Tim pelaksana reformasi birokrasi Polri Polda Kalbar dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui 5 tim teknis yang membahas manajemen perubahan, restrukturisasi organisasi, quick wins, SDM dan evaluasi kinerja. Setiap tim melaporkan pelaksanaan kegiatannya secara berkala.
Dokumen tersebut merangkum rencana reformasi birokrasi Polri antara tahun 2010 hingga 2025 untuk mencapai visi menjadi lembaga yang modern, profesional dan bermoral. Rencana tersebut mencakup program-program prioritas untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, transparansi, dan kualitas pelayanan dalam waktu cepat melalui inisiatif "Quick Wins".
Dokumen tersebut menjelaskan tentang empat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Polres Metro Jakarta Selatan, yaitu SOP tentang penyusunan tim pokja, penarikan anggaran, penyusunan anggaran pemilukada, dan penyusunan pagu ideal. SOP-SOP tersebut bertujuan untuk memastikan proses-proses terkait perencanaan dan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Tindak lanjut penjabaran program prioritas kapolriKukuh Setiawan
Dokumen tersebut membahas program dan kegiatan Polri dalam merespon dinamika tantangan keamanan dengan melakukan reformasi internal, peningkatan profesionalisme, dan penanganan berbagai ancaman seperti radikalisme, terorisme, dan kejahatan lainnya.
This document summarizes the presentation of the Head of Operations of the Indonesian National Police (POLRI) regarding the implementation of priority programs under the POLRI Promoter program. It outlines 5 priority areas (cultural reform, public service improvement, increased legal enforcement professionalism, increased public order and security, and media management) and their implementation through 11 programs and 62 activities over 10 months. Progress is monitored through regular reporting and evaluation meetings.
Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.02/2022 mengatur tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023. Peraturan ini mengatur penghapusan, penambahan, dan penyempurnaan beberapa satuan biaya masukan. Di antaranya penghapusan satuan biaya tiket pesawat Jakarta-Bandung, penambahan satuan biaya tiket pesawat Jakarta-Tanjung Selor, serta penyempurnaan norma honorarium dan beasiswa. Peraturan ini bert
Adm pendidikan ke 6 tata usaha sekolah permendiknas no 24 tahun 2008ujangjm
Peraturan ini menetapkan standar tenaga administrasi sekolah/madrasah yang mencakup kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki. Standar tersebut meliputi kualifikasi pendidikan minimal dan sertifikasi yang harus dipenuhi untuk menjabat sebagai kepala tenaga administrasi, pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus sekolah/madrasah. Kompetensi yang diatur mencakup aspek kepribadian, sosial, teknis, dan manajerial.
Dokumen tersebut merangkum rencana reformasi birokrasi Polri antara tahun 2010 hingga 2025 untuk mencapai visi menjadi lembaga yang modern, profesional dan bermoral. Rencana tersebut mencakup program-program prioritas untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, transparansi, dan kualitas pelayanan dalam waktu cepat melalui inisiatif "Quick Wins".
Dokumen tersebut menjelaskan tentang empat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Polres Metro Jakarta Selatan, yaitu SOP tentang penyusunan tim pokja, penarikan anggaran, penyusunan anggaran pemilukada, dan penyusunan pagu ideal. SOP-SOP tersebut bertujuan untuk memastikan proses-proses terkait perencanaan dan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Tindak lanjut penjabaran program prioritas kapolriKukuh Setiawan
Dokumen tersebut membahas program dan kegiatan Polri dalam merespon dinamika tantangan keamanan dengan melakukan reformasi internal, peningkatan profesionalisme, dan penanganan berbagai ancaman seperti radikalisme, terorisme, dan kejahatan lainnya.
This document summarizes the presentation of the Head of Operations of the Indonesian National Police (POLRI) regarding the implementation of priority programs under the POLRI Promoter program. It outlines 5 priority areas (cultural reform, public service improvement, increased legal enforcement professionalism, increased public order and security, and media management) and their implementation through 11 programs and 62 activities over 10 months. Progress is monitored through regular reporting and evaluation meetings.
Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.02/2022 mengatur tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023. Peraturan ini mengatur penghapusan, penambahan, dan penyempurnaan beberapa satuan biaya masukan. Di antaranya penghapusan satuan biaya tiket pesawat Jakarta-Bandung, penambahan satuan biaya tiket pesawat Jakarta-Tanjung Selor, serta penyempurnaan norma honorarium dan beasiswa. Peraturan ini bert
Adm pendidikan ke 6 tata usaha sekolah permendiknas no 24 tahun 2008ujangjm
Peraturan ini menetapkan standar tenaga administrasi sekolah/madrasah yang mencakup kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki. Standar tersebut meliputi kualifikasi pendidikan minimal dan sertifikasi yang harus dipenuhi untuk menjabat sebagai kepala tenaga administrasi, pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus sekolah/madrasah. Kompetensi yang diatur mencakup aspek kepribadian, sosial, teknis, dan manajerial.
Laporan ini memberikan ringkasan tentang pelaksanaan tugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di Polres Metro Jakarta Selatan. SPKT bertugas memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam membuat laporan polisi, serta menindaklanjuti hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Laporan ini juga memberikan saran kepada pimpinan untuk terus mengawasi pelaksanaan tugas SPKT.
Dokumen tersebut membahas situasi eksternal dan internal terkait obyek vital nasional (Obvitnas) dan pelaksanaan tugas PAM Obvitnas Polres Kalsel pada tahun 2012. Secara eksternal, terdapat berbagai potensi ancaman keamanan di sektor sumber daya alam, perhubungan, dan pariwisata. Secara internal, dibahas mengenai jumlah personil PAM Obvitnas Polres Kalsel beserta tingkat pangkatnya."
Mata pelatihan Kesiapsiagaan Bela Negara membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan dasar bela negara melalui kegiatan praktik seperti baris berbaris, keprotokolan, bermain peran sebagai pengumpul informasi, dan latihan fisik serta mental guna membangun komitmen terhadap negara. Pelatihan ini berlangsung selama 7 sesi dan 45 menit per sesi, dengan materi utama mengenai konsep kesiapsiagaan jasmani dan mental,
Salinan Peraturan LAN 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan LAN 1 Ta...Coach RFIRMANS
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Perubahan tersebut meliputi kurikulum pembelajaran, struktur kurikulum, pelaksanaan kurikulum, rapat evaluasi, dan ketentuan kelulusan.
UU Nomor 5 Tahun 2014 mengatur tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). UU ini mengatur hak, kewajiban, jenis jabatan, mutasi, pemberhentian, dan pengisian jabatan pimpinan tinggi untuk ASN."
saya tidak mengharapkan apa2 dari saudara, saya hanya minta doa anda untuk mendoakan saya, semoga Allah azza Wa Jalla menggolongkan saya mnjadi orang - orang Mu'min yg diberi Kenikmanatan Iman
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada DaerahPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang hibah kepada daerah, mencakup sumber hibah dari dalam dan luar negeri, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan hibah. Hibah dimaksudkan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan aparatur daerah.
Polri berkomitmen melakukan transformasi menuju organisasi yang lebih profesional, bermoral dan modern melalui empat program utama yaitu: (1) transformasi organisasi, (2) transformasi operasional, (3) transformasi pelayanan publik, dan (4) transformasi pengawasan. Transformasi ini bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
[Ringkasan]
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut berisi daftar pejabat penilai dan pegawai yang dinilai beserta jabatan dan unit kerjanya.
2. Terdapat target kerja tahunan pegawai yang dinilai beserta kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya yang diharapkan.
3. Terdapat penilaian pencapaian target kerja tahunan oleh pejabat penilai beserta nilai kinerja yang dicapai pegawai.
Pedoman ini membahas komitmen terhadap kompetensi sebagai salah satu sub unsur lingkungan pengendalian dalam sistem pengendalian intern pemerintah. Kompetensi didefinisikan sebagai karakteristik seseorang yang terdiri atas motivasi, responsif, konsep diri, pengetahuan dan keterampilan. Komitmen terhadap kompetensi berarti kemauan pimpinan dan pegawai untuk bertindak sesuai tugas masing-masing sesuai kompet
Permenkes 14 2015 standar kompetensi manajerial jabatan fungsional apotekerUlfah Hanum
Peraturan ini menetapkan standar kompetensi manajerial untuk jabatan fungsional apoteker di Kementerian Kesehatan. Standar kompetensi tersebut mencakup 5 kelompok kompetensi yaitu kemampuan berpikir, mengelola diri, mengelola orang lain, mengelola tugas, dan mengelola sosial budaya. Standar kompetensi ini digunakan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan fungsional apoteker.
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)KutsiyatinMSi
1. Dokumen ini membahas kebijakan orientasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan pelaksanaan workshop manajemen pelatihan.
2. Orientasi PPPK bertujuan untuk memberikan pengenalan tugas dan fungsi ASN serta nilai dan etika pada instansi pemerintah, dilaksanakan secara mandiri melalui online course selama 45 jam pelatihan.
3. Workshop manajemen pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pengelola pelati
Dokumen ini membahas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri. Dokumen ini menjelaskan tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia, permasalahan strategis reformasi birokrasi, dan keterkaitan rencana strategis Bappeda dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri.
The Toshiba Photo Album is a digital photo frame that allows users to easily view and organize their photos from an SD card or USB device. It has a 7-inch touchscreen display, supports common photo file formats, and includes features like slideshow, zoom, and auto rotation. Users can add, delete, and arrange photos directly on the frame's screen to create customized photo collections.
Laporan ini memberikan ringkasan tentang pelaksanaan tugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di Polres Metro Jakarta Selatan. SPKT bertugas memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam membuat laporan polisi, serta menindaklanjuti hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Laporan ini juga memberikan saran kepada pimpinan untuk terus mengawasi pelaksanaan tugas SPKT.
Dokumen tersebut membahas situasi eksternal dan internal terkait obyek vital nasional (Obvitnas) dan pelaksanaan tugas PAM Obvitnas Polres Kalsel pada tahun 2012. Secara eksternal, terdapat berbagai potensi ancaman keamanan di sektor sumber daya alam, perhubungan, dan pariwisata. Secara internal, dibahas mengenai jumlah personil PAM Obvitnas Polres Kalsel beserta tingkat pangkatnya."
Mata pelatihan Kesiapsiagaan Bela Negara membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan dasar bela negara melalui kegiatan praktik seperti baris berbaris, keprotokolan, bermain peran sebagai pengumpul informasi, dan latihan fisik serta mental guna membangun komitmen terhadap negara. Pelatihan ini berlangsung selama 7 sesi dan 45 menit per sesi, dengan materi utama mengenai konsep kesiapsiagaan jasmani dan mental,
Salinan Peraturan LAN 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan LAN 1 Ta...Coach RFIRMANS
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Perubahan tersebut meliputi kurikulum pembelajaran, struktur kurikulum, pelaksanaan kurikulum, rapat evaluasi, dan ketentuan kelulusan.
UU Nomor 5 Tahun 2014 mengatur tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). UU ini mengatur hak, kewajiban, jenis jabatan, mutasi, pemberhentian, dan pengisian jabatan pimpinan tinggi untuk ASN."
saya tidak mengharapkan apa2 dari saudara, saya hanya minta doa anda untuk mendoakan saya, semoga Allah azza Wa Jalla menggolongkan saya mnjadi orang - orang Mu'min yg diberi Kenikmanatan Iman
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada DaerahPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang hibah kepada daerah, mencakup sumber hibah dari dalam dan luar negeri, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan hibah. Hibah dimaksudkan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan aparatur daerah.
Polri berkomitmen melakukan transformasi menuju organisasi yang lebih profesional, bermoral dan modern melalui empat program utama yaitu: (1) transformasi organisasi, (2) transformasi operasional, (3) transformasi pelayanan publik, dan (4) transformasi pengawasan. Transformasi ini bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
[Ringkasan]
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut berisi daftar pejabat penilai dan pegawai yang dinilai beserta jabatan dan unit kerjanya.
2. Terdapat target kerja tahunan pegawai yang dinilai beserta kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya yang diharapkan.
3. Terdapat penilaian pencapaian target kerja tahunan oleh pejabat penilai beserta nilai kinerja yang dicapai pegawai.
Pedoman ini membahas komitmen terhadap kompetensi sebagai salah satu sub unsur lingkungan pengendalian dalam sistem pengendalian intern pemerintah. Kompetensi didefinisikan sebagai karakteristik seseorang yang terdiri atas motivasi, responsif, konsep diri, pengetahuan dan keterampilan. Komitmen terhadap kompetensi berarti kemauan pimpinan dan pegawai untuk bertindak sesuai tugas masing-masing sesuai kompet
Permenkes 14 2015 standar kompetensi manajerial jabatan fungsional apotekerUlfah Hanum
Peraturan ini menetapkan standar kompetensi manajerial untuk jabatan fungsional apoteker di Kementerian Kesehatan. Standar kompetensi tersebut mencakup 5 kelompok kompetensi yaitu kemampuan berpikir, mengelola diri, mengelola orang lain, mengelola tugas, dan mengelola sosial budaya. Standar kompetensi ini digunakan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan fungsional apoteker.
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)KutsiyatinMSi
1. Dokumen ini membahas kebijakan orientasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan pelaksanaan workshop manajemen pelatihan.
2. Orientasi PPPK bertujuan untuk memberikan pengenalan tugas dan fungsi ASN serta nilai dan etika pada instansi pemerintah, dilaksanakan secara mandiri melalui online course selama 45 jam pelatihan.
3. Workshop manajemen pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pengelola pelati
Dokumen ini membahas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri. Dokumen ini menjelaskan tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia, permasalahan strategis reformasi birokrasi, dan keterkaitan rencana strategis Bappeda dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri.
The Toshiba Photo Album is a digital photo frame that allows users to easily view and organize their photos from an SD card or USB device. It has a 7-inch touchscreen display, supports common photo file formats, and includes features like slideshow, zoom, and auto rotation. Users can add, delete, and arrange photos directly on the frame's screen to create customized photo collections.
1. Pokdarkamtibmas bertugas membantu masyarakat dalam masalah keamanan dan ketertiban
2. Mereka melakukan komunikasi rutin dengan anggota dan aparat keamanan melalui radio
3. Rapat rutin dilakukan untuk membahas permasalahan keamanan dan koordinasi kegiatan
Dokumen tersebut membahas upaya-upaya reformasi kultural dan peningkatan kinerja Kepolisian Republik Indonesia agar menjadi lebih profesional dan terpercaya oleh masyarakat. Beberapa upaya yang disebutkan meliputi menekan budaya korupsi, meningkatkan pelayanan publik, serta meningkatkan profesionalisme dan stabilitas ketertiban masyarakat.
Dokumen tersebut membahas upaya optimalisasi kemampuan humas Kepolisian Resort Merangin untuk membangun opini publik yang positif dan mewujudkan keterbukaan informasi publik. Beberapa upaya yang direkomendasikan antara lain pengembangan jumlah dan kemampuan personil humas, pengembangan sarana dan prasarana, serta melakukan kerja sama dengan media massa untuk pelatihan dan pertukaran informasi.
Polisi sedang mengejar buronan teroris dan berusaha menangkapnya dalam permainan ini. Jika polisi berhasil membunuh teroris, skornya akan bertambah +5 dan dia menang, tetapi jika gagal teroris akan kabur dan dia kalah. Permainan dimulai dengan polisi dan teroris yang saling menembak sampai salah satu berhasil dibunuh.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas pelaksanaan program quick wins di Kementerian Agama untuk memperbaiki pelayanan publik.
2. Program quick wins bertujuan untuk memberikan layanan yang lebih baik, cepat, mudah, dan terjangkau kepada masyarakat.
3. Beberapa layanan yang menjadi sasaran quick wins antara lain pendaftaran haji, penerimaan CPNS, pencatatan nikah, sert
Dokumen tersebut merupakan rencana pelaksanaan reformasi birokrasi Polri gelombang II tahun 2011-2014 yang mencakup tujuan, sasaran, tahapan, dan program-program reformasi seperti penataan organisasi, tata laksana, SDM, dan peningkatan pelayanan publik.
Dokumen tersebut membahas upaya optimalisasi kemampuan personil Subdit Fasharkan Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi dalam rangka memelihara, merawat, dan menyelenggarakan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah terkait patroli kapal. Beberapa hal yang diusulkan antara lain penambahan personil sesuai standar, pengembangan kompetensi personil, serta penyusunan anggaran yang mendukung tugas tersebut.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut merupakan bagian dari rencana strategis Polri dan Polda Kalbar untuk tahun 2010. Dokumen tersebut membahas latar belakang, tujuan, sasaran, dan kebijakan strategis Polri dan Polda Kalbar dalam rangka meningkatkan keamanan di tingkat nasional dan regional.
This document discusses proposed revisions to regulations governing promotions (kenaikan pangkat) within the Indonesian National Police (Polri). It notes issues with the existing regulations, which are outlined in three separate decrees. The proposed revisions would consolidate the regulations into a single Police Chief Regulation (Perkap) and address issues like inconsistencies with the extended retirement age of 58. Tables compare the existing and proposed requirements for the minimum duration of service (MDDP) and professional development periods (MDP) required for promotions within different education and rank categories. The goal is to standardize promotions, ensure fairness and legal certainty, support new organizational structures, and provide sufficient experience for junior officers.
MAKALAH REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI STRATEGI NASIONALdocxLisca Ardiwinata
Makalah ini membahas reformasi birokrasi sebagai strategi nasional. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, transparan, partisipatif, akuntabel, dan memiliki kredibilitas. Reformasi birokrasi juga bertujuan merevitalisasi pelaksanaan fungsi manajemen pemerintahan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur yang profesional. Reformasi birokrasi merupakan strategi
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut menjelaskan urutan kepangkatan di POLRI dan TNI, mulai dari perwira tinggi hingga tamtama.
2. Pangkat tertinggi di POLRI adalah Jenderal Polisi, sedangkan di TNI adalah Jenderal Besar.
3. Simbol dan letak pangkat berbeda untuk setiap jenjang kepangkatan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang optimalisasi kemampuan personil satuan patroli daerah guna meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan kamtibmas yang kondusif di wilayah perairan Polda Jambi.
1. Dokumen tersebut membahas peran Kepolisian dalam penanganan berbagai jenis tindak pidana seperti illegal logging, korupsi, pencurian, dan lainnya.
2. Ilegal logging dan korupsi merupakan masalah besar yang memerlukan kerja sama antar lembaga untuk pencegahan dan penanggulangan.
3. Data kasus illegal logging dan korupsi tahun 2007 menunjukkan peningkatan penanganan oleh berbagai satuan Kepolisian di R
1. Dokumen tersebut merupakan materi sosialisasi yang disampaikan oleh Triyono sebagai anggota Pokdarkamtibmas Sub Sektor 219 Sriamur.
2. Pokdarkamtibmas bertugas membantu masyarakat dalam masalah keamanan dan ketertiban serta berkoordinasi dengan aparat kepolisian.
3. Dokumen ini membahas struktur organisasi, sistem komunikasi radio, sandi-sandi komunikasi, dan kondisi di wilayah Sriamur.
08-HO-Pengendalian Biaya, Mutu dan Waktu.pdfssuser91ceb01
HO-Pengendalian Biaya, Mutu dan Waktu. Dalam dunia konstruksi, pengendalian biaya, mutu dan waktu adalah fokus utama untuk menghasilkan produk yang baik dan bagus untuk penyedia jasa.
POKOK PENJELASAN MODEL ASSESMEN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH ...Mus kamal
Dokumen tersebut membahas tentang model penilaian kebutuhan pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu penataan organisasi daerah, kepegawaian daerah, pengelolaan keuangan daerah, peran DPRD, pelayanan publik, dan pembinaan/pengawasan daerah yang belum berjalan efektif.
Reviu RKA-K/L dilakukan oleh APIP K/L untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa RKA-K/L telah disusun sesuai peraturan dan sasaran K/L. Reviu mencakup kelayakan anggaran, kepatuhan perencanaan, dan kelengkapan dokumen. Reviu dilaksanakan secara paralel dengan penelitian oleh Biro Perencanaan K/L pada saat penyusunan RKA-K/L.
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas kerangka umum penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga (Renstra K/L) untuk periode 2015-2019. Dibahas landasan hukum, tahapan pembangunan nasional, kedudukan Renstra K/L, alur dan mekanisme penyusunannya, serta hal-hal baru seperti perubahan arsitektur program dan kegiatan beserta penjelasan mengenai input, output, outcome, indikator kinerja program dan kegiatan.
Dokumen ini membahas pemantauan dan evaluasi program pengembangan infrastruktur bidang ke-PU-an (jalan, sumber daya air, dan cipta karya) di Indonesia pada tahun 2010. Metode evaluasi mencakup penilaian kesesuaian program, lokasi, dan besaran anggaran berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Hasil evaluasi untuk masing-masing sektor kemudian dirangkum dan rekomendasi disampaikan.
20120214 paparan di kemendikbud jakarta slideshowMajalah Persija
Dokumen tersebut merupakan laporan Menteri PAN dan RB tentang program-program percepatan reformasi birokrasi, termasuk pembentukan Zona Integritas untuk menciptakan wilayah bebas korupsi. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang memiliki komitmen mencegah korupsi dan melaksanakan program pencegahan korupsi. Unit kerja di dalam Zona Integritas dapat mendapat predikat Wilayah
Tiga dokumen tersebut memberikan informasi tentang tiga Daerah Irigasi (DI) di Jawa Tengah, yaitu:
1. DI Padas Klorot yang melayani 701 Ha lahan di Boyolali dan Semarang, dengan bendungnya bernama Padas Klorot
2. DI Rejoso yang melayani 560 Ha lahan di Boyolali dan Semarang, dengan bendungnya bernama Rejoso
3. DI Senjoyo yang melayani 2.235 Ha lahan di Salatiga dan Semarang, dengan bendun
Pidato Bupati Pakpak Bharat pada saat Peluncuran Tema Pembangunan Tahun 2009Ar Tinambunan
Tema pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2009 adalah "pembangunan ekonomi dengan peningkatan etos kerja aparatur dan partisipasi masyarakat". Fokus pembangunan adalah meningkatkan sektor pertanian, etos kerja aparatur, dan keterlibatan masyarakat.
Dokumen ini membahas tentang arah penguatan fungsi pengawasan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum, tata laksana reklamasi dan pascatambang, pengawasan, serta sanksi yang dapat diberikan kepada perusahaan pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan reklamasi dan pascatambang.
Similar to Paparan pelaksanaan tugas tim pokja rbp (20)
15. TUJUAN REFORMASI BIROKRASI NASIONAL Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan. TUJUAN RB
16. TUJUAN REFORMASI BIROKRASI POLRI POLDA KALBAR SECARA UMUM BERTUJUAN UTK MEMBNGUN/ MEMBENTUK PROFIL & PERILAKU APARATUR POLRI DGN : A MENCIPTAKAN & MEMBANGUN APARATUR POLRI YG BERSIH, PROFESIONAL, BERTNGGNG JWB & BERINTEGRITAS TINGGI, PRODUKTIF, SERTA MAMPU MMBERIKN YAN YG PRIMA KPD PUBLIK / MASYINTEGRITAS TINGGI YAITU : PERILAKU APARATUR POLRI YG DLM BEKERJA SENANTIASA MENJAGA SIKAP PROFESIONAL & MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI MORALITAS (KEJUJURAN, KESETIAAN, KOMITMEN ) SERTA MENJAGA KEUTUHAN PRIBADI. PRODUKTIVITAS TINGGI & BRTNGNG JWB YAITU HSL OPTIMAL YG DICAPAI OLEH APARATUR POLRI DARI SERANGKAIAN PROG GIAT YG INOVATIF, EVEKTIF & EFISIEN DLM MENGELOLA SUMBER DAYA YG ADA SERTA DITUNJANG OLEH DEDIKASI & ETOS KERJA YANG TINGGI. KEMAMPUAN MMBERIKAN YAN YG PRIMA YAITU KEPUASAN YG DIRASAKAN OLEH PUBLIK SBG DAMPAK DR HSL KERJA BIROKRASI YG PROFESIONAL, BERDEDIKASI & MEMILIKI STANDAR NILAI MORAL YG TINGGI DLM MNJALANKN TUGASNYA SBG ABDI NEGARA DAN ABDI MASY UTAMANYA DLM MMBERIKN YAN PRIMA KEPADA PUBLIK DENGAN SEPENUH HATI DAN RASA TANGGUNG JAWAB SERTA MEMBANGUN BIROKRASI YANG EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DALAM MELAYANI DAN MEMPERDAYAKAN MASYARAKAT
17. Secara khusus bertujuan / membentuk : B Birokrasi PolriPoldaKalbaryang bersih Birokrasi PolriPoldaKalbaryang efisien dan produktif Birokrasi PolriPoldaKalbaryang transparan Birokrasi PolriPoldaKalbaryang melayani Birokrasi PolriPoldaKalbaryang terdesentralisasi
18. SASARAN REFORMASI BIROKRASI TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SASARAN REFORMASI BIROKRASI MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI.
19. SASARAN REFORMASI KULTURAL ANTAGONIS PROTAGONIS REAKTIF PROAKTIF LEGALITAS LEGITIMITAS ELITIS POPULIS PERUBAHAN POLA PIKIR (MIND SET) SASARAN REFORMASI KULTURAL AROGAN HUMANIS PERUBAHAN BUDAYA KERJA (CULTUR SET) OTORITER DEMOKRATIS TERTUTUP TRANSPARAN AKUNTABILITAS VERTIKAL AKUNTABILITAS PUBLIK DIALOGIS MONOLOGIS
21. MEMBENTUK TIM PELAKSANA RBP SESUAI DENGAN ARAHAN BUKU PEDOMAN PENGAJUAN DOKUMEN USULAN REFORMASI BIROKRASI POLRI YANG DIKELUARKAN OLEH TIM REFORMASI BIROKRASI NASIONAL / MENNEG PAN NOMOR : PER/04/M.PAN/4/2009. PERTAMA YANG DILAKUKAN OLEH POLRI MEMBENTUK TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN POLRI BERDASARKAN SURAT PERINTAH KAPOLRI NO. POL : SPRIN /2134/XII/2008 TANGGAL 13 DESEMBER 2008 TENTANG PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI POLRI DILANJUTKAN DENGAN SURAT PERINTAH KAPOLRI NOMOR : SPRIN/894/V/2010 TANGGAL 21 MEI 2010 TENTANG PENUNJUKAN TIM POKJA REFORMASI BIROKRASI POLRI.
22. TIM PELAKSANA RBP POLDA KALBAR SESUAI SURAT KAPOLRI NOMOR : B/4662/XII/2010 TANGGAL 27 DESEMBER 2010 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI POLRI, POLDA KALBAR TELAH MEMBENTUK TIM POKJA REFORMASI BIROKRASI POLRI DENGAN SURAT PERINTAH KAPOLDA KALBAR NOMOR : SPRIN/89/I/2011 TANGGAL 26 JANUARI 2011 TENTANG TIM POKJA REFORMASI BIROKRASI POLRI POLDA KALBAR.
23. PENGORGANISASIAN REFORMASI BIROKRASI STRUKTUR REFORMASI BIROKRASI POLRI POLDA KALBAR SprinKapoldaKalbarNomor : Sprin/89/I/2011 Tentang Tim Pokja RBP PoldaKalbar PERMENEG PAN NO: PER/15/M.PAN/7/2008 TTG PEDOMAN UMUM REFORMASI BIROKRASI (9 PROGRAM 23 KEGIATAN) 1. PENANGGUNG JAWAB : KAPOLDA KALBAR 2. KETUA TIM PENGARAH ; WAKA POLDA KALBAR SEKRETARIS : KABAG RBP DAN TIAP ANGGOTA MSNG-MASNG TIM PELAKS YG TELAH DITUNJUK UU NO. 17/2007 TTG RPJPN 2005 - 2025 KABID PROPAM KETUA TIM I MANAJEMEN PERUBAHAN & TRANSFORMASI BUDAYA KARO RENA KETUA TIM II RESTRUKTURISASI ORG & TATA LAKSANA KARO OPS KETUA TIM III QUICK WINS KARO SDM KETUA TIM IV MSDM & REMUNERASI IRWASDA KETUA TIM V EVALUASI KINERJA & PROFIL POLRI 2025 KASUB TIM I DIR SABHARA KASUB TIM II DIR LANTAS KASUB TIM III DIR RESKRIM KASUB TIM IV KABAG DALPERS RO SDM KASUB V DIR INTELKAM KASUB VI DIR BINMAS KASUB VII KASAT BRIMOB KASUB VIII KABID HUMAS KASUB IX KABID TIPOL KASUB X KABID DOKKES ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
27. PROSEDUR DAN PENANGGUNG JAWAB PELAPORAN PELAKSANA TIM I KARO RENA / BAG RBP HIMPUN & REKAP LAP ANEV GIAT RBP DAN DIKIRIM KPD WAKAPOLRI c.q. KARO RBP PELAKSANA TIM II KASUB TIM BID QW PELAKSANA TIM III PELAKSANA TIM IV PELAKSANA TIM V
28. CONTOH FORMAT LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI RBP KOP............... LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI POLRI BIDANG .................. (SESUAI YGDILAKS) TRIWULAN/TAHUNAN POLDA KALBAR TA 2011 PENDAHULUAN PELAKSANAAN ANALISA DAN EVALUASI KENDALA DAN HAMBATAN KESIMPULAN DAN SARAN PENUTUP Pontianak, 2011 PENANGGUNG JAWAB TIM PELAKSANA ............................. Catatan : Format analisa dan evaluasi bersifat fleksibel disesuaikan kebutuhan program.
29. PROSEDUR DAN PENANGGUNG JAWAB PELAPORAN KHUSUS PROG QUICK WINS PELAKSANA QW MASING-MASING FUNGSI SATWIL LAPORAN ANEV PELAKSANAANKEGIATAN MASING-MASING BAG/ SAT PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA QW FUNGSI KARO OPS HIMPUN & REKAP LAP ANEV QW KPD KARO RENA / BAGRBP PELAKSANA QW MASING-MASING FUNGSI POLDA HIMPUN DAN REKAP LAPORAN ANEV PELAKSANAANKEGIATAN MASING-MASING SETIAP KASUB TIM PELAKSANA YG DILAP JJRN PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA QW FUNGSI BAG/ SAT
30. RENCANA TINDAK LANJUT QUICK WINS PADA TAHUN 2011 MELAKSANAKAN 13 PROGRAM GIAT QW YG DILAKS 10 FUNGSI; MENINJAU KEMBALI 21 KEGIATAN PROGRAM QUICK WINS YANG AKAN DILAKSANAKAN POLRI s.d. TAHUN 2014 MEMBUAT RENCANA KEGIATAN PROGRAM QUICK WINS TAHUN 2011; MELANJUTKAN PROGRAM YG BELUM SELESAI, ANTARA LAIN : MENYUSUN NASKAH AKADEMIK QUICK WINS OLEH MASING-MASING FUNGSI SESUAI DENGAN BIDANG GIAT; MENYUSUN PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM QUICK WINS OLEH MASING-MASING FUNGSI SESUAI DGN BIDANG GIAT; JUKRAH KEWILAYAHAN TENTANG PENGGIAT / MONITORING PELAKSANAAN QUICK WINS.
34. PENGORGANISASIAN REFORMASI BIROKRASI TUGAS DAN TNGGUNG JWB TIM PELAKSANA 1. PENANGGUNG JAWAB : KAPOLDA KALBAR 2. KETUA TIM PENGARAH ; WAKA POLDA KALBAR 3. SEKRETARIS : KABAG RBP KABID PROPAM KETUA TIM I MANAJEMEN PERUBAHAN & TRANSFORMASI BUDAYA KARO RENA KETUA TIM II RESTRUKTURISASI ORG & TATA LAKSANA KARO OPS KETUA TIM III QUICK WINS KARO SDM KETUA TIM IV MSDM & REMUNERASI IRWASDA KETUA TIM V EVALUASI KINERJA & PROFIL POLRI 2025 MELAKUKAN EVALUASI KINERJA POLRI (KUANTITATIF & KUALITATIF) MERUMUSKAN PROFIL POLRI TAHUN 2025 REVIEW & PENYEMPURNAAN STRATEGI, KEBIJAKAN & SISTEM MSDM MERUMUSKAN REMUNERASI PERANCANGAN ULANG STRUKTUR ORG POLRI ANALISIS BEBAN KERJA IDENTIFIKASI / INVENTARISASI SOP / PROTAP IDENTIFIKASI BIDANG KERJA YANG DIRASAKAN LAGSUNG OLEH MASY. PROGRAM RENCANA AKSI (QUICK WINS) MEMANTAU PELAKS. QUICK WINS INTERNALISASI & SOSIALISASI RB POLRI TRANSFORMASI BUDAYA ORGANISASI
35. PENGORGANISASIAN REFORMASI BIROKRASI TUGAS DAN TNGGUNG JWB TIM PELAKSANA I REN, MELAKS GIAT SOSIALISASI DAN INTERNALISASI SELURUH PROG RBP &DUKUNGAN THD PROG PERUBAHAN YG HRS DILAKUKAN OLEH POLRI BIDANG MNJ PRUBAHAN & TRANSFORMASI BUDAYA MERENCANAKAN, MELAKSANAKAN ATAU MENDORONG PROGRAM – PROGRAM SPESIFIK TERKAIT TRANSFORMASI BUDAYA ORGANISASI POLRI
36. PENGORGANISASIAN REFORMASI BIROKRASI TUGAS DAN TNGGUNG JWB TIM PELAKSANA II MELAKSANAKAN KAJIAN TTG PERUBAHAN STRUKTUR ORG YG HRS SGR DILAKUKAN DGN ARAHAN GRAND STRATEGI POLRI BIDANG RESTRUKTURISASI DAN KETATALAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA , STUDI YG HRS DILAKUKAN UTK MENCAPAI JUMLAH PERS /ANGGOTA YG PAS ( RIGHT SIZE ) SOP & PROTAP, MELAKUKAN IDENTIFIKASI / INVENTARIS SOP DAN PROTAP YG SDH ADA PD TIAP FUNGSI DAN ATAU SATKER
37. PENGORGANISASIAN REFORMASI BIROKRASI TUGAS DAN TNGGUNG JWB TIM PELAKSANA III IDENT SJML BID KERJA POLRI YG HSL KERJANYA DIRASAKAN MASY SBG PEMANGKU KEPENTINGAN UTAMA POLRI BIDANG QUICK WINS MERANCANG PROG DLM BNTK REN AKSI , PROSEDUR OPS STANDAR DAN PERATURAN YG DIPERLUKAN UTK MNJDIKAN PROG TSB SBG PROG UNGGLN POLRI DAN DPT DIRSKAN PNINGKTN KINERJA DLM WKT CEPAT BEKRJA ERAT DGN BIDANG-BIDANG / SATKER TRKAIT MELUNCRKN PROG TSB SCR SEREMPAK DAN MEMANTAU LNGSUNG PELAKS SEMUA PROG QUIC WINS SERT MELAKUKAN EVALUASI PELAKS DI LAPANGAN
38. PENGORGANISASIAN REFORMASI BIROKRASI TUGAS DAN TNGGUNG JWB TIM PELAKSANA IV IREVIEW DAN PENYEMPURNAAN STRATEGI, BIJAK DAN SISTEM MANJ SDM YG MNCAKUP BIDANG – BIDANG : PENGADAAN ( REKRUITMEN DAN SELEKSI ) STANDAR KOMPETENSI UTK SEMUA JABATAN STRUK & FUNG MANJ DAN PENILAIAN KINERJA PEMBINAAN PERS PERENCANAAN DN BIN KARIER DIKLAT PENEGAKAN DISIPLIN AGT DAN PEGAWAI PENGHARGAAN DAN HUKUMAN ASESSMEN AGT POLRI UTK PAMEN/ PATI SISTEM INFO KEPEGAWAIAN BERBASIS TEK INFO BIDANG MANJ SDM DAN REMUNERASI
39. PENGORGANISASIAN REFORMASI BIROKRASI TUGAS DAN TNGGUNG JWB TIM PELAKSANA V MELAKUKAN EVALUASI SCR KUANTITATIF /NORMATIF DAN KUALITATIF ATAS KINERJA POLRI POLDA KALBAR BIDANG EVALUASI KINERJA DAN PROFIL POLRI 2025 MERUMUSKAN PROFIL/POSTUR POLRI UTK TH 2025 SESUAI ARAHAN BUKU PEDOMAN RB SESUAI DGN GRAND STRATEGI POLRI