Tugas Ekonomi Shafira Dyah Pratiwi XI Mipa 5 Ranti Pusriani APBN dan APBD SMA...Shafira Dyah
Rumah tangga negara memiliki berbagai macam penerimaan dan pengeluaran negara yang pengelolaannya diatur dalam keuangan negara.
Pengelolaan keuangan negara ini dituangkan oleh pemerintah dalam bentuk anggaran berupa APBN dan APBD.
Tugas Ekonomi, Rahayu Puspita Sari,XI MIPA 5,Ibu Ranti,APBN &APBD dalam Pemba...Rahayu Puspita Sari
Rumah tangga negara memiliki berbagai macam penerimaan dan pengeluaran negara yang pengelolaannya diatur dalam keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara ini dituangkan oleh pemerintah dalam bentuk anggaran berupa APBN dan APBD. APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara adalah suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam waktu satu tahun. APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan daerah dan jenis-jenis pengeluaran daerah dalam waktu satu tahun. APBD sama saja dengan APBN, namun dalam skala atau lingkup yang lebih kecil.
Rumah tangga negara memiliki berbagai macam penerimaan dan pengeluaran negara yang pengelolaannya diatur dalam keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara ini dituangkan oleh pemerintah dalam bentuk anggaran berupa APBN dan APBD. APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara adalah suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam waktu satu tahun. APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan daerah dan jenis-jenis pengeluaran daerah dalam waktu satu tahun. APBD sama saja dengan APBN, namun dalam skala atau lingkup yang lebih kecil.
Tugas Ekonomi Shafira Dyah Pratiwi XI Mipa 5 Ranti Pusriani APBN dan APBD SMA...Shafira Dyah
Rumah tangga negara memiliki berbagai macam penerimaan dan pengeluaran negara yang pengelolaannya diatur dalam keuangan negara.
Pengelolaan keuangan negara ini dituangkan oleh pemerintah dalam bentuk anggaran berupa APBN dan APBD.
Tugas Ekonomi, Rahayu Puspita Sari,XI MIPA 5,Ibu Ranti,APBN &APBD dalam Pemba...Rahayu Puspita Sari
Rumah tangga negara memiliki berbagai macam penerimaan dan pengeluaran negara yang pengelolaannya diatur dalam keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara ini dituangkan oleh pemerintah dalam bentuk anggaran berupa APBN dan APBD. APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara adalah suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam waktu satu tahun. APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan daerah dan jenis-jenis pengeluaran daerah dalam waktu satu tahun. APBD sama saja dengan APBN, namun dalam skala atau lingkup yang lebih kecil.
Rumah tangga negara memiliki berbagai macam penerimaan dan pengeluaran negara yang pengelolaannya diatur dalam keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara ini dituangkan oleh pemerintah dalam bentuk anggaran berupa APBN dan APBD. APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara adalah suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam waktu satu tahun. APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan daerah dan jenis-jenis pengeluaran daerah dalam waktu satu tahun. APBD sama saja dengan APBN, namun dalam skala atau lingkup yang lebih kecil.
APBN & APBD 20. Monetary policy can increase employment opportunities by .pptxvinatahara1
19. Monetary policy can maintain economic stability by: . . .
a. open bank offices open 12 hours a day
b. speed up the time for sending money
c. open Automated Teller Machines (ATMs) in every mall
d. regulate the circulation of money so that economic activities can run smoothly
e. provide the amount of foreign currency when the price of foreign currency decreases against the rupiah
20. Monetary policy can increase employment opportunities by . . . .
a. regulate the money supply in such a way that companies can invest and create job opportunities
b. announce where jobs are available
c. provide employment education and training at the expense of Bank Indonesia
APBN & APBD 20. Monetary policy can increase employment opportunities by .pptxvinatahara1
19. Monetary policy can maintain economic stability by: . . .
a. open bank offices open 12 hours a day
b. speed up the time for sending money
c. open Automated Teller Machines (ATMs) in every mall
d. regulate the circulation of money so that economic activities can run smoothly
e. provide the amount of foreign currency when the price of foreign currency decreases against the rupiah
20. Monetary policy can increase employment opportunities by . . . .
a. regulate the money supply in such a way that companies can invest and create job opportunities
b. announce where jobs are available
c. provide employment education and training at the expense of Bank Indonesia
2. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN merupakan salah satu perwujudan pasal 23
Undang-undang Dasar 1945 dan tahun 2020 APBN diatur dalam Undang-undang Nomor
20 Tahun 2019.
Sementara, Menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2003, APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.
APBD adalah suatu daftar yang sistematis tentang rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang memuat anggaran pendapatan dan pengeluaran daerah dan
telah disetujui oleh DPRD untuk masa waktu satu tahun. Lantas, berikut ini adalah
rangkuman materi Ekonomi tentang APBN dan APBD.
APBD DAN APBN
3. APBN adalah suatu daftar yang memerinci secara sistematis tentang sumber-sumber
Penerimaan dan Belanja Negara yang berlaku pada satu periode.
Fungsi APBN sendiri terdiri atas fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi,
fungsi otorisasi, fungsi perencanaan dan fungsi regulasi.
Tujuan APBN adalah menjadi pedoman dalam penerimaan dan belanja negara
dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Sedangkan,
mekanisme penyusunan APBN diawali dengan menyusun Rencana APBN oleh
pemerintah, diajukan dan dibahas oleh DPR, ditetapkan dengan Undang undang dan
pelaksanaannya dikuatkan dengan Keputusan Presiden.
APBD DAN APBN
4. Penerimaan dalam negeri
Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima
oleh negara dalam bentuk penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan
pajak.
APBD DAN APBN
5. Penerimaan perpajakan Penerimaan
Perpajakan adalah semua bentuk penerimaan yang terdiri dari pajak dalam
negeri dan pajak perdagangan internasional.
Pajak dalam negeri, terdiri atas:
• Pajak Penghasilan yang terdiri atas migas dan nonmigas
• Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
• Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
• Cukai Pajak Lainnya
• Pajak perdagangan internasional, terdiri atas: Bea masuk Pajak/pungutan ekspor
APBD DAN APBN
6. Penerimaan bukan pajak
Penerimaan bukan pajak adalah semua bentuk penerimaan yang diterima negara
dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah dari laba Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) dan penerimaan negara bukan pajak lainnya. Penerimaan
bukan pajak yang berasal dari: 1.
• Penerimaan sumber daya alam, antara lain: Minyak bumi,Gas alam, Pertambangan
umum, Perikanan
• Bagian Laba BUMN
• Penerimaan bukan pajak Lainnya
APBD DAN APBN
7. Hibah
Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal
dari sumbangan swasta dalam negeri, sumbangan swasta dan pemerintah
luar negeri.
APBD DAN APBN
8. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan
dengan peraturan daerah.
Fungsi APBD seperti yang termaktub pada Permendagri Nomor 13
Tahun 2006 adalah fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi
pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi.
APBD yang merupakan suatu rencana dalam pembangunan suatu
daerah tentunya akan memiliki pengaruh atas beberapa sektor perekonomi
yang ada di daerah tersebut.
APBD DAN APBN
9. Penerimaan daerah ini bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD),
dana perimbangan, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK),
dana reboisasi, dan lain-lain pendapatan yang sah yaitu hibah serta dana
darurat.
APBD DAN APBN
10. • Pendapatan asli daerah (PAD), ?
• Dana perimbangan, ?
• Dana alokasi umum (DAU), ?
• Dana alokasi khusus (DAK), ?
• Dana reboisasi, ?
• Hibah ?
• Dana darurat. ?
APBD DAN APBN