SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Tugas dan Izin Belajar Bagi
Pegawai Negeri Sipil
2012
DEDDY S. BRATAKUSUMAH, PhD
DEPUTI TATALAKSANA KEMENTERIAN PAN&RB
Latar Belakang
Pemberian Tugas dan Izin Belajar bagi PNS
merupakan salah satu upaya mendukung
peningkatan Profesionalisme PNS dengan cara
mengikuti pendidikan lanjutan sesuai kebutuhan
dan potensi PNS yang bersangkutan
Dasar Hukum
1. Peraturan Presiden No 12 Tahun 1961 tentang
Pemberian Tugas Belajar
2. Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah No 12
Tahun 2002
3. Surat Edaran MenPAN No SE/18/M.PAN/5/2004
tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar
Bagi PNS
Pengertian Tugas Belajar
Tugas yg diberikan oleh pejabat berwenang kepada
PNS untuk mengikuti pendidikan lanjutan dan atau
pendidikan keterampilan baik didalam maupun
diluar negeri dalam jangka waktu tertentu yang
pembiayaan studinya diberikan oleh pihak sponsor
dalam hal ini K/L yang mendanai pelaksanaan tugas
belajar
Ketentuan Tugas Belajar
1. PNS dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun sebagai PNS
2. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 tahun
terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik
3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau
berat
4. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS
5. Pendidikan yang ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau
keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi
6. Usia maksimum 25 tahun untuk D.III dan Strata I (S1), 37 tahun
untuk Strata II (S2) atau setara, dan 40 tahun untuk Strata III (S3)
atau setara
Ketentuan Tugas Belajar
(Lanjutan)
7. Biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah, Pemerintah
Negara Lain, Badan Internasional, atau Badan Swasta DN/LN
8. Program Pendidikan di dalam negeri yang akan diikuti telah
disetujui Menteri yang membidangi pendidikan
9. Dalam memberikan tugas belajar, setiap instansi harus
memberikan kesempatan yang sama bagi semua PNS sesuai
dengan bidang tugasnya
10. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam
pangkat apabila formasi belum memungkinkan
Ketentuan Lain Tugas Belajar
1. PNS yang mendapat tugas belajar, pembiayaan dan pelaksanaan
teknis tugas belajar diberlakukan ketentuan dari pihak
penyelenggara atau sponsor
2. PNS tugas belajar berhak menerima hak-hak kepegawaian kecuali
tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku
3. Pejabat struktural yg diberikan tugas belajar lebih dari 6 bulan
diberhentikan dari jabatannya
4. Pegawai tugas belajar yg menduduki jabatan fungsional
dibebaskan sementara dari jabatannya pada bulan ke 7 sejak
berlakunya ketetapan/keputusan tugas belajar
Ketentuan Lain Tugas Belajar
(Lanjutan)
5. Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling lama 2
semestrer, perpanjangan tugas belajar adalah atas permohonan
pegawai tugas belajar ybs dengan melampirkan rekomendasi dari
pimpinan perguruan tinggi yang menyatakan bahwa pegawai tugas
belajar dapat menyelesaikan pendidikannya selama masa
perpanjangan;
6. Pegawai tugas belajar yang dibiayai oleh sponsor, perpanjangan
dapat diberikan sepanjang mendapat persetuan dari pihak
sponsor;
7. Prosedur perpanjangan tugas belajar sama dengan prosedur awal
permohoan keputusan tugas belajar.
Kewajiban Bagi PNS Tugas Belajar
1. Menyerahkan tugas dan tanggungjawabnya kepada atasan langsung
sebelum pelaksanaan tugas belajar dimulai;
2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan
Negara dimana yang bersangkutan mengikuti tugas belajar;
3. Menyampaikan laporan perkembangan pendidikan secara periodik
persemester kepada pimpinan PNS yang bersangkutan;
4. Bekerja kembali ke instansi semula dan menyampaikan laporan
kepada pimpinan yang bersangkutan selambat-lambatnya 1 bulan
setelah tugas belajar selesai
Sanksi Bagi PNS Tugas Belajar
1. Teguran Tertulis apabila tidak melaporkan kemajuan tugas belajar
setiap semester
2. Dihentikan sementara pembayaran beasiswanya apabila tidak
melaporkan kemajuan tugas belajar 3 semester
3. Mengembalikan biaya pendidikan tugas belajar apabila:
a. Mengundurkan diri sebagai mahasiswa tanpa alasan sah
b. Tidak mengikuti proses pendidikan
c. Dengan sengaja tidak menyelesaikan tugas belajarnya dengan
baik
d. Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku
pada lembaga pendidikan yang mengakibatkan dikeluarkan
/diberhentikan sebagai mahasiswa
Pengertian Izin Belajar
Izin yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada
PNS untuk mengikuti pendidikan lanjutan yang
dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak
mengganggu tugas sehari hari selaku PNS
Ketentuan Ijin Belajar
1. PNS dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun sebagai PNS
2. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 tahun
terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik
3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau
berat
4. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS
5. Bidang Pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan
tugas jabatan
6. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan
7. Program Pendidikan di dalam negeri yang akan diikuti telah
disetujui Menteri yang membidangi pendidikan
8. Pendidikan diikuti di luar jam kerja dan tidak mengganggu
pekerjaan / tugas sehari-hari
9. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam
pangkat apabila formasi belum memungkinkan
Ketentuan Lain Izin Belajar
1. PNS penerima Izin Belajar harus menaati segala peraturan
perundangan dan peraturan kedinasan yang berlaku
2. Melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari sebagai PNS
3. Mengikuti pendidikan dengan sebaik-baiknya
4. Menjaga nama baik instansi dan korps PNS
5. PNS penerima Izin Belajar yang tidak memenuhi dan atau
mematuhi persyaratan Izin Belajar dikenakan
pembatalan/pencabutan Izin Belajar
No
Pejabat
Berwenang
Program
S.1 / D.IV
Program
S.2 / S.3
1
Sekretaris
Jenderal/Utama - Bagi PNS
2
Kepala Biro
Umum/
Kepegawaian
Bagi PNS -
Pejabat Yang Berwenang yg
Menetapkan Surat Tugas dan Ijin
Belajar
Terima Kasih

More Related Content

What's hot

209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsi
209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsi209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsi
209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsiLieza FA
 
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...Ridho Fitrah Hyzkia
 
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional PerencanaSosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencanadef1t
 
9 des 21 manajemen kinerja asn
9 des 21  manajemen kinerja asn9 des 21  manajemen kinerja asn
9 des 21 manajemen kinerja asnKutsiyatinMSi
 
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agamaBahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agamaKutsiyatinMSi
 
Pengembangan Fungsional Perencana di Indonesia
Pengembangan Fungsional Perencana di IndonesiaPengembangan Fungsional Perencana di Indonesia
Pengembangan Fungsional Perencana di IndonesiaDadang Solihin
 
ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
 ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIANNova Oktaharfianto
 
Juklak Kenaikan Golongan PNS
Juklak Kenaikan Golongan PNSJuklak Kenaikan Golongan PNS
Juklak Kenaikan Golongan PNSAchuy Muslih
 
Sosialisasi Peraturan BKN 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNS
Sosialisasi Peraturan BKN 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNSSosialisasi Peraturan BKN 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNS
Sosialisasi Peraturan BKN 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNSnop jaya
 
Manajemen PPPK (1).pptx
Manajemen PPPK (1).pptxManajemen PPPK (1).pptx
Manajemen PPPK (1).pptxAlish722569
 
6. permenpan rb nomor 37 tahun 2020
6. permenpan rb nomor 37 tahun 20206. permenpan rb nomor 37 tahun 2020
6. permenpan rb nomor 37 tahun 2020KutsiyatinMSi
 
Perban 3 Tahun 2023 teknis.pdf
Perban 3 Tahun 2023 teknis.pdfPerban 3 Tahun 2023 teknis.pdf
Perban 3 Tahun 2023 teknis.pdfdanawanbimantoro
 
Paparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi BirokrasiPaparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi BirokrasiAshep Ramdhan
 
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 

What's hot (20)

Kenaikan pangkat pns
Kenaikan pangkat pnsKenaikan pangkat pns
Kenaikan pangkat pns
 
209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsi
209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsi209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsi
209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsi
 
strategi pengembangan kompetensi
strategi pengembangan kompetensistrategi pengembangan kompetensi
strategi pengembangan kompetensi
 
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
 
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional PerencanaSosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
 
Manajemen asn
Manajemen asnManajemen asn
Manajemen asn
 
9 des 21 manajemen kinerja asn
9 des 21  manajemen kinerja asn9 des 21  manajemen kinerja asn
9 des 21 manajemen kinerja asn
 
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agamaBahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
 
Pengembangan Fungsional Perencana di Indonesia
Pengembangan Fungsional Perencana di IndonesiaPengembangan Fungsional Perencana di Indonesia
Pengembangan Fungsional Perencana di Indonesia
 
ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
 ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
 
Juklak Kenaikan Golongan PNS
Juklak Kenaikan Golongan PNSJuklak Kenaikan Golongan PNS
Juklak Kenaikan Golongan PNS
 
Blanko izin-belajar
Blanko izin-belajarBlanko izin-belajar
Blanko izin-belajar
 
Sosialisasi Peraturan BKN 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNS
Sosialisasi Peraturan BKN 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNSSosialisasi Peraturan BKN 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNS
Sosialisasi Peraturan BKN 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNS
 
Pengadministrasi umum
Pengadministrasi umumPengadministrasi umum
Pengadministrasi umum
 
Manajemen PPPK (1).pptx
Manajemen PPPK (1).pptxManajemen PPPK (1).pptx
Manajemen PPPK (1).pptx
 
6. permenpan rb nomor 37 tahun 2020
6. permenpan rb nomor 37 tahun 20206. permenpan rb nomor 37 tahun 2020
6. permenpan rb nomor 37 tahun 2020
 
Perban 3 Tahun 2023 teknis.pdf
Perban 3 Tahun 2023 teknis.pdfPerban 3 Tahun 2023 teknis.pdf
Perban 3 Tahun 2023 teknis.pdf
 
Draft Evaluasi Jabatan Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Draft Evaluasi Jabatan Analis Perencanaan, Evaluasi dan PelaporanDraft Evaluasi Jabatan Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Draft Evaluasi Jabatan Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 
Paparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi BirokrasiPaparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi Birokrasi
 
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
 

Viewers also liked

Viewers also liked (8)

Persyaratan ijin belajar
Persyaratan ijin belajarPersyaratan ijin belajar
Persyaratan ijin belajar
 
Blanko tugas belajar
Blanko tugas belajarBlanko tugas belajar
Blanko tugas belajar
 
Sop kenaikan pangkat
Sop kenaikan pangkatSop kenaikan pangkat
Sop kenaikan pangkat
 
PERGUB IJIN BELAJAR
PERGUB  IJIN BELAJARPERGUB  IJIN BELAJAR
PERGUB IJIN BELAJAR
 
Surat izin karena alasan pentin gdocx
Surat izin karena alasan pentin gdocxSurat izin karena alasan pentin gdocx
Surat izin karena alasan pentin gdocx
 
Proses penjatuhan hukuman disiplin pns
Proses penjatuhan hukuman disiplin pnsProses penjatuhan hukuman disiplin pns
Proses penjatuhan hukuman disiplin pns
 
Peran Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan PNS
Peran Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan PNSPeran Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan PNS
Peran Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan PNS
 
Pola karier pns (uu 43 vs uu 5)
Pola karier pns (uu 43 vs uu 5)Pola karier pns (uu 43 vs uu 5)
Pola karier pns (uu 43 vs uu 5)
 

Similar to Tugas dan Izin Belajar Bagi PNS

se-menpan-rb-nomor-28-tahun-2021.pdf
se-menpan-rb-nomor-28-tahun-2021.pdfse-menpan-rb-nomor-28-tahun-2021.pdf
se-menpan-rb-nomor-28-tahun-2021.pdfNodiMarefanda1
 
Persepsi-Tubel-pelajar indonesia harus bangga.pptx
Persepsi-Tubel-pelajar indonesia harus bangga.pptxPersepsi-Tubel-pelajar indonesia harus bangga.pptx
Persepsi-Tubel-pelajar indonesia harus bangga.pptxloliktry1
 
Tugas dan Izin Belajar.pptx
Tugas dan Izin Belajar.pptxTugas dan Izin Belajar.pptx
Tugas dan Izin Belajar.pptxirsyadkurniadi1
 
Surat edaran-menpan-dan-rb-nomor-4-tahun-2013-pemberian-tugas-belajar-dan-izi...
Surat edaran-menpan-dan-rb-nomor-4-tahun-2013-pemberian-tugas-belajar-dan-izi...Surat edaran-menpan-dan-rb-nomor-4-tahun-2013-pemberian-tugas-belajar-dan-izi...
Surat edaran-menpan-dan-rb-nomor-4-tahun-2013-pemberian-tugas-belajar-dan-izi...Pat Manuver
 
SE No. HK.02.02-III-7987-2022 ttg Tubel (1).pdf
SE No. HK.02.02-III-7987-2022 ttg Tubel (1).pdfSE No. HK.02.02-III-7987-2022 ttg Tubel (1).pdf
SE No. HK.02.02-III-7987-2022 ttg Tubel (1).pdfWahyuHariT
 
Unsur pend. & Penunjg Bimtek Nivia Des 2022.pptx
Unsur pend. & Penunjg Bimtek Nivia Des 2022.pptxUnsur pend. & Penunjg Bimtek Nivia Des 2022.pptx
Unsur pend. & Penunjg Bimtek Nivia Des 2022.pptxssuserae050b
 
2023-06-07_Laporan Bidang Kemahasiswaan dan SDM_Meeting.pptx
2023-06-07_Laporan Bidang Kemahasiswaan dan SDM_Meeting.pptx2023-06-07_Laporan Bidang Kemahasiswaan dan SDM_Meeting.pptx
2023-06-07_Laporan Bidang Kemahasiswaan dan SDM_Meeting.pptxTribudiSantoso8
 
TUBEL 6.pptx
TUBEL 6.pptxTUBEL 6.pptx
TUBEL 6.pptxTitaPais
 
Permendiknas 18 20071 sertifikasi guru
Permendiknas 18 20071 sertifikasi guruPermendiknas 18 20071 sertifikasi guru
Permendiknas 18 20071 sertifikasi guruNandang Sukmara
 
Permendiknas 18 20071 sertifikasi guru
Permendiknas 18 20071 sertifikasi guruPermendiknas 18 20071 sertifikasi guru
Permendiknas 18 20071 sertifikasi guruNandang Sukmara
 
Pendoman pendoman Pengurusan Ijin Perguruan Tinggi
Pendoman pendoman Pengurusan Ijin Perguruan TinggiPendoman pendoman Pengurusan Ijin Perguruan Tinggi
Pendoman pendoman Pengurusan Ijin Perguruan TinggiSungguh Ponten
 
4. permendiknas-no-27-tahun-2010-tentang-program-induksi
4. permendiknas-no-27-tahun-2010-tentang-program-induksi4. permendiknas-no-27-tahun-2010-tentang-program-induksi
4. permendiknas-no-27-tahun-2010-tentang-program-induksiKusnan Sudarmadi
 
0 permendiknas-no-27-tahun-2010-tentang-program-induksi-guru-pemulalampiran
0 permendiknas-no-27-tahun-2010-tentang-program-induksi-guru-pemulalampiran0 permendiknas-no-27-tahun-2010-tentang-program-induksi-guru-pemulalampiran
0 permendiknas-no-27-tahun-2010-tentang-program-induksi-guru-pemulalampiranAlwadiq Sahir
 
Manajemen-PPPK-edit-PPU.pptx
Manajemen-PPPK-edit-PPU.pptxManajemen-PPPK-edit-PPU.pptx
Manajemen-PPPK-edit-PPU.pptxbkdkablandak
 
BAGAI PERMATA DALAM ETALASE PERLUNYA PENGUATAN PERLINDUNG HUKUM UNTUK HAK KE...
BAGAI PERMATA DALAM ETALASE  PERLUNYA PENGUATAN PERLINDUNG HUKUM UNTUK HAK KE...BAGAI PERMATA DALAM ETALASE  PERLUNYA PENGUATAN PERLINDUNG HUKUM UNTUK HAK KE...
BAGAI PERMATA DALAM ETALASE PERLUNYA PENGUATAN PERLINDUNG HUKUM UNTUK HAK KE...Herfen Suryati
 
Tahapan RPL – NIDK - Serdos.pptx
Tahapan RPL – NIDK - Serdos.pptxTahapan RPL – NIDK - Serdos.pptx
Tahapan RPL – NIDK - Serdos.pptxRidzkyKramanandita
 

Similar to Tugas dan Izin Belajar Bagi PNS (20)

se-menpan-rb-nomor-28-tahun-2021.pdf
se-menpan-rb-nomor-28-tahun-2021.pdfse-menpan-rb-nomor-28-tahun-2021.pdf
se-menpan-rb-nomor-28-tahun-2021.pdf
 
Persepsi-Tubel-pelajar indonesia harus bangga.pptx
Persepsi-Tubel-pelajar indonesia harus bangga.pptxPersepsi-Tubel-pelajar indonesia harus bangga.pptx
Persepsi-Tubel-pelajar indonesia harus bangga.pptx
 
Tugas dan Izin Belajar.pptx
Tugas dan Izin Belajar.pptxTugas dan Izin Belajar.pptx
Tugas dan Izin Belajar.pptx
 
Ijin belajar..
Ijin belajar..Ijin belajar..
Ijin belajar..
 
Surat edaran-menpan-dan-rb-nomor-4-tahun-2013-pemberian-tugas-belajar-dan-izi...
Surat edaran-menpan-dan-rb-nomor-4-tahun-2013-pemberian-tugas-belajar-dan-izi...Surat edaran-menpan-dan-rb-nomor-4-tahun-2013-pemberian-tugas-belajar-dan-izi...
Surat edaran-menpan-dan-rb-nomor-4-tahun-2013-pemberian-tugas-belajar-dan-izi...
 
SE No. HK.02.02-III-7987-2022 ttg Tubel (1).pdf
SE No. HK.02.02-III-7987-2022 ttg Tubel (1).pdfSE No. HK.02.02-III-7987-2022 ttg Tubel (1).pdf
SE No. HK.02.02-III-7987-2022 ttg Tubel (1).pdf
 
Unsur pend. & Penunjg Bimtek Nivia Des 2022.pptx
Unsur pend. & Penunjg Bimtek Nivia Des 2022.pptxUnsur pend. & Penunjg Bimtek Nivia Des 2022.pptx
Unsur pend. & Penunjg Bimtek Nivia Des 2022.pptx
 
2023-06-07_Laporan Bidang Kemahasiswaan dan SDM_Meeting.pptx
2023-06-07_Laporan Bidang Kemahasiswaan dan SDM_Meeting.pptx2023-06-07_Laporan Bidang Kemahasiswaan dan SDM_Meeting.pptx
2023-06-07_Laporan Bidang Kemahasiswaan dan SDM_Meeting.pptx
 
Kelas jauh
Kelas jauhKelas jauh
Kelas jauh
 
Kabag III.pptx
Kabag III.pptxKabag III.pptx
Kabag III.pptx
 
TUBEL 6.pptx
TUBEL 6.pptxTUBEL 6.pptx
TUBEL 6.pptx
 
Permendiknas 18 20071 sertifikasi guru
Permendiknas 18 20071 sertifikasi guruPermendiknas 18 20071 sertifikasi guru
Permendiknas 18 20071 sertifikasi guru
 
Permendiknas 18 20071 sertifikasi guru
Permendiknas 18 20071 sertifikasi guruPermendiknas 18 20071 sertifikasi guru
Permendiknas 18 20071 sertifikasi guru
 
Pendoman pendoman Pengurusan Ijin Perguruan Tinggi
Pendoman pendoman Pengurusan Ijin Perguruan TinggiPendoman pendoman Pengurusan Ijin Perguruan Tinggi
Pendoman pendoman Pengurusan Ijin Perguruan Tinggi
 
4. permendiknas-no-27-tahun-2010-tentang-program-induksi
4. permendiknas-no-27-tahun-2010-tentang-program-induksi4. permendiknas-no-27-tahun-2010-tentang-program-induksi
4. permendiknas-no-27-tahun-2010-tentang-program-induksi
 
0 permendiknas-no-27-tahun-2010-tentang-program-induksi-guru-pemulalampiran
0 permendiknas-no-27-tahun-2010-tentang-program-induksi-guru-pemulalampiran0 permendiknas-no-27-tahun-2010-tentang-program-induksi-guru-pemulalampiran
0 permendiknas-no-27-tahun-2010-tentang-program-induksi-guru-pemulalampiran
 
Manajemen-PPPK-edit-PPU.pptx
Manajemen-PPPK-edit-PPU.pptxManajemen-PPPK-edit-PPU.pptx
Manajemen-PPPK-edit-PPU.pptx
 
BAGAI PERMATA DALAM ETALASE PERLUNYA PENGUATAN PERLINDUNG HUKUM UNTUK HAK KE...
BAGAI PERMATA DALAM ETALASE  PERLUNYA PENGUATAN PERLINDUNG HUKUM UNTUK HAK KE...BAGAI PERMATA DALAM ETALASE  PERLUNYA PENGUATAN PERLINDUNG HUKUM UNTUK HAK KE...
BAGAI PERMATA DALAM ETALASE PERLUNYA PENGUATAN PERLINDUNG HUKUM UNTUK HAK KE...
 
Tahapan RPL – NIDK - Serdos.pptx
Tahapan RPL – NIDK - Serdos.pptxTahapan RPL – NIDK - Serdos.pptx
Tahapan RPL – NIDK - Serdos.pptx
 
Perbup nomor 23 tahun 2019
Perbup nomor 23 tahun 2019Perbup nomor 23 tahun 2019
Perbup nomor 23 tahun 2019
 

More from Deddy Supriady Bratakusumah

Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptxEmbracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptxDeddy Supriady Bratakusumah
 
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang PertumbuhanKoperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang PertumbuhanDeddy Supriady Bratakusumah
 
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)Deddy Supriady Bratakusumah
 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...Deddy Supriady Bratakusumah
 
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)Deddy Supriady Bratakusumah
 
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)Deddy Supriady Bratakusumah
 
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)Deddy Supriady Bratakusumah
 
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)Deddy Supriady Bratakusumah
 
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)Deddy Supriady Bratakusumah
 
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)Deddy Supriady Bratakusumah
 

More from Deddy Supriady Bratakusumah (20)

Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptxEmbracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
 
Konsep Dasar Penyusunan Anggaran
Konsep Dasar Penyusunan Anggaran Konsep Dasar Penyusunan Anggaran
Konsep Dasar Penyusunan Anggaran
 
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang PertumbuhanKoperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHPERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 
Penyusunan Rencana-Strategis-Daerah
Penyusunan Rencana-Strategis-DaerahPenyusunan Rencana-Strategis-Daerah
Penyusunan Rencana-Strategis-Daerah
 
Konsep Manstra-Manja-Perangkat Daerah
Konsep Manstra-Manja-Perangkat DaerahKonsep Manstra-Manja-Perangkat Daerah
Konsep Manstra-Manja-Perangkat Daerah
 
Empowering Local Governance for Development
Empowering Local Governance for DevelopmentEmpowering Local Governance for Development
Empowering Local Governance for Development
 
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
 
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
 
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
 
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
 
Retribusi Daerah.(Retribution)
Retribusi Daerah.(Retribution)Retribusi Daerah.(Retribution)
Retribusi Daerah.(Retribution)
 
Pajak Daerah.(Local Tax)
Pajak Daerah.(Local Tax)Pajak Daerah.(Local Tax)
Pajak Daerah.(Local Tax)
 
SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)
SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)
SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)
 
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
 
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
 
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
 
KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)
KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)
KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)
 
FISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIA
FISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIAFISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIA
FISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIA
 

Recently uploaded

Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 

Recently uploaded (12)

Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 

Tugas dan Izin Belajar Bagi PNS

  • 1. Tugas dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil 2012 DEDDY S. BRATAKUSUMAH, PhD DEPUTI TATALAKSANA KEMENTERIAN PAN&RB
  • 2. Latar Belakang Pemberian Tugas dan Izin Belajar bagi PNS merupakan salah satu upaya mendukung peningkatan Profesionalisme PNS dengan cara mengikuti pendidikan lanjutan sesuai kebutuhan dan potensi PNS yang bersangkutan
  • 3. Dasar Hukum 1. Peraturan Presiden No 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar 2. Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2002 3. Surat Edaran MenPAN No SE/18/M.PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi PNS
  • 4. Pengertian Tugas Belajar Tugas yg diberikan oleh pejabat berwenang kepada PNS untuk mengikuti pendidikan lanjutan dan atau pendidikan keterampilan baik didalam maupun diluar negeri dalam jangka waktu tertentu yang pembiayaan studinya diberikan oleh pihak sponsor dalam hal ini K/L yang mendanai pelaksanaan tugas belajar
  • 5. Ketentuan Tugas Belajar 1. PNS dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun sebagai PNS 2. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik 3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat 4. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS 5. Pendidikan yang ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi 6. Usia maksimum 25 tahun untuk D.III dan Strata I (S1), 37 tahun untuk Strata II (S2) atau setara, dan 40 tahun untuk Strata III (S3) atau setara
  • 6. Ketentuan Tugas Belajar (Lanjutan) 7. Biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah, Pemerintah Negara Lain, Badan Internasional, atau Badan Swasta DN/LN 8. Program Pendidikan di dalam negeri yang akan diikuti telah disetujui Menteri yang membidangi pendidikan 9. Dalam memberikan tugas belajar, setiap instansi harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua PNS sesuai dengan bidang tugasnya 10. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan
  • 7. Ketentuan Lain Tugas Belajar 1. PNS yang mendapat tugas belajar, pembiayaan dan pelaksanaan teknis tugas belajar diberlakukan ketentuan dari pihak penyelenggara atau sponsor 2. PNS tugas belajar berhak menerima hak-hak kepegawaian kecuali tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku 3. Pejabat struktural yg diberikan tugas belajar lebih dari 6 bulan diberhentikan dari jabatannya 4. Pegawai tugas belajar yg menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya pada bulan ke 7 sejak berlakunya ketetapan/keputusan tugas belajar
  • 8. Ketentuan Lain Tugas Belajar (Lanjutan) 5. Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling lama 2 semestrer, perpanjangan tugas belajar adalah atas permohonan pegawai tugas belajar ybs dengan melampirkan rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi yang menyatakan bahwa pegawai tugas belajar dapat menyelesaikan pendidikannya selama masa perpanjangan; 6. Pegawai tugas belajar yang dibiayai oleh sponsor, perpanjangan dapat diberikan sepanjang mendapat persetuan dari pihak sponsor; 7. Prosedur perpanjangan tugas belajar sama dengan prosedur awal permohoan keputusan tugas belajar.
  • 9. Kewajiban Bagi PNS Tugas Belajar 1. Menyerahkan tugas dan tanggungjawabnya kepada atasan langsung sebelum pelaksanaan tugas belajar dimulai; 2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan Negara dimana yang bersangkutan mengikuti tugas belajar; 3. Menyampaikan laporan perkembangan pendidikan secara periodik persemester kepada pimpinan PNS yang bersangkutan; 4. Bekerja kembali ke instansi semula dan menyampaikan laporan kepada pimpinan yang bersangkutan selambat-lambatnya 1 bulan setelah tugas belajar selesai
  • 10. Sanksi Bagi PNS Tugas Belajar 1. Teguran Tertulis apabila tidak melaporkan kemajuan tugas belajar setiap semester 2. Dihentikan sementara pembayaran beasiswanya apabila tidak melaporkan kemajuan tugas belajar 3 semester 3. Mengembalikan biaya pendidikan tugas belajar apabila: a. Mengundurkan diri sebagai mahasiswa tanpa alasan sah b. Tidak mengikuti proses pendidikan c. Dengan sengaja tidak menyelesaikan tugas belajarnya dengan baik d. Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku pada lembaga pendidikan yang mengakibatkan dikeluarkan /diberhentikan sebagai mahasiswa
  • 11. Pengertian Izin Belajar Izin yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada PNS untuk mengikuti pendidikan lanjutan yang dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas sehari hari selaku PNS
  • 12. Ketentuan Ijin Belajar 1. PNS dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun sebagai PNS 2. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik 3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat 4. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS 5. Bidang Pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas jabatan 6. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan 7. Program Pendidikan di dalam negeri yang akan diikuti telah disetujui Menteri yang membidangi pendidikan 8. Pendidikan diikuti di luar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan / tugas sehari-hari 9. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan
  • 13. Ketentuan Lain Izin Belajar 1. PNS penerima Izin Belajar harus menaati segala peraturan perundangan dan peraturan kedinasan yang berlaku 2. Melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari sebagai PNS 3. Mengikuti pendidikan dengan sebaik-baiknya 4. Menjaga nama baik instansi dan korps PNS 5. PNS penerima Izin Belajar yang tidak memenuhi dan atau mematuhi persyaratan Izin Belajar dikenakan pembatalan/pencabutan Izin Belajar
  • 14. No Pejabat Berwenang Program S.1 / D.IV Program S.2 / S.3 1 Sekretaris Jenderal/Utama - Bagi PNS 2 Kepala Biro Umum/ Kepegawaian Bagi PNS - Pejabat Yang Berwenang yg Menetapkan Surat Tugas dan Ijin Belajar