Dokumen tersebut membahas tentang sistem pendidikan dan pelatihan PNS di Indonesia. Terdapat beberapa poin penting yaitu: (1) tujuan dari pendidikan dan pelatihan PNS adalah meningkatkan kompetensi agar dapat melaksanakan tugas secara profesional; (2) terdapat tiga jenis pelatihan yaitu prajabatan, dalam jabatan, dan pascajabatan; (3) widyaiswara memegang peran penting sebagai instruktur pel

1. WIDYAISWARA DALAM SISTEM
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PNS
DEDDY S. BRATAKUSUMAH, PhD
2015

2. ARAH
PEMBINAAN
PNS
1. NETRAL
2. PROFESIONAL
4. SEJAHTERA
5. AKUNTABEL
3. KOMPETEN

3. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEBAGAI
HAK PEGAWAI ASN
2. SEMINAR
3. KURSUS
5. PRAKTIK KERJA
DI INSTANSI PUSAT
DAN DAERAH
SELAMA 1 TAHUN
4. PENATARAN
1. PENDIDIKAN
DAN LATIHAN
6. PERTUKARAN
PNS DAN
SWASTA
INSTANSI PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN
RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI &
TERTUANG DALAM RENCANA KERJA ANGGARAN
TAHUNAN INSTANSI

4. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PNS
PROSES TRANSFORMASI KUALITAS SUMBER
DAYA MANUSIA APARATUR NEGARA, YANG
MENYENTUH DIMENSI-DIMENSI:
1. SPIRITUAL
2. INTELEKTUAL
3. MENTAL
4. FISIK

5. DASAR HUKUM
1. UU No 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
2. PP No 101 TAHUN 2000 TENTANG PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
3. PERATURAN MENPAN DAN RB No 22 TAHUN 2014 TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DAN ANGKA
KREDITNYA
4. PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS No 3 TAHUN
2011 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DIKLAT
FUNGSIONAL PERENCANA

6. TUJUAN DIKLAT
A. MENINGKATKAN PENGETAHUAN, KEAHLIAN,
KETRAMPILAN DAN SIKAP PNS UNTUK DAPAT
MELAKSANAKAN TUGAS JABATAN SECARA
PROFESIONAL DENGAN DILANDASI KEPRIBADIAN DAN
ETIKA PNS SESUAI KEBUTUHAN INSTANSINYA
B. MENCIPTAKAN APARATUR YANG MAMPU BERPERAN
SEBAGAI PEMBAHARU DAN PEREKAT PERSATUAN DAN
KESATUAN BANGSA.
C. MEMANTAPKAN SIKAP DAN SEMANGAT PENGABDIAN
YANG BERORIENTASI PADA PELAYANAN, PENGAYOMAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
D. MENCIPTAKAN KESAMAAN VISI DAN DINAMIKA POLA
PIKIR DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAHAN
UMUM DAN PEMBANGUNAN DEMI TERWUJUDNYA
KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.

7. INSTANSI PENGENDALI DAN
PEMBINA DIKLAT
1. INSTANSI PENGENDALI ADALAH BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA YANG SECARA FUNGSIONAL BERTANGGUNG
JAWAB ATAS:
- PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN STANDAR
KOMPETENSI JABATAN
- PENGENDALIAN PEMANFAATAN LULUSAN DIKLAT.
2. INSTANSI PEMBINA ADALAH LEMBAGA ADMINISTRASI
NEGARA YANG SECARA FUNGSIONAL BERTANGGUNG
JAWAB ATAS:
- PENGATURAN,
- KOORDINASI,
- PENYELENGGARAAN DIKLAT.

8. JENIS DIKLAT
1. DIKLAT PRAJABATAN
2. DIKLAT DALAM JABATAN

9. DIKLAT PRAJABATAN
UNTUK MEMBERIKAN PENGETAHUAN DALAM RANGKA
PEMBENTUKAN WAWASAN KEBANGSAAN,
KEPRIBADIAN DAN ETIKA PNS, DISAMPING
PENGETAHUAN DASAR TENTANG SISTEM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA, BIDANG
TUGAS, DAN BUDAYA ORGANISASINYA AGAR MAMPU
MELAKSANAKAN TUGAS DAN PERANNYA SEBAGAI
PELAYAN MASYARAKAT
MERUPAKAN SYARAT PENGANGKATAN CPNS MENJADI
PNS
1.DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN I
2.DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN II
3.DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III

10. DIKLAT DALAM JABATAN
UNTUK MENGEMBANGKAN PENGETAHUAN,
KETRAMPILAN, DAN SIKAP PNS AGAR DAPAT
MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA
1. DIKLAT KEPEMIMPINAN (DIKLATPIM)
2. DIKLAT FUNGSIONAL
3. DIKLAT TEKNIS

11. 1. DIKLAT KEPEMIMPINAN
(DIKLATPIM)
UNTUK MENCAPAI PERSYARATAN KOMPETENSI
KEPEMIMPINAN APARATUR PEMERINTAH YANG SESUAI
DENGAN JENJANG JABATAN STRUKTURAL
1. DIKLATPIM TINGKAT IV, UNTUK JABATAN
STRUKTURAL ESELON IV
2. DIKLATPIM TINGKAT III, UNTUK JABATAN
STRUKTURAL ESELON III
3. DIKLATPIM TINGKAT II, UNTUK JABATAN STRUKTURAL
ESELON II
4. DIKLATPIM TINGKAT I, UNTUK JABATAN STRUKTURAL
ESELON I

12. 2. DIKLAT FUNGSIONAL
UNTUK MENCAPAI PERSYARATAN KOMPETENSI YANG
SESUAI DENGAN JENIS DAN JENJANG JABATAN
FUNGSIONAL MASING-MASING
3. DIKLAT TEKNIS
UNTUK MENCAPAI PERSYARATAN KOMPETENSI TEKNIS
YANG DIPERLUKAN UNTUK PELAKSANAAN TUGAS PNS

13. LEMBAGA PENYELENGGARA
1. DIKLATPIM I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
2. DIKLATPIM II, III, DAN IV
LEMBAGA DIKLAT PEMERINTAH YANG TELAH
TERAKREDITASI
3. PRAJABATAN
LEMBAGA DIKLAT PEMERINTAH YANG TELAH
TERAKREDITASI
4. DIKLAT TEKNIS
LEMBAGA DIKLAT YANG TERAKREDITASI
5. DIKLAT FUNGSIONAL
LEMBAGA DIKLAT YANG TERAKREDITASI

14. TERDIRI DARI:
1. WIDYAISWARA
2. PENGELOLA LEMBAGA DIKLAT PEMERINTAH
3. TENAGA KEDIKLATAN LAINNYA.
(BUKAN WIDYAISWARA, BUKAN PENGELOLA LEMBAGA DIKLAT
PEMERINTAH TETAPI KARENA KEAHLIAN, KEMAMPUAN, ATAU
KEDUDUKANNYA DIIKUTSERTAKAN DALAM KEGIATAN PENCAPAIAN
TUJUAN DIKLAT)
TENAGA KEDIKLATAN

15. WIDYAISWARA
WIDYAISWARA ADALAH PNS YANG DIANGKAT SEBAGAI
PEJABAT FUNGSIONAL DENGAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB,
WEWENANG, DAN HAK UNTUK MELAKUKAN PENDIDIKAN,
PENGAJARAN DAN PELATIHAN (DIKJARTIH) PNS, EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN DIKLAT PADA LEMBAGA DIKLAT
PEMERINTAH.

16. UNSUR KEGIATAN JABATAN
FUNGSIONAL WIDYAISWARA
UNSUR
KEGIATAN
2. PENUNJANG
KEGIATAN YANG MENUNJANG TUGAS POKOK WI
(DIKJARTIH DAN EVALUASI-PENGEMBANGAN DIKLAT)
1. UTAMA
PENDIDIKAN (YBS)
PELAKSANAAN DIKJARTIH PNS
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN DIKLAT
PENGEMBANGAN PROFESI

17. 1. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL
PERENCANA (SEMUA JENJANG)
2. PELATIHAN TEKNIS SUBSTANSI DAN PROSES
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
3. BIMBINGAN TEKNIS SUBSTANSI DAN PROSES
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DIKJARTIH DALAM LINGKUP
BAPPENAS

18. KESIMPULAN
PRE-SERVICE IN-SERVICE POST-SERVICE
DIKLAT
PRAJABATAN
1. DIKLATPIM
2. DIKLAT TEKNIS
3. DIKLAT FUNGSIONAL
MASA
PERSIAPAN
PENSIUN
KOMPETENSI
JEJAK KARIER PNS

19. TERIMA KASIH