SlideShare a Scribd company logo
SUMBER-SUMBER APBD
Sebelum berlaku otonomi daerah, sumber
keuangan daerah, baik provinsi, kabupaten
maupun kota, yaitu menurut Undang-Undang No.
18 Tahun 1997 tentang Pemerintahan Daerah,
yaitu sebagai berikut.
1. Penerimaan Asli Daerah (PAD)
2. Bagi hasil pajak dan bukan pajak
3. Bantuan pusat (APBN) untuk daerah tingkat I
dan II
4. Pinjaman daerah
5. Sisa lebih anggaran tahun lalu
6. Lain-lain penerimaan daerah yang sah
● Sejalan dengan adanya pelimpahan sebagian wewenang
pemerintahan dari pusat ke daerah melalui Undang-Undang No.
22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-Undang. No. 25 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang
perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
terjadi perubahan dalam sumber pendapatan daerah, yakni
dengan dimasukkannya komponen dana perimbangan dalam
struktur APBD
Secara garis besar, sumber
pendapatan pemerintah daerah,
yaitu sebagai berikut.
● Pendapatan Asli Daerah (PAD)
● Dana Perimbangan
● Sumber Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Sumber Pendapatan Asli Daerah,
yaitu:
● pajak daerah;
● retribusi daerah;
● bagian pemda dari hasil keuntungan
perusahaan milik daerah (BUMD);
● hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan;
● sumbangan dari pihak ketiga yang diatur
dalam Undang-Undang.
Tax and retribution
Dana Perimbangan
● dana bagi hasil,
● Dana Alokasi Umum (DAU),
● dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
sumber Lain Pendapatan Daerah
yang Sah
● sisa lebih perhitungan anggaran daerah;
● penerimaan pinjaman daerah;
● dana cadangan daerah;
● hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan
Selamat belajar
Selamat belajar

More Related Content

What's hot

APBN dan APBD
APBN dan APBDAPBN dan APBD
APBN dan APBD
Putri Shafira
 
Rapbn rapbd
Rapbn   rapbdRapbn   rapbd
Rapbn rapbd
heribertus Trijokos
 
RAPBN dan RAPBD
RAPBN dan RAPBDRAPBN dan RAPBD
RAPBN dan RAPBD
SMA BRUDERAN PURWOREJO
 
Mekanisme penyusunan apbd & pengaruh apbd terhadap perekonomian (Ekonomi XI ...
Mekanisme penyusunan apbd & pengaruh apbd terhadap perekonomian  (Ekonomi XI ...Mekanisme penyusunan apbd & pengaruh apbd terhadap perekonomian  (Ekonomi XI ...
Mekanisme penyusunan apbd & pengaruh apbd terhadap perekonomian (Ekonomi XI ...
Nurul Khairani Firnia
 
APBD, pengertian
APBD, pengertianAPBD, pengertian
APBD, pengertian
Ermianus Samaley
 
hutang dan aset negara
hutang dan aset negarahutang dan aset negara
hutang dan aset negara
Ary Efendi
 
Apbn dan apbd
Apbn dan apbdApbn dan apbd
Apbn dan apbd
Mn Hidayat
 
Tugas Ekonomi, Rahayu Puspita Sari,XI MIPA 5,Ibu Ranti,APBN &APBD dalam Pemba...
Tugas Ekonomi, Rahayu Puspita Sari,XI MIPA 5,Ibu Ranti,APBN &APBD dalam Pemba...Tugas Ekonomi, Rahayu Puspita Sari,XI MIPA 5,Ibu Ranti,APBN &APBD dalam Pemba...
Tugas Ekonomi, Rahayu Puspita Sari,XI MIPA 5,Ibu Ranti,APBN &APBD dalam Pemba...
Rahayu Puspita Sari
 
Apbn dan apbd
Apbn dan apbdApbn dan apbd
Apbn dan apbd
lisa-n
 
Apbd
Apbd  Apbd
Apbn dan apbd
Apbn dan apbdApbn dan apbd
Apbn dan apbd
alfaii
 
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah
Magdalena Palma Renia
 
Materi APBN dan APBD
Materi APBN dan APBDMateri APBN dan APBD
Materi APBN dan APBD
Okky Cotrexjelly
 
Keuangan publik dan kebijakan fiskal
Keuangan publik dan kebijakan fiskalKeuangan publik dan kebijakan fiskal
Keuangan publik dan kebijakan fiskal
Ary Efendi
 
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMA
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMAAPBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMA
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMA
PraktisiMadrasah
 
Belanja daerah
Belanja daerah Belanja daerah
Belanja daerah
Novi Mugianti
 
Peta Konsep APBD
Peta Konsep APBDPeta Konsep APBD
Peta Konsep APBD
Okky Cotrexjelly
 
APBN 2015
APBN 2015APBN 2015
APBN 2015
Reyhan Hanif
 
Sumber sumber penerimaan daerah
Sumber sumber penerimaan daerahSumber sumber penerimaan daerah
Sumber sumber penerimaan daerah
Mutoharoh Mut
 

What's hot (20)

Apbn apbd
Apbn apbdApbn apbd
Apbn apbd
 
APBN dan APBD
APBN dan APBDAPBN dan APBD
APBN dan APBD
 
Rapbn rapbd
Rapbn   rapbdRapbn   rapbd
Rapbn rapbd
 
RAPBN dan RAPBD
RAPBN dan RAPBDRAPBN dan RAPBD
RAPBN dan RAPBD
 
Mekanisme penyusunan apbd & pengaruh apbd terhadap perekonomian (Ekonomi XI ...
Mekanisme penyusunan apbd & pengaruh apbd terhadap perekonomian  (Ekonomi XI ...Mekanisme penyusunan apbd & pengaruh apbd terhadap perekonomian  (Ekonomi XI ...
Mekanisme penyusunan apbd & pengaruh apbd terhadap perekonomian (Ekonomi XI ...
 
APBD, pengertian
APBD, pengertianAPBD, pengertian
APBD, pengertian
 
hutang dan aset negara
hutang dan aset negarahutang dan aset negara
hutang dan aset negara
 
Apbn dan apbd
Apbn dan apbdApbn dan apbd
Apbn dan apbd
 
Tugas Ekonomi, Rahayu Puspita Sari,XI MIPA 5,Ibu Ranti,APBN &APBD dalam Pemba...
Tugas Ekonomi, Rahayu Puspita Sari,XI MIPA 5,Ibu Ranti,APBN &APBD dalam Pemba...Tugas Ekonomi, Rahayu Puspita Sari,XI MIPA 5,Ibu Ranti,APBN &APBD dalam Pemba...
Tugas Ekonomi, Rahayu Puspita Sari,XI MIPA 5,Ibu Ranti,APBN &APBD dalam Pemba...
 
Apbn dan apbd
Apbn dan apbdApbn dan apbd
Apbn dan apbd
 
Apbd
Apbd  Apbd
Apbd
 
Apbn dan apbd
Apbn dan apbdApbn dan apbd
Apbn dan apbd
 
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah
 
Materi APBN dan APBD
Materi APBN dan APBDMateri APBN dan APBD
Materi APBN dan APBD
 
Keuangan publik dan kebijakan fiskal
Keuangan publik dan kebijakan fiskalKeuangan publik dan kebijakan fiskal
Keuangan publik dan kebijakan fiskal
 
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMA
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMAAPBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMA
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMA
 
Belanja daerah
Belanja daerah Belanja daerah
Belanja daerah
 
Peta Konsep APBD
Peta Konsep APBDPeta Konsep APBD
Peta Konsep APBD
 
APBN 2015
APBN 2015APBN 2015
APBN 2015
 
Sumber sumber penerimaan daerah
Sumber sumber penerimaan daerahSumber sumber penerimaan daerah
Sumber sumber penerimaan daerah
 

Viewers also liked

anggaran dan pedapatan dan belanja daerah
anggaran dan pedapatan dan belanja daerahanggaran dan pedapatan dan belanja daerah
anggaran dan pedapatan dan belanja daerah
Surya Ardi
 
Sumber pendapatan asli Tangerang
Sumber pendapatan asli TangerangSumber pendapatan asli Tangerang
Sumber pendapatan asli Tangerang
Mischaelle
 
KONSEP ANGGARAN
KONSEP ANGGARANKONSEP ANGGARAN
KONSEP ANGGARAN
Kementerian Dalam Negeri
 
POWERPOINT MAKALH MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH Tugas k.1..bismillahirohmanirr...
 POWERPOINT MAKALH MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH Tugas k.1..bismillahirohmanirr... POWERPOINT MAKALH MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH Tugas k.1..bismillahirohmanirr...
POWERPOINT MAKALH MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH Tugas k.1..bismillahirohmanirr...
ACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 
Gambaran umum perekomomian indonesia
Gambaran umum perekomomian indonesiaGambaran umum perekomomian indonesia
Gambaran umum perekomomian indonesia
Gilang Jupriono
 
Presentasi pad
Presentasi padPresentasi pad
Presentasi pad
Panji Perdana
 
Modul ii manajemen keuangan daerah
Modul ii manajemen keuangan daerahModul ii manajemen keuangan daerah
Modul ii manajemen keuangan daerah
Ahmad Kamarudin
 
Hubungan keuangan antar pemerintah
Hubungan keuangan antar pemerintahHubungan keuangan antar pemerintah
Hubungan keuangan antar pemerintah
Dahlan Tampubolon
 
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SETELAH DITETAPKANNYA PMK 125/PMK.07/20...
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SETELAH DITETAPKANNYA PMK 125/PMK.07/20...KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SETELAH DITETAPKANNYA PMK 125/PMK.07/20...
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SETELAH DITETAPKANNYA PMK 125/PMK.07/20...
Pratiwi Gitomartoyo
 
MAKALAH KEUANGAN DAERAH
MAKALAH KEUANGAN DAERAHMAKALAH KEUANGAN DAERAH
MAKALAH KEUANGAN DAERAH
RAMASYAFARADI
 
Tinjauan atas formula Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) ppt
Tinjauan atas formula Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) pptTinjauan atas formula Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) ppt
Tinjauan atas formula Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) ppt
EnvaPya
 
Sistem pengelolaan keuangan daerah
Sistem pengelolaan keuangan daerah Sistem pengelolaan keuangan daerah
Sistem pengelolaan keuangan daerah
Atikah Dinarti Dinarti
 
Penjelasan perpres nomor 4 tahun 2015
Penjelasan perpres nomor 4 tahun 2015 Penjelasan perpres nomor 4 tahun 2015
Penjelasan perpres nomor 4 tahun 2015
Kacung Abdullah
 
Kebijakan publik
Kebijakan publikKebijakan publik
Kebijakan publik
EnvaPya
 
Pengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerahPengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerahkomar_adi
 
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
Rian Saifulloh
 
Ruang Lingkup Keuangan Negara
Ruang Lingkup Keuangan NegaraRuang Lingkup Keuangan Negara
Ruang Lingkup Keuangan Negara
Arfan Fahmi
 
SAKIP : kebijakan & Renstra
SAKIP : kebijakan & RenstraSAKIP : kebijakan & Renstra
SAKIP : kebijakan & Renstra
Mariman Darto
 
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di DaerahPermasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
henny ferniza
 
Review Dokumen Perencanaan Skala Lingkungan - NUAP
Review Dokumen Perencanaan Skala Lingkungan - NUAPReview Dokumen Perencanaan Skala Lingkungan - NUAP
Review Dokumen Perencanaan Skala Lingkungan - NUAP
Bagus ardian
 

Viewers also liked (20)

anggaran dan pedapatan dan belanja daerah
anggaran dan pedapatan dan belanja daerahanggaran dan pedapatan dan belanja daerah
anggaran dan pedapatan dan belanja daerah
 
Sumber pendapatan asli Tangerang
Sumber pendapatan asli TangerangSumber pendapatan asli Tangerang
Sumber pendapatan asli Tangerang
 
KONSEP ANGGARAN
KONSEP ANGGARANKONSEP ANGGARAN
KONSEP ANGGARAN
 
POWERPOINT MAKALH MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH Tugas k.1..bismillahirohmanirr...
 POWERPOINT MAKALH MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH Tugas k.1..bismillahirohmanirr... POWERPOINT MAKALH MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH Tugas k.1..bismillahirohmanirr...
POWERPOINT MAKALH MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH Tugas k.1..bismillahirohmanirr...
 
Gambaran umum perekomomian indonesia
Gambaran umum perekomomian indonesiaGambaran umum perekomomian indonesia
Gambaran umum perekomomian indonesia
 
Presentasi pad
Presentasi padPresentasi pad
Presentasi pad
 
Modul ii manajemen keuangan daerah
Modul ii manajemen keuangan daerahModul ii manajemen keuangan daerah
Modul ii manajemen keuangan daerah
 
Hubungan keuangan antar pemerintah
Hubungan keuangan antar pemerintahHubungan keuangan antar pemerintah
Hubungan keuangan antar pemerintah
 
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SETELAH DITETAPKANNYA PMK 125/PMK.07/20...
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SETELAH DITETAPKANNYA PMK 125/PMK.07/20...KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SETELAH DITETAPKANNYA PMK 125/PMK.07/20...
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SETELAH DITETAPKANNYA PMK 125/PMK.07/20...
 
MAKALAH KEUANGAN DAERAH
MAKALAH KEUANGAN DAERAHMAKALAH KEUANGAN DAERAH
MAKALAH KEUANGAN DAERAH
 
Tinjauan atas formula Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) ppt
Tinjauan atas formula Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) pptTinjauan atas formula Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) ppt
Tinjauan atas formula Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) ppt
 
Sistem pengelolaan keuangan daerah
Sistem pengelolaan keuangan daerah Sistem pengelolaan keuangan daerah
Sistem pengelolaan keuangan daerah
 
Penjelasan perpres nomor 4 tahun 2015
Penjelasan perpres nomor 4 tahun 2015 Penjelasan perpres nomor 4 tahun 2015
Penjelasan perpres nomor 4 tahun 2015
 
Kebijakan publik
Kebijakan publikKebijakan publik
Kebijakan publik
 
Pengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerahPengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerah
 
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
 
Ruang Lingkup Keuangan Negara
Ruang Lingkup Keuangan NegaraRuang Lingkup Keuangan Negara
Ruang Lingkup Keuangan Negara
 
SAKIP : kebijakan & Renstra
SAKIP : kebijakan & RenstraSAKIP : kebijakan & Renstra
SAKIP : kebijakan & Renstra
 
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di DaerahPermasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
 
Review Dokumen Perencanaan Skala Lingkungan - NUAP
Review Dokumen Perencanaan Skala Lingkungan - NUAPReview Dokumen Perencanaan Skala Lingkungan - NUAP
Review Dokumen Perencanaan Skala Lingkungan - NUAP
 

Similar to sumber-sumber APBD

AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH 2024_NEW_FILE.ppt
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH 2024_NEW_FILE.pptAKUNTANSI KEUANGAN DAERAH 2024_NEW_FILE.ppt
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH 2024_NEW_FILE.ppt
aryandanil
 
Uu 35 2000
Uu 35 2000Uu 35 2000
Uu 35 2000
People Power
 
Uu 29 2002
Uu 29 2002Uu 29 2002
Uu 29 2002
People Power
 
Uu 28 2003 Pjls
Uu 28 2003 PjlsUu 28 2003 Pjls
Uu 28 2003 Pjls
People Power
 
PPT APBD DAN APBN - FAYSAL KOESNADI.pptx
PPT APBD DAN APBN - FAYSAL KOESNADI.pptxPPT APBD DAN APBN - FAYSAL KOESNADI.pptx
PPT APBD DAN APBN - FAYSAL KOESNADI.pptx
PenyimpananAlif
 
PPT APBD DAN APBN - FAYSAL KOESNADI.pptx
PPT APBD DAN APBN - FAYSAL KOESNADI.pptxPPT APBD DAN APBN - FAYSAL KOESNADI.pptx
PPT APBD DAN APBN - FAYSAL KOESNADI.pptx
PenyimpananAlif
 
analisis sumber penerimaan bontang
analisis sumber penerimaan bontanganalisis sumber penerimaan bontang
analisis sumber penerimaan bontang
Muhammad Amri
 
Keuangan negara
Keuangan negaraKeuangan negara
Keuangan negara
LUSIANA SULMADI
 
Uu34 00
Uu34 00Uu34 00
Uu34 00
nurul khaiva
 
121338083 pengaruh-pemeriksaan-pajak-daerah-terhadap-penerimaan-pajak-daerah-...
121338083 pengaruh-pemeriksaan-pajak-daerah-terhadap-penerimaan-pajak-daerah-...121338083 pengaruh-pemeriksaan-pajak-daerah-terhadap-penerimaan-pajak-daerah-...
121338083 pengaruh-pemeriksaan-pajak-daerah-terhadap-penerimaan-pajak-daerah-...Operator Warnet Vast Raha
 
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 4 tahun 2012 tentang pajak penerang...
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 4 tahun 2012 tentang pajak penerang...Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 4 tahun 2012 tentang pajak penerang...
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 4 tahun 2012 tentang pajak penerang...
andika_combat
 
50 pmk.07-2017 per.pdf
50 pmk.07-2017 per.pdf50 pmk.07-2017 per.pdf
50 pmk.07-2017 per.pdf
erisugiartoeri
 
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa
Dodi Palowan
 
Uu 02 2000
Uu 02 2000Uu 02 2000
Uu 02 2000
People Power
 
Presentasi uji publik raperda Pengelolaan keuda.pptx
Presentasi uji publik raperda Pengelolaan keuda.pptxPresentasi uji publik raperda Pengelolaan keuda.pptx
Presentasi uji publik raperda Pengelolaan keuda.pptx
Usin Abdisyah Putra Sembiring
 
2012 Perda sumbangan pihak ketiga
2012 Perda sumbangan pihak ketiga2012 Perda sumbangan pihak ketiga
2012 Perda sumbangan pihak ketiga
PA_Klaten
 
2 kebijakan umum apbd 2018
2 kebijakan umum apbd 20182 kebijakan umum apbd 2018
2 kebijakan umum apbd 2018
pandirambo900
 
serba serbi pajak di Indonesia
serba serbi pajak di Indonesiaserba serbi pajak di Indonesia
serba serbi pajak di Indonesia
Julham Efendi
 
DANA PERIMBANGAN pemerintah daerah .pptx
DANA PERIMBANGAN pemerintah daerah .pptxDANA PERIMBANGAN pemerintah daerah .pptx
DANA PERIMBANGAN pemerintah daerah .pptx
annisaaulia86
 

Similar to sumber-sumber APBD (20)

AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH 2024_NEW_FILE.ppt
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH 2024_NEW_FILE.pptAKUNTANSI KEUANGAN DAERAH 2024_NEW_FILE.ppt
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH 2024_NEW_FILE.ppt
 
Uu 35 2000
Uu 35 2000Uu 35 2000
Uu 35 2000
 
Uu 29 2002
Uu 29 2002Uu 29 2002
Uu 29 2002
 
Uu 34 2000
Uu 34 2000Uu 34 2000
Uu 34 2000
 
Uu 28 2003 Pjls
Uu 28 2003 PjlsUu 28 2003 Pjls
Uu 28 2003 Pjls
 
PPT APBD DAN APBN - FAYSAL KOESNADI.pptx
PPT APBD DAN APBN - FAYSAL KOESNADI.pptxPPT APBD DAN APBN - FAYSAL KOESNADI.pptx
PPT APBD DAN APBN - FAYSAL KOESNADI.pptx
 
PPT APBD DAN APBN - FAYSAL KOESNADI.pptx
PPT APBD DAN APBN - FAYSAL KOESNADI.pptxPPT APBD DAN APBN - FAYSAL KOESNADI.pptx
PPT APBD DAN APBN - FAYSAL KOESNADI.pptx
 
analisis sumber penerimaan bontang
analisis sumber penerimaan bontanganalisis sumber penerimaan bontang
analisis sumber penerimaan bontang
 
Keuangan negara
Keuangan negaraKeuangan negara
Keuangan negara
 
Uu34 00
Uu34 00Uu34 00
Uu34 00
 
121338083 pengaruh-pemeriksaan-pajak-daerah-terhadap-penerimaan-pajak-daerah-...
121338083 pengaruh-pemeriksaan-pajak-daerah-terhadap-penerimaan-pajak-daerah-...121338083 pengaruh-pemeriksaan-pajak-daerah-terhadap-penerimaan-pajak-daerah-...
121338083 pengaruh-pemeriksaan-pajak-daerah-terhadap-penerimaan-pajak-daerah-...
 
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 4 tahun 2012 tentang pajak penerang...
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 4 tahun 2012 tentang pajak penerang...Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 4 tahun 2012 tentang pajak penerang...
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 4 tahun 2012 tentang pajak penerang...
 
50 pmk.07-2017 per.pdf
50 pmk.07-2017 per.pdf50 pmk.07-2017 per.pdf
50 pmk.07-2017 per.pdf
 
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa
 
Uu 02 2000
Uu 02 2000Uu 02 2000
Uu 02 2000
 
Presentasi uji publik raperda Pengelolaan keuda.pptx
Presentasi uji publik raperda Pengelolaan keuda.pptxPresentasi uji publik raperda Pengelolaan keuda.pptx
Presentasi uji publik raperda Pengelolaan keuda.pptx
 
2012 Perda sumbangan pihak ketiga
2012 Perda sumbangan pihak ketiga2012 Perda sumbangan pihak ketiga
2012 Perda sumbangan pihak ketiga
 
2 kebijakan umum apbd 2018
2 kebijakan umum apbd 20182 kebijakan umum apbd 2018
2 kebijakan umum apbd 2018
 
serba serbi pajak di Indonesia
serba serbi pajak di Indonesiaserba serbi pajak di Indonesia
serba serbi pajak di Indonesia
 
DANA PERIMBANGAN pemerintah daerah .pptx
DANA PERIMBANGAN pemerintah daerah .pptxDANA PERIMBANGAN pemerintah daerah .pptx
DANA PERIMBANGAN pemerintah daerah .pptx
 

Recently uploaded

Financial Planning Eno Perencanaan keuangan
Financial Planning Eno Perencanaan keuanganFinancial Planning Eno Perencanaan keuangan
Financial Planning Eno Perencanaan keuangan
EnoCasmiSEMBA
 
AUDITING II chapter25.ppt
AUDITING II                chapter25.pptAUDITING II                chapter25.ppt
AUDITING II chapter25.ppt
DwiAyuSitiHartinah
 
Tabungan perumahan rakyat TAPERA DJPP.pdf
Tabungan perumahan rakyat TAPERA DJPP.pdfTabungan perumahan rakyat TAPERA DJPP.pdf
Tabungan perumahan rakyat TAPERA DJPP.pdf
HuseinKewolz1
 
MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptxMAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
JaffanNauval
 
Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt. Makalah ini membahas tentan...
Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt.           Makalah ini membahas tentan...Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt.           Makalah ini membahas tentan...
Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt. Makalah ini membahas tentan...
Meihotmapurba
 
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK 2024.pdf
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK  2024.pdfModul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK  2024.pdf
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK 2024.pdf
muhammadarsyad77
 
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdfMateri Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
WiwikDewiSusilawati
 
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxBAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
anselmusl280
 
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdftantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
muhammadarsyad77
 
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptxANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Mateko11_Adjoin invers matrikspptnya.ppt
Mateko11_Adjoin invers matrikspptnya.pptMateko11_Adjoin invers matrikspptnya.ppt
Mateko11_Adjoin invers matrikspptnya.ppt
kurikulumsdithidayah
 
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)
MATERI AKUNTANSI IJARAH  POWER POINT (PPT)MATERI AKUNTANSI IJARAH  POWER POINT (PPT)
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)
ritaseptia16
 
materi perkuliahan ppt pengendalian intern.pptx
materi perkuliahan ppt pengendalian intern.pptxmateri perkuliahan ppt pengendalian intern.pptx
materi perkuliahan ppt pengendalian intern.pptx
RaraStieAmkop
 

Recently uploaded (13)

Financial Planning Eno Perencanaan keuangan
Financial Planning Eno Perencanaan keuanganFinancial Planning Eno Perencanaan keuangan
Financial Planning Eno Perencanaan keuangan
 
AUDITING II chapter25.ppt
AUDITING II                chapter25.pptAUDITING II                chapter25.ppt
AUDITING II chapter25.ppt
 
Tabungan perumahan rakyat TAPERA DJPP.pdf
Tabungan perumahan rakyat TAPERA DJPP.pdfTabungan perumahan rakyat TAPERA DJPP.pdf
Tabungan perumahan rakyat TAPERA DJPP.pdf
 
MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptxMAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
 
Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt. Makalah ini membahas tentan...
Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt.           Makalah ini membahas tentan...Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt.           Makalah ini membahas tentan...
Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt. Makalah ini membahas tentan...
 
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK 2024.pdf
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK  2024.pdfModul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK  2024.pdf
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK 2024.pdf
 
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdfMateri Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
 
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxBAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
 
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdftantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
 
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptxANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
 
Mateko11_Adjoin invers matrikspptnya.ppt
Mateko11_Adjoin invers matrikspptnya.pptMateko11_Adjoin invers matrikspptnya.ppt
Mateko11_Adjoin invers matrikspptnya.ppt
 
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)
MATERI AKUNTANSI IJARAH  POWER POINT (PPT)MATERI AKUNTANSI IJARAH  POWER POINT (PPT)
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)
 
materi perkuliahan ppt pengendalian intern.pptx
materi perkuliahan ppt pengendalian intern.pptxmateri perkuliahan ppt pengendalian intern.pptx
materi perkuliahan ppt pengendalian intern.pptx
 

sumber-sumber APBD

  • 2. Sebelum berlaku otonomi daerah, sumber keuangan daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota, yaitu menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu sebagai berikut. 1. Penerimaan Asli Daerah (PAD) 2. Bagi hasil pajak dan bukan pajak 3. Bantuan pusat (APBN) untuk daerah tingkat I dan II 4. Pinjaman daerah 5. Sisa lebih anggaran tahun lalu 6. Lain-lain penerimaan daerah yang sah
  • 3. ● Sejalan dengan adanya pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang. No. 25 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terjadi perubahan dalam sumber pendapatan daerah, yakni dengan dimasukkannya komponen dana perimbangan dalam struktur APBD
  • 4. Secara garis besar, sumber pendapatan pemerintah daerah, yaitu sebagai berikut. ● Pendapatan Asli Daerah (PAD) ● Dana Perimbangan ● Sumber Lain Pendapatan Daerah yang Sah
  • 5. Sumber Pendapatan Asli Daerah, yaitu: ● pajak daerah; ● retribusi daerah; ● bagian pemda dari hasil keuntungan perusahaan milik daerah (BUMD); ● hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; ● sumbangan dari pihak ketiga yang diatur dalam Undang-Undang.
  • 7. Dana Perimbangan ● dana bagi hasil, ● Dana Alokasi Umum (DAU), ● dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
  • 8. sumber Lain Pendapatan Daerah yang Sah ● sisa lebih perhitungan anggaran daerah; ● penerimaan pinjaman daerah; ● dana cadangan daerah; ● hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan