a

1. 6/26/2014
1
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 13 TAHUN 2014
TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DI
LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
1. Pasal 108, 109, 110 Undang-undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5
Tahun 2014;
2. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama)pada
instansi pusat dan daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di
1. Pasal 108, 109, 110 Undang-undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5
Tahun 2014;
2. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama)pada
instansi pusat dan daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di
DASAR DAN LATAR BELAKANG
instansi pusat dan daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di
kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi,
kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas
serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
3. Agar pelaksanaan promosi terbuka memiliki standar dan kualifikasi yang
sesuai dengan kebutuhan organisasi maka dipandang perlu menetapkan
instansi pusat dan daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di
kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi,
kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas
serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
3. Agar pelaksanaan promosi terbuka memiliki standar dan kualifikasi yang
sesuai dengan kebutuhan organisasi maka dipandang perlu menetapkang g p g p p
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di
Lingkungan Instansi Pemerintah (PermenPAN-RB Nomor 13 tahun
2014)
g g p g p p
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di
Lingkungan Instansi Pemerintah (PermenPAN-RB Nomor 13 tahun
2014)

2. 6/26/2014
2
Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 2014
Fungsi:
pimpin dan bangun motivasi pegawai aparatur sipil negara untuk pelaksanaan tugas
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Tugas:
memberikan saran kebijakan publik kepada pimpinan;
d / k k b k bl k
TUGAS, FUNGSI DAN PERAN JABATAN PIMPINANTINGGI
menyusun dan/atau menetapkan kebijakan publik;
menyusun dan/atau menetapkan program;
memimpin dan mewujudkan perubahan;
memberikan keteladanan;
menjamin pencapaian tujuan instansi/unit organisasi;
mendayagunakan Pegawai ASN secara efisien dan efektif; dan
menjamin akuntabilitas dan kinerja organisasi.
Peran:
b i lsebagai pelopor:
keahlian profesional;
analisis dan rekomendasi kebijakan;
kepemimpinan manajemen;
sebagai pembangun dan pengembang kerjasama internal maupun dengan
eksternal organisasi;
sebagai teladan dalam pengamalan nilai dasar ASN dan pelaksanaan kode etik dan
kode perilaku ASN
POLA KARIER
PIMPINANTINGGI
1. Utama
2. Madya
3 P
POSITION
(BABIX)
-
-
PANGKAT (KELAS
JABATAN)
JABATAN
3. Pratama
FUNGSIONAL
AHLI
1. Utama
2. Madya
3 M d
BY
-
-
-
-
-
-
-
-
ADMINISTRASI
1. Administrator
2. Pengawas
3. Pelaksana
3. Muda
4. Pertama
TERAMPIL
1. Penyelia
2. Mahir
3. Terampil
4. Pemula
BYCAREER
-
-
-
-
BYCAREER

3. 6/26/2014
3
• sebagai pedoman dalam pengisian
jabatan tinggi utama madya dan
MAKSUD DAN TUJUAN
jabatan tinggi utama, madya dan
pratama pada instansi pemerintah
pusat dan daerah
MAKSUD
• agar terdapat standar yang jelas
dalam pelaksanaan pengisian
jabatan pimpinan tinggi di
lingkungan instansi pemerintah
TUJUAN
SASARANSASARAN
Sasaran disusunnya Tata Cara Pengisian
Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan InstansiJabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Instansi
Pemerintah ini adalah:
Terselenggaranya pengisian jabatan pimpinan
tinggi secara terbuka pada instansi
pemerintah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Tersedianya pejabat pimpinan tinggi sesuai
dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh
organisasi.

4. 6/26/2014
4
RUANG LINGKUPRUANG LINGKUP
Ruang lingkup Tata Cara Pengisian Jabatan
Pi i Ti ggi di li gk g I t iPimpinan Tinggi di lingkungan Instansi
Pemerintah meliputi tata cara pengaturan
persiapan, pelaksanaan serta monitoring
dan evaluasi penyelenggaraan promosi
jabatan secara terbuka bagi pejabatjabatan secara terbuka bagi pejabat
pimpinan tinggi pada instansi pemerintah
pusat dan daerah.
TATA CARA SELEKSI PENGISIAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI

5. 6/26/2014
5
1. Pembentukan Panitia Seleksi
2. Panitia Seleksi dibentuk oleh Pejabat
P bi K i d
PERSIAPAN (1)
Pembina Kepegawaian dengan
berkoordinasi dengan Komisi Aparatur
Sipil Negara (KASN).
3. Panitia Seleksi terdiri atas unsur :
• pejabat terkait dari lingkungan• pejabat terkait dari lingkungan
instansi yang bersangkutan;
• pejabat dari instansi lain;
• akademisi/pakar/profesional.
A. Persyaratan Menjadi Panitia Seleksi :
1. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai
dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang
lowong; dan
PERSIAPAN (2)
g;
2. memiliki pengetahuan sebagai assessor, atau diberikan
pembekalan mengenai assessment center;
B. Panitia Seleksi berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 orang
dan paling banyak 9 orang.
C. Perbandingan anggota Panitia Seleksi berasal dari internal
sebanyak 40% dan eksternal sebanyak 60%.y y
D. Panitia seleksi melaksanakan seleksi yang dibantu oleh Tim
penilai kompetensi yang independen dan memiliki
pengalaman dalam membantu seleksi Pejabat Pemerintah.
E. Penyusunan dan penetapan standar kompetensi jabatan yang
lowong.

6. 6/26/2014
6
A. Pengumuman lowongan jabatan:
1. Untuk mengisi lowongan jabatan
Pi i Ti i di k
PELAKSANAAN (1)
Pimpinan Tinggi agar diumumkan secara
terbuka, dalam bentuk surat edaran
melalui papan pengumuman, dan/atau
media cetak, media elektronik (termasuk
media on line/internet)media on‐line/internet).
2. Pengumuman dilaksanakan paling
kurang 15 (lima belas) hari kerja sebelum
batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
1. Pengumuman lowongan jabatan pada
Instansi Pusat:
PELAKSANAAN (2)
a. untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi utama dan madya
diumumkan terbuka dan kompetitif kepada seluruh instansi
secara nasional;
b. untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama diumumkan
secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional;
c. Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama, madya dan pratama
pada kementerian/lembaga dilakukan secara terbuka danpada kementerian/lembaga dilakukan secara terbuka dan
kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat
kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan,
rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang
dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐
undangan

7. 6/26/2014
7
2. Pengumuman lowongan jabatan pada Instansi
Pemerintah Provinsi:
PELAKSANAAN (3)
a. untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi madya diumumkan terbuka
dan kompetitif kepada instansi lain pada tingkat nasional;
b. untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara
terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau
antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
c. pengisian jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama pada
Instansi Pemerintah Provinsi dilakukan secara terbuka danInstansi Pemerintah Provinsi dilakukan secara terbuka dan
kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat
kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan,
rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang
dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐
undangan.
3. Pengumuman lowongan jabatan pada Instansi
Pemerintah Kabupaten/Kota:
PELAKSANAAN (4)
a. untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan
secara terbuka dan kompetitif pada tingkat tingkat nasional
atau antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
b. pengisian jabatan pimpinan pratama pada Instansi
Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan secara terbuka dan
k titif di k l PNS d h tik tkompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat
kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan
latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta
persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang‐undangan.

8. 6/26/2014
8
4. Pengumuman harus memuat (1):
a. nama jabatan yang lowongan;
PELAKSANAAN (5)
b. persyaratan administrasi antara lain :
1) Surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan
bermaterai;
2) Fotokopi SK kepangkatan dan jabatan yang diduduki;
3) Fotokopi ijazah terakhir yang sesuai dengan jabatan yang
dilamardilamar
4) Fotokopi SPT tahun terakhir;
5) Fotokopi Hasil Penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir;
6) Riwayat hidup (CV) lengkap.
7) tidak bersatus sebagai tersangka yang dibuktikan dengan
surat pernyataan diri tidak berstatus tersangka
4. Pengumuman harus memuat (2):
c. persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan Pakta
Integritas;
PELAKSANAAN (5)
d. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan
administrasi;
e. tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
f. Alamat atau nomor telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang dapat
dihubungi
g. prosedur lain yang diperlukan.
h. persyaratan jenjang pendidikan dan sesuai dengan bidang jabatanp y j j g p g g j
yang lowong;
i. pengalaman jabatan terkait dengan jabatan yang akan dilamar
minimal 2 tahun;
j. Lamaran disampaikan kepada Panitia Seleksi;
k. Pengumuman ditandantangani oleh Ketua Panitia Seleksi dan
dikirimkan tembusannya kepada KASN

9. 6/26/2014
9
1. Seleksi Administrasi :
a. Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung
persyaratan dilakukan oleh sekretariat Panitia Seleksi.
PELAKSANAAN (6)
p y
b. Penetapan minimal 3 (tiga) calon pejabat pejabat pimpinan tinggi yang
memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk
setiap 1 (satu) lowongan jabatan pimpinan tinggi.
c. Kriteria persyaratan administrasi didasarkan atas peraturan perundang‐
undangan dan peraturan internal instansi yang ditetapkan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian masing‐masing.
d. Syarat yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara
k t i k lifik i k k t didik d l tih k j j kkompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak
jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan
yang akan diduduki.
e. Dapat Dilakukan secara online bagi pengumuman pelamaran yang dilakukan
secara online
f. Pengumuman hasil seleksi ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi dan
dikirimkan tembusannya kepada KASN.
2. Seleksi Kompetensi (1)
A. Kompetensi Manajerial
1) untuk jabatan pimpinan tinggi utama, madya dan pratama,
menggunakan metode assessment center sesuai kebutuhan
PELAKSANAAN (7)
menggunakan metode assessment center sesuai kebutuhan
masing‐masing instansi, tidak boleh kurang dari jumlah atau
jenis metode yang digunakan bagi penilaian untuk menduduki
jabatan dibawahnya;
2) untuk daerah yang belum dapat menggunakan metode
assessmen center secara lengkap dapat menggunakan metode
psikometri, wawancara kompetensi, analisa kasus atau
presentasi;
3) standar kompetensi manajerial disusun dan ditetapkan oleh
masing‐masing instansi sesuai kebutuhan jabatan dan dapat
dibantu oleh assessor
4) kisi‐kisi wawancara disiapkan oleh panitia seleksi.

10. 6/26/2014
10
2. Seleksi Kompetensi (2)
A. Kompetensi Bidang
1) Menggunakan metode tertulis dan wawancara serta
metode lainnya
PELAKSANAAN (8)
metode lainnya;
2) Standar kompetensi Bidang disusun dan ditetapkan oleh
masing‐masing instansi sesuai kebutuhan jabatan dan
dapat dibantu oleh assessor.
B. Standar Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Bidang
ditetapkan oleh masing‐masing instansi mengacu pada
ketentuan yang ada atau apabila belum terpenuhi dapat
ditetapkan sesuai kebutuhan jabatan di instansi masing‐
masing.
C. Hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim
Penilai Kompetensi kepada Panitia Seleksi.
3. Wawancara Akhir
A. Dilakukan oleh Panitia Seleksi
PELAKSANAAN (9)
A. Dilakukan oleh Panitia Seleksi
B. Panitia seleksi menyusun materi wawancara
yang terstandar sesuai jabatan yang dilamar.
C. Wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman
kepada pelamar yang mencakup peminatan,
motivasi perilaku dan karaktermotivasi, perilaku, dan karakter.
D. Dalam pelaksanaan wawancara dapat
melibatkan unsur pengguna (user) dari jabatan
yang akan diduduki.

11. 6/26/2014
11
4. Penelusuran (Rekam Jejak) Calon
A. Dapat dilakukan melalui rekam jejak jabatan dan pengalaman untuk
PELAKSANAAN (10)
melihat kesesuaian dengan jabatan yang dilamar.
B. Menyusun instrumen/ kriteria penilaian integritas sebagai bahan
penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya.
C. Apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan klarifikasi
dengan instansi terkait.
D. Melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk
kepada atasan, rekan sejawat, dan bawahan dan lingkungan terkaitp j g g
lainnya
E. Menetapkan pejabat yang akan melakukan penelusuran rekam jejak
secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan dan pengetahuan
teknis intelejen.
F. Melakukan uji publik bagi jabatan yang dipandang strategis jika
diperlukan.
5. Hasil Seleksi
A. Panitia seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai.
B. Panitia Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap seleksi secara terbuka melalui
d / t di t k di l kt ik (t k di
PELAKSANAAN (11)
papan pengumuman, dan/atau media cetak, media elektronik (termasuk media on‐
line/internet).
C. Panitia Seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
D. Panitia Seleksi menyampaikan hasil penilaian jabatan tinggi utama dan madya dan
memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada
Pejabat Pembina Kepegawaian.
E. Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih
Panitia Seleksi kepada Presiden.
F. Panitia Seleksi menyampaikan hasil penilaian jabatan tinggi pratama dan memilihF. Panitia Seleksi menyampaikan hasil penilaian jabatan tinggi pratama dan memilih
sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada Pejabat
yang berwenang.
G. Pejabat yang berwenang mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih Panitia
Seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
H. Penetapan calon harus dilakukan konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai
dengan rekomendasi Panitia Seleksi kecuali untuk jabatan yang serumpun.

12. 6/26/2014
12
6. Tes Kesehatan dan Kejiwaan
A.Tes kejiwaan dapat dilakukan bekerjasama dengan
lembaga kesehatan yang memiliki pelayanan tersebut;
PELAKSANAAN (12)
lembaga kesehatan yang memiliki pelayanan tersebut;
B. Peserta yang telah dinyatakan lulus wajib menyerahkan
hasil uji kesehatan dan kejiwaan.
7. Pembiayaan
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan seleksiUntuk mendukung kelancaran pelaksanaan seleksi
pengisian jabatan pimpinan tinggi, agar instansi
merencanakan dan menyiapkan anggaran yang
diperlukan secara efisien pada DIPA masing‐masing.
1. Kandidat yang sudah dipilih dan ditetapkan (dilantik) harus
diberikan orientasi tugas oleh pejabat yang berwenang selama 1
(satu) bulan;
2. Hasil orientasi dijadikan catatan kinerja bagi kandidat terpilih;
MONITORING DAN EVALUASI (1)
j j g p ;
3. Status kepegawaian bagi kandidat yang terpilih berasal dari instansi
luar ditetapkan dengan status dipekerjakan paling lama 2 (dua)
tahun untuk kepentingan evaluasi kinerja;
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah menyampaikan
laporan pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi
secara terbuka kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
d R f i Bi k i d K i i A t Si il Ndan Reformasi Birokrasi dan Komisi Aparatur Sipil Negara
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah disamping menyampaikan
laporan pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi
secara terbuka kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi dan Komisi Aparatur Sipil Negara,
menyampaikan pula kepada Menteri Dalam Negeri.

13. 6/26/2014
13
1. Apabila di lingkungan internal instansi tidak terdapat SDM yang
memenuhi syarat sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan,
instansi dapat pula menyelenggarakan promosi jabatan secara
terbuka bagi Jabatan Administrasi sesuai dengan kebutuhan
LAIN‐LAIN
terbuka bagi Jabatan Administrasi sesuai dengan kebutuhan
instansi masing‐masing.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat menyampaikan
permohonan kepada Presiden untuk membuka kesempatan bagi
nonPNS, Prajurit TNI dan Anggota POLRI mengikuti seleksi
terbuka dan kompetitif jabatan‐jabatan tertentu sesuai
peraturan perundangan.
3. KASN mengawasi seluruh pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan
Pimpinan Tinggi Utama, Madya dan Pratama.
4. KASN memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian atas laporan pengawasan seleksi dan bersifat
mengikat.
Integritas,profesional,akuntabel