APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah nasional yang disetujui DPR, sedangkan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui DPRD. Keduanya berisi pendapatan dan pengeluaran serta berfungsi sebagai pedoman keuangan. APBN mencakup penerimaan perpajakan, nonperpajakan, hibah, sedangkan APBD bersumber dari PAD, dana perimbangan, DAU, DAK dan lainnya

1. APBD DAN APBN
FAYSAL KOESNADI – F1031191016

2. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN merupakan salah satu perwujudan pasal 23
Undang-undang Dasar 1945 dan tahun 2020 APBN diatur dalam Undang-undang Nomor
20 Tahun 2019.
Sementara, Menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2003, APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.
APBD adalah suatu daftar yang sistematis tentang rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang memuat anggaran pendapatan dan pengeluaran daerah dan
telah disetujui oleh DPRD untuk masa waktu satu tahun. Lantas, berikut ini adalah
rangkuman materi Ekonomi tentang APBN dan APBD.
APBD DAN APBN

3. APBN adalah suatu daftar yang memerinci secara sistematis tentang sumber-sumber
Penerimaan dan Belanja Negara yang berlaku pada satu periode.
Fungsi APBN sendiri terdiri atas fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi,
fungsi otorisasi, fungsi perencanaan dan fungsi regulasi.
Tujuan APBN adalah menjadi pedoman dalam penerimaan dan belanja negara
dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Sedangkan,
mekanisme penyusunan APBN diawali dengan menyusun Rencana APBN oleh
pemerintah, diajukan dan dibahas oleh DPR, ditetapkan dengan Undang undang dan
pelaksanaannya dikuatkan dengan Keputusan Presiden.
APBD DAN APBN

4. Penerimaan dalam negeri
Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima
oleh negara dalam bentuk penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan
pajak.
APBD DAN APBN

5. Penerimaan perpajakan Penerimaan
Perpajakan adalah semua bentuk penerimaan yang terdiri dari pajak dalam
negeri dan pajak perdagangan internasional.
Pajak dalam negeri, terdiri atas:
• Pajak Penghasilan yang terdiri atas migas dan nonmigas
• Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
• Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
• Cukai Pajak Lainnya
• Pajak perdagangan internasional, terdiri atas: Bea masuk Pajak/pungutan ekspor
APBD DAN APBN

6. Penerimaan bukan pajak
Penerimaan bukan pajak adalah semua bentuk penerimaan yang diterima negara
dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah dari laba Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) dan penerimaan negara bukan pajak lainnya. Penerimaan
bukan pajak yang berasal dari: 1.
• Penerimaan sumber daya alam, antara lain: Minyak bumi,Gas alam, Pertambangan
umum, Perikanan
• Bagian Laba BUMN
• Penerimaan bukan pajak Lainnya
APBD DAN APBN

7. Hibah
Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal
dari sumbangan swasta dalam negeri, sumbangan swasta dan pemerintah
luar negeri.
APBD DAN APBN

8. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan
dengan peraturan daerah.
Fungsi APBD seperti yang termaktub pada Permendagri Nomor 13
Tahun 2006 adalah fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi
pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi.
APBD yang merupakan suatu rencana dalam pembangunan suatu
daerah tentunya akan memiliki pengaruh atas beberapa sektor perekonomi
yang ada di daerah tersebut.
APBD DAN APBN

9. Penerimaan daerah ini bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD),
dana perimbangan, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK),
dana reboisasi, dan lain-lain pendapatan yang sah yaitu hibah serta dana
darurat.
APBD DAN APBN

10. • Pendapatan asli daerah (PAD), ?
• Dana perimbangan, ?
• Dana alokasi umum (DAU), ?
• Dana alokasi khusus (DAK), ?
• Dana reboisasi, ?
• Hibah ?
• Dana darurat. ?
APBD DAN APBN

11. Any questions ?

12. Contoso Ltd.

13. Thank you !!!