Dokumen tersebut membahas tentang pengantar mengenai hak asasi manusia (HAM), meliputi prinsip-prinsip utama HAM seperti non-diskriminasi dan anti-kekerasan, sifat HAM yang universal dan saling terkait, kewajiban negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM warganya, serta instrumen internasional yang mengatur HAM. Dokumen ini juga membahas tentang pemantauan terhadap pemenuhan HAM di suatu negara.

1. Mengenal HAM:
Sebuah Pengantar
Muhammad Hafiz, Program UN-OIC Advocacy
Human Rights Working Group (HRWG):
Indonesia’s NGO Coalition for International Human Rights Advocacy

2. Hal-hal utama
Prinsip non-diskriminasi:
pembedaan, pengecualian,
pembatasan dan pengutamaan.
Prinsip anti kekerasan
Prinsip universal
Prinsip keadilan
Hak-hak korban

3. Sifat
 Universal: karena diambil dari berbagai
nilai yang dapat diterima secara umum
dengan orientasi yang tertuju pada
pemanusiaan manusia. Sumber nilainya:
agama, budaya, jenis kelamin, warna
kulit, pandangan politik, dll.
 Saling terkait/tak terpisahkan
(indivisible) dan saling membutuhkan
(interdependece), interrelasi saling
terhubung.

4. Siapa yg punya kewajiban dan HAK?
 Dalam hak asasi manusia, skema
kewajiban dibebankan pada negara.
 Satu-satunya pemilik hak adalah setiap
orang atau kelompok.
 Konsepnya, bukan ”jika punya hak pasti
punya kewajiban” atau sebaliknya.
 Satu-satunya kewajiban
individu/kelompok hanya menghormati.

5. Kewajiban negara
Obligation to ptotect
Obligation to respect
Obligation to fulfill

6. respect
Mengacu pada tugas negara
untuk tidak melakukan
intervensi terhadap pelaksanaan
hak-hak asasi manusia, seperti
hak atas hidup, hak-hak
integritas personal, atau hak
atas privasi (aspek vertikal).

7. protect
Kewajiban negara untuk
melindungi HAM (obligation to
protect) menekankan pada
langkah-langkah menghadapi
pelanggaran (human rights
abuse) yang dilakukan oleh
pihak-pihak non-negara (aspek
horisontal).

8. fullfil
Menekankan pada upaya-
upaya positif negara lewat
mekanisme legislatif,
yudikatif, atau administratif
untuk menjamin
implementasi HAM di
tingkat yang paling konkrit.

9. Dasar Kewajiban di Indonesia
 “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan
hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara,
terutama Pemerintah.” Pasal 28I ayat (4) Perubahan
Kedua UUD 1945
 “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati,
melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi
manusia yang diatur dalam undang-undang ini dan
hukum internasional tentang hak asasi manusia yang
diterima oleh negara Republik Indonesia.” Pasal 71 UU
No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
 “Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagai
mana dimaksud dalam pasal 71, meliputi langkah
implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik,
ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara,
dan bidang lain.” Pasal 72 UU No. 39 tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia

10. Pelanggran ham
 Pelanggaran HAM merupakan jenis kejahatan yang secara
ekslusif berbeda dengan pelanggaran/kejahatan pidana.
Pelanggaran HAM (human rights violations) adalah segala
pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh aparat negara
(state actor) lewat sebuah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of
power) baik melalui tindakan langsung (by act) atau dengan
pembiaran (by ommission) yang merupakan kegagalan negara
untuk memenuhi tanggung jawab (responsibility) atau
kewajibannya (obligation) di bawah hukum HAM internasional.
Pelanggaran HAM terjadi ketika sebuah produk hukum,
kebijakan, atau praktek negara secara sengaja melanggar,
mengabaikan, atau gagal memenuhi standar HAM normatif.
 Pelanggaran/kejahatan pidana berkaitan dengan segala
pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh pelaku non-
negara (non-state actor), yang dalam istilah teknis hukum HAM
internasional disebut sebagai human rights abuses.
 Pelaku: Negara dan Non-Negara

11. Hak
 Secara umum hak-hak yang dapat dinikmati
terlihat dan diatur dalam berbagai instrument
HAM internasional, hak sipil politik, hak
ekonomi sosial budaya, hak perempuan , hak
anak, dll.
 Terdapat hak yang tidak dapat dibatasi dan hak
yang dapat dibatasi.
 Pembatasan hak, hanya ditujukan untuk
memastikan hak-hak lain tercapai, aturan
pembatasn ketat.
 Jaminan hak-hak korban: reparasi, restitusi, dan
konpensasi; hak atas keadilan; hak atas
kebenaran.

12. MENGUKUR KEWAJIBAN HAM
 Indikator Struktural
 Pembuatan kebijakan nasional
 Merefleksikan ratifikasi dan adopsi instrumen legal yang
diperlukan untuk merealisasikan hak
 Indikator Proses
 Mengukur upaya-upaya yang dilakukan oleh negara untuk
melaksanakan kewajibannya
 Indikator Hasil
 Merefleksikan status atau realisasi hak-hak yang khusus

13. PEMANTAUAN: MENGAPA PERLU?
 Membantu Negara dalam menerapkan standar
internasional dalam standar peraturan nasional.
 Membantu Negara agar mengadopsi dan
mengimplementasikan standar internasional.
 Mendorong upaya litigasi dan pembelaan di
pengadilan.
 Pendidikan HAM dan Kampanye publik
 Pendampingan korban
 Peringatan dini pada wilayah yang berpotensi
menghasilkan suatu konflik berdarah.

14. JENIS PEMANTAUAN HAM
 PEMANTAUAN SITUASI
 Pemantauan pelanggaran HAM
 Pemantauan terhadap perancangan dan pengesahan proses
legislasi
 Pemantauan pelaksanaan peraturan dan kebijakan
 Pemantauan terhadap pembentukan dan tingkat kemajuan atau
kinerja institusi HAM
 PEMANTAUAN KASUS
 Pemantauan proses hukum yang terjadi dalam suatu kasus
 Pemantauan terhadap kerja bantuan kemanusiaan dan
rehabilitasi korban
 Pemantauan terhadap bentuk-bentuk intervensi dalam suatu
penanganan kasus

15. CAKUPAN PEMANTAUAN HAM
 PEMENUHAN HAK-HAK ATAU SUATU HAK
YANG TERCAKUP DALAM SUATU INSTRUMEN
 Hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak kebebasan informasi,
dll.
 Kelompok sasaran yang sifatnya khusus.
 KELOMPOK MINORITAS, ANAK, PEREMPUAN,
PENGUNGSI, TAHANAN, DLL.
 CAKUPAN GEOGRAFIS ATAU WILAYAH
 Wilayah per negara, kota/kabupaten, desa, dll.
 TEMATIK / BENTUK PELANGGARAN KHUSUS
YANG MENJADI KEPRIHATINAN BERSAMA
 Pembunuhan sewenang-wenang, penghilangan paksa, pembantaian,
konflik, dll

16. Freedom of Expression dan Ujaran
Kebencian (1)
 Pasal 19 (2) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk
menyatakan pendapat[…].
 Pasal 19 (3) Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam
ayat 2 … dapat dikenai pembatasan, dengan syarat: a)
Menghormati hak atau nama baik orang lain; b) Melindungi
keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau
moral umum.
 Pasal 20: (1) Segala propaganda untuk perang harus dilarang
oleh hukum; (2) Segala tindakan yang menganjurkan kebencian
atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan
hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau
kekerasan harus dilarang oleh hukum.
 Pasal 4 (2) Pengurangan kewajiban atas pasal-pasal 6 (hak untuk
hidup), 7 (penyiksaan), 8 (ayat 1 [perbudakan] dan 2 [hamba]), 11
[penjara], 15 [pidana], 16 [di hadapan hukum] dan 18 [berfikir,
hati nurani, agama] sama sekali tidak dapat dibenarkan
berdasarkan ketentuan ini.

17. Bagaimana Mengukur Hatespeech?
 Keparahan (keparahan ucapan, bahaya yang
dimunculkan, intensitas [frekuensi, jangkauan
komunikasi, dll].
 Intent (maksud atau niat)  legitimasi yuridis.
 Isi atau bentuk dari ucapan intensitas;
dorongan; intonasi; pengucap.
 Jangkauan komunikasi.
 Kemungkinan terjadinya dampak bahaya.
 Kelangsungan dampak yang muncul.
 Konteks: author/speaker; audience; harm;
barriers; luas dan batasan yang tidak jelas; tidak
adanya kecaman.

18. Instrument internasional
1. Konvensi Penghapusan Diskriminasi (Convention on the elimination of
Racial Discrimination - CERD 1965), - diratifikasi dengan UU 29/1999
2. Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik (International Convention on Civil and
Political Rights, ICCPR 1966), diratifikasi dengan UU 12/2005
3. Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Convensitonon
Economic, Social and Cultural Rights- IESCR (1976) – Diratifikasi dengan
UU No. 11/2005
4. Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on
the Eliminition of Discrimination against Women- CEDAW, 1981) diratifikasi
dengan UU No. 7/1984
5. Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child –
CRC,1990).
6. Konvensi Anti Penyiksaan (Conventon Against Torture - CAT , 1987)-
diratifikasi dengan UU No. 5/1998
7. Konvensi buruh migran dan keluarganya (Convention on Migrant Workers
and theier Families – MWC , 2003) – ratifikasi 2012.
8. Konvensi Penghilangan Paksa.
9. Konvensi Perlindungan Disabilitas. Diratifikasi 2012.

19. Beberapa Rujukan
Komentar Umum Komite HAM No. 18: Non-Diskriminasi (paragraf 7). UN
Doc. HRI/GEN/1/Rev.7.
Komentar Umum Komite HAM No. 18: Non-Diskriminasi (paragraf 9). UN
Doc. HRI/GEN/1/Rev.7.
Manfred Nowak, “U.N. Covenant on Civil and Political Rights; CCPR
Commentary”, 2nd
revised edition, N.P. Engel Publisher.
OHCHR, Professional Training Series No.7; Training Manual on Human
Rights Monitoring, (United Nations, New York and Geneva, 2001). Dapat
diakses pada:
http://www.ohchr.org/english/about/publications/docs/train7_a.pdf.
Komentar Umum Komite HAM No. 18: Non-Diskriminasi, paragraf 10. UN
Doc. HRI/GEN/1/Rev.7.
Komentar Umum Komite HAM No. 28: Pasal 3
UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (persamaan hak antara laki-laki dan
perempuan).
Komentar Umum Komite HAM No. 18: Non-Diskriminasi (paragraf 8 dan
13). UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.7.

20. Sekian
Muhammad Hafiz
Human Rights Working Group (HRWG):
Indonesia’s NGO Coalition for International
Human Rights Advocacy
Gedung Jiwasraya Lantai Dasar. Jl. RP Soeroso
No. 41 Gondangdia Jakarta Pusat
www.hrwg.org / @hrwg_indonesia
hafiz@hrwg.org / hafizmuhammad85@gmail.com