1. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perserikatan Bangsa-bangsa didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 setelah
Konferensi Dumbarton Oaks di Washington, DC, namun Sidang Umum yang pertama -
dihadiri wakil dari 51 negara - baru berlangsung pada 10 Januari 1946 (di Church House,
London). Dari 1919 hingga 1946, terdapat sebuah organisasi yang mirip, bernama Liga
Bangsa-Bangsa, yang bisa dianggap sebagai pendahulu PBB.
Sejak didirikan pada tahun 1945 hingga 2011, sudah ada 193 negara yang bergabung
menjadi anggota PBB, termasuk semua negara yang menyatakan kemerdekaannya masing-masing
dan diakui kedaulatannya secara internasional, kecuali Vatikan. Selain negara
anggota, beberapa organisasi internasional dan organisasi antar-negara mendapat tempat
sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di Markas Besar PBB, dan ada juga
yang hanya berstatus sebagai pengamat. Palestina dan Vatikan adalah negara bukan anggota
(non-member states) dan termasuk pengamat permanen (Tahta Suci mempunyai wakil
permanen di PBB, sedangkan Palestina mempunyai kantor permanen di PBB)
Pada 25 April 1945, persidangan PBB tentang penyatuan antar bangsa, dimulai di San
Francisco. Selain dihadiri oleh wakil-wakil negara juga organisasi umum -termasuknya Lions
Club yang diundang khusus untuk menggubah piagam PBB. Tak kurang 50 negara yang
menghadiri persidangan ini menandatangani “Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa”. Polandia
yang tidak menghadiri persidangan itu diberi satu tempat khusus, baru dua bulan kemudian
tepatnya pada 26 Juni wakilnya menandatangani piagam itu.
Selanjutnya, Perserikatan Bangsa Bangsa ditetapkan secara resmi pada 24 Oktober
1945, selepas piagamnya telah diratifikasi oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan (DK),
yaitu Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, Perancis, Republik China serta diikuti anggota
lainnya yang terdiri 46 negara di Church House, London, Inggris pada 10 Januari 1946 yang
diikuti 51 negara.
Sekretaris Jenderal PBB saat ini adalah Ban Ki-moon asal Korea Selatan yang menjabat
sejak 1 Januari 2007 , menggantikan Sekretaris Jendral terdahulu, yaitu Kofi Annan dari
Ghana.
Organisasi ini memiliki enam organ utama: Majelis Umum (majelis musyawarah
utama) ,Dewan Keamanan (untuk memutuskan resolusi tertentu untuk perdamaian dan
keamanan), Dewan Ekonomi dan Sosial (untuk membantu dalam mempromosikan kerjasama
ekonomi, sosial internasional dan pembangunan), Sekretariat (untuk menyediakan studi,
informasi dan fasilitas yang diperlukan oleh PBB), Mahkamah Internasional (organ peradilan
primer), Dewan Perwalian (yang saat ini tidak aktif).

2. Instansi Sistem PBB lainnya yang menonjol termasuk Organisasi Kesehatan Dunia
(WHO), Program Pangan Dunia (WFP) dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-
Bangsa(UNICEF). Tokoh masyarakat PBB yang paling terkenal mungkin adalah Sekretaris
Jenderal PBB, saat ini Ban Ki-moon dari Korea Selatan, yang mengambil jabatan itu pada
tahun 2007, menggantikan Kofi Annan. Organisasi ini didanai dari sumbangan yang ditaksir
dan sukarela dari negara-negara anggotanya, dan memiliki enam bahasa resmi: Arab, Cina,
Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol.
1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa?
2. Bagaimana dasar hukum pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa?
3. Bagaimana tujuan dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa?
4. Bagaimana struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa?
5. Apa saja lembaga khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa?
6. Berapa negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa?
7. Dari mana pendanaan Perserikatan Bangsa-Bangsa?
8. Bagaimana kebijakan personil Perserikatan Bangsa-Bangsa?
1.3 Tujuan Penulisan
1. Untuk memenuhi salah satu tugas dari Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
2. Menjelaskan sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa
3. Menguraikan dasar hukum pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa
4. Menjelaskan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa
5. Menguraikan struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa
6. Menjelaskan lembaga khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa
7. Menyebutkan negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
8. Menguraikan pendanaan Perserikatan Bangsa-Bangsa
9. Mendeskripsikan kebijakan personil Perserikatan Bangsa-Bangsa

3. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Perserikatan Bangsa-Bangsa
Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disingkat PBB (bahasa Inggris: United Nations
atau disingkat UN) adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh
negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional,
pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial.
Bahasa resmi : Inggris, Mandarin, Perancis, Rusia, Arab, Spanyol
Sekretaris-Jendral : Ban Ki-moon (sejak 2006)
Didirikan : 24 Oktober 1945
Jumlah anggota : 192 Anggota
Markas : New York City, NY, AS
Situs resmi : http://www.un.org/
Lambang PBB yang menampakkan globe dengan garis lintang dan bujur membentuk
33 kolom. Tak hanya itu, di dalam logo nya pun, terdapat segmen coretan sebanyak 33 juga
berupa tebaran ranting dan dedaunan Akasia. Apakah hanya sekedar kebetulan? Simbol
nomor 33 adalah melambangkan 33 tingkatan dalam organsasi rahasia Freemasonry produk
Yahudi. Pohon akasia, mungkin bisa diartikan dengan ” semak yang membakar” yang Moses
(Nabi Musa) temukan di tengah padang pasir dan merupakan kayu yang oleh Tuhan
diperintahkan kepada Moses untuk gunakan sebagai bahan Bahtera / Kapal, Meja, dan
Tempat Beribadah. Berikut ini Bendera PBB:
2.2 Sejarah Singkat PBB
Liga Bangsa-Bangsa dianggap gagal mencegah meletusnya Perang Dunia II (1939-
1945). Untuk mencegah meletusnya Perang Dunia Ketiga, yang mana tidak diinginkan oleh
seluruh umat manusia, pada tahun 1945 PBB didirikan untuk menggantikan Liga Bangsa-
Bangsa yang gagal dalam rangka untuk memelihara perdamaian internasional dan
meningkatkan kerjasama dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial dan kemanusiaan
internasional.
Rencana konkrit awal untuk organisasi dunia baru ini dimulai di bawah naungan
Departemen Luar Negeri AS pada tahun 1939. Franklin D. Roosevelt dipercaya sebagai
seorang yang pertama menciptakan istilah "United Nations" atau Perserikatan Bangsa-Bangsa
sebagai istilah untuk menggambarkan negara-negara Sekutu. Istilah ini pertama kali secara
resmi digunakan pada 1 Januari 1942, ketika 26 pemerintah menandatangani Piagam
Atlantik, dimana masing-masing negara berjanji untuk melanjutkan usaha perang.

4. Pada tanggal 25 April 1945, Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional dimulai
di San Francisco, dihadiri oleh 50 pemerintah dan sejumlah organisasi non-pemerintah yang
terlibat dalam penyusunan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB resmi dibentuk pada 24
Oktober 1945 atas ratifikasi Piagam oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan-Perancis,
Republik Cina, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat-dan mayoritas dari 46 anggota
lainnya. Sidang Umum pertama, dengan 51 wakil negara, dan Dewan Keamanan, diadakan di
Westminster Central Hall di London pada Januari 1946.[13]
Kedudukan organisasi ini awalnya menggunakan bangunan milik Sperry Gyroscope
Corporation di Lake Success, New York, mulai dari 1946 hingga 1952. Sampai gedung
Markas Besar PBB di Manhattan telah selesai dibangun.
Sejak pendiriannya, banyak kontroversi dan kritik tertuju pada PBB. Di Amerika
Serikat, saingan awal PBB adalah John Birch Society, yang memulai kampanye "get US out
of the UN" pada tahun 1959, dan menuduh bahwa tujuan PBB adalah mendirikan "One
World Government" atau Pemerintah Seluruh Dunia.
Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Komite Kemerdekaan Perancis terlambat diakui
oleh AS sebagai pemerintah resmi Perancis, sehingga Perancis awalnya tidak diikutsertakan
dalam konferensi yang membahas pembentukan PBB. Charles de Gaulle menyindir PBB
dengan menyebutnya le machin (dalam bahasa Indonesia: "Si Itu"), dan merasa tidak yakin
bahwa aliansi keamanan global akan membantu menjaga perdamaian dunia, dia lebih percaya
pada perjanjian/pakta pertahanan antar negara secara langsung.
2.3 Dasar Hukum Pendirian PBB
Tak lama setelah berdirinya PBB mencari pengakuan sebagai badan hukum
internasional supaya bisa menerima "Ganti Rugi Kepada PBB Atas Cidera yang Dideritanya
dengan disertai pendapat dari Mahkamah Internasional (ICJ). Pertanyaan yang muncul adalah
"Apakah PBB, sebagai organisasi, memiliki hak untuk meminta klaim internasional terhadap
pemerintahan tertentu terkait cedera yang diderita oleh PBB, yang diduga telah disebabkan
oleh negara/pemerintahan tersebut."
Pengadilan menyatakan: Organisasi ini (PBB) berniat melaksanakan hak dan
kewajiban, dan pada kenyataannya memang mampu melaksanakan kewajiban dan menerima
hak tertentu yang hanya mungkin dapat dijelaskan jika memiliki kapasitas kepribadian
internasional yang besar dan mampu untuk beroperasi dalam ranah internasional. Dengan
demikian, Pengadilan telah sampai pada kesimpulan bahwa Organisasi ini (PBB) adalah
Badan Hukum Internasional.

5. 2.4 Tujuan dan Asas PBB
Tujuan PBB adalah sebagai berikut:
1. Memelihara perdamaian dan keamanan dunia
2. Mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan asas persamaan hak
dan penentuan nasib sendiri dari bangsa-bangsa serta mengambil tindakan-tindakan lain yang
tepat guna memperkokoh perdamaian dunia.
3. Mewujudkan kerja sama internasional dalam memecahkan masalah-masalah
internasional yang bercorak ekonomi, sosial, kebudayaan atau kemanusiaan, dan dalam
memajukan serta mendorong penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan
bagi semua orang tanpa membedakan bagsa, jenis kelamin, bahasa, atau agama.
4. Menjadi tempat untuk menyerasikan tindakan-tindakan bagsa-bangsa dalam mencapai
tujuan bersama.
Sedangkan asas PBB adalah sebagai berikut:
1. Berdasarkan persamaan kedaulatan dari semua anggotanya.
2. Semua anggota harus memenuhi dengan ikhlas kewajiban-kewajiban mereka
sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB
3. Semua anggota harus menyelesaikan persengketaan-persengketaan internasional dengan
jalan damai tanpa membahayakan perdamaian, keamanan, dan, keadilan.
4. Dalam hubungan-hubungan internasional, semua anggota harus menjauhi penggunaan
ancaman atau kekerasan terhadap negara lain.
2.5 Struktur Organsasi PBB
Berdasarkan Konferensi San Fransisco menghasilkan suatu piagam yang menyebutkan
organ-organ PBB sebagai berikut:
1. Majelis Umum (General Assemby)
2. Dewan Keamanan (Security Council)
3. Dewan Ekonomi dan Sosial (Ecinomic and Social Council)
4. Dewan Perwalian (Trusteeship Council)
5. Mahkamah Internasional (International Court of Justice)
6. Sekretriat
A. Majelis Umum
Majelis Umum adalah majelis permusyawaratan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Terdiri dari semua negara anggota PBB, majelis bertemu setiap tahun di bawah pimpinan
yang dipilih dari negara-negara anggota. Selama periode dua minggu awal setiap sesi, semua
anggota memiliki kesempatan untuk berpidato di hadapan majelis. Biasanya Sekretaris
Jenderal melakukan pidato pertama, diikuti oleh pimpinan dewan. Sidang pertama diadakan

6. pada tanggal 10 Januari 1946 di Westminster Central Hall di London dan dihadiri oleh wakil
dari 51 negara.
Ketika Majelis Umum mengadakan pemilihan pada masalah-masalah penting, minimal
diperlukan dua pertiga suara dari seluruh anggota yang hadir. Contoh masalah penting ini
termasuk: rekomendasi tentang perdamaian dan keamanan; pemilihan anggota untuk badan
PBB; pemasukan, suspensi, dan pengusiran anggota; dan hal-hal anggaran. Sedang masalah-masalah
lain yang ditentukan cukup oleh suara mayoritas. Setiap negara anggota memiliki
satu suara. Selain hal-hal persetujuan anggaran, resolusi tidak mengikat pada anggota.
Majelis dapat membuat rekomendasi mengenai setiap masalah dalam lingkup PBB, kecuali
masalah perdamaian dan keamanan yang berada di bawah pertimbangan Dewan Keamanan.
Dapat dibayangkan, dengan struktur satu negara memiliki satu suara maka dapat terjadi
negara-negara yang mewakili dari hanya delapan persen populasi mampu meloloskan resolusi
dengan suara dua-pertiga (lihat Daftar negara menurut jumlah penduduk). Namun, karena
resolusi ini tidak lebih dari sekedar rekomendasi, sulit dibayangkan situasi dimana ketika
rekomendasi dari delapan persen populasi dunia akan diikuti oleh sembilan puluh dua persen
lainnhya, jika mereka semua menolak resolusi tersebut.
Tugas dan kekuasaaan majelis umum dapat dibagi dalam 8 golongan, yaitu mengenai:
1. Pelaksaan perdamaian dan keamanan internasional
2. Kerja sama dilapangan perekonomian dan masyarakat internasional
3. Sistem perwakilan internasional
4. Keterangan-keterangan mengenai daerah-daerah yang belum mempunyai pemerintah
sendiri
5. Urusan keuangan
6. Penerapan keanggotaan dan penerimaan anggota
7. Perubahan piagam
8. Hubungan dengan alat-alat perlengkapan lain
Dalam melaksanakan tugasnya majelis umum membentuk berbagai badan, seperti;
komite; komisi; konperensi dan agency. Badan tersebut diantaranya :
1. Komite prosedur;
§ Pengadilan administratif
§ Komisi perlucutan senjata (dengan dewan keamanan)
§ Badan tenaga atom internasional (dengan mendengar pendapat dewan keamanan dan
dewan ekonomi sosial).
§ Pasukan PBB
§ Badan penampung pengungsi di palestina
§ Konperensi PBB tentang perdagangan dan pembangunan.
§ Dana anak-anak PBB/UNICEF (dengn dewan ekonomi dan sosial)
§ Kantor komisaris tinggi PBB untuk pengungsi-pengungsi

7. § Usaha patungan PBB dan FAO untuk urusan pangan sedunia
§ Program pembangunan PBB;
§ Organisasi pembangunan industri PBB;
§ Lembaga PBB untuk latihan dan penelitian;
§ Program lingkungan PBB;
§ Universitas PBB
2. Majelis Umum PBB juga memiliki tujuh komite (panitia) utama, yaitu;
§ Panitia pertama tugasnya di bidang politik dan keamanan termasuk soal-soal pengaturan
persenjataan.
§ Panitia kedua tugasnya khusus untuk politik.
§ Panitia ketiga tugasnya di bidang ekonomi dan keuangan.
§ Panitia keempa tugasnya di bidang sosial, kemanusiaan dan kebudayaan
§ Panitia kelima tugasnya di bidang dekolonisasi (daerah-daerah yang tidak berpemerintahan
sendiri)
§ Panitia keenam tugasnya di bidang administrasi dan anggaran.
§ Panitia ketujuh tugasnya di bidang hukum
3. Majelis Utama juga dibantu badan-badan dan program khusus seperti
§ UNRWA : Badan Bantuan dan kerja untuk Dewan Hak Asasi Manusia 
§ UNICEF : Badan Bantuan untukpengungsi Palestina di Timur Tengah anak-anak.
B. Dewan Keamanan
Dewan Keamanan PBB adalah badan terkuat di PBB. Tugasnya adalah menjaga
perdamaian dan keamanan antar negara.
Sedang badan PBB lainnya hanya dapat memberikan rekomendasi kepada para
anggota, Dewan Keamanan mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan yang harus
dilaksanakan para anggota di bawah Piagam PBB.
Dewan Keamanan mengadakan pertemuan pertamanya pada 17 Januari 1946 di Church
House, London dan keputusan yang mereka tetapkan disebut Resolusi Dewan Keamanan
PBB.
Anggota Dewan PBB
Dewan ini mempunyai lima anggota tetap. Mereka aslinya adalah kekuatan yang
menjadi pemenang Perang Dunia II:
1. Republik Cina
2. Perancis
3. Uni Soviet
4. Britania Raya
5. Amerika Serikat

8. Republik China dikeluarkan pada 1971 dan digantikan oleh Republik Rakyat Cina. Setelah
Uni Soviet pecah, Rusia masuk menggantikannya.
Dengan itu, anggota tetapnya kini adalah:
1. Republik Rakyat Cina
2. Perancis
3. Rusia
4. Britania Raya
5. Amerika Serikat
Kelima anggota tersebut adalah negara-negara yang boleh mempunyai senjata nuklir di
bawah Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir.
Sepuluh anggota lainnya dipilih oleh Sidang Umum PBB untuk masa bakti 2 tahun
yang dimulai 1 Januari, dengan lima dari mereka diganti setiap tahunnya.
Anggota dewan keamanan yang dipilih untuk saat ini adalah:1 Januari 2008- 31
Desember 2009 Negara Blok regional Duta besar
1. Burkina Faso Afrika Michel Kafando
2. Kosta Rika Amerika Latin dan Karibia Jorge Urbina
3. Kroasia Eropa Timur Neven Jurica
4. Libya Afrika (Arab) Jadallah Azzuz at-Talhi
5. Vietnam Asia Lê Lương Minh
Sedangkan 1 Januari 2009 - 31 Desember 2010 Negara Blok regional Duta besar:
1. Austria Eropa Barat dan Lainnya Thomas Mayr-Harting
2. Jepang Asia Belum ditentukan
3. Meksiko Amerika Latin dan Karibia Belum ditentukan
4. Turki Eropa Barat dan Lainnya Baki İlkin
5. Uganda Afrika Belum ditentukan
Tugas Dewan Keamanan PBB
Dalam hal mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional diserahkan
kepada dewan keamanan, dengan syarat; semua tindakan dewan keamanan tersebut harus
selaras dengan tujuan dan azas-azas PBB, tugas dan kewajiban dewan keamanan dapat dibagi
atas beberapa golongan, yaitu :
1. Menyelesaikan perselisihan dengan cara-cara damai, yaitu dengan cara yang didasarkan
atas; persetujuan sukarela atau paksaan hukum dalam menjalankan persetujuan.
2. Mengambil tindakan-tindakan terhadap ancaman perdamaian dan perbuatan yang berarti
penyerangan.
Fungsi Dewan Keamanan PBB
1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasionaal selaras dengan azas-azas dan
tujuan PBB.

9. 2. Menyelidiki tiap-tiap persengketaan atau situasi yang dapat menimbulkan pergeseran
internasional
3. Mengusulkan metode-metode untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang demikian
atau syarat penyelesaian.
4. Merumuskan rencana-rencana untuk menetapkan suatu sistem mengatur persenjataan
5. Menentukan adanya suatu ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan
mengusulkan tindakan apa yang harus diambil
6. Menyerukan untuk mengadakan sanksi-sanksi ekonomi dan tindakan lain yang bukan
perang untuk mencegah atau menghentikan aggressor
7. Mengadakan aksi militer terhadap seorang aggressor
8. Mengusulkan pemasukan anggota-anggota baru dan syarat-syarat dengan negara-negara
mana yang dapat menjadi pihak dalam setatus mahkamah internasional
9. Melaksanakan fungsi- fungsi perwakilan PBB di daerah “strategis”.
10. Mengusulkan kepada majelis umum pengangkatan seorang sekretaris jendral, dan
bersama–sama dengan majelis umum, pengangkatan para hakim dari mahkamah
internasional
11. Menyampaikan laporan tahunan kepada majelis umum
12. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Keamanan dibantu badan-badan dan program
khusus seperti :
1. UNIFIL : Pasukan sementara PBB di Libanon
2. UNIIMOG : Pasukan peninjau militer di Iran-Irak
3. UNTAC : Pasukan sementara di Kamboja
Ruangan Dewan Keamanan PBB
C. Dewan Ekonomi dan Sosial
Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) membantu Majelis Umum dalam
mempromosikan kerjasama ekonomi dan sosial internasional dan pembangunan. ECOSOC
memiliki 54 anggota, yang semuanya dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan tiga
tahun. Presiden dipilih untuk jangka waktu satu tahun dan dipilah di antara kekuatan kecil
atau menengah yang berada di ECOSOC. ECOSOC bertemu sekali setahun pada bulan Juli
untuk sesi empat minggu. Sejak tahun 1998, telah mengadakan pertemuan lain setiap bulan
April dengan menteri keuangan yang menduduki komite kunci dari Bank Dunia dan Dana
Moneter Internasional (IMF).
Dilihat terpisah dari badan-badan khusus yang ia koordinasi, fungsi ECOSOC
mencakup pengumpulan informasi, menasihati negara anggota, dan membuat rekomendasi.
Selain itu, ECOSOC mempunyai posisi yang baik untuk memberikan koherensi kebijakan
dan mengkoordinasikan fungsi tumpang tindih dari badan anak PBB dan dalam peran-peran
inilah ECOSOC yang paling aktif.

10. Tugas Dewan Ekonomi dan Sosial adalah sebagai berikut:
1. Mengadakan penyelidikan dan menyusun laporan tentang soal-soal ekonomi, sosial,
pendidikan, dan kesehatan di seluruh dunia
2. Mengembangkan sosial, ekonomi, dan, politik
3. Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dari bidang khusus dengan berkonsultasi dan
menyampaikannya pada Sidang Umum kepada mereka dan anggota PBB.
Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Ekonomi dan Sosial ini dibantu oleh badan-badan
khusus seperti :
1. FAO (Food and Agriculture Organisation)
Organisasi Pangan dan Pertanian
2. WHO (World Health Organisation)
Organisasi Kesehatan Sedunia
3. ILO (International Labour Organisation)
Organisasi Buruh Internasional
4. IMF (International Monetary Fund)
Dana Moneter Internasional
5. IAEA (International Atomic Energi Agency)
Badan Tenaga Atom Internasional
6. IBRD (International Bank for Reconstrustion and Development)
Bank Internasional untuk Pembangunan dan Rekonstruksi
7. UPU (Universal Postal Union)
Perhimpunan Pos Sedunia
8. ITU (International Telecommunication Union)
Persatuan Telekomunikasi Internasional
9. UNHCR (United Nation High Commissioner for Refugees)
Organisasi PBB yang mengurus para pengungsi
10. UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultuural
Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan
UNICEF (United Nations Children Fund)Badan PBB yang mengurusi anak-anak
11. GATT
Persetujuan tentang tarif dan perdagangan Dewan Perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa.
D. Dewan Perwalian
Dewan Perwalian PBB adalah suatu sistem perwalian internasional lebih jauh telah
didirikan oleh anggota PBB untuk mengatur pemerintah daerah-daerah yang ditempatkan di
bawah pengawasan PBB melalui persetujuan-persetujuan perwalian individual. (daerah-daerah
yang demikian oleh karena itu disebut “daerah-daerah perwalian.
Tujuan Dewan Perwalian adalah sebagai berikut:

11. 1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional
2. Mengusahakan kemajuan penduduk daerah perwalian agar mereka mencapai
pemerintahan sendiri atau kemerdekaan
3. Memberi dorongan agar mengakui dan menghormati hak-hak manusia dari rakyat-rakyat
di dunia
4. Memastikan perlakuan yang sama di daerah perwalian dalam persoalan-persoalan
sosial, ekonomi, dan komersial untuk semua anggota pbb dan kebangsaan-kebangsaan
mereka, serta perlakuan yang sama bagi kebangsaan semua anggota dalam mengatur keadilan
di daerah-daerah yang di ambil dari negara-negara musuh akibat perang dunia kedua dan
lain-lain yang secara sukarela ditempatkan dibawah sistem perwalian. Tidak satu pun negara
yang menjadi anggota pbb dapat diatur pemerintahannya dibawah sistem perwalian.
Sedangkan tugas dan hak Dewan Perwalian adalah sebagai berikut:
Dewan Perwalian bertugas untuk menjalankan kewajiban Majelis Umum dalam hal-hal
yang berhubungan dengan daerah-daerah perwalian, kecuali daerah-daerah strategis yang
diurus oleh Dewan Keamanan. Atas dasar penyerahan kuasa itu Dewan Perwalian diberi hak
untuk :
1. Menimbang laporan-laporan yang disampaikan oleh negara-negara penguasa
2. Menerima surat-surat permintaan lalu menyelidikinya secara bersamaan dengan
negara-negara penguasa
3. Menyelenggarakan kunjungan berkala ke masing-masing daerah perwalian yang
disetujui oleh Negara penguasa
4. Menjalankan pekerjaan-pekerjaan dengan syarat-syarat persetujuan perwalian
Dewan Perwalian terdiri dari 3 golongan anggota ,yaitu :
1. Anggota-anggota yang menguasai daerah perwalian
2. Anggota-anggota tetap dewan keamanan yang tidak menguasai daerah perwakilan
(Rusia dan Tiongkok)
Sejumlah anggota yang dipilih untuk 3 tahun oleh majelis umum sehingga anggota-anggota
yang memegang perwalian sama banyaknya dengan anggota-anggota yang tidak
memegang perwalian
E. Mahkamah Internasional
Mahkamah Internasional (bahasa Inggris: International Court of Justice) berkedudukan
di Den Haag, Belanda . Mahkamah merupakan badan kehakiman yang terpenting dalam
PBB. Dewan keamanan dapat menyerahkan suatu sengketa hukum kepada mahkamah,
majelis umum dan dewan keamanan dapat memohon kepada mahkamah nasehat atas
persoalan hukum apa saja dan organ-organ lain dari PBB serta badan-badan khusus apabila
pendapat wewenang dari majelis umum dapat meminta nasehat mengenai persoalan-persoalan
hukum dalam ruang lingkup kegiatan mereka. Majelis umum telah memberikan

12. wewenang ini kepada dewan ekonomi dan sosial, dewan perwakilan, panitia interim dari
majelis umum , dan beberapa badan-badan antar pemerintah.
Sumber-Sumber Hukum
Sumber-sumber hukum yang digunakan apabila membuat suatu keputusan ialah :
1. Konvensi-konvensi internasional untuk menetapkan perkara-perkara yang diakui oleh
negara-negara yang sedang berselisih
2. Kebiasaan internasional sebagai bukti dari suatu praktek umum yang diterima sebagai
hukum
3. Azas-azas umum yang diakui oleh negara-negara yang mempunyai peradaban
4. Keputusan-keputusan kehakiman dan pendidikan dari publisis-publisis yang paling
cakap dari berbagai negara, sebagai cara tambahan untuk menentukan peraturan-peraturan
hukum
Mahkamah dapat membuat keputusan “ex aequo et bono” (artinya : sesuai dengan apa
ang dianggap adil) apabila pihak-pihak yang bersangkutan setuju.
Keanggotaan
Mahkamah terdiri dari lima belas hakim, yang dikenal sebagai ”anggota” mahkamah.
Mereka dipilih oleh majelis umum dan dewan keamanan yang mengadakan pemungutan
suara secara terpisah. Hakim-hakim dipilih atas dasar kecakapan mereka, bukan atas dasar
kebangsaan akan tetapi diusahakan untuk menjamin bahwa sistem-sistem hukum yang
terpenting didunia diwakili oleh mahkamah.
Tidak ada dua hakim yang menjadi warga negara dari negara yang sama. Hakim-hakim
memegang jabatan selama waktu sembilan tahun dan dapat dipilih kembali mereka tidak
dapat menduduki jabatan lain selama masa jabatan mereka.
Semua persoalan-persoalan diputuskan menurut suatu kelebihan dari hakim-hakim
yang hadir, dan jumlah sembilan merupakan quorumnya. Apabila terjadi seri, maka ketua
mahkamah mempunyai suara yang menentukan.
F. Sekretriat
Sekretariat PBB adalah salah satu badan utama dari PBB dan dikepalai oleh seorang
Sekretaris Jendral PBB, dibantu oleh seorang staff pembantu pemerintah sedunia. Badan ini
menyediakan penelitian, informasi, dan fasilitas yang dibutuhkan oleh PBB untuk rapat-rapatnya.
Badan ini juga membawa tugas seperti yang diatur oleh Dewan Keamanan PBB, Sidang
Umum PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB dan badan PBB lainnya. Piagam PBB
menyediakan para staff dipilih berdasarkan aplikasi standar efisiensi, kompeten, dan
integritas tertinggi, dikarenakan kepentingan mengambil dari tempat geografi yang luas.

13. Sekretriat berperan dalam hal-hal sebagai berikut:
1. Berinisiatif meminta perhatian dewan keamanan atas masalah yang menurut pendapatnya
mengancam kemanan internasional dan meminta agar masalah tersebut dicantumkan pada
agenda dewan keamanan dan majelis umum, memberikan jasa-jasa baik bagi penyelesaian
masalah tersebut.
2. Menyiapkan anggaran belanja yang diajukan kepada majeis umum untuk mendapat
persetujuan.
Sekretariat PBB dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal PBB, dibantu oleh suatu staf
pegawai sipil internasional dari seluruh dunia. Tugas utama seorang Sekretaris-Jenderal
adalah menyediakan penelitian, informasi, dan fasilitas yang diperlukan oleh badan-badan
PBB untuk pertemuan mereka. Dia juga membawa tugas seperti yang diperintahkan oleh
Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, dan badan
PBB lainnya. Piagam PBB menjelaskan bahwa staf yang akan dipilih oleh penerapan "standar
tertinggi efisiensi, kompetensi, dan integritas," dengan memperhatikan pentingnya merekrut
luas secara geografis.
Piagam menetapkan bahwa staf tidak akan meminta atau menerima instruksi dari
otoritas lain selain PBB. Setiap negara anggota PBB diperintahkan untuk menghormati
karakter internasional dari Sekretariat dan tidak berusaha untuk memengaruhi para stafnya.
Sekretaris Jenderal sendiri bertanggung jawab untuk pemilihan staf.
Tugas Sekretaris-Jenderal termasuk membantu menyelesaikan sengketa internasional,
administrasi operasi penjaga perdamaian, menyelenggarakan konperensi internasional,
mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan keputusan Dewan Keamanan, dan konsultasi
dengan pemerintah anggota mengenai berbagai inisiatif. Sekretariat kunci kantor di daerah ini
termasuk Kantor Koordinator Urusan Kemanusiaan dan Departemen Operasi Penjaga
Perdamaian. Sekretaris-Jenderal dapat membawa kepada perhatian Dewan Keamanan setiap
masalah yang, menurut nya, bisa mengancam perdamaian dan keamanan internasional.
Sekretaris Jenderal saat ini Ban Ki-moon, yang mengambil alih dari Kofi Annan pada
tahun 2007 dan akan memenuhi syarat untuk pengangkatan kembali ketika masa jabatan
pertamanya berakhir pada tahun 2011.
Sekretaris Jenderal diangkat oleh Majelis Umum, setelah direkomendasikan oleh
Dewan Keamanan, setiap anggota yang dapat memveto, dan Majelis Umum secara teoritis
dapat mengabaikan rekomendasi Dewan Keamanan jika suara mayoritas tidak tercapai,
meskipun smapai sekarang hal ini tidak terjadi. Pada 1996, Dewan Keamanan mengadopsi
seperangkat pedoman untuk proses seleksi yang dicetuskan oleh Duta Permanen Indonesia
untuk PBB pada waktu itu, Nugroho Wisnumurti. Pedoman Wisnumurti (Wisnumurti
Guidelines) telah mempengaruhi proses seleksi, termasuk penggunaan surat suara berkode
warna untuk memilih kandidat. Tidak ada kriteria khusus untuk jabatan tersebut, tetapi
selama bertahun-tahun, telah diterima bahwa jabatan itu bisa dijabat untuk jangka satu atau

14. dua dari lima tahun, dan akan diangkat pada dasar rotasi geografis, dan bahwa Sekretaris-
Jenderal tidak berasal dari salah satu lima negara anggota tetap Dewan Keamanan.
Fungsi-fungsi sekretaris jendral
1. Sebagai kepala administratif dari PBB
2. Membawa dihadapan perhatian dewan keamanan setiap persoalan yang menurut
pendapatnya membahayakan perdamaian dan keamanan internasional
3. Membuat laporan tahunan dan tiap-tiap laporan tambahan yang perlu pada majelis umum
mengenai pekerjaan PBB
Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa
1. Trygve Lie, Norwegia (1945-1953)
2. Dag Hammarskjöld, Swedia (1953-1961)
3. U Thant, Burma (1961-1971)
4. Kurt Waldheim, Austria (1972-1981)
5. Javier Pérez de Cuéllar, Peru (1982-1991)
6. Boutros Boutros-Ghali, Mesir (1992-1996)
7. Kofi Annan, Ghana (1997-2006) perkiraan tanggal pension
8. Ban Ki-moon, Korea Selatan (2006-)
2.6 Lembaga Khusus PBB
Ada banyak organisasi dan badan-badan PBB yang berfungsi untuk bekerja pada isu-isu
tertentu. Beberapa lembaga yang paling terkenal adalah Badan Energi Atom
Internasional, Organisasi Pangan dan Pertanian, UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu
Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa), Bank Dunia dan Organisasi
Kesehatan Dunia.
Hal ini melalui badan-badan PBB yang melakukan sebagian besar pekerjaan
kemanusiaan. Contohnya termasuk program vaksinasi massal (melalui WHO), menghindari
kelaparan dan gizi buruk (melalui karya WFP) dan perlindungan masyarakat rentan dan
pengungsi (misalnya, oleh UNHCR).
Piagam PBB menyatakan bahwa setiap organ utama PBB dapat membangun berbagai
badan khusus untuk memenuhi tugasnya.

15. Lembaga khusus PBB
No. Akronim Lembaga Pusat Kepala Berdiri
1 FAO Organisasi Pangan dan Pertanian Roma, Italia
Jacques
Diouf
1945
2 IAEA Badan Tenaga Atom Internasional Wina, Austria
Yukiya
Amano
1957
3 ICAO
Organisasi Penerbangan Sipil
Internasional
Montreal,
Kanada
Raymond
Benjamin
1947
4 IFAD
Dana Internasional untuk
Pengembangan Pertanian
Roma, Italia
Kanayo F.
Nwanze
1977
5 ILO Organisasi Buruh Internasional
Jenewa,
Swiss
Juan Somavía
1946
(1919)
6 IMO Organisasi Maritim Internasional
London,
Britania Raya
Efthimios E.
Mitropoulos
1948
7 IMF Dana Moneter Internasional
Washington,
D.C., AS
Christine
Lagarde
1945
(1944)
8 ITU Uni Telekomunikasi Internasional
Jenewa,
Swiss
Hamadoun
Touré
1947
(1865)
9 UNESCO
Organisasi Pendidikan, Ilmu
Pengetahuan, dan Kebudayaan
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Paris,
Perancis
Irina Bokova 1946
10 UNIDO
Organisasi Pengembangan Industri
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Wina, Austria
Kandeh
Yumkella
1967
11 UPU Kesatuan Pos Sedunia Bern, Swiss
Edouard
Dayan
1947
(1874)
12 WB Bank Dunia
Washington,
D.C, AS
Robert B.
Zoellick
1945
(1944)
13 WFP Program Pangan Dunia Roma, Italia
Josette
Sheeran
1963
14 WHO Organisasi Kesehatan Dunia Jenewa, Swiss
Margaret
Chan
1948
15 WIPO
Organisasi Hak atas Kekayaan
Intelektual Dunia
Jenewa, Swiss Francis Gurry 1974
16 WMO Organisasi Meteorologi Dunia Jenewa, Swiss Alexander 1950

16. Bedritsky (1873)
17 UNWTO Organisasi Pariwisata Dunia
Madrid,
Spanyol
Taleb Rifai 1974
2.7 Negara Anggota
Dengan penambahan Sudan Selatan pada tanggal 14 Juli 2011, saat ini ada 193 negara
anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk semua negara yang menyatakan
kemerdekaannya masing-masing dan diakui kedaulatannya secara internasional, kecuali
Vatikan (Tahta Suci, yang memegang kedaulatan atas Vatikan, adalah pengamat permanen).
Piagam PBB menguraikan aturan untuk keanggotaan:
1. Keanggotaan di PBB terbuka untuk semua negara cinta damai lainnya yang menerima
kewajiban yang termuat dalam Piagam ini dan, menurut penilaian Organisasi, mampu dan
mau melaksanakan kewajiban-kewajiban ini.
2. Penerimaan dari negara tersebut kepada keanggotaan di PBB akan dipengaruhi oleh
keputusan Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan.
2.8 Pendanaan PBB
10 besar donatur di PBB, 2009
Negara anggota
Kontribusi
(% dari anggaran
UN)
Amerika Serikat 22,00%
Jepang 16,624%
Jerman 8,577%
Britania Raya 6,642%
Perancis 6,301%
Italia 5,079%
Kanada 2,977%
Spanyol 2,968%
Cina 2,667%
Meksiko 2,257%
Negara anggota lainnya 23,908%

17. PBB dibiayai dari sumbangan yang dinilai dan bersifat sukarela dari negara-negara
anggotanya. Majelis Umum menyetujui anggaran rutin dan menentukan sumbangan untuk
setiap anggota. Hal ini secara luas berdasarkan kapasitas relatif kemampuan membayar dari
masing-masing negara, yang diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) mereka,
dengan penyesuaian untuk utang luar negeri dan rendahnya pendapatan per kapita.
Majelis telah membentuk prinsip bahwa PBB tidak boleh terlalu bergantung pada salah
satu anggota untuk membiayai operasinya. Dengan demikian, ada sebuah tingkat "langit-langit",
pengaturan jumlah maksimum sumbangan setiap anggota yang dinilai untuk anggaran
rutin. Pada bulan Desember 2000, Majelis merevisi skala penilaian untuk mencerminkan
keadaan global saat ini. Sebagai bagian dari revisi itu, plafon anggaran rutin berkurang dari
25% menjadi 22%. AS adalah satu-satunya anggota yang telah memenuhi langit-langit.
Selain tingkat langit-langit, jumlah minimum yang dinilai untuk setiap negara anggota (atau
tingkat 'lantai') ditetapkan sebesar 0,001% dari anggaran PBB. Selain itu, untuk negara-negara
kurang berkembang (LDC), tingkat langit- langit 0,01% diterapkan.
Anggaran operasional saat ini diperkirakan sebesar $ 4.190.000.000 untuk periode dua
tahunan dari tahun 2008 sampai 2009, atau sedikit lebih dari 2 milyar dolar per tahun (lihat
tabel untuk kontributor utama).
Sebagian besar dari pengeluaran PBB adalah untuk misi inti PBB, yaitu perdamaian
dan keamanan. Anggaran pemeliharaan perdamaian untuk tahun fiskal 2010-2011 adalah
sekitar $ 7 miliar, dengan sekitar 90.000 tentara dikerahkan di 14 misi di seluruh dunia.
Operasi perdamaian PBB didanai oleh penilaian, menggunakan formula yang berasal
dari dana biasa, tetapi termasuk biaya tambahan tertimbang untuk lima anggota tetap Dewan
Keamanan, yang harus menyetujui semua operasi penjaga perdamaian. Biaya tambahan ini
berfungsi untuk mengimbangi tarif penjaga perdamaian yang dikurangi dari negara-negara
kurang berkembang. Per 1 Januari 2008, 10 besar penyedia kontribusi keuangan yang dinilai
pada operasi penjaga perdamaian PBB adalah: Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris,
Perancis, Italia, Cina, Kanada, Spanyol, dan Republik Korea
Program PBB khusus yang tidak termasuk dalam anggaran rutin (seperti UNICEF,
WFP dan UNDP) didanai oleh sumbangan sukarela dari pemerintah negara anggota lainnya.
Sebagian besar sumbangan ini adalah kontribusi keuangan, tetapi beberapa adalah dalam
bentuk komoditas pertanian yang disumbangkan untuk membantu populasi yang
membutuhkan. Karena anggaran mereka bersifat sukarela, banyak dari lembaga-lembaga ini
menderita kekurangan dana selama resesi ekonomi. Pada bulan Juli 2009, Program Pangan
Dunia melaporkan bahwa ia telah dipaksa untuk memotong jasa karena dana tidak
mencukupi. PPD telah menerima hampir seperempat dari total yang dibutuhkan untuk tahun
keuangan 09/10.

18. 2.9 Kebijakan Personil PBB
PBB dan lembaga-lembaganya kebal terhadap hukum negara tempat mereka
beroperasi, untuk menjaga ketidakberpihakan PBB sehubungan dengan negara tuan rumah
dan anggota.
Meskipun mereka relatif independen dalam hal kebijakan sumber daya manusia, PBB dan
lembaga-lembaganya secara sukarela menerapkan hukum-hukum negara-negara anggota
mengenai pernikahan sesama jenis, sehingga keputusan tentang status karyawan dalam
sebuah kemitraan yang sama-seks didasarkan pada kebangsaan karyawan-karyawan tersebut.
PBB dan agensi-agensinya mengakui pernikahan sesama jenis hanya jika karyawan itu adalah
warga negara dari negara-negara yang mengakui perkawinan sesama jenis. Praktek ini tidak
secara khusus membahas pengakuan perkawinan sesama jenis tetapi mencerminkan praktik
umum PBB untuk sejumlah masalah sumber daya manusia. Perlu dicatat juga bahwa
beberapa lembaga memberikan manfaat terbatas pada mitra domestik staf mereka dan
beberapa lembaga tidak mengakui perkawinan sesama jenis atau kemitraan domestik staf
mereka.

19. BAB III
ANALISIS
Berdasarkan data-data yang telah kami dapatkan mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB), dan setelah kami kaji tentang peranannya dalam dunia internasional maka kami
menganalisis dalam beberapa bidang, yaitu sebagai berikut:
1. Bidang Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan
Misi penjaga perdamaian PBB sampai dengan tahun 2009. Biru tua menandakan misi
yang sedang berlangsung, sedangkan biru muda menandakan misi yang lalu.
PBB, setelah disetujui oleh Dewan Keamanan, mengirim pasukan penjaga perdamaian
ke daerah dimana konflik bersenjata baru-baru ini berhenti atau berhenti sejenak untuk
menegakkan persyaratan perjanjian perdamaian dan untuk mencegah pejuang dari kedua
belah pihak melanjutkan permusuhan. Karena PBB tidak memelihara militer sendiri, pasukan
perdamaian secara sukarela disediakan oleh negara-negara anggota PBB. Pasukan, juga
disebut "Helm Biru", yang menegakkan kesepakatan PBB, diberikan Medali PBB, yang
dianggap dekorasi internasional bukan dekorasi militer. Pasukan penjaga perdamaian secara
keseluruhan menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1988.
Para pendiri PBB telah mempertimbangkan bahwa organisasi itu akan bertindak untuk
mencegah konflik antara negara dan membuat perang pada masa depan tidak mungkin,
namun pecahnya Perang Dingin membuat perjanjian perdamaian sangat sulit karena
pembagian dunia ke dalam kamp-kamp yang bermusuhan. Menyusul akhir Perang Dingin,
ada seruan baru bagi PBB untuk menjadi agen untuk mencapai perdamaian dunia, karena ada
beberapa lusin konflik berkelanjutan yang terus berlangsung di seluruh dunia.
Sebuah studi tahun 2005 oleh RAND Corp menyatakan PBB sukses di dua dari tiga
upaya perdamaian. Ini dibandingkan dengan upaya pembangunan bangsa orang-orang dari
Amerika Serikat, dan menemukan bahwa tujuh dari delapan kasus PBB damai, dibandingkan
dengan empat dari delapan kasus AS damai. Juga pada tahun 2005, Laporan Keamanan
Manusia mendokumentasikan penurunan jumlah perang, genosida dan pelanggaran HAM
sejak akhir Perang Dingin, dan bukti, meskipun tidak langsung, bahwa aktivisme
internasional-kebanyakan dipelopori oleh PBB-telah menjadi penyebab utama penurunan
konflik bersenjata sejak akhir Perang Dingin. Situasi di mana PBB tidak hanya bertindak
untuk menjaga perdamaian, tetapi juga kadang-kadang campur tangan termasuk Perang
Korea (1950-1953), dan otorisasi intervensi di Irak setelah Perang Teluk Persia di 1990.
PBB juga dikkritik untuk hal-hal yang dirasakan sebagai kegagalan. Dalam banyak
kasus, negara-negara anggota telah menunjukkan keengganan untuk mencapai atau
melaksanakan resolusi Dewan Keamanan, sebuah masalah yang berasal dari sifat PBB
sebagai organisasi antar pemerintah—dilihat oleh beberapa orang sebagai hanya sebuah

20. asosiasi dari 192 negara anggota yang harus mencapai konsensus, bukan sebuah organisasi
independen. Perselisihan dalam Dewan Keamanan tentang aksi militer dan intervensi
dipandang sebagai kegagalan untuk mencegah Genosida Rwanda 1994, gagal untuk
menyediakan bantuan kemanusiaan dan campur tangan dalam Perang Kongo Kedua, gagal
untuk campur tangan dalam pembantaian Srebrenica tahun 1995 dan melindungi pengungsi
surga dengan mengesahkan pasukan penjaga perdamaian ke menggunakan kekuatan,
kegagalan untuk memberikan makanan untuk orang kelaparan di Somalia, kegagalan untuk
melaksanakan ketentuan-ketentuan resolusi Dewan Keamanan yang berhubungan dengan
konflik Israel-Palestina, dan terus gagal untuk mencegah genosida atau memberikan bantuan
di Darfur. pasukan penjaga perdamaian PBB juga telah dituduh melakukan pemerkosaan
anak, pelecehan seksual atau menggunakan pelacur selama misi penjaga perdamaian ,
dimulai pada tahun 2003, di Kongo, Haiti, Liberia, Sudan, Burundi dan Pantai Gading. Pada
tahun 2004, mantan Duta Besar Israel untuk PBB Dore Gold mengkritik apa yang disebutnya
relativisme moral milik organisasi dalam menghadapi (dan sesekali mendukung) genosida
dan terorisme yang terjadi di antara kejelasan moral antara periode pendirian dan hari ini.
Gold juga khusus menyebutkan undangan Yasser Arafat tahun 1988 untuk berbicara dengan
Majelis Umum sebagai titik yang rendah dalam sejarah PBB.
Selain perdamaian, PBB juga aktif dalam mendorong perlucutan senjata. Peraturan
persenjataan juga dimasukkan dalam penulisan Piagam PBB tahun 1945 dan dilihat sebagai
cara untuk membatasi penggunaan sumber daya manusia dan ekonomi untuk menciptakan
mereka[37]. Namun, munculnya senjata nuklir yang datang hanya beberapa minggu setelah
penandatanganan piagam segera menghentikan konsep keterbatasan senjata dan perlucutan
senjata, menghasilkan resolusi pertama dari pertemuan pertama Majelis Umum yang
meminta proposal khusus untuk "penghapusan senjata atom dari persenjataan nasional dan
semua senjata besar lainnya yang bisa digunakan sebagai pemusnah massal. Forum-forum
utama untuk masalah perlucutan senjata adalah Komite Pertama Majelis Umum, Komisi
Perlucutan Senjata PBB, dan Konferensi Perlucutan Senjata, dan pertimbangan telah
dilakukan tentang manfaat larangan pengujian senjata nuklir, pengawasan senjata luar
angkasa, pelarangan senjata kimia dan ranjau darat, perlucutan senjata nuklir dan senjata
konvensional, zona bebas-senjata-nuklir, pengurangan anggaran militer, dan langkah-langkah
untuk memperkuat keamanan internasional.
PBB adalah salah satu pendukung resmi Forum Keamanan Dunia (World Security
Forum), sebuah konferensi internasional besar tentang efek dari bencana global dan bencana,
yang terjadi di Uni Emirat Arab, pada bulan Oktober 2008.
Pada 5 November 2010 Ivor Ichikowitz, pendiri dan ketua eksekutif Paramount Group,
mendukung seruan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon untuk dukungan, pelatihan dan
peralatan yang lebih banyak untuk pasukan penjaga perdamaian Afrika. Ichikowitz

21. mengatakan bahwa pasukan Uni Afrika harus mendapat dukungan yang sama dengan
pasukan PBB.[39]
2. Bidang Hak Asasi Manusia dan Bantuan Kemanusiaan
Penegakan hak asasi manusia merupakan alasan utama untuk didirikannya PBB.
Kekejaman dan genosida pada Perang Dunia II menyebabkan munculnya konsensus bahwa
organisasi baru ini harus bekerja untuk mencegah tragedi serupa pada masa mendatang.
Tujuan awal adalah menciptakan kerangka hukum untuk mempertimbangkan dan bertindak
atas keluhan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Piagam PBB mewajibkan semua negara
anggota untuk mempromosikan "penghargaan universal bagi, dan kepatuhan terhadap, hak
asasi manusia" dan mengambil "tindakan bersama dan terpisah" untuk itu. Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia, meskipun tidak mengikat secara hukum, diadopsi oleh Majelis
Umum pada tahun 1948 sebagai satu standar umum keberhasilan untuk semua. Majelis secara
teratur mengambil isu-isu hak asasi manusia.
PBB dan lembaga-lembaganya adalah badan penting dalam menegakkan dan
melaksanakan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Pernyataan Umum tentang Hak-Hak
Asasi Manusia. Salah satu contoh adalah dukungan oleh PBB untuk negara-negara dalam
transisi menuju demokrasi. Bantuan teknis dalam memberikan pemilu yang bebas dan adil,
meningkatkan struktur peradilan, penyusunan konstitusi, pelatihan pejabat hak asasi manusia,
dan mengubah gerakan bersenjata menjadi partai politik telah memberikan kontribusi
signifikan terhadap demokratisasi di seluruh dunia. PBB telah membantu pemilihan berjalan
di negara-negara dengan sedikit atau tanpa sejarah demokrasi, termasuk baru-baru ini di
Afghanistan dan Timor Timur. PBB juga merupakan forum untuk mendukung hak
perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial
negara mereka. PBB memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesadaran konsep hak asasi
manusia melalui perjanjian dan perhatiannya terhadap pelanggaran yang spesifik melalui
Majelis Umum, resolusi Dewan Keamanan resolusi, atau Mahkamah Internasional.
Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada tahun
2006 bertujuan untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia. Dewan adalah penerus
Komisi Hak Asasi Manusia PBB, yang sering dikritik karena memberikan jabatan tinggi
kepada negara-negara anggota yang tidak menjamin hak-hak asasi warga negara mereka
sendiri. Dewan ini memiliki 47 anggota didistribusikan secara wilayah, dengan masing-masing
masa jabatan tiga tahun, dan tidak mungkin menjabat selama tiga kali berturut-turut.
Sebuah kandidat untuk Dewan Hak Asasi Manusia harus disetujui oleh mayoritas Majelis
Umum. Selain itu, dewan memiliki aturan ketat untuk keanggotaan, termasuk peninjauan hak
asasi manusia universal. Sementara beberapa anggota dengan catatan hak asasi manusia yang
dipertanyakan telah dipilih, hal ini lebih sedikit dari sebelumnya dengan fokus peningkatan
pada catatan hak asasi manusia masing-masing negara anggota.

22. Hak beberapa 370 juta masyarakat adat di seluruh dunia juga merupakan suatu fokus
untuk PBB, dengan Deklarasi tentang Hak-Hak Masyarakat Adat yang disetujui oleh Majelis
Umum pada tahun 2007. Deklarasi ini menguraikan hak-hak individu dan kolektif untuk
budaya , bahasa, pendidikan, identitas, pekerjaan dan kesehatan, menyikapi isu-isu pasca-kolonial
yang dihadapi masyarakat adat selama berabad-abad. Deklarasi tersebut bertujuan
untuk mempertahankan, memperkuat dan mendorong pertumbuhan adat, budaya institusi dan
tradisi. Deklarasi ini juga melarang diskriminasi terhadap masyarakat adat dan mendorong
partisipasi aktif mereka dalam hal-hal yang menyangkut masa lalu, masa sekarang dan masa
depan mereka.
Dalam hubungannya dengan organisasi lain seperti Palang Merah, PBB menyediakan
makanan, air minum, tempat tinggal dan pelayanan kemanusiaan lainnya untuk orang-orang
yang menderita kelaparan, pengungsi akibat perang, atau yang terkena bencana lainnya.
Cabang kemanusiaan utama dari PBB adalah Program Pangan Dunia (yang membantu pakan
lebih dari 90 juta orang di 73 negara, kantor Komisaris Tinggi untuk Pengungsi dengan
proyek-proyek di lebih dari 116 negara, serta proyek-proyek penjaga perdamaian di lebih dari
24 negara.
3. Bidang Sosial dan Pembangunan Ekonomi
PBB terlibat dalam mendukung pembangunan, misalnya oleh perumusan Pembangunan
Milenium. Badan Program Pembangunan (UNDP) adalah sumber multilateral terbesar untuk
bantuan hibah teknis di dunia. Organisasi seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO),
UNAIDS, dan Dana Global untuk Memerangi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria merupakan
lembaga pemimpin dalam pertempuran melawan penyakit di seluruh dunia, terutama di
negara-negara miskin. Dana Kependudukan PBB merupakan penyedia utama layanan
reproduksi. 32 agen PBB yang bertujuan untuk memajukan pembangunan mengkoordinasi
usaha-usaha mereka lewat Grup Pembangunan PBB atau UNDG.
PBB juga mempromosikan pengembangan manusia melalui berbagai instansi terkait,
terutama oleh UNDP. Kelompok Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF),
misalnya, bersifat independen, dan merupakan badan khusus dan pengamat dalam kerangka
PBB, menurut suatu perjanjian pada tahun 1947. Mereka awalnya dibentuk terpisah dari PBB
melalui Perjanjian Bretton Woods tahun 1944.
PBB setiap tahun menerbitkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), beberapa negara
mengukur perbandingan peringkat oleh kemiskinan, melek huruf, pendidikan, harapan hidup,
dan faktor lainnya.
4. Membantu Memberi Kemerdekaan
Selama masa hidup PBB, lebih dari 80 koloni telah mencapai kemerdekaan. Majelis
Umum mengadopsi Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan

23. Masyarakat Kolonial pada tahun 1960 tanpa suara yang menantang tetapi semua kekuatan
kolonial utama memilih abstain. Melalui Komite PBB tentang Dekolonisasi, yang didirikan
pada tahun 1962, PBB telah memfokuskan perhatian pada dekolonisasi. Hal ini juga
didukung negara-negara baru yang berdiri sebagai akibat dari inisiatif penentuan nasib
sendiri. Komite telah mengawasi dekolonisasi setiap negara lebih besar dari 20.000 km ² dan
menghapus mereka dari daftar PBB Wilayah Yang Tidak Memerintah Sendiri, selain Sahara
Barat, sebuah negara lebih besar dari Inggris yang baru dilepaskan oleh Spanyol pada tahun
1975.

24. BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disingkat PBB (bahasa Inggris: United Nations
atau disingkat UN) adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh
negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional,
pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial.
Perserikatan Bangsa-bangsa didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 setelah
Konferensi Dumbarton Oaks di Washington, DC, namun Sidang Umum yang pertama -
dihadiri wakil dari 51 negara - baru berlangsung pada 10 Januari 1946 (di Church House,
London).
Berdasarkan Konferensi San Fransisco menghasilkan suatu piagam yang menyebutkan
organ-organ PBB sebagai berikut:
1. Majelis Umum (General Assemby)
2. Dewan Keamanan (Security Council)
3. Dewan Ekonomi dan Sosial (Ecinomic and Social Council)
4. Dewan Perwalian (Trusteeship Council)
5. Mahkamah Internasional (International Court of Justice)
6. Sekretriat
4.2 Saran
Bertolak dari peran PBB yang telah banyak memberikan sumbangsih yang baik, kami
memberikan saran agar PBB terus mengupayakan agar masalah-masalah yang terjadi di dunia
dapat terselesaikan secara damai serta menuju kerjasama yang saling menguntungkan antar
berbagai Negara terutama masalah Palestina dengan Israel.

25. DAFTAR PUSTAKA
Purnama Euis, Dra. dkk. 2008. Modul Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMK Kelas XI.
Bandung. Yudhistira.
http://eritristiyanto.wordpress.com/2010/04/25/perserikatan-bangsa-bangsa-pbb/
http://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan_Bangsa-Bangsa