Dokumen tersebut membahas tentang konsep perlindungan dan pemberdayaan hak anak. Secara garis besar dibahas mengenai pengertian anak, konsep perlindungan, hukum perlindungan anak, tujuan perlindungan anak, tanggung jawab terhadap perlindungan anak, asas-asas perlindungan anak, hak dan kewajiban anak menurut UU Perlindungan Anak.
1. PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN HAK ANAK
OLEH:
Syah Khalif Alam, M.Pd
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU-PAUD
IKIP SILIWANGI
2. KONSEP ANAK
Menurut WJS. Poerwodarminto:
“Anak adalah: manusia yang masih
Menurut RA. Koesnoen
kecil”
“Anak
umur,
adalah manusia muda, muda dalam
muda dalam jiwa dan pengalaman
hidupnya, karena mudah terkena pengaruh
keadaan sekitarnya”
3. Menurut sugiri:
“ Anak adalah selama di dalam tubuhnya berjalan
proses pertumbuhan dan perkembangan, orang
itu masih menjadi anak. Jadi batas umur anak-
anak adalah sama dengan permulaan menjadi
dewasa, yaitu umur 18 tahun untuk wanita dan
20 tahun untuk laki-laki, seperti halnya di
Amerika dan Yugoslavia dan negara-negara
Barat lainnya.”
4. KONSEP PERLINDUNGAN
Perlindungan adalah pemberian
jaminan atas keamanan,
ketentraman, kesejahteraan,
kedamaian dari pelidung atas
segala bahaya yang mengancam
pihak yang dilindungi.
5. PERLINDUNGAN HUKUM
Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum
adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan
hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek untuk
segera memperoleh sejumlah sumber daya guna
kelangsungan eksistensi subjek hukum yang
dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar
kekuatannya secara terorganisir dalam proses
pengambilan keputusan politik maupun ekonomi
khususnya pada distribusi sumberdaya.
6. KONSEP PERLINDUNGAN ANAK
Perlindungan anak adalah: “usaha setiap
dengan
anggota masyarakat sesuai
kemampuan masing-masing dengan berbagai
macam usaha dan kondisi tertentu.”
Perlindungan anak adalah : “segala usaha yang
dilakukan untuk menciptakan kondisi agar
dan
dan
fisik,
setiap anak dapat
demi
anak
melaksanakan hak
kewajiban
pertumbuhan
perkembangan
secara wajar baik
mental dan sosial”
7. TUJUAN PERLINDUNGAN ANAK
Diatur dalam Undang-Undang tentang
Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak
Pasal 3 Undang-Undang Tentang Perlindungan
Anak. Tujuannya:
“Menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar
dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi
secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan serta mendapat
perlindungan
diskriminasi
dari
demi
kekerasan
terwujudnya
dan
anak
Indoonesia yang berkualitas, berakhlak
mulia dan sejahtera”
8. HUKUM PERLINDUNGAN ANAK
Menurut Arif Gosita
“ Hukum Pelrindungan anak adalah hukum
(tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin
anak benar-benar dapat melaksanakan hak da
kewajibannya.
“Hukum perlindungan anak adalah hukum yang
menjadi
mengatur
dasar
dan
dan pedoman melindungi,
menjamin anak dapat
secara
melaksanakan hak dan kewajibannya
seimbang dan manusiawi positif”
10. DASAR FILOSOFIS
Pancasila
kehidupan
bernegara
seagai kegiatan dalam berbagai
keluarga, bermasyarakat dan
serta dasar filosofis pelaksanaan
kesejahteraan
perlindungan anak, pendekatan
sebagai dasar filosofis perlindungan dan
pemenuhan hak-hak anak, anak mempunyai
eksistensi sebagai anak
totalitas kehidupan dan
manusia yang merupakan
kemanusiaan.
11. DASAR ETIS
Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai
untuk
dalam
dan
dengan etika profesi yang berkaitan
mencegah
pelaksanaan
kekuatan.
perilaku menyimpang
kewenangan, kekuasaan
12. DASAR YURIDIS
Pelaksanaan Perlindungan Anak harus
didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara
Republik
peraturan
Indonesia Tahun 1945 dan berbagai
perundang-undangan lain
ini
yang
harus
berlaku. Penerapan dasar
yaitu
yuridis
secara integratif, penerapan terpadu
menyangkut peraturan perundang-undangan
dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.
13. SYARAT PELAKSANAAN
PERLINDUNGAN ANAK
Merupakan pengembangan kebenaran,
1.
keadilan dan kesejahteraan anak
Harus mempunyai landasan filsafat, etika dan
hukum
2.
Secara rasional positif dan dapat
3.
dipertanggungjawabkan
Bermanfaat untuk yang bersangkutan
4.
Mengutamakan perspektif kepentingan yang
5.
diatur, bukan kepentingan yang mengatur.
Tidak bersifat insidental/kebetulan dan
harus
6.
komplementer atau pelengkap namun
dilakukan secara konsisten.
14. SYARAT PELAKSANAAN
PERLINDUNGAN ANAK
7. Melaksanakan respon keadilan yang restoratif
(bersifat pemulihan)
8. Tidak merupakan wadah dan esempatan orang
yang mencari keuntungan pribadi/kelompok.
9. Anak diberi kesempatan berpartisipasi sesuai
dengan situasi
10. Berdasarkan
manusia.
11. Berwawasan
dan kondisinya.
citra yang tepat mengenai anak
permasalahan atau problem
oriented dan bukan berwawasan target.
12. Tidak merupakan faktor kriminogen dan bukan
faktor viktimogen.
15. TANGGUNG JAWAB TERHADAP
PERLINDUNGAN ANAK
1. Tanggung jawab
dan negara.
2. Tanggung jawab
keluarga
3. Tanggung jawab
pemerintah
orang tua dan
masyarakat
16. UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 20
Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat,
Keluarga , dan orang tua berkewajiban dan
bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan
perlindungan
Perlindungan
masyarakat
anak.
anak
sesuai
diusahakan oleh setiap anggota
dengan
tertentu.
terhadap
dengan kemampuannya
berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi
Setiap warga negara ikut bertanggungjawab
dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan
anak. Tidak ada
anak
keresahan pada anak, karena
anak
perlindungan dilaksanakan dengan baik,
menjadi sejahtera. Kesejahteraan anak mempunyai
masyarakat,
pengaruh positif terhadp orang tua, keluarga,
bangsa dan negara. Koordinasi dan kerjasama kegiatan
perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka menjaga
keseimbangan
keseluruhan.
kegiatan perlindungan anak secara
17. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
DAN NEGARA
Dimuat dalam Undang-Undang
tentang perlindungan Anak Pada
Pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan
pasal 24.
18. TANGGUNG JAWAB ORANG TUA
DAN KELUARGA
Dimuat dalam Undang-
Undang Perlindungan Anak
Pasal 26
20. RUANG LINGKUP HUKUM
PERLINDUNGAN ANAK
Menurut Arif Gosita, luas lingkup Hukum
Perlindungan Anak Meliputi:
1. Perlindungan yang pokok, meliputi antara lain:
sandang, pangan, permukiman, pendidikan dan
kesehatan.
2. Meliputi hal-hal jasmaniah dan rohaniah
3. Mengenai pula penggolongan keperluan yang
primer dan sekunder yang berakibat pada
prioritas pemenuhannya.
21. Ditinjau secara garis besar maka dapat disebutkan
bahwa perlindungan anak dapat dibedakan
menjadi 2 pengertian, yaitu:
Perlindungan yang bersifat yuridis, yaitu:
a. Bidang hukum publik
b. Bidang hukum keperdataan
Perlindungan yang bersifat non yuridis, yaitu
a. Bidang
b. Bidang
c. Bidang
sosial
kesehatan
pendidikan
22. PENGERTIAN ANAK
Menurut W.J.S Poerwodarminto, anak adalah:
manusia yang masih kecil.
RA Koeenoen memberikan pengertian bahwa:
Anak adalah manusia muda, muda dalam umur,
muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya,
keadaan
karena mudah terkena pengaruh
sekitarnya.
23. PENGERTIAN REMAJA/PUBERTAS
Remaja adalah sekelompok manusia yang sudah
melampaui masa kanak-kanaknya namun belum
dapat dikatakan dewasa. Kelompok manusia yang
berada pada kondisi umur tertentu belum di tuntut
tanggung jawabnya secara penuh bila melakukan
tidakan tertentu. Remaja belum dapat
dipertanggungjawabkan secara penuh didasarkan
pada
dapat
asumsi doly incapax, artinya remaja tidak
secara penuh menyadari tindakannya
sehingga tidak dapat melakukan kejahatan.
24. BATAS USIA
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
Batas usia ke bawah ialah keadaan usia
termuda, dimana pelaku tindak pidana
dapat diancam dengan pidana tertentu,
berhubungan erat dengan soal pada usia
berapakah pelaku tidak dapat
dipertanggungjawabkan terhadap tindak
pidana yang dilakukan.
25. Batas usia ini berbeda antara negara yang satu
dengan yang lainnya:
1. Inggris 8 (delapan tahun)
2. Denmark dan swedia 15 (limabelas tahun)
3. Australia anak di bawah umur 8 (Delapan)
jawabkan
tahun tidak dapat dipertanggung
atas tindakannya.
26. Hasil seminar Amerika Latin di Rie De Janeiro
tahun 1953 menganjurkan agar negara-negara
menetapkan batas usia yang sama yang tidak
boleh kurang dari 14 tahun untuk undang-
undang pidananya. Jadi, anak yang berudia di
bawah 14 tahun dianggap tidak dapat
dipertanggungjawabkan.
27. Sekarang ada kecenderungan untuk
menghilangkan batas usia ke bawah,
dengan demikian pertanggungjawaban
pelaku tindak pidana tidak dipersoalkan
apakah ia melanggar norma hukum,
dianggap sebagai anak yang memerlukan
bantuan. Jadi tindakannya bukan atas
nama keadilan namun atas nama
kemanusiaaan yang menuntut pemberian
pertolongan dan bantuan.
28. ASAS-ASAS PERLINDUNGAN ANAK
1. Anak tidak dapat berjuang sendiri
2. The best interest of the child atau
kepentingan terbaik untuk anak
3. Ancangan daur kehidupan atau life
circle approach
4. Lintas sektoral
29. ASAS PERLINDUNGAN ANAK MENURUT
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
NO 23 TAHUN 2002
1. NON DISKRIMINASI
2. KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK
3. HAK UNTUK HIDUP, KELANGSUNGAN
HIDUP DAN PERKEMBANGAN
4. PENGHARGAAN TERHADAP PENDAPAT
ANAK
30. 4 KATEGORI HAK ANAK
Menurut Muhammad Joni dan Zulchaina Z.
Tanamas, hak-hak anak yang tercakup dalam
KHA dapat
yaitu:
dikategorikan ke dalam 4 kategori,
1. Hak terhadap kelangsungan hidup atau
survival rights
2. Hak
rights
terhadap perlindungan atau protection
3. Hak untuk tumbuh kembang atau development
rights
4. Hak untuk berpartisipasi atau participations
rights.
31. KEWAJIBAN ANAK MENURUT UNDANG-
UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK PASA 19
A. Menghormati orang tua, wali dan guru
B. Mencintai keluarga, masyarakat dan
menyayangi teman
C. Mencintai tanah air, bangsa dan negara
D. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran
agamanya
E. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia
33. FAKTOR INTERNAL PENEGAKAN
HAK ANAK
1. Peraturan hukumnya yang sangat berkaitan
dengan bagaimana proses peraturan hukum itu
dibentuk, antara lain mencakup: bagaimana cara
dan syarat yuridis pembentukannya; apakah
materi hukumnya telah sesuai dengan semangat,
nilai, asas dan kaidah hukum tentang anak;
yang
apakah peraturan pelaksanaan
dikehendaki telah sesuai dan dipersiapkan
untuk menghindari kekosongan hukum
34. FAKTOR INTERNAL PENEGAKAN
HAK ANAK
2. Aparat
langsung
penegak hukumnya yang terlibat
hak-hak
sudah memahami tentang
anak serta mampu dan mau menegakannya.
3. Budaya hukum masyarakatnya, yang dimaksud
dengan struktur sosial serta pandangan kultural
yang menyangkut keyakinan masyarakat pada
hukum dan penegakannya.
4. Masyarakat hukum itu sendiri, yaitu
dakan
masyarakat
kehidupan
kepedulian
masyarakat
tempat bergeraknya hukum
sehari-hari
masyarakat
yang
dan
menyangkut
kepatuhan
penegak hukum.
35. FAKTOR EKSTERNAL PENEGAKAN
HAK ANAK
Menyangkut political will dari
pemerintah untuk menyusun dan
melaksanakan program
pembangunan yang berwawasan
kepentingan anak.
