Peraturan rektor universitas brawijaya nomor 46 tahun 2016 tentang standar bi...
Persepsi-Tubel-pelajar indonesia harus bangga.pptx
1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
2021
PENYAMAAN PERSEPSI TERKAIT PELAKSANAAN
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN
2. PERMENDIKNAS NO 48 TAHUN 2009 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI
PNS DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS
REFERENSI
3. 1.Penugasan yang diberikan
oleh Pejabat yang Berwenang
2.Untuk melanjutkan
Pendidikan Formal ke jenjang
yang lebih tinggi
3.Di dalam atau di luar negeri
4.Bukan dengan Biaya Sendiri
5.Meninggalkan Tugas Sehari-
hari sebagai PNS Aktif
TUGAS BELAJAR
Pejabat yang Berwenang
menetapkan Keputusan untuk dan
atas nama Mendikbud
1. Sekretaris Jenderal untuk gol
ruang IV/e ke bawah
2. Kepala Biro SDM untuk gol ruang
IV/a ke bawah
4. 1.Lulus Seleksi Tes yang diwajibkan
2.Mendapat rekomendasi atasan langsung mengenai bidang studi
yang akan ditempuh sesuai dengan tugas PNS
3.Mendapat rekomendasi dari pimpinan satuan kerja
4.Sehat jasmani dan rohani
5.P2KP dalam 2 tahun terakhir minimal BERNILAI BAIK
6.Adanya jaminan pembiayaan tugas belajar
7.Menandatangani perjanjian Tugas Belajar
PNS YANG MEMENUHI SYARAT TUGAS BELAJAR
5. 1.Sedang Cuti di Luar Tanggungan Negara
2.Sedang bertugas secara penuh di luar Kemendikbud
3.Sedang menjalani hukuman karena tindak pidana kejahatan
4.Mengajukan banding ke BAPEK (Badan Pertimbangan Kepegawaian) atau upaya
hukum (gugatan) ke pengadilan terkait penjatuhan hukuman disiplin
5.Sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin sedang atau berat
6.Sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat
7.Sedang dalam proses perkara pidana
8.Melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai tugas belajar
9.Sedang menjalani pendidikan dan pelatihan penjenjangan
10.Pernah gagal dalam Tugas Belajar yang disebabkan oleh KELALAIAN
11.Pernah dibatalkan mengikuti Tugas Belajar karena KESALAHAN
PNS YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT TUGAS BELAJAR
6. Jenjang Batas Usia Maksimal Jangka Waktu
D1 25 Tahun 2 Semester
D2 25 Tahun 4 Semester
D3 25 Tahun 6 Semester
D4/S1 25 Tahun 8 Semester
S2/Magister 37 Tahun 4 Semester
S3/Doktor 40 Tahun 6 Semester
BATAS USIA MAKSIMAL MENGIKUTI DAN JANGKA WAKTU TUBEL
7. 1. Verifikasi alasan keterlambatan
2. Klarifikasi alasan
keterlambatan ke Perguruan
Tinggi
3. Rekomendasi Perpanjangan
dari Pimpinan Satuan Kerja
4. Rekomendasi Perpanjangan
dari Perguruan Tinggi
6. Diusulkan kepada Mendikbud
berakhirnya masa Tugas
Belajar
PEMBERIAN
PERPANJANGAN
JANGKA WAKTU
TUGAS BELAJAR
1. Pemberian perpanjangan tidak
mutlak karena tergantung dari
kebenaran hasil verifikasi dan
klarifikasi alasan keterlambatan
2. Jangka waktu perpanjangan
dapat diberikan kurang dari 1
tahun dan maksimal 1 tahun
3. PNS yang telah diberikan
perpanjangan masa tugas
belajar dan tetap tidak
berhasil menyelesaikan
tugasnya, harus dipanggil
pulang untuk proses
pemberian sanksi
administrasi dan disiplin PNS
5. Surat Jaminan Perpanjangan
Beasiswa
8. PNS PELAJAR YANG TELAH BERAKHIR MASA STUDINYA WAJIB MELAPOR KEPADA PIMPINAN UNIT KERJA SELAMBAT-
LAMBATNYA 15 HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA TUGAS BELAJAR
PNS PELAJAR YANG SUDAH DIBERIKAN PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR TETAPI TETAP TIDAK MAMPU MENYELESAIKAN
STUDI YANG DITUGASKAN, WAJIB MELAPOR KEPADA PIMPINAN UNIT KERJA SELAMBAT-LAMBATNYA 15 HARI KERJA
SETELAH BERAKHIRNYA MASA PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR
PNS PELAJAR YANG TELAH BERAKHIR MASA STUDINYA APABILA TIDAK KEMBALI MELAPOR KEPADA PIMPINAN UNIT
KERJANYA, DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT
TERHADAP PNS PELAJAR YANG TIDAK BERHASIL MENYELESAIKAN STUDI DALAM JANGKA WAKTU YANG DITENTUKAN
DILAKUKAN PEMERIKSAAN OLEH ATASAN LANGSUNGNYA UNTUK MENGETAHUI LATAR BELAKANG, MOTIF, DAN
ALASAN KETIDAK BERHASILAN MENYELESAIKAN STUDI TERSEBUT.
PENGAKTIFAN KEMBALI KE DALAM TUGAS JABATAN PNS, SANGAT TERGANTUNG KEPADA HASIL PEMERIKSAAN YANG
DILAKUKAN OLEH ATASAN LANGSUNG TERSEBUT
APABILA TERDAPAT INDIKASI BAHWA KETIDAKBERHASILAN MENYELESAIKAN STUDI TERSEBUT ADALAH KARENA
DIAKIBATKAN OLEH KELALAIAN, MAKA TERHADAP PNS PELAJAR YANG BERSANGKUTAN DIKENAKAN SANKSI
ADMINISTRATIF DAN DISIPLIN PNS.
SAAT MASA TUGAS BELAJAR SUDAH BERAKHIR
9. APABILA TERDAPAT PNS YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR PADA PERGURUAN TINGGI
PENYELENGGARA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS
(PASAL 9 PERMENDIKNAS NOMOR 48 TAHUN 2009), MAKA KEMENTERIAN TIDAK AKAN
MEMPROSES PENERBITKAN SK TUGAS BELAJARNYA.
PERGURUAN TINGGI DALAM NEGERI PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI
1. Perguruan Tinggi yang diselenggarakan
pemerintah
2. Perguruan Tinggi Kedinasan
3. Perguruan Tinggi yang diselenggarakan
masyarakat minimal terakreditasi B
(BAIK SEKALI) baik institusi maupun
program studinya
1. Diakui oleh negara di mana Perguruan
Tinggi tersebut berada
2. Tercatat dalam Pangkalan Data Dikti
PENYELENGGARA TUGAS BELAJAR
Akreditasi A UNGGUL
Akreditasi B BAIK SEKALI
Akreditasi C BAIK
Permendikbud No 5/2020
10. 1.APBN
2.APBD
3.Bantuan Badan/Yayasan/Lembaga/
Perusahaan/Organisasi Swasta Nasional
berbadan hukum
4.Bantuan Negara Sahabat
5.Bantuan Badan Internasional
6.Bantuan Swasta Asing
7.Sumber Lain yang sah
Bantuan negara sahabat/badan-badan
internasional/swasta asing, dalam hal PNS
dikenakan sanksi administratif berupa
mengembalikan uang yang telah diberikan
kepadanya, akan dihitung sebagai biaya yang telah
dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia
SUMBER BIAYA TUGAS BELAJAR
Khusus bagi PNS Pelajar di luar negeri :
1. Gaji aktif sebagai PNS dibayarkan sampai
dengan tanggal keberangkatan ke tempat
tugas belajar
2. Bantuan bagi keluarga yang ditinggalkan
dibayarkan mulai tanggal keberangkatan
3. Besarnya uang bantuan bagi keluarga yang
ditinggalkan adalah :
a. 100% dari gaji bersih PNS ybs
b. 50% dari gaji bersih bagi PNS pelajar
bujangan (belum menikah) atau PNS
pelajar yang sudah menikah tetapi tidak
menjadi pencari nafkah buat
keluarganya
4. Gaji aktif sebagai PNS dibayarkan lagi
setelah selesai melaksanakan tugas belajar
11. 1. Sebelum berangkat melaksanakan tugas belajar menyerahkan tugas dan
tanggung jawabnya sehari-hari kepada atasan langsungnya
2. Melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara
tempat tugas belajar bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar di luar negeri
3. Melaporkan ALAMAT lembaga pendidikan dan alamat tempat tinggalnya
kepada pimpinan unit kerja
4. Melaporkan PERUBAHAN ALAMAT tempat tinggalnya kepada pimpinan unit
kerja
5. Melaporkan perkembangan studinya per semester ke pimpinan unit kerjanya.
6. Melaporkan perkembangan studinya per semester kepada Perwakilan
Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar bagi PNS pelajar yang
melaksanakan tugas belajar di luar negeri
KEWAJIBAN PNS PELAJAR
12. 7. Mengajukan permohonan perpanjangan tugas belajar selambat-
lambatnya 6 bulan sebelum berakhirnya masa studi yang ditentukan
kepada pimpinan unit kerjanya, apabila terdapat alasan yang sah untuk
diajukan perpanjangan tugas belajar.
8. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku bagi PNS dan PNS Pelajar
9. Melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal menurut lamanya waktu
belajar yang digunakan oleh PNS pelajar untuk menyelesaikan studi
sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu:
Bagi PNS Pelajar yang tugas belajar di luar negeri dilaksanakan
selama 2n + 1
Bagi PNS Pelajar yang tugas belajar di dalam negeri dilaksanakan
selama 1n + 1
13. 10.Membayar sejumlah GANTI RUGI kepada negara atas biaya pendidikan
yang telah diterima apabila PNS Pelajar:
membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus
dilaksanakannya
membatalkan perjalanannya ke tempat belajar
tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah
ditentukan karena kelalaiannya
tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun
untuk sebagian masa ikatan dinas yang telah dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
14. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN ATAU PEMBEBASAN SEMENTARA DARI
TUGAS-TUGAS JABATAN
PNS yang menduduki jabatan struktural
kalau melaksanakan tugas belajar:
1. Diberhentikan dari jabatan
strukturalnya terhitung mulai tanggal
pelaksanaan tugas belajar
2. Tunjangan jabatan struktural
dihentikan pembayarannya mulai
bulan berikutnya dari bulan
diberhentikan sebagai pejabat
struktural
PNS yang menduduki jabatan tugas
tambahan sebagai pemimpin Perguruan
Tinggi kalau melaksanakan tugas belajar :
1. Diberhentikan dari jabatan sebagai
pemimpin Perguruan Tinggi
2. Tunjangan jabatan dihentikan
pembayarannya mulai bulan
berikutnya dari bulan diberhentikan
dari jabatan pemimpin Perguruan
Tinggi
TUGAS BELAJAR HARUS DILAKSANAKAN DENGAN MEMANFAATKAN WAKTU BELAJAR
SEMAKSIMAL MUNGKIN TANPA TERGANGGU DENGAN KESIBUKAN TUGAS SEHARI-HARI
SEBAGAI PNS
15. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional akan:
1. Diberhentikan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional yang
didudukinya
2. Dihentikan pembayaran tunjangan jabatan fungsional yang
diterimanya terhitung mulai bulan ke-tujuh dari bulan pelaksanaan
tugas belajar
Tunjangan jabatan fungsional akan dibayarkan kembali setelah
selesai melaksanakan tugas belajar berdasarkan SK Pengaktifan
Kembali
Bagi dosen yang sudah memiliki jabatan akademik (minimal Asisten
Ahli) akan memperoleh Tunjangan Tugas Belajar setelah ada
persetujuan MenPAN RB dengan memperhatikan Pertek BKN
16. 1. Terdapat bukti bahwa PNS pelajar
tidak memenuhi syarat diberi tubel
2. PNS Pelajar dijatuhi hukuman disiplin
tingkat sedang atau berat
3. Tidak berangkat ke tempat
pelaksanaan tugas belajar meskipun
sudah diberi peringatan
4. PNS pelajar mengajukan permohonan
pengunduran diri
5. PNS Pelajar bekerja di luar kegiatan
tugas belajarnya
DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA:
WAJIB MENGEMBALIKAN BIAYA KE KAS
NEGARA SEJUMLAH BIAYA YANG TELAH
DIKELUARKAN SELAMA MELAKSANAKAN
TUGAS BELAJAR DITAMBAH 100%
PENANGGUHAN ATAS PEMBAYARAN YANG
TELAH DITENTUKAN DIKENAKAN BUNGA
SEBESAR 6% PERTAHUN
PEMBATALAN TUGAS BELAJAR
PEMBATALAN TUGAS BELAJAR DITETAPKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG DALAM SUATU
SURAT KEPUTUSAN MENDIKBUD BERDASARKAN USUL YANG DIAJUKAN OLEH PIMPINAN UNIT
KERJA PNS YANG BERSANGKUTAN
17. 6. Setelah dievaluasi tidak mampu
menyelesaikan program tubel yang
diikuti
7. Tidak dapat melaksanakan tugas
belajar karena hal-hal diluar
kemampuannya
8. Tidak sehat jasmani dan rohani
yang dinyatakan oleh Tim penguji
kesehatan
9. Diangkat dalam jabatan struktural
10.Adanya kepentingan dinas
WAJIB MELAKSANAKAN
IKATAN DINAS PADA
SATUAN KERJA YANG
MENUGASKANNYA
SESUAI DENGAN
KETENTUAN
18. PNS PELAJAR MERUPAKAN TENAGA TERPILIH, OLEH SEBAB ITU SELAMA MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR PNS YANG
BERSANGKUTAN HARUS DIBINA KENAIKAN PANGKATNYA
( Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a, PP Nomor 12 Tahun 2002)
Diberikan kepada PNS yang melaksanakan
tubel DAN SEBELUMNYA TIDAK
MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ATAU
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU ( Ps 6
ayat 1 huruf a PP 12 Thn 2002), apabila (Ps 7
PP 12 Tahun 2002):
a. > telah 4 tahun dalam pangkat terakhir,
dan
b. P2KP > baik dalam 2 tahun terakhir
Diberikan kepada PNS melaksanakan tugas
belajar DAN SEBELUMNYA MENDUDUKI
JABATAN STRUKTURAL ATAU FUNGSIONAL
TERTENTU (Ps 9 huruf g PP 12 Thn 2002). KP
tersebut diberikan dlm batas jenjang
pangkat yang ditentukan dalam jabatan
struktural atau fungsional tertentu yang
terakhir didudukinya (Ps 19 ayat 3 PP 99 thn
2000), apabila :
a. > 4 tahun dalam pangkat terakhir
b. P2KP > baik dalam 2 tahun terakhir
KENAIKAN PANGKAT PILIHAN
KENAIKAN PANGKAT REGULER
KENAIKAN PANGKAT DALAM MASA DAN SELESAI TUGAS BELAJAR
19. PNS yang melaksanakan tugas belajar apabila TELAH LULUS dan
MEMPEROLEH (Ps 20 ayat (1) PP 12 Thn 2002) :
a. s.d. huruf c;
d. Ijazah dokter, ijazah apoteker, dan ijazah magister atau ijazah lain yang
setara, dan masih berpangkat Penata Muda, golru III/a ke bawah
dinaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk.I, golru III/b
e. Ijazah doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tk.I, golru III/b ke
bawah, dinaikan pangkatnya menjadi Penata, golru III/c
KP tersebut diberikan apabila (Pasal 20 ayat (2)) :
a. > telah 1 tahun dalam pangkat terakhir
b. P2KP > baik untuk setiap unsur dalam 1 tahun terakhir.
KENAIKAN PANGKAT PILIHAN
20. PNS Pelajar wajib mendapatkan penilaian
prestasi kerja PNS setiap akhir
Penilaian dilakukan oleh atasan langsung
PNS pelajar yang bersangkutan pada unit
kerjanya
Penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) PNS
Pelajar diambil dari total nilai akademik
yang diperoleh dalam tahun yang berjalan
dikalikan dengan 60%.
1. PNS Pelajar wajib berikan Kartu
Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil
Studi (KHS)
2. Transkrip nilai akademik.
PENILAIAN KINERJA PNS PELAJAR
Penilaian Perilaku Kerja (PKP) dengan bobot
nilai sebesar 40% dilakukan oleh atasan
langsung berdasarkan laporan hasil
penilaian yang diperoleh dari:
1. Pimpinan perguruan tinggi
penyelenggara tugas belajar bagi PNS
Pelajar yang melaksanakan tugas
belajar di dalam negeri
2. Perwakilan Republik Indonesia di
negara tempat tugas belajar di luar
negeri dilaksanakan bagi PNS yang
melaksanakan tugas belajar di luar
negeri
SASARAN KINERJA (60%) PERILAKU KERJA (40%)
21. 1.membatalkan secara sepihak tugas belajar yang
telah diberikan
2.membatalkan perjalanan pergi dan/atau pulang
ke dan/atau dari tempat tugas belajar
3.tidak mendapatkan hasil yang sewajarnya dalam
waktu yang telah ditentukan
4.tidak melaksanakan ikatan dinas setelah selesai
melaksanakan tugas belajar
PEMBAYARAN GANTI RUGI KEPADA NEGARA
TIDAK MENGHAPUSKAN SANKSI
PELANGARAN DISIPLIN PNS
PEMBAYARAN GANTI RUGI KEPADA NEGARA SIFATNYA
SEGERA DAN PADA DASARNYA HARUS DIBAYAR TUNAI, OLEH
KARENA ITU APABILA ADA KESEPAKATAN PENANGGUHAN
PEMBAYARAN SECARA TUNAI MAKA DIKENAKAN BUNGA
SEBESAR 6% PER-TAHUN
DUA JENIS SANKSI
Dikenakan Sanksi sesuai
dengan pelanggaran atas
kewajiban dan larangan
PNS berdasarkan
PP 53 Tahun 2010
MEMBAYAR GANTI RUGI KE NEGARA DISIPLIN PNS
22. Selambat-lambatnya 15 hari kerja setelah berakhirnya tugas belajar, PNS
pelajar harus segera melaporkan diri kepada Mendikbud untuk diproses
kembali pengaktifannya ke dalam jabatan PNS
Pengaktifan kembali ditetapkan dengan Kepmendikbud oleh pejabat yang
berwenang atas usul pimpinan unit kerja sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan
Dengan diaktifkannya kembali ke dalam jabatan PNS, PNS yang
bersangkutan menerima kembali hak-hak yang melekat pada jabatannya
PENGAKTIFAN KEMBALI
23. IZIN BELAJAR BAGI PNS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
24. 1. IZIN YANG DIBERIKAN OLEH PEJABAT YANG
BERWENANG
2. UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN KE
JENJANG YANG LEBIH TINGGI ATAU YANG
SETARA
3. DI DALAM NEGERI
4. ATAS BIAYA SENDIRI
5. DENGAN TIDAK MENINGGALKAN TUGAS
SEHARI-HARI SEBAGAI PNS
Pejabat yang berwenang memberikan IZIN
menetapkan IZIN tersebut dalam suatu Surat
Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan
Pejabat yang berwenang:
1. Sekretaris Jenderal untuk gol ruang IV/e
ke bawah
2. Kepala Biro SDM, Sekretaris Unit Utama,
Wakil Rektor untuk gol ruang IV/c
kebawah
3. Direktur Politeknik, Sekretaris LL Dikti
untuk gol ruang IV/b ke bawah
IZIN BELAJAR
25. 1. Biaya pendidikan dan fasilitas penunjang lainnya ditanggung oleh PNS
yang bersangkutan
2. Tidak meninggalkan tugas kedinasan dan/atau tugas pekerjaan sehari-hari,
sesuai kewajiban PNS untuk mematuhi jam kerja minimal 7,5 jam per hari
atau 37,5 jam per minggu
3. Tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah (Civil Effect)
4. Penilaian prestasi kerja PNS dalam 2 tahun terakhir sekurang-kurangnya
bernilai baik
5. Mendapat rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang
akan ditempuh sesuai dengan tugas pekerjaannya
PERSYARATAN PENERBITAN IZIN BELAJAR
26. PERGURUAN TINGGI DALAM NEGERI
1. Perguruan Tinggi yang diselenggarakan
pemerintah
2. Perguruan Tinggi Kedinasan
3. Perguruan Tinggi yang diselenggarakan
masyarakat minimal terakreditasi B
(BAIK SEKALI) baik institusi maupun
program studinya
Apabila terdapat PNS yang
melaksanakan Izin Belajar
pada perguruan tinggi yang
tidak memenuhi persyaratan,
maka tidak akan diproses
penerbitan SK Izin Belajarnya
PENYELENGGARA IJIN BELAJAR
27. Izin Belajar yang diberikan dapat dibatalkan oleh pejabat yang
berwenang apabila:
1. mengganggu pelaksanaan tugas sehari-hari PNS
2. melebihi jangka waktu belajar yang ditentukan
3. Sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin
4. Mengajukan permohonan mundur dari kegiatan belajar atas
biaya sendiri oleh PNS yang bersangkutan
PEMBATALAN IZIN BELAJAR
29. BENTUK PJJ
(izin Mendikbud):
Mata Kuliah, Prodi atau PT
PJJ Prodi >50% jumlah mata
kuliah/beban studi dalam
kurikulum Prodi Tatap
Muka
PERMENDIKBUD
NO 7/2020
TENTANG
PENDIRIAN,
PERUBAHAN,
PEMBUBARAN
PTN
MODUS PJJ:
1.Tunggal, PJJ pada semua proses
pembelajaran Prodi
2.Ganda, kombinasi secara tatap
muka dan jarak jauh
3.Konsorsium, penyelenggaraan
PJJ antar PT Nasional/
Internasional
CAPAIAN & PENYELENGGARAAN PJJ:
1.Capaian PJJ = Capaian Tatap Muka
2.Selain PJJ bisa juga praktikum, praktek
studio/bengkel/lapangan secara tatap
muka/berbantuan teknologi
3.Evaluasi berkala minimal 2 kali/semester
CAPAIAN AKHIR PJJ
1.Dibuktikan dengan skripsi, tesis,
disertasi atau bentuk lain secara ilmiah
2.Pembimbingan penulisan karya ilmiah
dilakukan melalui Daring/Tatap Muka
BEBERAPA HAL POKOK DARI PEMBELAJARAN JARAK JAUH
30. 1. Mendapat rekomendasi LL Dikti
2. Mengajukan usul kepada Dirjen terkait
3. Dirjen terkait menurunkan tim evaluasi
4. Sekjen atas nama Menteri menetapkan
Ijin berdasarkan hasil evaluasi
5. Dirjen terkait melakukan pembinaan
1.Perguruan Tinggi mengusulkan
pembukaan Prodi PJJ telah memiliki
Prodi dalam bentuk tatap muka yang
berakreditasi A (UNGGUL)
2.Kurikulum Prodi PJJ = Prodi tatap muka
3.PT memiliki sumber daya teknologi
informasi
4.PT memiliki pengelola Prodi PJJ
minimal 5 orang dosen
5.PT memiliki materi pembelajaran
digital minimal 2 semester pertama
untuk mata kuliah penciri Prodi PJJ
PRODI PJJ dapat dikerjasamakan dengan
Prodi sejenis dari PT Luar Negeri dengan
ijin Mendikbud:
1.Kolaborasi penyelenggaraan Prodi
bersama
2.Kolaborasi penyelenggaraan Prodi
gelar ganda
SYARAT PEMBUKAAN PRODI PJJ PROSEDUR PEMBUKAAN PRODI PJJ
32. PERMENDIKNAS NO 48 TAHUN 2009 RANCANGAN PERPRES TUBEL
1. Adanya Tugas Belajar dan Izin Belajar
2. Batas usia diatur berdasarkan jenjang
Pendidikan yang ditempuh
3. Akreditasi diatur untuk Institusi dan
Program Studi
4. Kesejahteraan hanya diberikan tunjangan
pegawai pelajar dan uang keperluan
keluarga
5. Masa ikatan dinas dalam negeri 1n + 1
dan luar negeri 2n + 1
6. Tubel dapat diberikan setelah 1 tahun
sejak diangkat sbg PNS
1. Hanya ada Tugas Belajar
2. Batas usia mempertimbangkan masa Pendidikan
dan sisa masa kerja pegawai (Ikatan Dinas)
3. Akreditasi disesuaikan dengan Perguruan Tinggi
(PT=C, maka Prodi min B, dan PT=A/B, maka
Prodi min C)
4. Kesejahteraan diberikan dalam bentuk gaji 100%
dan tunjangan kinerja sesuai dengan jenis tugas
belajar
5. Masa ikatan dinas berbeda tergantung jenis
tugas belajar
6. Tubel dapat diberikan Ketika sudah diangkat sbg
PNS asal memenuhi syarat
BEBERAPA PERBEDAAN UTAMA
33. PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
DIBEBASKAN DARI TUGAS JABATAN TIDAK DIBEBASKAN DARI TUGAS JABATAN
DIBERIKAN DENGAN
MEMPERHITUNGKAN MASA KERJA
MELIHAT KEBUTUHAN ORGANISASI
DAN SISTEM PENDIDIKAN
3 KALI WAKTU NORMATIF PRODI
SEBELUM BUP JABATAN
2 KALI WAKTU NORMATIF PRODI
SEBELUM BUP JABATAN
34. AKREDITASI
PERGURUAN TINGGI
AKREDITASI A = UNGGUL
AKREDITASI B = BAIK SEKALI
PERGURUAN TINGGI
AKREDITASI C = BAIK
PROGRAM STUDI
AKREDITASI C = BAIK
PROGRAM STUDI
AKREDITASI B = BAIK SEKALI
35. JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR
TIDAK LAGI DIBATASI SESUAI BATAS WAKTU NORMATIF
S1 = 4 TAHUN
S2 = 2 TAHUN
S3 = 3 TAHUN
MENGAKOMODIR PERBEDAAN
WAKTU NORMATIF PROGRAM
STUDI PADA SETIAP
PERGURUAN TINGGI
36. KESEJAHTERAAN
TUNJANGAN KINERJA 80% TUNJANGAN KINERJA 100%
BAGI PNS YANG DIBEBASKAN
DARI TUGAS JABATANNYA
BAGI PNS YANG TIDAK
DIBEBASKAN DARI TUGAS
JABATANNYA
GAJI, TUNJANGAN KELUARGA, DAN TUNJANGAN PANGAN
DIBERIKAN 100%
37. IKATAN DINAS
2 KALI MASATUGAS BELAJAR 1 KALI MASA TUGAS BELAJAR
BAGI PNS YANG DIBEBASKAN
DARI TUGAS JABATANNYA
BAGI PNS YANG TIDAK
DIBEBASKAN DARI TUGAS
JABATANNYA
38. PENDANAAN
DAPAT
LEBIH DARI
1 SUMBER
DANA
BILA ADA KOMPONEN
BIAYA YANG BELUM
TERAKOMODIR, INSTANSI
DAPAT MEMBERI
BANTUAN UANG
PENDIDIKAN SETELAH
DISETUJUI PEJABAT YANG
BERWENANG
TIDAK BOLEH
DIBERIKAN
UNTUK
KOMPONEN
BIAYA YANG
SAMA
