Dokumen tersebut membahas tentang APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) di Indonesia. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPR dan berisi sumber pendapatan dan alokasi pengeluaran negara. APBN bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan dipengaruhi oleh kebijakan fiskal untuk mencapai target pembangunan ekonomi.

1. Created by Hannah R.A.B
APBN
1.Pengertian APBN Menurut UU RI NO 19 Tahun 2012 Tentang APBN tahun 2013 APBN adalah rencanakeuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui DPR. Atau APBN adalah suatu daftar yang secara sistematis memuat sumber-sumber penerimaan Negara dan alokasi pengeluaran Negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
2. Fungsi APBN
a. Fungsi Otorisasi
b. Fungsi Perencanaan
c. Fungsi Pengawasan
d. Fungsi Alokasi
e. Fungsi Distribusi
f. Fungsi Stabilisasi

2. 3. Dasar Hukum APBN
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“
Bunyi pasal 23:
ayat (1):
Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ayat (2):
Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ayat (3):
“Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu”.
Created by Hannah R.A.B

3. 4. Tujuan APBN
Berdasarkan UUD 1945 pasal 23 ayat 1, tujuan APBN adalah sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Sumber Penerimaan / Pendapatan Negara
a. Penerimaan Perpajakan Semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak perdagangan internasional.
b. Penerimaan Negara bukan Pajak. Semua penerimaan negara pemerintah pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan sebagai berikut. 1. Penerimaan Sumber Data Alam (SDA).
2. Bagian pemerintah atas laba BUMN.
3. Penerimaan bukan pajak lainnya. 4. Pendapatan badan layanan umum (BLU).
c. Hibah, Merupakan penerimaan, negara dalam bentuk devisa / devisa yang dirupiahkan ,rupiah
maupun dalam bentuk barang, jasa dan surat beharga yang diproleh dari pemberi hibah yang
tidak perlu dibayar kembali dan tidak bisa meningkat , baik berasal dari dalam maupun luar negri.
Created by Hannah R.A.B

4. 6. Jenis Jenis Pengeluaran / Belanja Negara a. Belanja Pemerintah Pusat , merupakan pengeluaran pemerintah pusat yang dialokasikan kepada Kementrian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
(BA-BUN). Belanja pemerintah pusat dikelompokan sebagai berikut Belanja Pegawai Subsidi Belanja Modal Belanja Hibah Belanja Modal Bantuan Sosial Pembayaran Bunga Utang Belanja Lain-lain b. Belanja Pemerintah Daerah,Bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan ,dana otonomi khusus dan dana penyesuaian.
Created by Hannah R.A.B

5. 7. Mekanisme Penyusunan APBN APBN Disusun menggunakan dasar rancangan undang – undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) yang dibuat Presiden dan dibantu oleh mentri keuangan . RUU APBN yang telah selesai dibuat, diajukan kepada ke DPR. Apabila RUU APBN tersebut di disetujui akan disahkan menjadi UU APBN.Apabila RUU APBN ditolak harus direvisi kemudian diajukan kembali kepada DPR. Tujuan penyusunan APBN untuk meningkatkan transaparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan rakyat, meningkatkan koordinasi dalam lingkungan pemerintah, membentu pemerintah mencapai tujuan kebijakan fiskal, memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja serta menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui pemrioritasan. 8. Pengaruh APBN terhadap perekonomian. kebijakan fiskal memiliki peran penting dan strategis dalam mempengaruhi perekonomian, teritama dalam upaya mencapai target-target pemnas. Peran tersebut terkait dengan 3 rungsi utama pemerintah, yaitu : fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
Created by Hannah R.A.B