Dokumen tersebut membahas tentang undang-undang perlindungan anak di Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan definisi anak menurut beberapa sumber hukum dan ketentuan perlindungan anak seperti hak, kewajiban, dan sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang terkait perlindungan anak. Dokumen tersebut juga menyebutkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak anak di Indonesia.

1. UNDANG – UNDANG
PERLINDUNGAN
ANAK

2. Seseorang yang belum berusia 18
tahun, termasuk anak yang masih
dalam kandungan.
Anak

3. Menurut Undang - Undang Nomor
23 tahun 2002
Segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat
hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi
PERLINDUNGAN ANAK

4. Batasan Usia Anak
Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis
Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 20
Nopember 1989 dan diratifikasi Indonesia pada tahun
1990
Bagian 1 pasal 1
Yang dimaksud Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah
18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi
anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

5. Menurut definisi WHO
Batasan usia anak adalah sejak anak di
dalam kandungan sampai usia 19 tahun

6. Menurut Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, pasal 1 Ayat 1
Anak adalah seseorang yang belum berusia
18 (delapan belas) tahun, termasuk anak
yang masih dalam kandungan

7. Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945
serta Konvensi Hak-Hak anak
Menyatakan bahwa kegiatan penyelenggaraan
perlindungan anak diantaranya meliputi :
Non diskriminasi
Kepentingan yang terbaik bagi anak
Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, serta
perkembangan
Penghargaan terhadap anak

8. Hak-hak anak
Pasal 4
Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang,
dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.
Pasal 5
Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan
status kewarganegaraan.
Pasal 6
Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya,
berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan
usianya, dalam bimbingan orang tua.

9. Pasal 7
1. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan
diasuh oleh orang tuanya sendiri.
2. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin
tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak
tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak
angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Pasal 8
Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan
sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
Pasal 9
1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam
rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai
dengan minat dan bakatnya.
2. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi
anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar
biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak
mendapatkan pendidikan khusus.

10. Pasal 10
Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya,
menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan
tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya
sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
Pasal 11
Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan
waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain,
berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat
kecerdasannya demi pengembangan diri.
Pasal 12
Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh
rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan
sosial.

11. Pasal 13
1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana
pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan
dari perlakuan:
Diskriminasi;
Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
Penelantaran;
Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
Ketidakadilan; dan
Perlakuan salah lainnya
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk
perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan
pemberatan hukuman
Pasal 14
Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada
alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu
adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan
terakhir.

12. Pasal 15
Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;dan
 pelibatan dalam peperangan.
Pasal 16
1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran
penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak
manusiawi.
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan
hukum.
3. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya
dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat
dilakukan sebagai upaya terakhir.

13. Pasal 17
Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya
dipisahkan dariorang dewasa;
 Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam
setiaptahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang
objektifdan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
 Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau
yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
Pasal 18
 Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak
mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
 Hak-hak anak sudah melekat dalam diri setiap anak dan diakomodasi
melalui undang-undang. Landasan hukum yang mengatur pemenuhan
hak-hak anak, antara lain:
 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B ayat 2 mengatakan: “Setiap
anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta
berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

14. Kewajiban Anak
Pasal 19
 Menghormati orang tua,wali dan guru.
 Mencintai keluarga, masyarakat dan teman.
 Mencintai tanah air, bangsa dan negara.
 Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran
agamanya.
 Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

15. Komisi Perlindungan Anak
Dalam memperlancar berjalannya penyelenggaraan
perlindungan anak ada satu komisi yakni
Komisi Perlindungan Anak
yang terdiri dari :
• Ketua
• Wakil ketua dan
• Lima orang anggotanya yang mewakili dari tokoh-tokoh
dalam masyarakat

16. Komisi Perlindungan
Anak
bertugas
Melakukan sosialisasi yang
berkaitan dengan perlindungan
anak dan memberikan laporan
dan masukan kepada presiden
dalam rangka perlindungan
anak.

17. Ketentuan Pidana
Yang mendapatkan sangsi pidana adalah
1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan
diskriminasi terhadap anak, penelantaran, membiarkan anak
dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum,
anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang
tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang
diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan
narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
(napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan,
atau anak korban kekerasan.
2. Setiap orang yang melakukan bertentangan dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pengangkatan anak yang dalam Pasal
39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4).

18. Con’t
3. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau
ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak,
memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau
dengan orang lain, aksi eksploitasi anak secara seksual,
membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan
dilakukan perbuatan cabul, memperdagangkan, menjual,
atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual,
melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh
anak, membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas
kemauannya sendiri, merekrut atau memperalat anak untuk
kepentingan militer.

19. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MENGENAI PERLINDUNGAN ANAK DI
INDONESIA
 Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memuat materi hak asasi manusia
yang berkaitan dengan hak – hak anak menurut tanggal pengundangannya dalam
Lembaran Negara RI antara lain :
 UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ; (LNRI Tahun 1979 Nomor
32, TLNRI Nomor 3143) ;
 UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Convention on The Elimination of all
Forms of Discrimination Against Women (Konvensi mengenai Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) ; (LNRI Tahun 1984 Nomor 29, TLNRI
Nomor 3277) ;
 PP Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang
Mempunyai Masalah ; (LNRI Tahun 1988 Nomor 2) ;
 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan
Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak – Hak Anak) ;
(LNRI Tahun 1990 Nomor 57) ;

20.  UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ; (LNRI
Tahun 1995 Nomor 77, TLNRI Nomor 3614) ;
 UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ; (LNRI
Tahun 1997 Nomor 3, TLNRI Nomor 3668) ;
 UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat ; (LNRI
Tahun 1997 Nomor 9, TLNRI Nomor 3670) ;
 UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against
Torture And Other Cruel, Inhuman, Or Degrading Treatment Or
Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau
Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau
Merendahkan Martabat Manusia) ; (LNRI Tahun 1998 Nomor
164, TLNRI Nomor 3783) UU Nomor 20 Tahun 1999 tentang
Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age
For Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia
Minum untuk diperbolehkan Bekerja) ; (LNRI Tahun 1999 Nomor
56, TLNRI Nomor 3835) ;

21.  UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ; (LNRI
Tahun 1999 Nomor 165, TLNRI Nomor 3886) ;
 UU Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention
No.182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for
The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi
ILO No.182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera
Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) ;
(LNRI Tahun 2000 Nomor 30, TLNRI Nomor 3941) ;
 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ; (LNRI
Tahun 2000 Nomor 208, TLNRI Nomor 4026) ;
 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; (LNRI
Tahun 2002 Nomor 109, TLNRI Nomor 4235) ;
 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga ; (LNRI Tahun 2004 Nomor 95, TLNRI
Nomor 4419) ;

22. THANK YOU