Keuangan negara
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•1,872 views
Materi keuangan negara, pelajaran ekonomi kelas XI. Meliputi APBN, APBD, dan pengaruh keduanya terhadap perekonomian.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (16)
Similar to Keuangan negara
Similar to Keuangan negara (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (18)
Keuangan negara
- 3. Pengertian APBN adalah suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber peneriman negara serta pengeluaranya selama periode tertentu, biasanya satu tahun. Menurut UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara merumuskan APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui DPR.
- 4. Fungsi Fungsi Otorisasi APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan Anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana- rencana untuk medukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar. Fungsi stabilisasi Memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.
- 5. Fungsi pengawasan Anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak. Fungsi alokasi Melalui APBN, anggaran yang diterima pemerintah dialokasikan untuk setiap sektor pembangunan dan perangkat kenegeraan. Misalnya, sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sebagainya. Fungsi distribusi Melalui APBN, anggaran yang diterima pemerintah didistribusikan ke setiap wilayah daerah. Misalnya, untuk pembangunan infrastruktur tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota.
- 6. Tujuan Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Mendorong terwujudnya pertumbuhan dan stabilitas perekonomisn sera pemerataan pendapatan.
- 7. APBN Pendapatan Penerimaan dalam negeri Penerimaan pajak Penerimaan nonpajak Hibah Pengeluaran Anggaran belanja pemerintah pusat Pengeluaran rutin Pengeluaran pembangunan Anggaran belanja untuk daerah Dana perimbangan Dana otonomi khusus dan penyeimbang Sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran negara
- 8. Mekanisme penyusunan APBN Pemerintah (Presiden) DPR Ditolak APBN tahun lalu Diterima APBN/UU Dikembalikan untuk dilaksanakan Pertimbanga n DPD RAPBN disidangkan Nota Keuangan RAPBN
- 10. Pengertian APBD adalah suatu daftar sistematis tentang pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupatenatau kota selama periode tertentu (biasanya satu tahun). Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 adah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Menurut UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara bahwa APBD merupakan wujud keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah.
- 11. Landasan hukum UU Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana sudah disempurnakan menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa penyelenggaraan tugaspemerintah daerah dan PRD dibiayai dari dan atas beban APBD.
- 12. Fungsi Alokasi Distribusi Stabilisasi
- 13. Tujuan Sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan proses pembangunan di daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
- 14. Sumber-sumber penerimaan APBD User Charges (Retribusi) Dianggap sebagai sumber penerimaan tambahan, tujuan utamanya adalahuntuk meningkatkan efisiensi dengan menyediakan informasi atas permintaan bagi penyedia layanan publik dan memastikan apa yang disediakan oleh penyedialayanan publik minimal sebesar tambahan biaya (Marginal Cost) bagi masyarakat.Ada tiga jenis retribusi, antara lain: Retribusi perizinan tertentu (service fees) seperti penerbitan surat izin(pernikahan, bisnis, kendaraan bermotor) dan berbagai macam biaya yangditerapkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan.Pemberlakuan biaya/tarif kepada masyarakat atas sesuatu yang diperlukanoleh hukum tidak selalu rasional. Retribusi jasa umum (Public Prices) adalah penerimaan pemerintahdaerah atas hasil penjualan barang-barang privat dan jasa. Semua penjualan jasa yang disediakan di daerah untuk dapat diidentifikasi secara pribadi dari biaya manfaat publik untuk memberikan tarif atas fasilitashiburan/rekreasi. Biaya tersebut seharusnya diatur pada tingkat kompetisiswasta, tanpa pajak dan subsidi, dimana itu merupakan cara yang palingefisien dari pencapaian tujuan kebijakan publik, dan akan lebih baik lagi jika pajak subsidi dihitung secara terpisah. Retribusi jasa usaha (specific benefit charges) secara teori, merupakancara untuk memperoleh keuntungan dari pembayar pajak
- 15. Property Taxes (pajak Bumi dan Bangunan) Pajak Property (PBB) memiliki peranan yang penting dalam hal keuangan pemerintah daerah, pemerintah daerah di kebanyakan negara berkembang akanmampu mengelola keuangannya tapi hak milik berhubungan dengan pajak property. Jika pemerintah daerah diharapkan untuk memerankan bagian pentingdalam keuangan sektor jasa (contoh: pendidikan, kesehatan), sebagaimanaseharusnya mereka akan membutuhkan akses untuk sumber penerimaan yanglebih elastis. Excise Taxes (pajak cukai) Pajak cukai berpotensi signifikan terhadap sumber penerimaan daerah,terutama pada alasan administrasi dan efisiensi. Terutama cukai terhadap pajak kendaraan. Pajak tersebut jelas dapat dieksploitasi lebih lengkap daripada yang biasanya terjadi di sebagian besar negara yaitu dari perspektif administrative berupa pajak bahan bakar dan pajak otomotif.Pajak bahan bakar juga terkait penggunaan jalan dan efek eksternal sepertikecelakaan kendaraan, polusi dan kemacetan. Swastanisasi jalan tol pada prinsipnya dapat melayani fungsi pajak manfaat, didasarkan pada fitur umur danukuran mesin kendaraan (mobil lebih tua dan lebih besar biasanya memberikankontribusi lebih kepada polusi), lokasi kendaraan (mobil di kota-kota menambah polusi dan kemacetan), sopir catatan (20 persen dari driver bertanggung jawabatas 80 persen kecelakaan), dan terutama bobot roda kendaraan (berat kendaraanyang pesat lebih banyak kerusakan jalan dan memerlukan jalan yang lebih mahaluntuk membangun). Personal income Taxes (Pajak Penghasilan) Di antara beberapa negara di mana pemerintah subnasional memiliki peran pengeluaran besar dan sebagian besar otonom fiskal adalah negara-negara Nordik.Pajak pendapatan
- 16. Jenis-jenis pengeluaran APBD Klasifikasi belanja menurut urusan wajib : Pendidikan Kesehatan Pekerjaan umum Perumahan rakyat Penataan ruang Perencanaan pembangunan Perhubungan Lingkungan hidup Pertanahan Kependudukan dan catatan sipil Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Keluarga berencana dan keluarga sejahtera Sosial Ketenagakerjaan Koperasi, usaha kecil dan menengah Penanaman modal Kebudayaan Kepemudaan dan olahraga Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Ketahanan [angan Pemberdayaan masyarakat dan desa Statistik Kearsipan Komunikasi dan informatika
- 17. Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan : Kelautan dan perikanan Kehutanan Industri Pariwisata Energi dan sumber daya mineral Transmigrasi Perdagangan Pertanian
- 18. Mekanisme penyusunan APBD Pemerintah (Provinsi, Kota/Kabupaten) DPRD Ditolak APBD tahun lalu Diterima APBD/Perda
- 19. Pengaruh APBN dan APBD terhadap perekonomian
- 20. Pengaruh APBN dan APBD terhadap perekonomian APBN dan APBD mencerminkan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah selama periode berjalan. Dengan adanya APBN dan APBD, keuangan negara dan pemerintah daerah lebih terkendali dan terarah sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan. Pengaturan keuangan melalui APBN dan APBD menjadikan arus uang dan arus barang lebih terkendali. APBN dan APBD menjadi alat kontrol bagi masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah, khusunya yang terkait dengan realisasi pengalokasian anggaran negara.