kewajiban semua negara anggota. 
3. Penyelesaian sengketa dengan cara damai. 
4. Setiap anggota akan memberikan bantuan kepada PBB sesuai ketentuan Piagam PBB. 
5. PBB tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara anggota. 
Tujuan PBB 
Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut. 
1. Memelihara perdamaian dan keamanan dunia. 
2. Mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa berdasarkan asas-asas 
persamaan derajat, hak menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan 
dalam negeri negara lain. 
3. Mengembangkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah 
ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan. 
4. Menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan mencegah timbulnya peperangan. 
5. Memajukan dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan atau kemerdekaan 
fundamental tanpa membedakan warna, kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama. 
6. Menjadikan pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerja sama yang harmonis 
untuk mencapai tujuan PBB.
C. Keanggotaan PBB 
Keanggotaan PBB terdiri dari 2 macam, yaitu: 
1. Anggota asli (orginal members) yang terdiri dari 50 negara yang menandatangani 
Piagam San Fransisco 26 Juni 1945. Pada tanggal 15 Oktober 1945 Polandia 
menyusul sehingga menjadi 51 negara. 
2. Anggota tambahan, yakni negara-negara anggota PBB yang masuk kemudian 
berdasar syarat-syarat disetujui Majelis Umum PBB. 
Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. 
1. Negara merdeka. 
2. Negara yang cinta damai. 
3. Sanggup mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Piagam PBB. 
4. Diusulkan oleh Dewan Keamanan dan disahkan oleh Majelis Umum PBB. 
D. Susunan Keanggotaan dan Tugas Badan-badan PBB 
a. Sekretariat 
Sekretariat PBB dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal yang dipilih oleh Majelis Umum 
atas usul DK PBB untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali. 
Tugas utama Sekretaris Jenderal sebagai berikut. 
1. Melaksanakan tugas-tugas administrasi PBB. 
2. Menyusun laporan tahunan tentang kegiatan PBB yang harus disampaikan kepada 
MU. 
3. Menyiapkan, mengumumkan dan melaksanakan segala keperluan badan-badan PBB. 
4. Mengajukan kepada DK PBB mengenai situasi yang menurut pendapatnya dapat 
membahayakan perdamaian internasional. 
Sekretaris Jenderal PBB pertama adalah Trygve Lie dari Norwegia (1 Februari 1946 – 10 
April 1953). Selanjutnya jabatan sekretaris Jenderal PBB ini secara berturut-turut sebagai 
berikut. 
- Dag Hamarskjold (Swedia), 1953 – 1961 
- U Thant (Myanmar), 1961 – 1971 
- Kurt Wadheim (Austria), 1971 – 1981 
- Javier Perez de Cuellar (Peru), 1981 – 1991 
- Boutros-Boutros Ghali (Mesir), 1991 – 1996 
- Kofi Annan (Ghana), 1997 – 2006 
- Ban Ki-Moon (Korea Selatan), 2007- …. 
b. Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) 
1) keanggotaan 
ECOSOC memiliki 54 anggota, yang semuanya dipilih oleh Majelis Umum untuk masa 
jabatan tiga tahun. Presiden dipilih untuk jangka waktu satu tahun dan dipilah di antara
kekuatan kecil atau menengah yang berada di ECOSOC. ECOSOC bertemu sekali setahun 
pada bulan Juli untuk sesi empat minggu 
2) tugas 
fungsi ECOSOC mencakup pengumpulan informasi, menasihati negara anggota, dan 
membuat rekomendasi. Selain itu, ECOSOC mempunyai posisi yang baik untuk memberikan 
koherensi kebijakan dan mengkoordinasikan fungsi tumpang tindih dari badan anak PBB dan 
dalam peran-peran inilah ECOSOC yang paling aktif. 
c. Mahkamah Internasional (International Court of Justice) 
1) Keanggotaan 
Keanggotaan Mahkamah Internasional adalah Badan Peradilan utama dari PBB. Mahkamah 
Internasional terdiri atas 15 hakim dari 15 negara. Anggota ini bertugas selama 9 tahun. 
Mahkamah Internasional ini berkedudukan di Den Haag. 
2) Tugas 
Tugas Mahkamah Internasional sebagai berikut. 
1. Mengadili perselisihan-perselisihan atau persengketaan antarnegara-negara anggota 
PBB yang persoalannya diajukan oleh negara yang berselisih. 
2. Memberikan pendapat kepada Majelis Umum PBB tentang penyelesaian sengketa 
antarnegara-negara anggota PBB. 
3. Mendesak DK PBB untuk mengambil tindakan terhadap pihak yang tidak 
menghiraukan keputusan Mahkamah Internasional. 
d. Majelis Umum (General Assembly) 
1. Keanggotaan 
Semua negara anggota PBB adalah anggota Majelis Umum. Sidang Majelis umum terdiri dari 
seluruh anggota dan setiap anggota memiliki satu suara. Majelis Umum bersidang sekali 
setahun. Sidang luar biasa dilakukan apabila diminta oleh Dewan Keamanan atau sebagian 
besar anggota. 
2. Tugas dan Wewenang 
Tugas dan wewenang Majelis Umum sebagai berikut. 
a) Membicarakan persoalan-persoalan yang tercantum dalam PBB. 
b) Membicarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan dunia. 
c) Memilih anggota-anggota Dewan Ekonomi Sosial, menerima anggota baru, dan 
mengangkat Sekretaris Jenderal yang mengepalai Sekretariat. 
d) Menetapkan anggaran belanja PBB. 
e) Memiliki wewenang mengadakan perubahan terhadap pasal-pasal piagam PBB. 
e. Dewan Keamanan (Security Council) 
1. Keanggotaan 
Dewan Keamanan mempunyai anggota 15 negara.
a. Lima negara anggota tetap (the Big Five) yakni Inggris, Perancis, RRC, Amerika Serikat, 
dan Uni Sovyet (Rusia). Kelima negara itu mempunyai hak veto yaitu hak untuk menolak 
atau membatalkan suatu keputusan dalam Dewan Keamanan. Hak veto tidak berlaku apabila 
masalah yang disidangkan DK menyangkut kepentingan negara anggota DK. 
b. Sepuluh negara anggota tidak tetap (dipilih secara bergiliran untuk masa tugas dua tahun). 
Indonesia pernah dipilih menjadi anggota tidak tetap DK antara tahun 1973 – 1974. 
2. Tugas 
Tugas dan wewenang DK sebagai berikut. 
a) Menyelesaikan perselisihan internasional secara damai. 
b) Mengadakan tindakan pencegahan atau paksaan dalam memelihara perdamaian dan 
keamanan. 
c) Memilih hakim-hakim Mahkamah Internasional. 
d) Mengawasi wilayah-wilayah sengketa. 
E. Lembaga khusus 
Ada banyak organisasi dan badan-badan PBB yang berfungsi untuk bekerja pada isu-isu 
tertentu. Beberapa lembaga yang paling terkenal adalah Badan Energi Atom Internasional, 
Organisasi Pangan dan Pertanian, UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan 
Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa), Bank Dunia dan Organisasi Kesehatan Dunia. 
Hal ini melalui badan-badan PBB yang melakukan sebagian besar pekerjaan kemanusiaan. 
Contohnya termasuk program vaksinasi massal (melalui WHO), menghindari kelaparan dan 
gizi buruk (melalui karya WFP) dan perlindungan masyarakat rentan dan pengungsi 
(misalnya, oleh UNHCR). 
Piagam PBB menyatakan bahwa setiap organ utama PBB dapat membangun berbagai badan 
khusus untuk memenuhi tugasnya. 
Lembaga khusus PBB 
No. Akronim Bendera Lembaga Pusat Kepala Berdiri 
1 FAO Organisasi Pangan dan 
Pertanian 
Roma, Italia Jacques Diouf 1945 
2 IAEA Badan Tenaga Atom 
Internasional 
Wina, Austria Yukiya 
Amano 
1957 
3 ICAO Organisasi Penerbangan Sipil 
Internasional 
Montreal, 
Kanada 
Raymond 
Benjamin 
1947 
4 IFAD Dana Internasional untuk 
Pengembangan Pertanian 
Roma, Italia Kanayo F. 
Nwanze 
1977 
5 ILO Organisasi Buruh Internasional Jenewa, Swiss Juan Somavía 1946 
(1919) 
6 IMO Organisasi Maritim London, Efthimios E. 1948
Internasional Britania Raya Mitropoulos 
7 IMF Dana Moneter Internasional Washington, 
D.C., AS 
Christine 
Lagarde 
1945 
(1944) 
8 ITU Uni Telekomunikasi 
Internasional 
Jenewa, Swiss Hamadoun 
Touré 
1947 
(1865) 
9 UNESCO Organisasi Pendidikan, Ilmu 
Pengetahuan, dan Kebudayaan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa 
Paris, Perancis Irina Bokova 1946 
10 UNIDO Organisasi Pengembangan 
Industri Perserikatan Bangsa- 
Bangsa 
Wina, Austria Kandeh 
Yumkella 
1967 
11 UPU Kesatuan Pos Sedunia Bern, Swiss Edouard 
Dayan 
1947 
(1874) 
12 WB Bank Dunia Washington, 
D.C, AS 
Robert B. 
Zoellick 
1945 
(1944) 
13 WFP Program Pangan Dunia Roma, Italia Josette 
Sheeran 
1963 
14 WHO Organisasi Kesehatan Dunia Jenewa, Swiss Margaret Chan 1948 
15 WIPO Organisasi Hak atas Kekayaan 
Intelektual Dunia 
Jenewa, Swiss Francis Gurry 1974 
16 WMO Organisasi Meteorologi Dunia Jenewa, Swiss Alexander 
Bedritsky 
1950 
(1873) 
17 UNWTO Organisasi Pariwisata Dunia Madrid, 
Spanyol 
Taleb Rifai 1974 
F. Tujuan Lain 
a. Pemeliharaan perdamaian dan keamanan 
Misi penjaga perdamaian PBB sampai dengan tahun 2009. Biru tua menandakan misi yang 
sedang berlangsung, sedangkan biru muda menandakan misi yang lalu. 
PBB, setelah disetujui oleh Dewan Keamanan, mengirim pasukan penjaga perdamaian ke 
daerah dimana konflik bersenjata baru-baru ini berhenti atau berhenti sejenak untuk 
menegakkan persyaratan perjanjian perdamaian dan untuk mencegah pejuang dari kedua 
belah pihak melanjutkan permusuhan. Karena PBB tidak memelihara militer sendiri, pasukan 
perdamaian secara sukarela disediakan oleh negara-negara anggota PBB. Pasukan, juga 
disebut “Helm Biru”, yang menegakkan kesepakatan PBB, diberikan Medali PBB, yang 
dianggap dekorasi internasional bukan dekorasi militer. Pasukan penjaga perdamaian secara 
keseluruhan menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1988.
Para pendiri PBB telah mempertimbangkan bahwa organisasi itu akan bertindak untuk 
mencegah konflik antara negara dan membuat perang pada masa depan tidak mungkin, 
namun pecahnya Perang Dingin membuat perjanjian perdamaian sangat sulit karena 
pembagian dunia ke dalam kamp-kamp yang bermusuhan. Menyusul akhir Perang Dingin, 
ada seruan baru bagi PBB untuk menjadi agen untuk mencapai perdamaian dunia, karena ada 
beberapa lusin konflik berkelanjutan yang terus berlangsung di seluruh dunia. 
Sebuah studi tahun 2005 oleh RAND Corp menyatakan PBB sukses di dua dari tiga upaya 
perdamaian. Ini dibandingkan dengan upaya pembangunan bangsa orang-orang dari Amerika 
Serikat, dan menemukan bahwa tujuh dari delapan kasus PBB damai, dibandingkan dengan 
empat dari delapan kasus AS damai. Juga pada tahun 2005, Laporan Keamanan Manusia 
mendokumentasikan penurunan jumlah perang, genosida dan pelanggaran HAM sejak akhir 
Perang Dingin, dan bukti, meskipun tidak langsung, bahwa aktivisme internasional-kebanyakan 
dipelopori oleh PBB-telah menjadi penyebab utama penurunan konflik 
bersenjata sejak akhir Perang Dingin. Situasi di mana PBB tidak hanya bertindak untuk 
menjaga perdamaian, tetapi juga kadang-kadang campur tangan termasuk Perang Korea 
(1950-1953), dan otorisasi intervensi di Irak setelah Perang Teluk Persia di 1990. 
PBB juga dikkritik untuk hal-hal yang dirasakan sebagai kegagalan. Dalam banyak kasus, 
negara-negara anggota telah menunjukkan keengganan untuk mencapai atau melaksanakan 
resolusi Dewan Keamanan, sebuah masalah yang berasal dari sifat PBB sebagai organisasi 
antar pemerintah—dilihat oleh beberapa orang sebagai hanya sebuah asosiasi dari 192 negara 
anggota yang harus mencapai konsensus, bukan sebuah organisasi independen. Perselisihan 
dalam Dewan Keamanan tentang aksi militer dan intervensi dipandang sebagai kegagalan 
untuk mencegah Genosida Rwanda 1994, gagal untuk menyediakan bantuan kemanusiaan 
dan campur tangan dalam Perang Kongo Kedua, gagal untuk campur tangan dalam 
pembantaian Srebrenica tahun 1995 dan melindungi pengungsi surga dengan mengesahkan 
pasukan penjaga perdamaian ke menggunakan kekuatan, kegagalan untuk memberikan 
makanan untuk orang kelaparan di Somalia, kegagalan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan 
resolusi Dewan Keamanan yang berhubungan dengan konflik Israel-Palestina, dan 
terus gagal untuk mencegah genosida atau memberikan bantuan di Darfur. pasukan penjaga 
perdamaian PBB juga telah dituduh melakukan pemerkosaan anak, pelecehan seksual atau 
menggunakan pelacur selama misi penjaga perdamaian , dimulai pada tahun 2003, di Kongo, 
Haiti, Liberia, Sudan, Burundi dan Pantai Gading. Pada tahun 2004, mantan Duta Besar Israel 
untuk PBB Dore Gold mengkritik apa yang disebutnya relativisme moral milik organisasi 
dalam menghadapi (dan sesekali mendukung) genosida dan terorisme yang terjadi di antara 
kejelasan moral antara periode pendirian dan hari ini. Gold juga khusus menyebutkan 
undangan Yasser Arafat tahun 1988 untuk berbicara dengan Majelis Umum sebagai titik yang 
rendah dalam sejarah PBB.
Selain perdamaian, PBB juga aktif dalam mendorong perlucutan senjata. Peraturan 
persenjataan juga dimasukkan dalam penulisan Piagam PBB tahun 1945 dan dilihat sebagai 
cara untuk membatasi penggunaan sumber daya manusia dan ekonomi untuk menciptakan 
mereka. Namun, munculnya senjata nuklir yang datang hanya beberapa minggu setelah 
penandatanganan piagam segera menghentikan konsep keterbatasan senjata dan perlucutan 
senjata, menghasilkan resolusi pertama dari pertemuan pertama Majelis Umum yang 
meminta proposal khusus untuk “penghapusan senjata atom dari persenjataan nasional dan 
semua senjata besar lainnya yang bisa digunakan sebagai pemusnah massal. Forum-forum 
utama untuk masalah perlucutan senjata adalah Komite Pertama Majelis Umum, Komisi 
Perlucutan Senjata PBB, dan Konferensi Perlucutan Senjata, dan pertimbangan telah 
dilakukan tentang manfaat larangan pengujian senjata nuklir, pengawasan senjata luar 
angkasa, pelarangan senjata kimia dan ranjau darat, perlucutan senjata nuklir dan senjata 
konvensional, zona bebas-senjata-nuklir, pengurangan anggaran militer, dan langkah-langkah 
untuk memperkuat keamanan internasional. 
PBB adalah salah satu pendukung resmi Forum Keamanan Dunia (World Security Forum), 
sebuah konferensi internasional besar tentang efek dari bencana global dan bencana, yang 
terjadi di Uni Emirat Arab, pada bulan Oktober 2008. 
Pada 5 November 2010 Ivor Ichikowitz, pendiri dan ketua eksekutif Paramount Group, 
mendukung seruan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon untuk dukungan, pelatihan dan 
peralatan yang lebih banyak untuk pasukan penjaga perdamaian Afrika. Ichikowitz 
mengatakan bahwa pasukan Uni Afrika harus mendapat dukungan yang sama dengan 
pasukan PBB. 
b. Hak asasi manusia dan bantuan kemanusiaan 
Penegakan hak asasi manusia merupakan alasan utama untuk didirikannya PBB. Kekejaman 
dan genosida pada Perang Dunia II menyebabkan munculnya konsensus bahwa organisasi 
baru ini harus bekerja untuk mencegah tragedi serupa pada masa mendatang. Tujuan awal 
adalah menciptakan kerangka hukum untuk mempertimbangkan dan bertindak atas keluhan 
tentang pelanggaran hak asasi manusia. Piagam PBB mewajibkan semua negara anggota 
untuk mempromosikan “penghargaan universal bagi, dan kepatuhan terhadap, hak asasi 
manusia” dan mengambil “tindakan bersama dan terpisah” untuk itu. Deklarasi Universal 
Hak Asasi Manusia, meskipun tidak mengikat secara hukum, diadopsi oleh Majelis Umum 
pada tahun 1948 sebagai satu standar umum keberhasilan untuk semua. Majelis secara teratur 
mengambil isu-isu hak asasi manusia. 
PBB dan lembaga-lembaganya adalah badan penting dalam menegakkan dan melaksanakan 
prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia. 
Salah satu contoh adalah dukungan oleh PBB untuk negara-negara dalam transisi menuju 
demokrasi. Bantuan teknis dalam memberikan pemilu yang bebas dan adil, meningkatkan 
struktur peradilan, penyusunan konstitusi, pelatihan pejabat hak asasi manusia, dan
mengubah gerakan bersenjata menjadi partai politik telah memberikan kontribusi signifikan 
terhadap demokratisasi di seluruh dunia. PBB telah membantu pemilihan berjalan di negara-negara 
dengan sedikit atau tanpa sejarah demokrasi, termasuk baru-baru ini di Afghanistan 
dan Timor Timur. PBB juga merupakan forum untuk mendukung hak perempuan untuk 
berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial negara mereka. 
PBB memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesadaran konsep hak asasi manusia 
melalui perjanjian dan perhatiannya terhadap pelanggaran yang spesifik melalui Majelis 
Umum, resolusi Dewan Keamanan resolusi, atau Mahkamah Internasional. 
Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada tahun 
2006bertujuan untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia. Dewan adalah penerus 
Komisi Hak Asasi Manusia PBB, yang sering dikritik karena memberikan jabatan tinggi 
kepada negara-negara anggota yang tidak menjamin hak-hak asasi warga negara mereka 
sendiri. Dewan ini memiliki 47 anggota didistribusikan secara wilayah, dengan masing-masing 
masa jabatan tiga tahun, dan tidak mungkin menjabat selama tiga kali berturut-turut. 
Sebuah kandidat untuk Dewan Hak Asasi Manusia harus disetujui oleh mayoritas Majelis 
Umum. Selain itu, dewan memiliki aturan ketat untuk keanggotaan, termasuk peninjauan hak 
asasi manusia universal. Sementara beberapa anggota dengan catatan hak asasi manusia yang 
dipertanyakan telah dipilih, hal ini lebih sedikit dari sebelumnya dengan fokus peningkatan 
pada catatan hak asasi manusia masing-masing negara anggota. 
Hak beberapa 370 juta masyarakat adat di seluruh dunia juga merupakan suatu fokus untuk 
PBB, dengan Deklarasi tentang Hak-Hak Masyarakat Adat yang disetujui oleh Majelis 
Umum pada tahun 2007. Deklarasi ini menguraikan hak-hak individu dan kolektif untuk 
budaya , bahasa, pendidikan, identitas, pekerjaan dan kesehatan, menyikapi isu-isu pasca-kolonial 
yang dihadapi masyarakat adat selama berabad-abad. Deklarasi tersebut bertujuan 
untuk mempertahankan, memperkuat dan mendorong pertumbuhan adat, budaya institusi dan 
tradisi. Deklarasi ini juga melarang diskriminasi terhadap masyarakat adat dan mendorong 
partisipasi aktif mereka dalam hal-hal yang menyangkut masa lalu, masa sekarang dan masa 
depan mereka. 
Dalam hubungannya dengan organisasi lain seperti Palang Merah, PBB menyediakan 
makanan, air minum, tempat tinggal dan pelayanan kemanusiaan lainnya untuk orang-orang 
yang menderita kelaparan, pengungsi akibat perang, atau yang terkena bencana lainnya. 
Cabang kemanusiaan utama dari PBB adalah Program Pangan Dunia (yang membantu pakan 
lebih dari 90 juta orang di 73 negara), kantor Komisaris Tinggi untuk Pengungsi dengan 
proyek-proyek di lebih dari 116 negara, serta proyek-proyek penjaga perdamaian di lebih dari 
24 negara.
c. Sosial dan pembangunan ekonomi 
Sasaran Pembangunan Milenium 
1. memberantas kemiskinan ekstrim dan kelaparan; 
2. mencapai pendidikan dasar universal; 
3. mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan; 
4. mengurangi angka kematian anak; 
5. meningkatkan kesehatan ibu; 
6. memerangi HIV / AIDS, malaria, dan penyakit lainnya; 
7. menjamin kelestarian lingkungan; dan 
8. mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. 
PBB terlibat dalam mendukung pembangunan, misalnya oleh perumusan Pembangunan 
Milenium. Badan Program Pembangunan (UNDP) adalah sumber multilateral terbesar untuk 
bantuan hibah teknis di dunia. Organisasi seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), 
UNAIDS, dan Dana Global untuk Memerangi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria merupakan 
lembaga pemimpin dalam pertempuran melawan penyakit di seluruh dunia, terutama di 
negara-negara miskin. Dana Kependudukan PBB merupakan penyedia utama layanan 
reproduksi. 32 agen PBB yang bertujuan untuk memajukan pembangunan mengkoordinasi 
usaha-usaha mereka lewat Grup Pembangunan PBB atau UNDG. 
PBB juga mempromosikan pengembangan manusia melalui berbagai instansi terkait, 
terutama oleh UNDP. Kelompok Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), 
misalnya, bersifat independen, dan merupakan badan khusus dan pengamat dalam kerangka 
PBB, menurut suatu perjanjian pada tahun 1947. Mereka awalnya dibentuk terpisah dari PBB 
melalui Perjanjian Bretton Woods tahun 1944. 
PBB setiap tahun menerbitkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), beberapa negara 
mengukur perbandingan peringkat oleh kemiskinan, melek huruf, pendidikan, harapan hidup, 
dan faktor lainnya. 
Sasaran Pembangunan Milenium adalah delapan tujuan yang telah disepakati seluruh negara 
anggota PBB untuk mencoba mencapai pada tahun 2015. Dideklarasikan pada Deklarasi 
Milenium PBB yang ditandatangani pada bulan September 2000. 
G. Mandat 
Dari waktu ke waktu, tubuh yang berbeda dari PBB mengeluarkan resolusi yang mengandung 
paragraf operasi yang dimulai dengan “permintaan” kata-kata, “menyerukan”, atau 
“mendorong”, yang Sekretaris Jenderal menafsirkan sebagai mandat untuk membentuk 
organisasi sementara atau melakukan sesuatu. Mandat ini bisa sesedikit meneliti dan 
menerbitkan laporan tertulis, atau mounting operasi pemeliharaan perdamaian besar-besaran 
(biasanya domain eksklusif Dewan Keamanan). 
Meskipun lembaga-lembaga khusus, seperti WHO, yang awalnya dibentuk oleh cara ini, 
mereka tidak sama dengan mandat karena mereka adalah organisasi permanen yang ada
secara independen dari PBB dengan struktur keanggotaan mereka sendiri. Orang bisa 
mengatakan bahwa mandat asli hanya untuk menutupi proses pembentukan lembaga tersebut, 
dan oleh karenanya lama kadaluarsa. Sebagian besar mandat berakhir setelah jangka waktu 
yang terbatas dan membutuhkan perpanjangan dari tubuh, yang mengaturnya. 
Salah satu hasil dari KTT Dunia 2005 adalah mandat (berlabel id 17171) untuk Sekretaris- 
Jenderal untuk “meninjau semua mandat yang lebih tua dari lima tahun yang berasal dari 
resolusi Majelis Umum dan organ tubuh lainnya”. Untuk memfasilitasi review ini dan 
akhirnya membawa koherensi kepada organisasi, Sekretariat telah menghasilkan sebuah 
registri on-line mandat untuk menggambar bersama laporan yang berkaitan dengan masing-masing 
dan menciptakan gambaran keseluruhan. 
H. Lainnya 
Selama masa hidup PBB, lebih dari 80 koloni telah mencapai kemerdekaan. Majelis Umum 
mengadopsi Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Masyarakat 
Kolonial pada tahun 1960 tanpa suara yang menantang tetapi semua kekuatan kolonial utama 
memilih abstain. Melalui Komite PBB tentang Dekolonisasi, yang didirikan pada tahun 1962, 
PBB telah memfokuskan perhatian pada dekolonisasi. Hal ini juga didukung negara-negara 
baru yang berdiri sebagai akibat dari inisiatif penentuan nasib sendiri. Komite telah 
mengawasi dekolonisasi setiap negara lebih besar dari 20.000 km ² dan menghapus mereka 
dari daftar PBB Wilayah Yang Tidak Memerintah Sendiri, selain Sahara Barat, sebuah negara 
lebih besar dari Inggris yang baru dilepaskan oleh Spanyol pada tahun 1975. 
PBB menyatakan dan mengkoordinasi hari peringatan internasional, periode waktu untuk 
mengamati beberapa isu atau masalah kepentingan internasional. Menggunakan simbolisme 
PBB, sebuah logo yang dirancang khusus untuk tahun ini, dan infrastruktur Sistem PBB, 
berbagai hari dan tahun-tahun telah menjadi katalisator untuk mendorong isu-isu kunci yang 
menjadi perhatian dalam skala global. Sebagai contoh, Hari Tuberkulosis Sedunia, Hari Bumi 
dan Tahun Internasional Gurun dan Desertifikasi. 
I. Pendanaan 
10 besar donatur di PBB, 2009 
Negara anggota Kontribusi 
(% dari anggaran UN) 
Amerika Serikat 22,00% 
Jepang 16,624% 
Jerman 8,577% 
Britania Raya 6,642% 
Perancis 6,301% 
Italia 5,079% 
Kanada 2,977%
Spanyol 2,968% 
Cina 2,667% 
Meksiko 2,257% 
Negara anggota lainnya 23,908% 
PBB dibiayai dari sumbangan yang dinilai dan bersifat sukarela dari negara-negara 
anggotanya. Majelis Umum menyetujui anggaran rutin dan menentukan sumbangan untuk 
setiap anggota. Hal ini secara luas berdasarkan kapasitas relatif kemampuan membayar dari 
masing-masing negara, yang diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) mereka, 
dengan penyesuaian untuk utang luar negeri dan rendahnya pendapatan per kapita. 
Majelis telah membentuk prinsip bahwa PBB tidak boleh terlalu bergantung pada salah satu 
anggota untuk membiayai operasinya. Dengan demikian, ada sebuah tingkat “langit-langit”, 
pengaturan jumlah maksimum sumbangan setiap anggota yang dinilai untuk anggaran rutin. 
Pada bulan Desember 2000, Majelis merevisi skala penilaian untuk mencerminkan keadaan 
global saat ini. Sebagai bagian dari revisi itu, plafon anggaran rutin berkurang dari 25% 
menjadi 22%. AS adalah satu-satunya anggota yang telah memenuhi langit-langit. Selain 
tingkat langit-langit, jumlah minimum yang dinilai untuk setiap negara anggota (atau tingkat 
‘lantai’) ditetapkan sebesar 0,001% dari anggaran PBB. Selain itu, untuk negara-negara 
kurang berkembang (LDC), tingkat langit-langit 0,01% diterapkan. 
Anggaran operasional saat ini diperkirakan sebesar $ 4.190.000.000 untuk periode dua 
tahunan dari tahun 2008 sampai 2009, atau sedikit lebih dari 2 milyar dolar per tahun (lihat 
tabel untuk kontributor utama). 
Sebagian besar dari pengeluaran PBB adalah untuk misi inti PBB, yaitu perdamaian dan 
keamanan. Anggaran pemeliharaan perdamaian untuk tahun fiskal 2010-2011 adalah sekitar 
$ 7 miliar, dengan sekitar 90.000 tentara dikerahkan di 14 misi di seluruh dunia. Operasi 
perdamaian PBB didanai oleh penilaian, menggunakan formula yang berasal dari dana biasa, 
tetapi termasuk biaya tambahan tertimbang untuk lima anggota tetap Dewan Keamanan, yang 
harus menyetujui semua operasi penjaga perdamaian. Biaya tambahan ini berfungsi untuk 
mengimbangi tarif penjaga perdamaian yang dikurangi dari negara-negara kurang 
berkembang. Per 1 Januari 2008, 10 besar penyedia kontribusi keuangan yang dinilai pada 
operasi penjaga perdamaian PBB adalah: Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Perancis, 
Italia, Cina, Kanada, Spanyol, dan Republik Korea 
UNICEF, WFP dan UNDP) didanai oleh sumbangan sukarela dari pemerintah negara anggota 
lainnya. Sebagian besar sumbangan ini adalah kontribusi keuangan, tetapi beberapa adalah 
dalam bentuk komoditas pertanian yang disumbangkan untuk membantu populasi yang 
membutuhkan. Karena anggaran mereka bersifat sukarela, banyak dari lembaga-lembaga ini 
menderita kekurangan dana selama resesi ekonomi. Pada bulan Juli 2009, Program Pangan 
Dunia melaporkan bahwa ia telah dipaksa untuk memotong jasa karena dana tidak
mencukupi. PPD telah menerima hampir seperempat dari total yang dibutuhkan untuk tahun 
keuangan 09/10. 
J. Kebijakan Personil 
PBB dan lembaga-lembaganya kebal terhadap hukum negara tempat mereka beroperasi, 
untuk menjaga ketidakberpihakan PBB sehubungan dengan negara tuan rumah dan anggota. 
Meskipun mereka relatif independen dalam hal kebijakan sumber daya manusia, PBB dan 
lembaga-lembaganya secara sukarela menerapkan hukum-hukum negara-negara anggota 
mengenai pernikahan sesama jenis, sehingga keputusan tentang status karyawan dalam 
sebuah kemitraan yang sama-seks didasarkan pada kebangsaan karyawan-karyawan tersebut. 
PBB dan agensi-agensinya mengakui pernikahan sesama jenis hanya jika karyawan itu adalah 
warga negara dari negara-negara yang mengakui perkawinan sesama jenis. Praktek ini tidak 
secara khusus membahas pengakuan perkawinan sesama jenis tetapi mencerminkan praktik 
umum PBB untuk sejumlah masalah sumber daya manusia. Perlu dicatat juga bahwa 
beberapa lembaga memberikan manfaat terbatas pada mitra domestik staf mereka dan 
beberapa lembaga tidak mengakui perkawinan sesama jenis atau kemitraan domestik staf 
mereka. 
K. Reformasi 
Sejak didirikan, ada banyak seruan untuk mereformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, 
meskipun hampir tidak ada yang setuju bagaimana untuk melakukannya. Beberapa ingin PBB 
untuk memainkan peran yang lebih besar atau lebih efektif dalam urusan dunia, sementara 
yang lain ingin perannya dikurangi untuk pekerjaan kemanusiaan. Ada juga sejumlah usulan 
sudah penambahan keanggotaan Dewan Keamanan PBB, cara yang lain untuk pemilihan 
Sekretaris Jenderal PBB dan untuk pembentukan Majelis Parlementer PBB. 
PBB juga telah dituduh atas pembuangan sumber daya dan birokrasi yang tidak efisien. 
Selama tahun 1990-an, Amerika Serikat menunda pembayaran iuran dengan alasan 
inefisiensi, dan hanya mulai pembayaran dengan kondisi bahwa akan diadakan suatu inisiatif 
reformasi. Pada tahun 1994, Kantor Pengawasan Internal Jasa (OIOS) didirikan oleh Majelis 
Umum sebagai pengawas efisiensi. 
Sebuah program reformasi resmi dimulai oleh Kofi Annan pada tahun 1997. Reformasi 
tersebut termasuk mengubah keanggotaan tetap Dewan Keamanan (yang saat ini 
mencerminkan hubungan kekuasaan pada 1945), membuat birokrasi lebih transparan, 
akuntabel dan efisien, membuat PBB lebih demokratis, dan mulai merencanakan Pakta 
Perdagangan Senjata. 
Pada bulan September 2005, PBB mengadakan KTT Dunia yang dihadiri oleh sebagian besar 
kepala negara anggota, menyebut pertemuan iu sebagai “kesempatan sekali dalam segenerasi
untuk mengambil keputusan berani dalam bidang pembangunan, keamanan, hak asasi 
manusia dan reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. 
Kofi Annan telah mengusulkan bahwa peserta pertemuan menyetujui ” perundingan besar-besaran 
(grand bargain)” global untuk reformasi PBB, memperbaharui fokus organisasi 
tentang perdamaian, keamanan, hak asasi manusia dan pembangunan, dan untuk membuatnya 
lebih siap dalam menghadapi masalah-masalah di abad ke-21. 
Dokumen Hasil KTT Dunia menggambarkan kesimpulan dari pertemuan tersebut, termasuk: 
pembuatan sebuah Komisi Pembangunan Perdamaian, untuk membantu negara-negara 
berkembang dari konflik; sebuah Dewan Hak Asasi Manusia dan dana demokrasi; sebuah 
penghukuman yang jelas dan tidak ambigu tentang terorisme “dalam segala bentuk dan 
manifestasi”; perjanjian untuk mencurahkan lebih banyak sumber daya ke Kantor Layanan 
Pengawasan Internal; perjanjian untuk menghabiskan miliaran lebih dalam mencapai Tujuan 
Pembangunan Milenium; pembubaran Dewan Perwalian, karena misinya sudah terselesaikan; 
dan, perjanjian bahwa masing-masing negara , dengan bantuan dari masyarakat internasional, 
memiliki “tanggung jawab untuk melindungi” populasi dari genosida, kejahatan perang, 
pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan-dengan pemahaman bahwa 
masyarakat internasional siap untuk bertindak “kolektif” dan “dengan tepat waktu dan tegas” 
untuk melindungi warga sipil yang rentan jika suatu negara “secara nyata gagal” dalam 
memenuhi tanggung jawabnya. 
Kantor Layanan Pengawasan Internal sedang direstrukturisasi untuk memperjelas ruang 
lingkup dan mandatnya, dan akan menerima lebih banyak sumber daya. Selain itu, untuk 
meningkatkan kemampuan pengawasan dan audit dari Majelis Umum, Audit Independen 
Komite Penasehat (IAAC) sedang dibuat. Pada bulan Juni 2007, Komite Kelima menciptakan 
sebuah rancangan resolusi untuk kerangka acuan komite ini. 
Sebuah kantor etika didirikan pada tahun 2006, dan bertanggung jawab untuk melaksanakan 
pengungkapan keuangan baru dan kebijakan perlindungan whistleblower. Bekerja sama 
dengan OIOS, kantor etika juga merencanakan untuk menerapkan kebijakan untuk 
menghindari penipuan dan korupsi. Sekretariat sedang dalam proses meninjau semua mandat 
PBB yang berusia lebih dari lima tahun. Peninjauan ini ditujukan untuk menentukan program 
mana yang merupakan duplikat atau tidak perlu yang harus dihilangkan. Tidak semua negara 
anggota menyetujui mandat mana di antara lebih dari 7000 mandat yang harus ditinjau ulang. 
Sengketa ini berpusat pada apakah mandat yang telah diperbaharui harus diperiksa Memang, 
hambatan yang diidentifikasi – pada khususnya, kurangnya informasi tentang implikasi 
sumber daya mandat masing-masing – merupakan pembenaran yang cukup untuk Majelis 
Umum untuk menghentikan peninjauan mandat pada bulan September 2008. 
Sementara itu, Majelis Umum meluncurkan sejumlah inisiatif baru yang secara longgar 
terkait dengan reformasi pada bulan April 2007, meliputi tata kelola lingkungan 
internasional, ‘Ditayangkan sebagai Satu’ pada tingkat negara untuk meningkatkan
konsolidasi kegiatan program PBB dan organisasi gender yang bersatu. Sedangkan 
pencapaian 2 isu pertama itu kecil, Majelis Umum pada September 2010 menyetujui 
pembentukan “UN Women” atau Wanita PBB/PBB Wanita sebagai organisasi PBB yang 
baru untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. ‘UN Women didirikan dengan 
mempersatukan sumber daya dan mandat dari empat kesatuan kecil untuk dampak yang lebih 
besar. Kepala pertama Wanita PBB adalah Michelle Bachelet, mantan Presiden Chile. 
L. Efektifitas 
Beberapa telah mempertanyakan apakah PBB masih relevan di abad ke-2. Sementara mandat 
pertama dan kedua Piagam PBB membutuhkan PBB:. “Untuk memelihara perdamaian dan 
keamanan internasional …. (Dan jika perlu untuk menegakkan perdamaian dengan) 
mengambil tindakan pencegahan atau penegakan hukum. “, karena struktur restriktif 
administrasi, anggota tetap Dewan Keamanan sendiri kadang-kadang mencegah PBB dari 
sepenuhnya melaksanakan dua mandat pertama. Tanpa persetujuan bulat, dukungan (atau 
minimal abstain) dari semua 5 dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Piagam PBB hanya 
memungkinkan untuk “mengamati”, laporan, dan membuat rekomendasi mengenai konflik 
internasional. Kebulatan tersebut di Dewan Keamanan tentang otorisasi aksi penegakan 
hukum PBB bersenjata tidak selalu tercapai pada waktunya untuk mencegah pecahnya perang 
internasional. Bahkan dengan semua hambatan dan keterbatasan pada kemampuan PBB 
untuk menanggapi situasi konflik, berbagai studi masih telah menemukan PBB telah 
memiliki banyak keberhasilan penting dalam 65 tahun keberadaannya. 
Pada tahun 1962 Sekjen PBB U Thant memberikan bantuan yang berharga dan mengambil 
banyak waktu, tenaga dan inisiatif sebagai negosiator utama antara Nikita Khrushchev dan 
John F. Kennedy selama Krisis Rudal Kuba, sehingga memberikan hubungan penting dalam 
pencegahan suatu perang nuklir pada waktu itu. Sebuah penilitan tahun 2005 oleh RAND 
Corporation menemukan PBB berhasil dalam dua dari tiga upaya perdamaian. Studi ini juga 
membandingkan upaya PBB untuk pembangunan bangsa dengan orang-orang dari Amerika 
Serikat, dan menemukan bahwa tujuh dari delapan kasus PBB damai, bertentangan dengan 
empat dari delapan kasus AS damai Juga pada tahun 2005, Human Security Report 
mendokumentasikan penurunan jumlah perang, genosida dan pelanggaran HAM sejak akhir 
Perang Dingin, dan bukti, meskipun tidak langsung, bahwa aktivisme internasional – 
kebanyakan dipelopori oleh PBB – telah menjadi penyebab utama penurunan konflik 
bersenjata sejak akhir Perang Dingin.
BAB III 
KESIMPULAN 
Dengan demikian kita telah mengetahui berbagai aspek mengenai Perserikatan Bangsa-bangsa 
(PBB) Murupakan organisasi internasional yang terbesar dari segi jumlah anggotanya. 
Dan memiliki fungsi yang sangat strategis dan kehidupan berbangsa.Yang dalam proses 
pendirinyannya memiliki jalan panjang. Dan keberadaan PBB di tengah gelojak dunia sangat 
membantu untuk menyelesaiakan berbagi masalah di dunia ini seperti politik, sosial, budaya, 
dan sebagainya. 
Juga fungsi serta tugas dari organisasi PBB dapat dengan nyata kita rasakan di seluruh dunia 
seperti ketika bencana gempa dan tsunami yang melanda aceh dan nias. Dan juga proses 
perdamaian di berbagai belahan dunia lainnya. 
Tapi disisi lain kita terdapat fakta yang mencegangkan yaitu pengaruh zionisme di PBB. 
Mulai dari lambang, keanggotaan,dan pengambilan keputusan oleh PBB yang sangat 
menguntungkan negara maju dan membebani negara negara berkembang seperti pinjaman 
IMF dan sebagainya. 
Kuatnya pengaruh zionis di PBB dapat kita liat pada saat agresi militer Israel ke Jalur Gaza, 
Palestina yang mempora-porandakan daerah itu. Dengan apa yang telah di lakukan oleh 
negara yahudi tersebut PBB tidak memberi sanksi yang tegas terhadap Israel yang jelas-jelas 
merusak perdamaian dunia. 
Dan disisi lain ketika negara Iran yang melakukan Pengayaan energi nuklir di negaranya, di 
tentang oleh dunia barat dan atas desakan tersebut PBB memberikan sanksi terhadap Iran. 
Padahal program energi nuklir tersebut belum terbukti sebagai persenjataan pembunuh masal. 
Melainkan untuk energi pembangkit listrik dan sebagainya. Sebaliknya Amerika serikat yang 
memiliki persenjataan rahasia tersebut tidak mendapat sanksi apa-apa dari PBB. 
Penyusun juga pernah membaca di salah satu buku tentang biografi Ahmadinejed, di buku 
tersebut Ahmadinejad pernah menyatakan bahwa yang ditakutkan bukanlah kemampuan Iran 
memproduksi bom nuklir, mengingat di dunia ini bom semacam itu tidak ada gunanya, 
“Melainkan, yang mereka khawatirkan ialah kemandirian dan pengetahuan serta kemajuan 
pemuda Iran di bidang nuklir.” 
Dibuku tersebut juga terdapat pernyataan ahmadinejad yang menyatakan begini, “Jika nuklir 
ini dinilai jelek dan kami tidak boleh menguaasai dan memilikinya, mengapa kalian adikuasa 
memilikinya? Sebaliknya, jika teknonuklir ini baik bagi kalian, mengapa kami tidak boleh 
juga memakainya?” 
Itulah PBB, kehadirannya sangat dibutuhkan oleh semua negara di dunia ini tapi disisi lain 
ketidak netralan PBB dalam mengambil setiap tindakan yang menyangkut tentang 
permasalahan dunia ini juga menjadi momok yang merugikan bagi sebagian negara.
DAFTAR PUSTAKA 
diaasz.wordpress.com 
gudangmakalah.blogdetik.com 
http://www.wikipedia.com

More Related Content

What's hot

Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan
Pancasila dalam Konteks Sejarah PerjuanganPancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan
Pancasila dalam Konteks Sejarah PerjuanganDwi Lestariningsih
 
Pendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraanPendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraanihih729
 
Bab 1 perumusan dan penetapan pancasila sebagai dasar negara
Bab 1 perumusan dan penetapan pancasila sebagai dasar negaraBab 1 perumusan dan penetapan pancasila sebagai dasar negara
Bab 1 perumusan dan penetapan pancasila sebagai dasar negarafarahnet222
 
Pesentasi Indonesia dalam Panggung Dunia
Pesentasi Indonesia dalam Panggung DuniaPesentasi Indonesia dalam Panggung Dunia
Pesentasi Indonesia dalam Panggung DuniaDyah Mei
 
Kelompok 3 liga arab
Kelompok 3 liga arabKelompok 3 liga arab
Kelompok 3 liga arabDewi_Sejarah
 
Rumusan pancasila ir soekarno
Rumusan pancasila ir soekarnoRumusan pancasila ir soekarno
Rumusan pancasila ir soekarnoRestu Paninggih
 

What's hot (6)

Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan
Pancasila dalam Konteks Sejarah PerjuanganPancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan
Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan
 
Pendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraanPendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraan
 
Bab 1 perumusan dan penetapan pancasila sebagai dasar negara
Bab 1 perumusan dan penetapan pancasila sebagai dasar negaraBab 1 perumusan dan penetapan pancasila sebagai dasar negara
Bab 1 perumusan dan penetapan pancasila sebagai dasar negara
 
Pesentasi Indonesia dalam Panggung Dunia
Pesentasi Indonesia dalam Panggung DuniaPesentasi Indonesia dalam Panggung Dunia
Pesentasi Indonesia dalam Panggung Dunia
 
Kelompok 3 liga arab
Kelompok 3 liga arabKelompok 3 liga arab
Kelompok 3 liga arab
 
Rumusan pancasila ir soekarno
Rumusan pancasila ir soekarnoRumusan pancasila ir soekarno
Rumusan pancasila ir soekarno
 

Similar to Makalah pbb....

Sejarah nasionalisme kel 4
Sejarah nasionalisme kel 4Sejarah nasionalisme kel 4
Sejarah nasionalisme kel 4Ahmad Subagio
 
Pbb (Perserikatan Bangsa Bangsa)
Pbb (Perserikatan Bangsa Bangsa)Pbb (Perserikatan Bangsa Bangsa)
Pbb (Perserikatan Bangsa Bangsa)Wildatussyaadah Sya
 
1 ABAD NAHDHATUL ULAMA.pptx
1 ABAD NAHDHATUL ULAMA.pptx1 ABAD NAHDHATUL ULAMA.pptx
1 ABAD NAHDHATUL ULAMA.pptxFirdausSatifah
 
Peranan indonesia dalam konferensi asia afrika
Peranan indonesia dalam konferensi asia afrikaPeranan indonesia dalam konferensi asia afrika
Peranan indonesia dalam konferensi asia afrikaSejarah Akademika
 
Makalah peranan PBB dalam mengatasi konflik israel
Makalah peranan PBB dalam mengatasi konflik israelMakalah peranan PBB dalam mengatasi konflik israel
Makalah peranan PBB dalam mengatasi konflik israelAnggy Wahyu Dwi Surya
 
Materi PKN Bab 1 unit 1 kelas 10.doc
Materi PKN Bab 1 unit 1 kelas 10.docMateri PKN Bab 1 unit 1 kelas 10.doc
Materi PKN Bab 1 unit 1 kelas 10.docTunggulRohmadi1
 
MATERI PKN KELAS XI SEMESTER 1.pptx
MATERI PKN KELAS XI SEMESTER 1.pptxMATERI PKN KELAS XI SEMESTER 1.pptx
MATERI PKN KELAS XI SEMESTER 1.pptxAnggaMonigir1
 
Sila ke 1 dan ke-2
Sila ke 1 dan ke-2Sila ke 1 dan ke-2
Sila ke 1 dan ke-2dzakiaziz
 
PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA INDONESIA
PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA INDONESIAPANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA INDONESIA
PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA INDONESIAtugas_tripuspitaps
 
Pancasila pertemuan ke 2 sejarah
Pancasila pertemuan ke 2 sejarahPancasila pertemuan ke 2 sejarah
Pancasila pertemuan ke 2 sejarahdzakiaziz
 
Perserikatan bangsa
Perserikatan bangsaPerserikatan bangsa
Perserikatan bangsalizaarianti
 
Sesi 3 - Materi Identitas Nasional Indonesia
Sesi 3 - Materi Identitas Nasional IndonesiaSesi 3 - Materi Identitas Nasional Indonesia
Sesi 3 - Materi Identitas Nasional IndonesiaLockonStratos20
 
pdf_20230615_135905_0000.pdfpp
pdf_20230615_135905_0000.pdfpppdf_20230615_135905_0000.pdfpp
pdf_20230615_135905_0000.pdfpparhammuamarnazri
 

Similar to Makalah pbb.... (20)

78638071 makalah-perserikatan-bangsa-bangsa
78638071 makalah-perserikatan-bangsa-bangsa78638071 makalah-perserikatan-bangsa-bangsa
78638071 makalah-perserikatan-bangsa-bangsa
 
Ojjhan
OjjhanOjjhan
Ojjhan
 
Sejarah nasionalisme kel 4
Sejarah nasionalisme kel 4Sejarah nasionalisme kel 4
Sejarah nasionalisme kel 4
 
Pbb (Perserikatan Bangsa Bangsa)
Pbb (Perserikatan Bangsa Bangsa)Pbb (Perserikatan Bangsa Bangsa)
Pbb (Perserikatan Bangsa Bangsa)
 
1 ABAD NAHDHATUL ULAMA.pptx
1 ABAD NAHDHATUL ULAMA.pptx1 ABAD NAHDHATUL ULAMA.pptx
1 ABAD NAHDHATUL ULAMA.pptx
 
Peranan indonesia dalam konferensi asia afrika
Peranan indonesia dalam konferensi asia afrikaPeranan indonesia dalam konferensi asia afrika
Peranan indonesia dalam konferensi asia afrika
 
Makalah peranan PBB dalam mengatasi konflik israel
Makalah peranan PBB dalam mengatasi konflik israelMakalah peranan PBB dalam mengatasi konflik israel
Makalah peranan PBB dalam mengatasi konflik israel
 
Umikalsum amin sope
Umikalsum amin sopeUmikalsum amin sope
Umikalsum amin sope
 
Materi PKN Bab 1 unit 1 kelas 10.doc
Materi PKN Bab 1 unit 1 kelas 10.docMateri PKN Bab 1 unit 1 kelas 10.doc
Materi PKN Bab 1 unit 1 kelas 10.doc
 
MATERI PKN KELAS XI SEMESTER 1.pptx
MATERI PKN KELAS XI SEMESTER 1.pptxMATERI PKN KELAS XI SEMESTER 1.pptx
MATERI PKN KELAS XI SEMESTER 1.pptx
 
Pancasila Sebagai Nasionalisme Bangsa
Pancasila Sebagai Nasionalisme BangsaPancasila Sebagai Nasionalisme Bangsa
Pancasila Sebagai Nasionalisme Bangsa
 
Pend pancasila imam
Pend pancasila imamPend pancasila imam
Pend pancasila imam
 
Sila ke 1 dan ke-2
Sila ke 1 dan ke-2Sila ke 1 dan ke-2
Sila ke 1 dan ke-2
 
Pbb
PbbPbb
Pbb
 
PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA INDONESIA
PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA INDONESIAPANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA INDONESIA
PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA INDONESIA
 
Pancasila pertemuan ke 2 sejarah
Pancasila pertemuan ke 2 sejarahPancasila pertemuan ke 2 sejarah
Pancasila pertemuan ke 2 sejarah
 
Perserikatan bangsa
Perserikatan bangsaPerserikatan bangsa
Perserikatan bangsa
 
Ukk ipa 13
Ukk ipa 13Ukk ipa 13
Ukk ipa 13
 
Sesi 3 - Materi Identitas Nasional Indonesia
Sesi 3 - Materi Identitas Nasional IndonesiaSesi 3 - Materi Identitas Nasional Indonesia
Sesi 3 - Materi Identitas Nasional Indonesia
 
pdf_20230615_135905_0000.pdfpp
pdf_20230615_135905_0000.pdfpppdf_20230615_135905_0000.pdfpp
pdf_20230615_135905_0000.pdfpp
 

More from Septian Muna Barakati (20)

Kti eni safitri AKBID YKN RAHA
Kti eni safitri AKBID YKN RAHA Kti eni safitri AKBID YKN RAHA
Kti eni safitri AKBID YKN RAHA
 
Kti hikmat AKBID YKN RAHA
Kti hikmat AKBID YKN RAHA Kti hikmat AKBID YKN RAHA
Kti hikmat AKBID YKN RAHA
 
Kti niski astria AKBID YKN RAHA
Kti niski astria AKBID YKN RAHA Kti niski astria AKBID YKN RAHA
Kti niski astria AKBID YKN RAHA
 
Kti ikra AKBID YKN RAHA
Kti ikra AKBID YKN RAHA Kti ikra AKBID YKN RAHA
Kti ikra AKBID YKN RAHA
 
Kti sartiawati AKBID YKN RAHA
Kti sartiawati AKBID YKN RAHA Kti sartiawati AKBID YKN RAHA
Kti sartiawati AKBID YKN RAHA
 
Kti jayanti sakti AKBID YKN RAHA
Kti jayanti sakti AKBID YKN RAHA Kti jayanti sakti AKBID YKN RAHA
Kti jayanti sakti AKBID YKN RAHA
 
Dokomen polisi
Dokomen polisiDokomen polisi
Dokomen polisi
 
Dokumen perusahaan
Dokumen perusahaanDokumen perusahaan
Dokumen perusahaan
 
Dokumen polisi 3
Dokumen polisi 3Dokumen polisi 3
Dokumen polisi 3
 
Dosa besar
Dosa besarDosa besar
Dosa besar
 
Ekosistem padang lamun
Ekosistem padang lamunEkosistem padang lamun
Ekosistem padang lamun
 
Faktor faktor yang mempengaruhi penduduk
Faktor faktor yang mempengaruhi pendudukFaktor faktor yang mempengaruhi penduduk
Faktor faktor yang mempengaruhi penduduk
 
E
EE
E
 
Faktor
FaktorFaktor
Faktor
 
Fho...................
Fho...................Fho...................
Fho...................
 
555555555555555 (2)
555555555555555 (2)555555555555555 (2)
555555555555555 (2)
 
99 nama allah swt beserta artinya
99 nama allah swt beserta artinya99 nama allah swt beserta artinya
99 nama allah swt beserta artinya
 
10 impact of global warming
10 impact of global warming10 impact of global warming
10 impact of global warming
 
10 dampak pemanasan global
10 dampak pemanasan global10 dampak pemanasan global
10 dampak pemanasan global
 
5 w 1h penyakit hiv
5 w 1h  penyakit hiv5 w 1h  penyakit hiv
5 w 1h penyakit hiv
 

Makalah pbb....

  • 1. KATA PENGANTAR Puji syukur saya penjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat-Nya maka saya dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul “ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)”. Penyusunan makalah adalah merupakan salah satu tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan tugas mata pelajaran Sejarah di SMA Sukma Bangsa Bireuen. Dalam Penyusunan makalah ini saya merasa masih banyak kekurangan-kekurangan baik pada teknis penyusunan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang dimiliki saya. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat saya harapkan demi penyempurnaan penyusunan makalah ini. Dalam penyusunan makalah ini saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan makalah ini, khususnya kepada : 1. Ibu Jamilah Akbar, S.Psi Selaku Kepala Sekolah SMA Sukma Bangsa Bireuen serta segenap jajarannya yang telah memberikan kemudahan-kemudahan baik berupa moril maupun materiil selama mengikuti pendidikan di SMA Sukma Bangsa Bireuen. 2. Ibu Meutia Lisa Purnama, S.Si selaku Wali Kelas XII IPS SMA Sukma Bangsa Bireuen. 3. Bapak Zahlul Fikri,A.Md selaku Guru Mata Pelajaran yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pkiran dalam pelaksanaan bimbingan, pengarahan, dorongan dalam rangka penyelesaian penyusunan makalah ini. 4. Rekan-rekan semua di Kelas XII IPS SMA Sukma Bangsa Bireuen. 5. Secara khusus penyusun menyampaikan terima kasih kepada keluarga tercinta yang telah memberikan dorongan dan bantuan serta pengertian yang besar kepada penyusun, baik selama mengikuti pembelajaran sekolah maupun dalam menyelesaikan makalah ini 6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan makalah ini. Akhirnya saya berharap semoga Allah memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan, dan dapat menjadikan semua bantuan ini sebagai ibadah, Amiin Yaa Rabbal ‘Alamiin. Bireuen, 11 Januari 2012 Penyusun
  • 2. DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ……………………………………………………………. i DAFTAR ISI ……………………………………………….………………………… iii BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………. 1 1.1 Latar Belakang ……………………………………………………. 1 1.2 Tujuan ……………………………………………………………… 1 1.3 Manfaat ……………………………………………………………. 1 BAB II ISI ………………………………………………………………………. 2 1. Sejarah Berdirinya PBB ……………………………………………. 2 2. Azaz dan Tujuan Berdirinya PBB ………………………………… 7 3. Keanggotaan PBB ………………………….………………………. 8 4. Susunan Keanggotaan dan Tugas Badan-badan PBB…………………………………………………………………… 9 1. Lembaga Khusus………………………………………………………. 13 2. Tujuan Lain …………………………………………………………. 15 3. Mandat ………………………………………………………………….. 21 4. Lainnya ……………………………………………………………… 22 5. Pendanaan …………………………………………………….……. 23 6. Kebijakan Personil …………………………………………………. 25 7. Reformasi ………………………………………………………………. 26 8. Efektifitas ………………………………………………………….… 29 BAB III KESIMPULAN …………………………………………………………. 31 DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………….…. 33
  • 3. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara berdaulat yang bertujuan menghindar menghindari perang dunia dan mala petaka kemanusiaan akibat perang. Piagam PBB ditandatangani oleh delegasi 51 negara pada tanggal 26 Juni 1945. Dan Piagam PBB mulai beroperasi pada tanggal 24 Oktober 1945. Seperti Liga Bangsa-Bangsa, tujuan utama PBB adalah menjaga perdamain dan keamanan internasional, menyelesaikan sengketa secara damai, melakukan tindakan kolektif,mencegah ancaman terhadap perdamaian, mempromosikan kerjasama sosial ekonomi internasional dan hak asasi manusia. Keanggotaan PBB terbuka bagi negara-negara yang cinta damai untuk mendukung penyelesaian sengketa secara damai. 1.2 Tujuan Tujuan dari tugas akhir ini adalah: 1. Mengetahui sejarah berdirinya PBB. 2. Mengetahui azaz dan tujuan berdirinya PBB. 3. Mengetahui keanggotaan PBB. 4. Mengetahui susunan keanggotaan dan tugas Badan-badan PBB. 5. Dan lainnya. 1.4. Manfaat Dengan didapatkannya tujuan dari tugas akhir ini maka diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara keseluruhan.
  • 4. BAB II ISI A. SEJARAH BERDIRINYA PBB PBB didirikan di San Fransisco pada 24 Oktober 1945 setelah Konferensi Dumbarton Oaks di Washington, DC, namun Sidang Umum yang pertama – yang dihadiri wakil dari 51 negara – baru berlangsung pada 10 Januari 1946 di Church House, London. Sejak didirikan hingga tahun 2007, sudah tercatat ada 192 negara yang menjadi anggota PBB. Markas pertama PBB berada di San Francisco, namun sejak tahun 1946 sampai sekarang kantor pusatnya terletak di di New York. Church House adalah sebuah bangunan yang menjadi markas pusat dari perkumpulan gereja-gereja (Anglikan) di Inggris, terletak di sebelah selatan dari Dean’s Yard di sebelah Wesminter Abbey di kota London. Gereja ini pada saat itu diduga kuat menjadi salah satu tempat berkumpulnya tokoh-tokoh gereja yang menjadi seorang Freemason. Bangunan ini didisain oleh Sir Herbert Barker, sekitar tahun 1930-an, sebagai pengganti gedung yang terdahulu, yang diresmikan pada tahun 1902 oleh Coorperation of Church House yang berdiri sejak 1888. Bangunan ini dimaksudkan sebagai peringatan perayaan emas 50 tahun bertahtanya Ratu Victoria yang menjadi ratu sejak 1887. Batu pertama pembangunan bangunan ini diletakkan oleh Ratu Mary pada 26 Juni 1937 dan diresmikan oleh Raja George VI pada 10 Juni 1940. King George VI merupakan pendukung utama dan anggota aktif Craft (Freemason) dan pada tahun 1953 Uskup Anglikan ke XVI juga seorang Freemason (Lihat buku Christianity and Freemasonry; Kirby). Uskup Agung Geoffrey Fisher juga seorang Freemason, termasuk pula Uskup Agung Canterbury (1945-1961). Selanjutnya, diketahui bahwa istilah “United Nations” dicetuskan pertama kali oleh Franklin D. Roosevelt sewaktu masih berlangsung Perang Dunia II. Sosok Franklin D. Roosevelt perlu diketahui ternyata selain sebagai Presiden Amerika Serikat, ia juga merupakan anggota penting dari Organisasi Yahudi Freemasonry- yang memiliki beberapa organisasi underbow berkedok gerakan sosial dan amal seperti Lions Club dan Rotary Club. Setidaknya terdapat dua catatan mengenai aktivitasnya di organisasi Mason tersebut. Satu sumber menyatakan Rosevelt bergabung dengan sebuah organisasi Lodge pada tanggal 11 Oktober 1911. Sedangkan sumber lain menyatakan ia masuk pada 28 November 1911. Nama PBB/UNO digunakan secara resmi pertama kali pada 1 Januari 1942. Tujuannya untuk mengikat wakil-wakil Pihak Berseteru kepada prinsip-prinsip Piagam Atlantik serta untuk menerima sumpah dari mereka guna menjaga keamanan Kuasa Paksi. Setelah upaya itu, Pihak Berseteru terus memantapkannya dengan ditandatanganinya kesepakatan-kesepakatan dalam persidangan-persidangan di Moscow, Kaherah dan Taheran sewaktu masih berperang
  • 5. pada tahun 1943. Dari bulan agustus sampai Oktober 1944, wakil-wakil dari Perancis, Republik China, Inggris, Amerika Serikat dan Uni Soviet bertemu untuk memperincikan rancangan-rancangan di Estet Dumbarton Oaks, Washington, D.C. Dari pertemuan-pertemuan selanjutnya dicapailah rancangan pokok mengenai tujuan, wakil-wakil anggota dari tiap negara, struktur, serta susunan dewan untuk memelihara keamanan dan keselamatan antarbangsa, kerjasama ekonomi dan sosial antarbangsa. Rancangan ini telah dibicarakan dan diperdebatkan oleh beberapa wakil negara dan utusan bangsa. Pada 25 April 1945, persidangan PBB tentang penyatuan antar bangsa, dimulai di San Francisco. Selain dihadiri oleh wakil-wakil negara juga organisasi umum -termasuknya Lions Club yang diundang khusus untuk menggubah piagam PBB. Tak kurang 50 negara yang menghadiri persidangan ini menandatangani “Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa”. Polandia yang tidak menghadiri persidangan itu diberi satu tempat khusus, baru dua bulan kemudian tepatnya pada 26 Juni wakilnya menandatangani piagam itu. Selanjutnya, Perserikatan Bangsa Bangsa ditetapkan secara resmi pada 24 Oktober 1945, selepas piagamnya telah diratifikasi oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan (DK), yaitu Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, Perancis, Republik China serta diikuti anggota lainnya yang terdiri 46 negara di Church House, London, Inggris pada 10 Januari 1946 yang diikuti 51 negara. Kantor Pusat PBB saat ini dibangun di sebelah Sungai East (East River), New York City pada tahun 1949 di atas tanah yang dibeli dari John D. Rockefeller, Jr. dengan dana bersama sebanyak 8.5 juta dollar AS jadi bukan milik Amerika Serikat. John D. Rockfeller pun juga diketahui merupakan anggota Freemason. Arsiteknya dari berbagai bangsa, termasuknya Le Corbusier (Perancis), Oscar Niemeyer (Brazil), dan wakil-wakil dari beberapa negara yang lain. Tim ini diketuai oleh Wallace K. Harrison, Pimpinan Harrison & Abramovitz (NYC). Kantornya dibuka secara resmi pada 9 Januari 1951. Tokoh-tokoh PBB juga banyak sekali diisi oleh tokoh-tokoh dan pentolan anggota-anggota Freemason dan cabang-cabangnya. Dalam sebuah artikel tercatat nama U Thant (UN Secretary General), Robert Strange McNamara (US Secretary of Defense 1961-1968; President World Bank 1968-1981). LOGO/LAMBANG PBB (PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA) Lambang PBB yang menampakkan globe dengan garis lintang dan bujur membentuk 33 kolom. Tak hanya itu, di dalam logo nya pun, terdapat segmen coretan sebanyak 33 juga berupa tebaran ranting dan dedaunan Akasia. Apakah hanya sekedar kebetulan? Simbol nomor 33 adalah melambangkan 33 tingkatan dalam organsasi rahasia Freemasonry produk Yahudi. Pohon akasia, mungkin bisa diartikan dengan ” semak yang membakar” yang Moses (Nabi Musa) temukan di tengah padang pasir dan merupakan kayu yang oleh Tuhan diperintahkan kepada Moses untuk gunakan sebagai bahan Bahtera / Kapal, Meja, dan Tempat Beribadah.
  • 6. PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TERJADI SAAT BERDIRINYA PBB Ada banyak bukti, bahwa lahirnya PBB dan segala keputusan dan tindakannya adalah buah dari konsep organisasi bawah tanah Freemasonry produk Yahudi dan kaki tangannya untuk melindungi gerakan zionisme dan kepentingan Eropa Barat serta Amerika Serikat yang merupakan teman mesranya negara zionis Israel. Pelanggaran-pelanggaran tersebut, yaitu sbb: 1. Pencetus PBB adalah Franklin D. Roosevelt, seorang masonic dan sekaligus Presiden Amerika Serikat. 2. konseptor Piagam PBB adalah Organisasi Yahudi Lions Club yang diundang secara khusus pada 25 April 1945 di San Francisco. 3. Lambang PBB berupa gambar bola dunia dengan garis lintang dan bujur membentuk 33 kolom adalah melambangkan 33 tingkatan dalam organsasi rahasia Freemasonry produk yahudi. 4. Slogan yang selalu diungkapkan oleh Freemasonry dan Lions Club adalah kebebasan, persaudaraan, dan kesetaraan (versi Yahudi) adalah sama dengan muatan Piagam PBB. 5. Adanya lembaga keuangan di bawah PBB seperti Bank Dunia dan IMF telah nyata-nyata menerapkan sistem ribawi yang mencekik negara berkembang dan menebalkan kantong negara-negara maju dengan program “pinjaman lunak” jangka panjang yang bunganya bisa naik sampai seratus persen setiap tahunnya karena menggunakan kurs mata uang Amerika dan Eropa. Sedangkan sistem perbankan pertama kali muncul pada abad ke-18 selepas Perang Salib, oleh para “Kesatria Templar” penganut faham Freemasonry. Mereka menumpuk uang dan emas dengan menerapkan sistem chek dan bunga bagi para penziarah yang mengunjungi Kota Yerusalem. Kemudian pada abad berikutnya baru muncul perbankan modern di Inggris milik seorang Yahudi bernama Rockefeller. Mereka memandang masa kejayaan agama telah berakhir dan digantikan Kekuatan Emas dan Penguasaan Informasi. 6. Adanya “dominasi kekuatan” oleh lima Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki Hak Veto adalah bukti nyata kesombongan dan egoisme mereka. Sedangkan Majelis Umum yang secara “hukum” lebih tinggi dimana anggotanya seluruh negara tidak lebih sebagai “penonton” yang tak berdaya dalam setiap kebijakan akhir PBB. Mereka menindas bangsa lemah, memaksakan paket demokrasi dalam setiap negara untuk memudahkan campur tangannya, lalu secara curang melarang kepemilikan dan penggunaan senjata nuklir selain oleh 5 negara tadi dan negara Zionis Israel. Begitu juga skandal Yahudi dengan PBB, juga sudah bukan rahasia lagi. Sebelum PBB lahir, Yahudi sudah menguasai lembaga dunia yang semisalnya ada waktu itu, LBB. Hal ini ditegaskan Nahom Sokolov, seorang pemimpin Zionis dalam muktamar Zionis tanggal 27 Agustus 1922. Dan peran terbesar yang telah dimainkan oleh LBB untuk kepentingan Zionis internasional adalah, keberhasilannya meletakkan batu pertama bagi berdirinya negara Israel
  • 7. di tanah Palestina. Setelah itu baru lahir PBB melanjutkan peran yang pernah dimainkan LBB sebelumnya. Tidak diragukan lagi, bahwa PBB merupakan hasil pemikiran Yahudi sebagaimana pendahulunya LBB. Semenjak hari kelahirannya, Zionis internasional telah menancapkan kukunya di PBB, dimana 60 % dari keseluruhan pegawai PBB adalah Yahudi yang mayoritas memegang posisi penting dan strategis. Sementara jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dunia secara keseluruhan, jumlah Yahudi tidak lebih dari 5 %. Dengan demikian, jelaslah bagaimana pengaruh Zionis internasional di PBB untuk merealisasikan impian dan tujuan politik jahat mereka. Maka ketika negara Yahudi (Israel) ini tidak mematuhi resolusi yang dikeluarkan PBB, lembaga dunia ini hanya bisa berpangku tangan tidak pernah mengambil tindakan tegas. Berbeda halnya bila yang tidak mematuhi resolusi PBB adalah negara Islam, maka tidak pelak lagi seluruh kekuatan dunia akan dikerahkan untuk menghancurkannya. B. Azaz dan Tujuan Berdirinya PBB Asas PBB Asas Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut. 1. Persamaan derajat dan kedaulatan semua negara anggota. 2. Persamaan hak dan kewajiban semua negara anggota. 3. Penyelesaian sengketa dengan cara damai. 4. Setiap anggota akan memberikan bantuan kepada PBB sesuai ketentuan Piagam PBB. 5. PBB tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara anggota. Tujuan PBB Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut. 1. Memelihara perdamaian dan keamanan dunia. 2. Mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa berdasarkan asas-asas persamaan derajat, hak menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. 3. Mengembangkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan. 4. Menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan mencegah timbulnya peperangan. 5. Memajukan dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan atau kemerdekaan fundamental tanpa membedakan warna, kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama. 6. Menjadikan pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerja sama yang harmonis untuk mencapai tujuan PBB.
  • 8. C. Keanggotaan PBB Keanggotaan PBB terdiri dari 2 macam, yaitu: 1. Anggota asli (orginal members) yang terdiri dari 50 negara yang menandatangani Piagam San Fransisco 26 Juni 1945. Pada tanggal 15 Oktober 1945 Polandia menyusul sehingga menjadi 51 negara. 2. Anggota tambahan, yakni negara-negara anggota PBB yang masuk kemudian berdasar syarat-syarat disetujui Majelis Umum PBB. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. 1. Negara merdeka. 2. Negara yang cinta damai. 3. Sanggup mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Piagam PBB. 4. Diusulkan oleh Dewan Keamanan dan disahkan oleh Majelis Umum PBB. D. Susunan Keanggotaan dan Tugas Badan-badan PBB a. Sekretariat Sekretariat PBB dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal yang dipilih oleh Majelis Umum atas usul DK PBB untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Tugas utama Sekretaris Jenderal sebagai berikut. 1. Melaksanakan tugas-tugas administrasi PBB. 2. Menyusun laporan tahunan tentang kegiatan PBB yang harus disampaikan kepada MU. 3. Menyiapkan, mengumumkan dan melaksanakan segala keperluan badan-badan PBB. 4. Mengajukan kepada DK PBB mengenai situasi yang menurut pendapatnya dapat membahayakan perdamaian internasional. Sekretaris Jenderal PBB pertama adalah Trygve Lie dari Norwegia (1 Februari 1946 – 10 April 1953). Selanjutnya jabatan sekretaris Jenderal PBB ini secara berturut-turut sebagai berikut. - Dag Hamarskjold (Swedia), 1953 – 1961 - U Thant (Myanmar), 1961 – 1971 - Kurt Wadheim (Austria), 1971 – 1981 - Javier Perez de Cuellar (Peru), 1981 – 1991 - Boutros-Boutros Ghali (Mesir), 1991 – 1996 - Kofi Annan (Ghana), 1997 – 2006 - Ban Ki-Moon (Korea Selatan), 2007- …. b. Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) 1) keanggotaan ECOSOC memiliki 54 anggota, yang semuanya dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan tiga tahun. Presiden dipilih untuk jangka waktu satu tahun dan dipilah di antara
  • 9. kekuatan kecil atau menengah yang berada di ECOSOC. ECOSOC bertemu sekali setahun pada bulan Juli untuk sesi empat minggu 2) tugas fungsi ECOSOC mencakup pengumpulan informasi, menasihati negara anggota, dan membuat rekomendasi. Selain itu, ECOSOC mempunyai posisi yang baik untuk memberikan koherensi kebijakan dan mengkoordinasikan fungsi tumpang tindih dari badan anak PBB dan dalam peran-peran inilah ECOSOC yang paling aktif. c. Mahkamah Internasional (International Court of Justice) 1) Keanggotaan Keanggotaan Mahkamah Internasional adalah Badan Peradilan utama dari PBB. Mahkamah Internasional terdiri atas 15 hakim dari 15 negara. Anggota ini bertugas selama 9 tahun. Mahkamah Internasional ini berkedudukan di Den Haag. 2) Tugas Tugas Mahkamah Internasional sebagai berikut. 1. Mengadili perselisihan-perselisihan atau persengketaan antarnegara-negara anggota PBB yang persoalannya diajukan oleh negara yang berselisih. 2. Memberikan pendapat kepada Majelis Umum PBB tentang penyelesaian sengketa antarnegara-negara anggota PBB. 3. Mendesak DK PBB untuk mengambil tindakan terhadap pihak yang tidak menghiraukan keputusan Mahkamah Internasional. d. Majelis Umum (General Assembly) 1. Keanggotaan Semua negara anggota PBB adalah anggota Majelis Umum. Sidang Majelis umum terdiri dari seluruh anggota dan setiap anggota memiliki satu suara. Majelis Umum bersidang sekali setahun. Sidang luar biasa dilakukan apabila diminta oleh Dewan Keamanan atau sebagian besar anggota. 2. Tugas dan Wewenang Tugas dan wewenang Majelis Umum sebagai berikut. a) Membicarakan persoalan-persoalan yang tercantum dalam PBB. b) Membicarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan dunia. c) Memilih anggota-anggota Dewan Ekonomi Sosial, menerima anggota baru, dan mengangkat Sekretaris Jenderal yang mengepalai Sekretariat. d) Menetapkan anggaran belanja PBB. e) Memiliki wewenang mengadakan perubahan terhadap pasal-pasal piagam PBB. e. Dewan Keamanan (Security Council) 1. Keanggotaan Dewan Keamanan mempunyai anggota 15 negara.
  • 10. a. Lima negara anggota tetap (the Big Five) yakni Inggris, Perancis, RRC, Amerika Serikat, dan Uni Sovyet (Rusia). Kelima negara itu mempunyai hak veto yaitu hak untuk menolak atau membatalkan suatu keputusan dalam Dewan Keamanan. Hak veto tidak berlaku apabila masalah yang disidangkan DK menyangkut kepentingan negara anggota DK. b. Sepuluh negara anggota tidak tetap (dipilih secara bergiliran untuk masa tugas dua tahun). Indonesia pernah dipilih menjadi anggota tidak tetap DK antara tahun 1973 – 1974. 2. Tugas Tugas dan wewenang DK sebagai berikut. a) Menyelesaikan perselisihan internasional secara damai. b) Mengadakan tindakan pencegahan atau paksaan dalam memelihara perdamaian dan keamanan. c) Memilih hakim-hakim Mahkamah Internasional. d) Mengawasi wilayah-wilayah sengketa. E. Lembaga khusus Ada banyak organisasi dan badan-badan PBB yang berfungsi untuk bekerja pada isu-isu tertentu. Beberapa lembaga yang paling terkenal adalah Badan Energi Atom Internasional, Organisasi Pangan dan Pertanian, UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa), Bank Dunia dan Organisasi Kesehatan Dunia. Hal ini melalui badan-badan PBB yang melakukan sebagian besar pekerjaan kemanusiaan. Contohnya termasuk program vaksinasi massal (melalui WHO), menghindari kelaparan dan gizi buruk (melalui karya WFP) dan perlindungan masyarakat rentan dan pengungsi (misalnya, oleh UNHCR). Piagam PBB menyatakan bahwa setiap organ utama PBB dapat membangun berbagai badan khusus untuk memenuhi tugasnya. Lembaga khusus PBB No. Akronim Bendera Lembaga Pusat Kepala Berdiri 1 FAO Organisasi Pangan dan Pertanian Roma, Italia Jacques Diouf 1945 2 IAEA Badan Tenaga Atom Internasional Wina, Austria Yukiya Amano 1957 3 ICAO Organisasi Penerbangan Sipil Internasional Montreal, Kanada Raymond Benjamin 1947 4 IFAD Dana Internasional untuk Pengembangan Pertanian Roma, Italia Kanayo F. Nwanze 1977 5 ILO Organisasi Buruh Internasional Jenewa, Swiss Juan Somavía 1946 (1919) 6 IMO Organisasi Maritim London, Efthimios E. 1948
  • 11. Internasional Britania Raya Mitropoulos 7 IMF Dana Moneter Internasional Washington, D.C., AS Christine Lagarde 1945 (1944) 8 ITU Uni Telekomunikasi Internasional Jenewa, Swiss Hamadoun Touré 1947 (1865) 9 UNESCO Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa Paris, Perancis Irina Bokova 1946 10 UNIDO Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa- Bangsa Wina, Austria Kandeh Yumkella 1967 11 UPU Kesatuan Pos Sedunia Bern, Swiss Edouard Dayan 1947 (1874) 12 WB Bank Dunia Washington, D.C, AS Robert B. Zoellick 1945 (1944) 13 WFP Program Pangan Dunia Roma, Italia Josette Sheeran 1963 14 WHO Organisasi Kesehatan Dunia Jenewa, Swiss Margaret Chan 1948 15 WIPO Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia Jenewa, Swiss Francis Gurry 1974 16 WMO Organisasi Meteorologi Dunia Jenewa, Swiss Alexander Bedritsky 1950 (1873) 17 UNWTO Organisasi Pariwisata Dunia Madrid, Spanyol Taleb Rifai 1974 F. Tujuan Lain a. Pemeliharaan perdamaian dan keamanan Misi penjaga perdamaian PBB sampai dengan tahun 2009. Biru tua menandakan misi yang sedang berlangsung, sedangkan biru muda menandakan misi yang lalu. PBB, setelah disetujui oleh Dewan Keamanan, mengirim pasukan penjaga perdamaian ke daerah dimana konflik bersenjata baru-baru ini berhenti atau berhenti sejenak untuk menegakkan persyaratan perjanjian perdamaian dan untuk mencegah pejuang dari kedua belah pihak melanjutkan permusuhan. Karena PBB tidak memelihara militer sendiri, pasukan perdamaian secara sukarela disediakan oleh negara-negara anggota PBB. Pasukan, juga disebut “Helm Biru”, yang menegakkan kesepakatan PBB, diberikan Medali PBB, yang dianggap dekorasi internasional bukan dekorasi militer. Pasukan penjaga perdamaian secara keseluruhan menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1988.
  • 12. Para pendiri PBB telah mempertimbangkan bahwa organisasi itu akan bertindak untuk mencegah konflik antara negara dan membuat perang pada masa depan tidak mungkin, namun pecahnya Perang Dingin membuat perjanjian perdamaian sangat sulit karena pembagian dunia ke dalam kamp-kamp yang bermusuhan. Menyusul akhir Perang Dingin, ada seruan baru bagi PBB untuk menjadi agen untuk mencapai perdamaian dunia, karena ada beberapa lusin konflik berkelanjutan yang terus berlangsung di seluruh dunia. Sebuah studi tahun 2005 oleh RAND Corp menyatakan PBB sukses di dua dari tiga upaya perdamaian. Ini dibandingkan dengan upaya pembangunan bangsa orang-orang dari Amerika Serikat, dan menemukan bahwa tujuh dari delapan kasus PBB damai, dibandingkan dengan empat dari delapan kasus AS damai. Juga pada tahun 2005, Laporan Keamanan Manusia mendokumentasikan penurunan jumlah perang, genosida dan pelanggaran HAM sejak akhir Perang Dingin, dan bukti, meskipun tidak langsung, bahwa aktivisme internasional-kebanyakan dipelopori oleh PBB-telah menjadi penyebab utama penurunan konflik bersenjata sejak akhir Perang Dingin. Situasi di mana PBB tidak hanya bertindak untuk menjaga perdamaian, tetapi juga kadang-kadang campur tangan termasuk Perang Korea (1950-1953), dan otorisasi intervensi di Irak setelah Perang Teluk Persia di 1990. PBB juga dikkritik untuk hal-hal yang dirasakan sebagai kegagalan. Dalam banyak kasus, negara-negara anggota telah menunjukkan keengganan untuk mencapai atau melaksanakan resolusi Dewan Keamanan, sebuah masalah yang berasal dari sifat PBB sebagai organisasi antar pemerintah—dilihat oleh beberapa orang sebagai hanya sebuah asosiasi dari 192 negara anggota yang harus mencapai konsensus, bukan sebuah organisasi independen. Perselisihan dalam Dewan Keamanan tentang aksi militer dan intervensi dipandang sebagai kegagalan untuk mencegah Genosida Rwanda 1994, gagal untuk menyediakan bantuan kemanusiaan dan campur tangan dalam Perang Kongo Kedua, gagal untuk campur tangan dalam pembantaian Srebrenica tahun 1995 dan melindungi pengungsi surga dengan mengesahkan pasukan penjaga perdamaian ke menggunakan kekuatan, kegagalan untuk memberikan makanan untuk orang kelaparan di Somalia, kegagalan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan resolusi Dewan Keamanan yang berhubungan dengan konflik Israel-Palestina, dan terus gagal untuk mencegah genosida atau memberikan bantuan di Darfur. pasukan penjaga perdamaian PBB juga telah dituduh melakukan pemerkosaan anak, pelecehan seksual atau menggunakan pelacur selama misi penjaga perdamaian , dimulai pada tahun 2003, di Kongo, Haiti, Liberia, Sudan, Burundi dan Pantai Gading. Pada tahun 2004, mantan Duta Besar Israel untuk PBB Dore Gold mengkritik apa yang disebutnya relativisme moral milik organisasi dalam menghadapi (dan sesekali mendukung) genosida dan terorisme yang terjadi di antara kejelasan moral antara periode pendirian dan hari ini. Gold juga khusus menyebutkan undangan Yasser Arafat tahun 1988 untuk berbicara dengan Majelis Umum sebagai titik yang rendah dalam sejarah PBB.
  • 13. Selain perdamaian, PBB juga aktif dalam mendorong perlucutan senjata. Peraturan persenjataan juga dimasukkan dalam penulisan Piagam PBB tahun 1945 dan dilihat sebagai cara untuk membatasi penggunaan sumber daya manusia dan ekonomi untuk menciptakan mereka. Namun, munculnya senjata nuklir yang datang hanya beberapa minggu setelah penandatanganan piagam segera menghentikan konsep keterbatasan senjata dan perlucutan senjata, menghasilkan resolusi pertama dari pertemuan pertama Majelis Umum yang meminta proposal khusus untuk “penghapusan senjata atom dari persenjataan nasional dan semua senjata besar lainnya yang bisa digunakan sebagai pemusnah massal. Forum-forum utama untuk masalah perlucutan senjata adalah Komite Pertama Majelis Umum, Komisi Perlucutan Senjata PBB, dan Konferensi Perlucutan Senjata, dan pertimbangan telah dilakukan tentang manfaat larangan pengujian senjata nuklir, pengawasan senjata luar angkasa, pelarangan senjata kimia dan ranjau darat, perlucutan senjata nuklir dan senjata konvensional, zona bebas-senjata-nuklir, pengurangan anggaran militer, dan langkah-langkah untuk memperkuat keamanan internasional. PBB adalah salah satu pendukung resmi Forum Keamanan Dunia (World Security Forum), sebuah konferensi internasional besar tentang efek dari bencana global dan bencana, yang terjadi di Uni Emirat Arab, pada bulan Oktober 2008. Pada 5 November 2010 Ivor Ichikowitz, pendiri dan ketua eksekutif Paramount Group, mendukung seruan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon untuk dukungan, pelatihan dan peralatan yang lebih banyak untuk pasukan penjaga perdamaian Afrika. Ichikowitz mengatakan bahwa pasukan Uni Afrika harus mendapat dukungan yang sama dengan pasukan PBB. b. Hak asasi manusia dan bantuan kemanusiaan Penegakan hak asasi manusia merupakan alasan utama untuk didirikannya PBB. Kekejaman dan genosida pada Perang Dunia II menyebabkan munculnya konsensus bahwa organisasi baru ini harus bekerja untuk mencegah tragedi serupa pada masa mendatang. Tujuan awal adalah menciptakan kerangka hukum untuk mempertimbangkan dan bertindak atas keluhan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Piagam PBB mewajibkan semua negara anggota untuk mempromosikan “penghargaan universal bagi, dan kepatuhan terhadap, hak asasi manusia” dan mengambil “tindakan bersama dan terpisah” untuk itu. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, meskipun tidak mengikat secara hukum, diadopsi oleh Majelis Umum pada tahun 1948 sebagai satu standar umum keberhasilan untuk semua. Majelis secara teratur mengambil isu-isu hak asasi manusia. PBB dan lembaga-lembaganya adalah badan penting dalam menegakkan dan melaksanakan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Salah satu contoh adalah dukungan oleh PBB untuk negara-negara dalam transisi menuju demokrasi. Bantuan teknis dalam memberikan pemilu yang bebas dan adil, meningkatkan struktur peradilan, penyusunan konstitusi, pelatihan pejabat hak asasi manusia, dan
  • 14. mengubah gerakan bersenjata menjadi partai politik telah memberikan kontribusi signifikan terhadap demokratisasi di seluruh dunia. PBB telah membantu pemilihan berjalan di negara-negara dengan sedikit atau tanpa sejarah demokrasi, termasuk baru-baru ini di Afghanistan dan Timor Timur. PBB juga merupakan forum untuk mendukung hak perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial negara mereka. PBB memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesadaran konsep hak asasi manusia melalui perjanjian dan perhatiannya terhadap pelanggaran yang spesifik melalui Majelis Umum, resolusi Dewan Keamanan resolusi, atau Mahkamah Internasional. Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada tahun 2006bertujuan untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia. Dewan adalah penerus Komisi Hak Asasi Manusia PBB, yang sering dikritik karena memberikan jabatan tinggi kepada negara-negara anggota yang tidak menjamin hak-hak asasi warga negara mereka sendiri. Dewan ini memiliki 47 anggota didistribusikan secara wilayah, dengan masing-masing masa jabatan tiga tahun, dan tidak mungkin menjabat selama tiga kali berturut-turut. Sebuah kandidat untuk Dewan Hak Asasi Manusia harus disetujui oleh mayoritas Majelis Umum. Selain itu, dewan memiliki aturan ketat untuk keanggotaan, termasuk peninjauan hak asasi manusia universal. Sementara beberapa anggota dengan catatan hak asasi manusia yang dipertanyakan telah dipilih, hal ini lebih sedikit dari sebelumnya dengan fokus peningkatan pada catatan hak asasi manusia masing-masing negara anggota. Hak beberapa 370 juta masyarakat adat di seluruh dunia juga merupakan suatu fokus untuk PBB, dengan Deklarasi tentang Hak-Hak Masyarakat Adat yang disetujui oleh Majelis Umum pada tahun 2007. Deklarasi ini menguraikan hak-hak individu dan kolektif untuk budaya , bahasa, pendidikan, identitas, pekerjaan dan kesehatan, menyikapi isu-isu pasca-kolonial yang dihadapi masyarakat adat selama berabad-abad. Deklarasi tersebut bertujuan untuk mempertahankan, memperkuat dan mendorong pertumbuhan adat, budaya institusi dan tradisi. Deklarasi ini juga melarang diskriminasi terhadap masyarakat adat dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam hal-hal yang menyangkut masa lalu, masa sekarang dan masa depan mereka. Dalam hubungannya dengan organisasi lain seperti Palang Merah, PBB menyediakan makanan, air minum, tempat tinggal dan pelayanan kemanusiaan lainnya untuk orang-orang yang menderita kelaparan, pengungsi akibat perang, atau yang terkena bencana lainnya. Cabang kemanusiaan utama dari PBB adalah Program Pangan Dunia (yang membantu pakan lebih dari 90 juta orang di 73 negara), kantor Komisaris Tinggi untuk Pengungsi dengan proyek-proyek di lebih dari 116 negara, serta proyek-proyek penjaga perdamaian di lebih dari 24 negara.
  • 15. c. Sosial dan pembangunan ekonomi Sasaran Pembangunan Milenium 1. memberantas kemiskinan ekstrim dan kelaparan; 2. mencapai pendidikan dasar universal; 3. mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan; 4. mengurangi angka kematian anak; 5. meningkatkan kesehatan ibu; 6. memerangi HIV / AIDS, malaria, dan penyakit lainnya; 7. menjamin kelestarian lingkungan; dan 8. mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. PBB terlibat dalam mendukung pembangunan, misalnya oleh perumusan Pembangunan Milenium. Badan Program Pembangunan (UNDP) adalah sumber multilateral terbesar untuk bantuan hibah teknis di dunia. Organisasi seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), UNAIDS, dan Dana Global untuk Memerangi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria merupakan lembaga pemimpin dalam pertempuran melawan penyakit di seluruh dunia, terutama di negara-negara miskin. Dana Kependudukan PBB merupakan penyedia utama layanan reproduksi. 32 agen PBB yang bertujuan untuk memajukan pembangunan mengkoordinasi usaha-usaha mereka lewat Grup Pembangunan PBB atau UNDG. PBB juga mempromosikan pengembangan manusia melalui berbagai instansi terkait, terutama oleh UNDP. Kelompok Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), misalnya, bersifat independen, dan merupakan badan khusus dan pengamat dalam kerangka PBB, menurut suatu perjanjian pada tahun 1947. Mereka awalnya dibentuk terpisah dari PBB melalui Perjanjian Bretton Woods tahun 1944. PBB setiap tahun menerbitkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), beberapa negara mengukur perbandingan peringkat oleh kemiskinan, melek huruf, pendidikan, harapan hidup, dan faktor lainnya. Sasaran Pembangunan Milenium adalah delapan tujuan yang telah disepakati seluruh negara anggota PBB untuk mencoba mencapai pada tahun 2015. Dideklarasikan pada Deklarasi Milenium PBB yang ditandatangani pada bulan September 2000. G. Mandat Dari waktu ke waktu, tubuh yang berbeda dari PBB mengeluarkan resolusi yang mengandung paragraf operasi yang dimulai dengan “permintaan” kata-kata, “menyerukan”, atau “mendorong”, yang Sekretaris Jenderal menafsirkan sebagai mandat untuk membentuk organisasi sementara atau melakukan sesuatu. Mandat ini bisa sesedikit meneliti dan menerbitkan laporan tertulis, atau mounting operasi pemeliharaan perdamaian besar-besaran (biasanya domain eksklusif Dewan Keamanan). Meskipun lembaga-lembaga khusus, seperti WHO, yang awalnya dibentuk oleh cara ini, mereka tidak sama dengan mandat karena mereka adalah organisasi permanen yang ada
  • 16. secara independen dari PBB dengan struktur keanggotaan mereka sendiri. Orang bisa mengatakan bahwa mandat asli hanya untuk menutupi proses pembentukan lembaga tersebut, dan oleh karenanya lama kadaluarsa. Sebagian besar mandat berakhir setelah jangka waktu yang terbatas dan membutuhkan perpanjangan dari tubuh, yang mengaturnya. Salah satu hasil dari KTT Dunia 2005 adalah mandat (berlabel id 17171) untuk Sekretaris- Jenderal untuk “meninjau semua mandat yang lebih tua dari lima tahun yang berasal dari resolusi Majelis Umum dan organ tubuh lainnya”. Untuk memfasilitasi review ini dan akhirnya membawa koherensi kepada organisasi, Sekretariat telah menghasilkan sebuah registri on-line mandat untuk menggambar bersama laporan yang berkaitan dengan masing-masing dan menciptakan gambaran keseluruhan. H. Lainnya Selama masa hidup PBB, lebih dari 80 koloni telah mencapai kemerdekaan. Majelis Umum mengadopsi Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Masyarakat Kolonial pada tahun 1960 tanpa suara yang menantang tetapi semua kekuatan kolonial utama memilih abstain. Melalui Komite PBB tentang Dekolonisasi, yang didirikan pada tahun 1962, PBB telah memfokuskan perhatian pada dekolonisasi. Hal ini juga didukung negara-negara baru yang berdiri sebagai akibat dari inisiatif penentuan nasib sendiri. Komite telah mengawasi dekolonisasi setiap negara lebih besar dari 20.000 km ² dan menghapus mereka dari daftar PBB Wilayah Yang Tidak Memerintah Sendiri, selain Sahara Barat, sebuah negara lebih besar dari Inggris yang baru dilepaskan oleh Spanyol pada tahun 1975. PBB menyatakan dan mengkoordinasi hari peringatan internasional, periode waktu untuk mengamati beberapa isu atau masalah kepentingan internasional. Menggunakan simbolisme PBB, sebuah logo yang dirancang khusus untuk tahun ini, dan infrastruktur Sistem PBB, berbagai hari dan tahun-tahun telah menjadi katalisator untuk mendorong isu-isu kunci yang menjadi perhatian dalam skala global. Sebagai contoh, Hari Tuberkulosis Sedunia, Hari Bumi dan Tahun Internasional Gurun dan Desertifikasi. I. Pendanaan 10 besar donatur di PBB, 2009 Negara anggota Kontribusi (% dari anggaran UN) Amerika Serikat 22,00% Jepang 16,624% Jerman 8,577% Britania Raya 6,642% Perancis 6,301% Italia 5,079% Kanada 2,977%
  • 17. Spanyol 2,968% Cina 2,667% Meksiko 2,257% Negara anggota lainnya 23,908% PBB dibiayai dari sumbangan yang dinilai dan bersifat sukarela dari negara-negara anggotanya. Majelis Umum menyetujui anggaran rutin dan menentukan sumbangan untuk setiap anggota. Hal ini secara luas berdasarkan kapasitas relatif kemampuan membayar dari masing-masing negara, yang diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) mereka, dengan penyesuaian untuk utang luar negeri dan rendahnya pendapatan per kapita. Majelis telah membentuk prinsip bahwa PBB tidak boleh terlalu bergantung pada salah satu anggota untuk membiayai operasinya. Dengan demikian, ada sebuah tingkat “langit-langit”, pengaturan jumlah maksimum sumbangan setiap anggota yang dinilai untuk anggaran rutin. Pada bulan Desember 2000, Majelis merevisi skala penilaian untuk mencerminkan keadaan global saat ini. Sebagai bagian dari revisi itu, plafon anggaran rutin berkurang dari 25% menjadi 22%. AS adalah satu-satunya anggota yang telah memenuhi langit-langit. Selain tingkat langit-langit, jumlah minimum yang dinilai untuk setiap negara anggota (atau tingkat ‘lantai’) ditetapkan sebesar 0,001% dari anggaran PBB. Selain itu, untuk negara-negara kurang berkembang (LDC), tingkat langit-langit 0,01% diterapkan. Anggaran operasional saat ini diperkirakan sebesar $ 4.190.000.000 untuk periode dua tahunan dari tahun 2008 sampai 2009, atau sedikit lebih dari 2 milyar dolar per tahun (lihat tabel untuk kontributor utama). Sebagian besar dari pengeluaran PBB adalah untuk misi inti PBB, yaitu perdamaian dan keamanan. Anggaran pemeliharaan perdamaian untuk tahun fiskal 2010-2011 adalah sekitar $ 7 miliar, dengan sekitar 90.000 tentara dikerahkan di 14 misi di seluruh dunia. Operasi perdamaian PBB didanai oleh penilaian, menggunakan formula yang berasal dari dana biasa, tetapi termasuk biaya tambahan tertimbang untuk lima anggota tetap Dewan Keamanan, yang harus menyetujui semua operasi penjaga perdamaian. Biaya tambahan ini berfungsi untuk mengimbangi tarif penjaga perdamaian yang dikurangi dari negara-negara kurang berkembang. Per 1 Januari 2008, 10 besar penyedia kontribusi keuangan yang dinilai pada operasi penjaga perdamaian PBB adalah: Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Perancis, Italia, Cina, Kanada, Spanyol, dan Republik Korea UNICEF, WFP dan UNDP) didanai oleh sumbangan sukarela dari pemerintah negara anggota lainnya. Sebagian besar sumbangan ini adalah kontribusi keuangan, tetapi beberapa adalah dalam bentuk komoditas pertanian yang disumbangkan untuk membantu populasi yang membutuhkan. Karena anggaran mereka bersifat sukarela, banyak dari lembaga-lembaga ini menderita kekurangan dana selama resesi ekonomi. Pada bulan Juli 2009, Program Pangan Dunia melaporkan bahwa ia telah dipaksa untuk memotong jasa karena dana tidak
  • 18. mencukupi. PPD telah menerima hampir seperempat dari total yang dibutuhkan untuk tahun keuangan 09/10. J. Kebijakan Personil PBB dan lembaga-lembaganya kebal terhadap hukum negara tempat mereka beroperasi, untuk menjaga ketidakberpihakan PBB sehubungan dengan negara tuan rumah dan anggota. Meskipun mereka relatif independen dalam hal kebijakan sumber daya manusia, PBB dan lembaga-lembaganya secara sukarela menerapkan hukum-hukum negara-negara anggota mengenai pernikahan sesama jenis, sehingga keputusan tentang status karyawan dalam sebuah kemitraan yang sama-seks didasarkan pada kebangsaan karyawan-karyawan tersebut. PBB dan agensi-agensinya mengakui pernikahan sesama jenis hanya jika karyawan itu adalah warga negara dari negara-negara yang mengakui perkawinan sesama jenis. Praktek ini tidak secara khusus membahas pengakuan perkawinan sesama jenis tetapi mencerminkan praktik umum PBB untuk sejumlah masalah sumber daya manusia. Perlu dicatat juga bahwa beberapa lembaga memberikan manfaat terbatas pada mitra domestik staf mereka dan beberapa lembaga tidak mengakui perkawinan sesama jenis atau kemitraan domestik staf mereka. K. Reformasi Sejak didirikan, ada banyak seruan untuk mereformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, meskipun hampir tidak ada yang setuju bagaimana untuk melakukannya. Beberapa ingin PBB untuk memainkan peran yang lebih besar atau lebih efektif dalam urusan dunia, sementara yang lain ingin perannya dikurangi untuk pekerjaan kemanusiaan. Ada juga sejumlah usulan sudah penambahan keanggotaan Dewan Keamanan PBB, cara yang lain untuk pemilihan Sekretaris Jenderal PBB dan untuk pembentukan Majelis Parlementer PBB. PBB juga telah dituduh atas pembuangan sumber daya dan birokrasi yang tidak efisien. Selama tahun 1990-an, Amerika Serikat menunda pembayaran iuran dengan alasan inefisiensi, dan hanya mulai pembayaran dengan kondisi bahwa akan diadakan suatu inisiatif reformasi. Pada tahun 1994, Kantor Pengawasan Internal Jasa (OIOS) didirikan oleh Majelis Umum sebagai pengawas efisiensi. Sebuah program reformasi resmi dimulai oleh Kofi Annan pada tahun 1997. Reformasi tersebut termasuk mengubah keanggotaan tetap Dewan Keamanan (yang saat ini mencerminkan hubungan kekuasaan pada 1945), membuat birokrasi lebih transparan, akuntabel dan efisien, membuat PBB lebih demokratis, dan mulai merencanakan Pakta Perdagangan Senjata. Pada bulan September 2005, PBB mengadakan KTT Dunia yang dihadiri oleh sebagian besar kepala negara anggota, menyebut pertemuan iu sebagai “kesempatan sekali dalam segenerasi
  • 19. untuk mengambil keputusan berani dalam bidang pembangunan, keamanan, hak asasi manusia dan reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kofi Annan telah mengusulkan bahwa peserta pertemuan menyetujui ” perundingan besar-besaran (grand bargain)” global untuk reformasi PBB, memperbaharui fokus organisasi tentang perdamaian, keamanan, hak asasi manusia dan pembangunan, dan untuk membuatnya lebih siap dalam menghadapi masalah-masalah di abad ke-21. Dokumen Hasil KTT Dunia menggambarkan kesimpulan dari pertemuan tersebut, termasuk: pembuatan sebuah Komisi Pembangunan Perdamaian, untuk membantu negara-negara berkembang dari konflik; sebuah Dewan Hak Asasi Manusia dan dana demokrasi; sebuah penghukuman yang jelas dan tidak ambigu tentang terorisme “dalam segala bentuk dan manifestasi”; perjanjian untuk mencurahkan lebih banyak sumber daya ke Kantor Layanan Pengawasan Internal; perjanjian untuk menghabiskan miliaran lebih dalam mencapai Tujuan Pembangunan Milenium; pembubaran Dewan Perwalian, karena misinya sudah terselesaikan; dan, perjanjian bahwa masing-masing negara , dengan bantuan dari masyarakat internasional, memiliki “tanggung jawab untuk melindungi” populasi dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan-dengan pemahaman bahwa masyarakat internasional siap untuk bertindak “kolektif” dan “dengan tepat waktu dan tegas” untuk melindungi warga sipil yang rentan jika suatu negara “secara nyata gagal” dalam memenuhi tanggung jawabnya. Kantor Layanan Pengawasan Internal sedang direstrukturisasi untuk memperjelas ruang lingkup dan mandatnya, dan akan menerima lebih banyak sumber daya. Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan pengawasan dan audit dari Majelis Umum, Audit Independen Komite Penasehat (IAAC) sedang dibuat. Pada bulan Juni 2007, Komite Kelima menciptakan sebuah rancangan resolusi untuk kerangka acuan komite ini. Sebuah kantor etika didirikan pada tahun 2006, dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengungkapan keuangan baru dan kebijakan perlindungan whistleblower. Bekerja sama dengan OIOS, kantor etika juga merencanakan untuk menerapkan kebijakan untuk menghindari penipuan dan korupsi. Sekretariat sedang dalam proses meninjau semua mandat PBB yang berusia lebih dari lima tahun. Peninjauan ini ditujukan untuk menentukan program mana yang merupakan duplikat atau tidak perlu yang harus dihilangkan. Tidak semua negara anggota menyetujui mandat mana di antara lebih dari 7000 mandat yang harus ditinjau ulang. Sengketa ini berpusat pada apakah mandat yang telah diperbaharui harus diperiksa Memang, hambatan yang diidentifikasi – pada khususnya, kurangnya informasi tentang implikasi sumber daya mandat masing-masing – merupakan pembenaran yang cukup untuk Majelis Umum untuk menghentikan peninjauan mandat pada bulan September 2008. Sementara itu, Majelis Umum meluncurkan sejumlah inisiatif baru yang secara longgar terkait dengan reformasi pada bulan April 2007, meliputi tata kelola lingkungan internasional, ‘Ditayangkan sebagai Satu’ pada tingkat negara untuk meningkatkan
  • 20. konsolidasi kegiatan program PBB dan organisasi gender yang bersatu. Sedangkan pencapaian 2 isu pertama itu kecil, Majelis Umum pada September 2010 menyetujui pembentukan “UN Women” atau Wanita PBB/PBB Wanita sebagai organisasi PBB yang baru untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. ‘UN Women didirikan dengan mempersatukan sumber daya dan mandat dari empat kesatuan kecil untuk dampak yang lebih besar. Kepala pertama Wanita PBB adalah Michelle Bachelet, mantan Presiden Chile. L. Efektifitas Beberapa telah mempertanyakan apakah PBB masih relevan di abad ke-2. Sementara mandat pertama dan kedua Piagam PBB membutuhkan PBB:. “Untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional …. (Dan jika perlu untuk menegakkan perdamaian dengan) mengambil tindakan pencegahan atau penegakan hukum. “, karena struktur restriktif administrasi, anggota tetap Dewan Keamanan sendiri kadang-kadang mencegah PBB dari sepenuhnya melaksanakan dua mandat pertama. Tanpa persetujuan bulat, dukungan (atau minimal abstain) dari semua 5 dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Piagam PBB hanya memungkinkan untuk “mengamati”, laporan, dan membuat rekomendasi mengenai konflik internasional. Kebulatan tersebut di Dewan Keamanan tentang otorisasi aksi penegakan hukum PBB bersenjata tidak selalu tercapai pada waktunya untuk mencegah pecahnya perang internasional. Bahkan dengan semua hambatan dan keterbatasan pada kemampuan PBB untuk menanggapi situasi konflik, berbagai studi masih telah menemukan PBB telah memiliki banyak keberhasilan penting dalam 65 tahun keberadaannya. Pada tahun 1962 Sekjen PBB U Thant memberikan bantuan yang berharga dan mengambil banyak waktu, tenaga dan inisiatif sebagai negosiator utama antara Nikita Khrushchev dan John F. Kennedy selama Krisis Rudal Kuba, sehingga memberikan hubungan penting dalam pencegahan suatu perang nuklir pada waktu itu. Sebuah penilitan tahun 2005 oleh RAND Corporation menemukan PBB berhasil dalam dua dari tiga upaya perdamaian. Studi ini juga membandingkan upaya PBB untuk pembangunan bangsa dengan orang-orang dari Amerika Serikat, dan menemukan bahwa tujuh dari delapan kasus PBB damai, bertentangan dengan empat dari delapan kasus AS damai Juga pada tahun 2005, Human Security Report mendokumentasikan penurunan jumlah perang, genosida dan pelanggaran HAM sejak akhir Perang Dingin, dan bukti, meskipun tidak langsung, bahwa aktivisme internasional – kebanyakan dipelopori oleh PBB – telah menjadi penyebab utama penurunan konflik bersenjata sejak akhir Perang Dingin.
  • 21. BAB III KESIMPULAN Dengan demikian kita telah mengetahui berbagai aspek mengenai Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Murupakan organisasi internasional yang terbesar dari segi jumlah anggotanya. Dan memiliki fungsi yang sangat strategis dan kehidupan berbangsa.Yang dalam proses pendirinyannya memiliki jalan panjang. Dan keberadaan PBB di tengah gelojak dunia sangat membantu untuk menyelesaiakan berbagi masalah di dunia ini seperti politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Juga fungsi serta tugas dari organisasi PBB dapat dengan nyata kita rasakan di seluruh dunia seperti ketika bencana gempa dan tsunami yang melanda aceh dan nias. Dan juga proses perdamaian di berbagai belahan dunia lainnya. Tapi disisi lain kita terdapat fakta yang mencegangkan yaitu pengaruh zionisme di PBB. Mulai dari lambang, keanggotaan,dan pengambilan keputusan oleh PBB yang sangat menguntungkan negara maju dan membebani negara negara berkembang seperti pinjaman IMF dan sebagainya. Kuatnya pengaruh zionis di PBB dapat kita liat pada saat agresi militer Israel ke Jalur Gaza, Palestina yang mempora-porandakan daerah itu. Dengan apa yang telah di lakukan oleh negara yahudi tersebut PBB tidak memberi sanksi yang tegas terhadap Israel yang jelas-jelas merusak perdamaian dunia. Dan disisi lain ketika negara Iran yang melakukan Pengayaan energi nuklir di negaranya, di tentang oleh dunia barat dan atas desakan tersebut PBB memberikan sanksi terhadap Iran. Padahal program energi nuklir tersebut belum terbukti sebagai persenjataan pembunuh masal. Melainkan untuk energi pembangkit listrik dan sebagainya. Sebaliknya Amerika serikat yang memiliki persenjataan rahasia tersebut tidak mendapat sanksi apa-apa dari PBB. Penyusun juga pernah membaca di salah satu buku tentang biografi Ahmadinejed, di buku tersebut Ahmadinejad pernah menyatakan bahwa yang ditakutkan bukanlah kemampuan Iran memproduksi bom nuklir, mengingat di dunia ini bom semacam itu tidak ada gunanya, “Melainkan, yang mereka khawatirkan ialah kemandirian dan pengetahuan serta kemajuan pemuda Iran di bidang nuklir.” Dibuku tersebut juga terdapat pernyataan ahmadinejad yang menyatakan begini, “Jika nuklir ini dinilai jelek dan kami tidak boleh menguaasai dan memilikinya, mengapa kalian adikuasa memilikinya? Sebaliknya, jika teknonuklir ini baik bagi kalian, mengapa kami tidak boleh juga memakainya?” Itulah PBB, kehadirannya sangat dibutuhkan oleh semua negara di dunia ini tapi disisi lain ketidak netralan PBB dalam mengambil setiap tindakan yang menyangkut tentang permasalahan dunia ini juga menjadi momok yang merugikan bagi sebagian negara.
  • 22. DAFTAR PUSTAKA diaasz.wordpress.com gudangmakalah.blogdetik.com http://www.wikipedia.com