Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan hukum yang perlu diberikan kepada guru berprestasi luar biasa dan guru di daerah terpencil untuk menikmati hak kenaikan pangkat istimewa sesuai peraturan perundangan. 2. Terdapat kendala yang dihadapi guru tersebut dalam menikmati haknya, antara lain ketidakpahaman peraturan dan ketidakikhlasan birokrasi

1. 0
BAGAI PERMATA DALAM ETALASE
PERLUNYA PENGUATAN PERLINDUNG HUKUM UNTUK HAK
KENAIKAN PANGKAT ISTIMEWA/PILIHAN BAGI GURU DAERAH KHUSUS
SERTA GURU BERPRESTASI LUAR BIASA
PENERIMA SATYALANCANA PENDIDIKAN
Paper Simposium Ditulis untuk Simposium Guru dan Tenaga Pendidik Nasional
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Pendidik Tahun 2016
Oleh: Budi Susanto
Guru SMK Negeri 2 Kudus Jawa Tengah
budisuskudus@gmail.com
SMK NEGERI 2 KUDUS JAWA TENGAH
TAHUN 2016

2. 1
BAGAI PERMATA DALAM ETALASE
PERLUNYA PENGUATAN PERLINDUNG HUKUM UNTUK HAK
KENAIKAN PANGKAT ISTIMEWA/PILIHAN BAGI GURU DAERAH KHUSUS
SERTA GURU BERPRESTASI LUAR BIASA
PENERIMA SATYALANCANA PENDIDIKAN
Oleh: Budi Susanto
Guru SMK Negeri 2 Kudus Jawa Tengah
budisuskudus@gmail.com
ABSTRAK
Pemerintah memberikan apresiasi kepada guru daerah khusus atas
dedikasinya serta kepada guru berprestasi kerja luar biasa penerima
Satyalancana Pendidikan, apresiasi yang deberikan berupa kenaikan pangkat
istimewa/pilihan. Payung hukum atas hak guru ini secara jelas terdapat pada UU
No.12 Tahun 2002, UU No. 14 Tahun 2005 serta Permendikbud No. 35 Tahun
2010. Hak guru ini tidak dapat dinikmati sebagaimana amanat perundangan yang
berlaku, tidak semudah membalik telapak tangan. Kendala yang ditemukan
diantaranya ketidakpahaman regulasi perundangan pada diri guru
danketidakpahaman regulasi serta ketidakikhlasan birokrasi pelaksana di daerah.
Hanya 2 guru dari 16 responden penulis dapat menikamati hak kenaikan pangkat
istimewa ini.
Solusi dari penyelesaian kendala di atas adalah dengan memberikan
pengutan perlindungan hukum melalui mekanisme non KPO dan mekanisme KPO
tanpa melibatkan birokrasi daerah. Harapannya dengan penguatan hukum ini hak
kenaikan pangkat istimewa/pilihan bagi guru daerah khusus serta guru berprestasi
kerja luar biasa penerima Satyalancana Pendidikan dapat dilaksanaan
sebagaimana amanat perundangan yang berlaku.
1. PENGANTAR
Guru merupakan sosok yang memiliki nilai strategis proses pembentuk
generasi emas Indonesia di masa mendatang. Sudah seharusnyalah kehadiran
gurudirindukan oleh peserta didik di kelasnya. Ketika menjalankan tugas
profesinya guru memilki dua hal yang melekat, dua hal tersebut adalah hak guru
dan kewajiban guru. Sebagai sosok pembangun insan cendikia guru memiliki
kewajiban-kewajiban diantaranya merencanakan, melaksanakan pembelajaran,
mendidik dan melatih peserta didik, melaksanakan evaluasi dan program tindak
lanjut serta memberikan suri tauladan dan kewajiban-kewajiban lain yang melekat
pada diri guru.
Disamping kewajiban yang telah dilakukan ia memiliki hak yang secara
asasi juga seharusnya dapat dinikmati sebagai mana peraturan perundangan

3. 2
yang berlaku. Hak tersebut diantaranya hak mendapatkan kesejahteraan secara
material maupun immaterial. Pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin
agar guru dapat mendapatkan hak kesejahteraan materialnya. Kesejahteraan ini
berupa gaji yang semakin meningkat, serta faktor-faktor kesejahteraan lain.
Kesejahteraan imaterial yang juga menjadi hak guru adalah peningkatan
karir berupa kenaikan pangkat ataupun jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya.
Kenaikan pangkat merupakan hak daru guru setelahia melaksanakan
kewajibaanya. Pemerintah dalam hal ini kementerian pendidikan telah
menerbitkan regulasai-regulasi perundangan yang berkaitan dengan kenaikan
pangkat guru dalam jabatannya. Peraturan perundangan yang popular pada
kalangan guru yang berkaitan dengan kenaikan pangkat adalah Permenpan RB
No 16 Tahun 2009, dimana dalam Permenpan RB ini disertai dengan buku-buku
pendukung teknis pelaksananaannya. Peraturan tersebut ditindaklanjuti juga
dengan diterbitkannya Permendikbud nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Teknis pelaksananaan Permenpan RB No 16 Tahun 2009.
Hak guru atas kenaikan pangkat dapat dikategorikan menjadi kenaikan
pangkat regular dan kenaikan pangkat pilihan/istimewa. Kenaikan pangkat
pilihan/istimewa ini diantaranya adalah dikarenakan Pengawai Negeri Sipil (PNS)
khusunya guru menunjukkan prestasi kerja luar biasa dan mengabdi/bekerja di
daerah khusus. Untuk tugas ini guru mendapatkan perlindungan hukum atas tugas
profesinya. Perlindungan hukum guru ini selaras dengan pendapat M. Ghorky
Sembiring pada bukunya Menjadi Guru Sejati. (2009:169)
2. MASALAH
Pada Permendikbud nomor 35 Tahun 2010 disebutkan secara jelas hak-
hak guru berkaitan dengan jabatan fungsional guru yang berhak disandangnya
setelah gurubersangkutan melaksanakan kewajibannya. Guru akan mendapatkan
kenaikan golongan dan golongan yang dibarengi dengan jabatan fungsionalnya
setelah memiliki jumlah pointterrtentu dari prestasi pekerjaan yang dilakukannya.
Pada Permen ini disebutkan guru dapat mendapatkan kenaikan pangkat secara
regular ataupun dengan menggunakan jalur khusus. Kenaikan pangkat secara
regular adalah yang umum terjadi pada guru kebanyakan. Kenaikan pangkat
dengan jalur khusus adalah merupakan kenaikan pangkat istimewa/pilihan atau

4. 3
pilihan (penghargaan) yang diperoleh dari pengabdian pada daerah terpencil 2
tahun berturut-turut,serta menjadi guru dengan prestasi kerja luar biasa.
Pada Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2002 disebutkan bahwa Pegawai
Negeri Sipil (PNS) dapat mendapatkan hak kenaikan pangkat istimewa/pilihan
atau pilihan apabila PNS tersebut menemukan penemuan baru yang bermanfaat
bagi negara. PNS pada kategori ini tidak terkecuali guru dapat menikmati haknya
untuk mendaptkan reward kenaikan pangkat satu tingkat di atasnya
pangkat/golongan yang dimilikinya. Keniakan pangkat satu tingkat lebih tinggi ini
diatur setelah yangbersangkutan memenuhi persyaratan sebagimana yang diatur
dalam undang-undang.Reward kenaikan pangkat istimewa/pilihan atau pilihan
bagi pegawai negeri sipil yang menghasilkan penemuan yang bermanfaat untuk
negara, penemuan yang dimaksudkan harus mendapat rekomendasi dari
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Kecuali penemuan baru yang
bermanfaat untuk negara ada peluang lain untuk mendapatkan hak kenaikan
pangkat istimewa/pilihan, yaitu guru di darah khusus dan guru yang berprestasi
kerja luar biasa.
Setiap tahun Presiden Republik Indonesia memberikan penghargaan
Satyalancana Karya Satya dan Satyalancana Pendidikan kepada guru-guru yang
memenuhi persyaratan. Satyalancana Karya Satya merupakan penghargaan yang
diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau guru-guru dalam masa jabatan
tertentu misalkan 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun. Untuk Satyalancana
Pendidikan diberikan kepada guru yang memiliki prestasi kerja luar biasa, secara
spesifik redaksi guru berprestasi luar biasa tertulis pada Surat Keputusan
Presiden pada Satyalancana Pendidikan ini. Prestasi kerja luar biasa ini
ditentukan berdasarkan data basedprestasi guru dan hasil survey, visitasi dan
evaluasi langsung yang dilakukan oleh tim independen utusan sekretaris presiden
kepada guru-guru yang dipandang memenuhu syarat untuk diberikan
Satyalancana Pendidikan. Visitor yang melakukan assessment secara independen
ini dapat diwakilkan kepada petugas dari Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan. Lebih lanjut peraturan perundangan menyebutkan guru berprestasi
luar biasa ini berhak mendapatkan kenaikan tingkat satu tingkat lebih tinggi tanpa
melalui tahapan pengusulan angka kredit sebagimana pada umumnya untuk
kenaikan pangkat dan jabatan fungsional guru. Peraturan perundangn dimaksud

5. 4
adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 serta Permendikbud Nomor
35 Tahun 2010.
Sementara itu pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen diamantkan bahwa guru di daerah khusus berhak mendapatkan 1 kali
kenaikan pangkat istimewa/pilihan selama masa tugasnya, kecuali itu
diamanatkan pula untuk guru yang dinyatakan memiliki prestasi kerja luar biasa
juga mendapatkan penghargaan diantaranya berupa kenaikan pangkat
istimewa/pilihan . Selanjutnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 ini didukung
pula oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan perundangan tersebut di atas merupakan kepedulian atau
rewardyang diberikan oleh pemerintah kepada guru yang bekerja di daerah
khusus serta guru yang berprestasi kerja luar biasa. Peraturan perundangan
tersebut telah secara lengkap menjadi payung hukum untuk guru yang bekerja di
daerah khusus serta guru yang berprestasi kerja luar biasa untuk mendapatkan
hak kenaikan pangkat sebagai apresiasi pemerintah atas kinerja yang dilakukan.
Pada masa sebelum diberlakukannnya Daftar Usulan Penilaian Angka
Kredit Pangkat dan Jabatan Guru (Kepmenpan Nomor 84 Tahun 1993) untuk
guru teladan (guru berprestasi luar biasa) secara otomatis mendapatkan kenaikan
pangkat istimewa/pilihan tanpa harus menunggu Kenaikan Pangkat Otomatis
(KPO) setiap 4 tahun. Namun setelah diberlakukannya DUPAK kenaikan pangkat
istimewa/pilihan untuk guru berprestasi luar biasa tidak semudah pada masa
perioda sebelumnya. Banyak guru potensial untuk mendapatkan kenaikan tingkat
pada pangkat golongan ruang dan jabatan satu tingkat lebih tinggi melalui jalur
istimewa/pilihan atau jalur pilihan ini. Guru ini memiliki talenta luar biasa dalam
bekerja, mereka memiliki prestasi kerja luar biasa dengan ditunjukkan dokumen
yang dimiliki, kecuali itu mereka juga ada yang bekerja di daerah terpencil/khusus.
Kenyataan yang terjadi adalah penghargaan untuk mendapatkan kenaikan
pangkat golongan ruang dan jabatan satu tingkat lebih tinggi sebagai
penghargaan dari pemerintah tidak dapat mereka nikmati sebagaimana yang
diamanatkan pada peraturan perundangan yang berlaku.Banyak kendala yang
ditemukan pada tingkat birokrasi daerah sehingga hak kenaikan pangkat ini tidak
dapat dimiliki oleh guru-guru yang potensial untuk mendapatkannya.

6. 5
Dari paparan di atas permasalahan yang akan dikupas pada tulisan ini
adalah
1. Apa kendala yang dialami oleh guru berprestasi luar biasa penerima
Satyalancana Pendidikan dan guru yang bekerja di daerah khusussehingga
tidak dapat menikmati hak kenaikan istimewa/pilihan untuk pangkat golongan
ruang dan jabatan pada satu tingkat lebih tinggi sebagaimana perundangan
yang berlaku?
2. Bagaimana penguatan perlindungan hukum perlu dilakukan agar guru
berprestasi luar biasa penerima Satyalancana Pendidikandan guru yang
bekerja di daerah khusus dapat menikmati hak kenaikan istimewa/pilihan untuk
pangkat golongan ruang dan jabatan pada satu tingkat lebih tinggi
sebagaimana perundangan yang berlaku?
3. PEMBAHASAN DAN SOLUSI
A. Pembahasan
Berkait perlindungan hukum pada guru, Musriadi dalam bukunya Profesi
Pendidikan Secarara Teoritis dan Praktis (2016:196), menyatakan guru dalam
melaksanakan profesinya memiliki hak, hak tersebut daintaranya perlindungan
hukum untuk menjalankan profesi dan perlindungan hukum untuk
mengembangkan karir. Secara normatif seharusnya hak ini dapat ditemui tanpa
kendala, namun kenyataan pada birokrasi tingkat daerah hambatan banyak
ditemukan oleh guru-guru yang memiliki peluang untuk mendapatkan hak
kenaikan pangkat istimewa/pilihan.Ada bergam kendala yang ditemui dan
diperlukan penguatan perlindungan hukum untuk mereka.
Penulis menghimpun pengalaman responden yaitu guru-guru yang
bekerja di daerah khusus serta guru-guru yang memilki prestasi kerja luar
biasapenerima Satyalancana Pendidikan dengan menggunakan teknik wawancara
pertelephone celluler serta dengan menggunakan masangger. Data yang penulis
himpun adalah testimoni mereka saat mencoba mengurusi hak kenaikan pangkat
istimewa/pilihan sebagaiman yang diamanatkan peraturan perundangan.
Kenaikan pangkat istimewa/pilihan yang menjadi hak guru ini tidaklah dapat
didapatkan bagaikan semudah membalik telapak tangan. Responden penulis

7. 6
menyebar dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimatan, Sulawesi dan Papua, ada juga
dari kepulauan kecil Karumunjawa, Kampung Laut dan Selayar (lihat lampiran 1).
Tabel Responden Guru-guru Daerah Kusus dan Guru-guru Berprestasi Luar Biasa
Penerima Satyalancana Pendidikan
No Responden Asal Jumlah
Hak Pangkat
Istimewa
Berhasil Belum
1 Guru berprestasi luar
biasa penerima
Stayalancana Pendidikan
Jawa, Sumatera,
Kalimantan,
Sulawesi
9 1 8
2 Guru daerah khusus Karimunjawa,
Kampung Laut,
Sulswesi, Selayar,
Papua
7 1 6
Jumlah 16 2 14
A.1. Kendala Pengurusan Hak Kenaikan Pangkat Istimewa/pilihan bagi Guru
Daerah Khusus
Bagai permata dalam etalage itulah ungkapan yang penulis gunakan untuk
memberikan gambaran pada permasalahan ini. Permata dalam etalage indah
dipandang namun hanya dapat dipegang dan dimilki oleh sang pemilik kunci
etakage. Sedangkan untuk memiliki kunci ini dibutuhkan persyaratan-persyaratan
yang sulit untuk didapatkan. Kalaupun persyaratan sulit tersebut sebagian besar
terpenuhi, masih ada satu persyaratan lain yang jauh lebih sulit untuk terpenuhi.
Analogi tersebut identik dengan kenaikan pangkat guru berprestasi luar biasa
penerima Satyalancana Pendidikandan
guru yang bekerja di daerah
kusus/terpencil dapat menikmati hak
kenaikan istimewa/pilihan untuk pangkat
golongan ruang dan jabatan pada satu
tingkat lebih tinggi sebagai reward dari
pemerintah atas jerih payahnya, sulit
untuk didapatkan meskipun persyaratan
utama sudah dimilikinya.
Seharusnya setiap tahun banyak
guru yang bekerja di daerah khusus/terpencil berhak mendapatkan hak untuk
Gambar 1 Guru Daerah Khusus
Potensial Mendapatkan Kenaikan
Pangkat Istimewa
(sumber :http://www.antarakalbar.com).

8. 7
menikmati hak kenaikan pangkat istimewa/pilihan untuk pangkat golongan ruang
dan jabatan pada satu tingkat lebih tinggi sebagai reward dari pemerintah atas
jerih payahnya. Guru yang bertugas di daerah khusus adalah guru yang diangkat
oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk bertugas di daerah khusus. Lebih
lanjut identifikasi daerah khusus pada Permendikbud tersebut adalah daerah
terbelakang atau terpencil, kondisi masyarakat adat yang terpencil, berbatasan
dengan negara lain, sering mengalami bencana alam, bencana sosial, serta
daerah yang berada dalam kondisi darurat. Daerah khusus dimaksud ditetapkan
oleh Menteri Pendidikan Nasional atas usul bupati/walikota. (Permendikbud No 35
Tahun 2010: 92).
Lebih lanjut pada Permendikbud Nomor 35 Tahun 2010 disebutkan bahwa
kriteria untuk guru daerah khusus yang berhak mendapatkan kenaikan tingkat
istimewa/pilihan ini adalah bertugas di daerah khusus sekurang-kurangnya 2 (dua)
tahun secara terus menerus serta melaksanakan tugas dengan baik berdasarkan
hasil penilaian kinerja (PKG). Persyaratan guru daerah khusus untuk
mendapatkan hak kenakaikan pangkat istimewa juga disebutkan secara jelas
pada permen.
Hak istimewa yang dapat dimiliki oleh guru daerah khusus apabila sudah
mendapatkan persyaratan diatas sebagaimana amanat Permendikbud Nomor 35
Tahun 2010 adalah mendapatkan angka kredit tambahan setara untuk kenaikan
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dimana angka kredit tambahan tersebut
untuk kenaikan jabatan/pangkat hanya diberikan 1 (satu) kali selama karirnya
sebagai guru. Permendikbud Nomor ini merupakan Petunjuk Teknis pasal dari
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Guru yang
berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak
memperoleh penghargaan (pasal 36 ayat 1), serta ketentuan lebih lanjut
mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud diatur dengan
Peraturan Pemerintah (pasal 37 ayat 3).
Jawa Tengah memiliki beberapa daerah khusus, kekhususan daerah ini
berdasar ketetapan menteri pendidikan. Salah satu daerah khusus tersebut
adalah Kepulauan Karimunjawa. Sekolah-sekolah di Karmunjawa termasuk
sekolah dalam kategori daerah khusus berdasar keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2012 yang dikuatkan dengan SK Bupati Jepara

9. 8
420/77 Tahun 2015. Guru di kepulauan ini dari guru dikdas maupun guru dikmen
ada sebanyak 144 orang semua guru di kepulauan ini belum pernah mendapatkan
hak kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi sesuai dengan amanat
Permendikbud Nomor 35 Tahun 2010.
Wawan*)
, responden penulis seorang guru berdedikasi di Kepulauan
Karimunjawa, menyampaikan semua guru di Kepulauan Karimunjawa belum
pernah mendapatkan kesempatan untuk kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi
sesuai dengan amanat Permendikbud Nomor 35 Tahun 2010. Lebih lanjut
diinformasikan penyebabnya adalah belum adanya pemahaman berkaitan dengan
Permendikbud Nomor 35 Tahun 2010ini pada pejabat Badan Kepegawaian
Daerah (BKD). Informasi dari institusi ini berkaitan dengan kenaikan pangkat
istimewa/pilihan untuk guru di daerah khusus adalah belum adanya petunjuk
teknis (Juknis) yang membahas tentang hal ini. pernyataan ini disampiakan ketika
tim dari BKD melakukan sosialisasi berkaitan masalah kepegawaian di SMK
Karimunjawa. Minimnya pemahaman ini berkesan tidak normatif karena
Permendikbud Nomor 35 Tahun 2010 adalah Petunjuk Teknis Pelaksananaan
Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, jadi naïf sekali kalau dikatakan
belum ada juknisnya.
Kecuali tunjangan khusus, guru di daerah khusus terutama dikepulauan
terpencil sangat layak untuk mendapatkan kenaikan pangkat istimewa/pilihan
sebagai pengharaan dari pemerintah atas darmabaktinya bersusah payah untuk
mencerdaskan anak bangsa dengan segala keterbatasan sarana sesuai dengan
kondisi lokasi tempat mengabdinya. Namun birokrasi di daerah kurang atau
bahkan tidak memahami peraturan/regulasi perundangan yang berkaitan dengan
penghargaan ini.
Sementara itu responden penulis dari Sulawesi, Yahya*)
seorang pengawas
sekolah di Paguyaman Pantai Sulawesi (merupakan daerah khusus), guru-guru di
sekolah khusus binaannya juga belum pernah mendapatkan kenaikan pangkat
istimewa ini, bahkan diantaranya ada guru berprestasi berdidikasi tingkat nasional.
Kendala ketidak pahaman akan peraturan oleh pejabat birokrasi dan sering
bergantinya pejabat eselon 2 dan eselon 3 menyebabkan hak guru-guru kenaikan
pangkat istimewa/pilihan ini tidak dapat diperoleh. Kondisi yang lebih
memprihatinkan terjadi di Nabire Papua. Informasi dari responden di Nabire, Nani*)
*)
Nama samaran

10. 9
pengawas sekolah, mengatakan kenaikan pangkat guru dengan jalur regular saja
tidak dapat berjalan dengan baik apalagi melalui jalur khusus.
Kenyataan lain berkaitan dengan hak kenaikan pangkat istimewa/pilihan
untuk guru-guru yang mengabdi di daerah khusus, adalah tidak mengetahui
adanya peluang ini karena kurangnya pemahaman regulasi perundangan yang
berlaku. Hal ini dialami oleh guru-guru di Kampung Laut di dekat Nusakambangan
yang juga dinyatakan sebagai daerah khusus, sebagaimana dikatakan oleh Nardjo,
Kepala SMP Negeri Kampung Laut. Nardjo menyatakan belum pernah guru di
Kampung Laut mendapatkan kenaikan pangkat istimewa/pilihan. Berbeda halnya
dengan guru daerah khusu yang lain, Yurnida seorang guru SMK berdedikasi dari
daerah khusus Kepulauan Riau. Yurnida mengaku sudah pernah mendapatkan
hak percepatan kenaikan tingkat sebagai apresiasi dari pemerintah atas
dedikasinya mengabdi di daerah khusus, BKD di daerahnya sangat membantu
dengan memberikan pelayanan sesuai dengan yang diharapkan.
A.2.Kendala Pengurusan Hak Kenaikan Pangkat Istimewa/pilihan bagi Guru
Berprestasi Lusar Biasa Penerima Satyalacana Pendidikan.
Guru berprestasi kerja luar biasa dan berdedikasi tinggi adalah guru yang
mempunyai prestasi kerja sangat menonjol yang secara nyata diakui di lingkungan
kerjanya sehingga guru yang bersangkutan secara nyata menjadi teladan bagi
guru lainnya (Permendikbud No 35 Tahun 2010: 94). Pada bagian lain dari
Permendikbud ini menyebutkan bahwa guru berpreatasi kerja luar biasa berhak
mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi, hal ini juga terdapat pada
Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.
Sulitnya mendapatkan hak kenaikan pangkat istimewa/pilihan atas prestasi
luar biasa juga dialami guru-guru yang mendapatkan sertifikat prestasi kerja luar
biasa dari menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Presiden Republik Indonesia.
Dokumen yang secara jelas dapat dilihat dari prestasi kerja luar biasa ini adalah
pada Satyalancana Pendidikan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia
pada guru yang layak mendapatkannya. Sayalancana Pendidikan ini diberikan
kepada warga negara Indonesai yang memiliki prestasi kerja luar biasa pada
bidang pendidikan. Umumnya guru yang mendapatkan Sayalancana Pendidikan
ini adalah guru-guru berprestasi tingkat nasional.

11. 10
Proses untuk mendapatkan Sayalancana Pendidikan ini diawali dari visitasi
ke tempat kerja guru calon penerima. Visitasi dilakukan oleh utusan skretaris
presiden untuk menentukan kelayakan seorang guru layak mendapatkan
Sayalancana Pendidikan ataukah tidak. Banyak instrument yang harus diproses
pada saat visitasi kecuali itu kesaksian dari kepala dinas, kepala sekolah, teman
sejawat serta peserta didik digali saat visitasi, sehingga diambil kesimpulan guru
calon penerima penghargaan layak ataukah tidak layak untuk menerima
Sayalancana Pendidikan.
Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005
Tentang Guru dan Dosen dan
Permendikbud Nomor 35 Tahun 2010
Petunjuk Teknis Pelaksananaan Jabatan
Fungsional Guru dan Angka Kreditnya,
secara jelas diamanatkan bahwa guru
yang memiliki prestasi kerja luar biasa
berhak mendapatkan penghargaan,
dimana salah satu pernghargaan
dimaksud dapat berupa kenaikan pangkat
istimewa/pilihan. Pemerintah telah hadir
memberikan apresiasi pada guru-guru
dengan prestasi kerja luar biasa, hal ini
terbukti dengan diterbitkannya regulasi perundangan di atas. Namun pada
pelaksananaan di tingkat birokrasi daerah tidak dapat berjalan seindah yang
diamantakan dalam perundangan, ada penzaliman yang terjadi disini.
Gambar 3 Guru Penerima
Satyalancana Pendidikandari
Presiden Potensial untuk
Mendapatkan Kenaikan Pangkat
Istimewa
(sumber :http://batampos.co.id/wp)
Gambar 2 Pengakuan Prestasi Kerja Luar Biasa dari Presiden
Untuk Guru Pada Satyalancana Pendidikan

12. 11
Responden dari Jawa Tengah Fafa, M.Pd*)
adalah guru SMK berprestasi
nasional Tahun 2014 serta penerima Sayalancana Pendidikan dari Presiden
Republik Indonesia. Sesuai dengan peraturan perundangan ia seharunya berhak
mendapatkan kenaikan pangkat istimewa/pilihan. Ketika ia mengurusi haknya,
birokrasi di daerah justru memberikan layanan minir, sehingga kandaslah hak
yang seharusnya dapat ia nikmati untuk medapatkan kenaikan pangkat melalui
jalur ismimewa ini. Butuh kesepahaman dan keikhlasan hati dari pelaksana
birokrasi di daerah untuk memberikan pelayanan pada guru berprestasi luar biasa
agar mendapatkan haknya.
Terkait dengan pengurusan hak ini, penulis adalah juga salah satu guru
penerima Sayalancana Pendidikan atas dasar rangkaian prestasi yang berhasil
penulis raih, ganjalan yang penulis alami saat pengurusan hak kenaikan pangkat
ini adalah ketidakrelaan untuk memberikan nilai kinerja dengan nilai amat baik
pada setiap komponen pada SKP/DP3. Hal ini disebabkan terdapat konvensi
bahwa nilai kinerja seorang guru tidak boleh melampau kepala sekolah, dan nilai
kinerja kepala sekolah tidak boleh melampau pengawas dan kepala dinas.
Konvensi serupa juga terjadi di beberapa daerah sebagaimana yang dialami oleh
penerima Sayalancana Pendidikan yang lainnya. Konvensi ini bertolak belakang
dengan hasil penilaian kinerja calon penerima Sayalancana Pendidikan dari tim
visitor independen yang dikirimkan dari perwakilan Sekretaris Presiden.
Persyaratan setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksananaan Pekerjaan (DP3)
bernilai amat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir memang menjadi salah satu
syarat sebagaimana amanat Permendikbud Nomor 35 Tahun 2010, syarat ini
menjadi alasan strategis di daerah untuk menolak guru penerima Satyalancana
Pendidikan untuk mengurus hak kenaikan pangkat istimewanya. Permasalahan ini
selaras dengan pernyataan Dwiyanto yang dituliskan pada buku hasil
penelitiannya dengan judul Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui
Reformasi Birokrasi,(2011:185). Dwiyanto memaparkan kenaikan pangkat
bergantung penilaian DP3 yang diberikan pimpinan pada bawahan, pegawai yang
berprestasi sia-sia saja atas prestasinya karena penilaian yang diberikan sama
dengan yang diberikan kepada pegawai yang tidak memilki prestasi sama sekali.
Ada konvensi hasil penilaian kinerja bawahan tidak boleh melampaui atasannya.
*)
Nama samaran

13. 12
Berbeda halnya dengan Jaka Satri, S.Pd, Jaka Satri adalah guru SMA dari
Bengkulu penerima Sayalancana Pendidikan Tahun 2013. Jaka Satri
mendapatkan kemudahan dari Badan Kepegawaian Daerah di Bengkulu untuk
mengurusi hak kenaikan pangkat istimewa/pilihan atas prestasi yang dimilikinya.
Bahkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bengkulu apresiatif dan sangat
mendukung setelah beliau menjelaskan amanat Permendikbud Nomor 35 Tahun
2010 tentang kenaikan pangkat istimewa/pilihan untuk guru yang mendapatkan
predikan prestasi luar biasa. Kemudahan juga ia terima berkaitan dengan nilai
yang ada pada SKP/DP3 adalah semuai komponen kinerja tidak harus amat baik
tetapi sesuai dengan yang diberikan pimpinsn satminkal.
B. Solusi
Under line dari kendala yang ditemui guru daerah khusus dan guru
berprestasi luar biasa penerima Satyalancana Pendidikan untuk mendapatkan
hak kenaikan pangkat istimewa/pilihan atas dedikasinya adalah kecuali
ketidaktahuan akan regulasi perundangan yang berlaku juga ada ketidakpahaman
pemaknaan regulasi perundangan yang berlaku pada pelaksanana birokrasi
daerah yang berkaitan dengan kenaikan pangkat guru. Kecuali itu ada
ketidakiklhasan pemangku kebijakan berkaita dengan kenaikan pangkat
istimewa/pilihan untuk guru-guru luar biasa. Untuk mengatasi hal ini penulis
menawarkan solusi dengan seketsa sebagi berikut.
Gambar 4 Solusi Alternatif Diagram Pengurusan Kenaikan Pangkat
untuk Guru Daerah Khusus dan Guru Berprestasi Luar Biasa
(a) Non KPO (b) KPO

14. 13
Solusi dari masalah berkaitan dengan fakta negatif layanan birokrasi
daerah terkait layanan hak kenaikan pangkat istimewa/pilihan untuk guru-guru luar
biasa ini dilakukan dengan pendekatan sesuai teori yang dikemukakan oleh Hanif
Noorcholis (2005:41). Hanif Noorcholis berpendapat untuk pelayanan diperlukan
pemangkasan sistem birokrasi sehingga terjadi pemendekan herarki birokrasi
sehingga akan mempermudah dalam pengawasa. Kebijakan birokrasi pusat yang
dinyatakan dalam bentuk perundangan tidak dapat dimaknai sebagaimana
seharusnya oleh birokrasi daerah.
Deskripsi dari sketsa alternatif diagram pengurusan kenaikan pangkat
untuk guru daerah khusus dan guru berprestasi luar biasa penerima Satyalacana
Pendidikan sebagai penguatan perlindungan hukum di atas dapat dilakuan
dengan prosedur non Kenaikan Pangkat Otomatis (Prosedur Non KPO)dan
Prosedur Kenaikan Pangkat Otomatis (Prosedur Non KPO). Untu kprosedur non
KPO dapat dilakukan sebagai berikut.
1. Pemangku kebijakan pada Kementerian Pendidikan Pusat menerbitkan
rekomendasi kepada pimpinan satminkal guru daerah khusus dan guru
berprestasi luar biasa, rekomendasi ini diberikan sebagai berikut
a. Rekomendasi kenerja amat baik pada semua komponen DP3/SKP sesuai
dengan hasil visitasi lapangan dari tim independen utusan sekretaris
presiden untuk guru penerima Satyalancana Pendidikan.
b. Rekomendasi masa kerja sesuai dengan pengabdian untuk guru yang
mengabdi di daerah khusus.
2. Guru daerah khusus dan guru berprestasi luar biasa melengkapi berkas yang
dibutuhkan dan mengirimkannya langsung ke tim penilai angka kredit pusat,
tanpa melibatkan birokrasi dan tim penilai angka kredit guru di daerah.
3. Penilai angka kredit pusat membuat perhitungan angka kredit baru sesuai
dengan golongan.
4. Pejabat pembuat SK kenaikan pangkat menerbitkan SK kenaikan pangkat
istimewa/pilihan untuk guru daerah khusus dan guru berprestasi luar biasa
atas rekomendasi tim penilai angka kredit pusat.
5. Pemangku kebijakan pada Kementerian Pendidikan Pusat membuka layanan
pengaduan apabila untuk guru daerah khusus dan guru berprestasi luar biasa

15. 14
dirugikan haknya atas keniakan pangkat luar biasa/pilihan sebagaimana
amanat perundangan yang belaku.
Alternatif lain atas penguatan perlindungan hukum hak kenaikan pangkat
istimewa/pilihan guru daerah khusus dan berprestasiluar biasa dapat pula
dilakukan dengan menggunakan pola KPO yaitu cukup dengan melibatkan Badan
Kepegawaian Nasional (BKN) dan pejabat pembuat SK kenaikan pangkat.
Kenaikan pangkat pilihan/istimewa ini diberikan pasca guru dinyatakan memilki
prestasi kerja luar biasa atau setelah menerima Satyalancana Pendidikan.
Sedangkan untuk guru daerah khusus selelah guru bersangkutan bekerja minimal
2 tahun berturut-turut di daerah khusus dan dinyatakan sebagai guru berdedikasi.
4. KESIMPULAN DAN HARAPAN PENULIS
A. Kesimpulan
Pemerintah telah hadir untuk memberikan apresiasi kepada guru daerah
khusus dan guru berprestasi luar biasa. Apresisasi dari pemerintah diantaranya
berupa reward berupa tunjangan khusus, reward yang berupa matrial dan kenikan
pangkat istimewa/pilihan. Apresiasi dari pemerintah ini ditunjukkan dengan
diterbitkannya banyak regulasi perlindungan hukum, namun penguatan
perlindungan hukum hak kenaikan pangkat istimewa/pilihan untuk guru di perlu
dilakuan. Banyak guru daerah khusus dan guru berprestasi luar biasa tidak
mendapatkan hak atas penghargaan dari dedikasi dan kerja keras yang telah
dilakukan. Kesimpulan dari paparan deskriptif pada paper symposium ini adalah
1. Kendala guru daerah khusus dan guru berprestasi luar biasauntuk
mendapatkan hak kenaikan pangkat istimewa/pilihan adalah
a) Ketidakpahaman guru daerah khusus dan guru berprestasi luar biasa akan
regulasi perundangan yang berlaku.
b) Rendahnya sumber daya birokrasi daerah yang berhubungan dengan
kenaikan pangkat guru sehingga terdapat kelemahan dalam pemahaman
regulasi perundangan yang berlaku.
c) Ketidakrelaan dari birokrasi daerah yang berhubungan dengan kenaikan
pangkat guru untuk memberikan layanan pada guru daerah khusus dan
guru berprestasi luar biasa untuk mendapatkan hak kenaikan pangkat
istimewa/pilihan.

16. 15
2. Dibutuhkan solusi yang berupa penguat perlindungan hukum oleh pemangku
kebijakan pada tingkat pusat, agar regulasi perundangan yang berkaitan
dengan hak kenaikan pangkat istimewa/pilihan guru daerah khusus dan guru
berprestasi luar biasa dapat berjalan dengan efektif. Penguat perlindungan
hukum dimaksud dapat berupa
a. Memangkas peran birokrasi daerah pada system pengurusan pangkat
istimewa/pilihan untuk guru daerah khusus dan guru berprestasi luar biasa.
b. Memperbarui sistem pengurusan/prosedur hak kenaikan pangkat
istimewa/pilihan untuk guru guru daerah khusus dan guru berprestasi luar
biasa.Perbaruan prosedur dapat diberikan dengan menggunakan prosedur
non KPO ataupun prosedur KPO.
c. Membangun sistem pengaduan atas ketidaksesuaian layanan kenaikan
pangkat.
B. Harapan
Pemerintah telah hadir untuk meningkatkan harkat dan martabat guru.
Regulasi perundangan yang berkaitan dengan guru sudah banyak diterbitkan oleh
pemerintah. Berdasar regulasi perundangan pula pemerintah memberikan
apresiasi atas kerja guru, didalam regulasi tersebut sudah jelas terdapat
perbedaan apresiasi antara guru yang bekerja dengan biasa-biasa saja dan guru
yang berprestasi luar biasa. Begitu pula terdapat perbedaan apresiasi dari
pemerintah terhadap guru yang mengabdi di daerah normal dan mengabdi di
daerah khusus. Salah satu pembeda yang jelas adalah pada hak kenaikan
pangkat istimewa/pilihan untuk guru daerah khusus dan guru berprestasi luar
biasa, harapan penulis adalah
1. Pemangku kebijakan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat
menerbitkan penguatan perlindungan hukum untuk pengurusan hak kenaikan
pangkat istimewa/pilihan untuk guru daerah khusus dan guru berprestasi luar
biasa.
2. Pemangku kebijakan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat
mebuat sistem kontrol dan evaluasi berkaitan dengan apakah regulasi
perundangan untuk guru sudah dapat dilakukan sesuai dengan amanah
ataukah belum, termasuk yang berkaitan dengan hak kenaikan pangkat
istimewa/pilihan untuk guru daerah khusus dan guru berprestasi luar biasa.

17. 16
5. DAFTAR PUSTAKA
Dwiyanto, 2011, Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi,
Jakarta: Gramedia.
Ghorky Sembiring, 2009, Menjadi Guru Sejati, Yogyakarta: Galang Press.
Hanif Noorcholis, 2005, Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah,
Jakarta: Gramedia.
http://batampos.com /Jokowi-hari-guru-besar.diakses tanggal 8 November 2016
http://www.antarakalbar.com/perjuangan-guru-di-daerah-terpencil, diakses tanggal
8 November 2016
Musriadi, 2016, Profesi Pendidikan Secarara Teoritis dan Praktis, Yogyakarta:
Deep Publish.
Permendikbud Nomor 35 Tahun 2010 Petunjuk Teknis Pelaksananaan Jabatan
Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
Undang- undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil.

18. 17

19. 18

20. 19
LAMPIRAN PENDUKUNG

21. 19
Lampiran 1
RESUME WAWANCARA DENGAN RESPONDEN
TERKAIT KENAIKAN PANGKAT ISTIMEWA/PILIHANGURU DAERAH KHUSUS
DAN GURU BERPRESTASI LUAR BIASA PENERIMA SATYA LANCANA PENDIDIKAN
No Nama Guru/PTK No Phonecell Asal Keterangan Guru Hak Kenaikan Pangkat Istimewa
1 A Sutrisno, M.Pd 0815777291 Jawa Tengah Prestasi luar biasa Belum dapat dilaksanakan, dikarenakan tidak
mengetahuai peraturannya
2 Yoyok, S.Pd *)
081575576xxx Jawa Tengah Prestasi luar biasa Belum dapat dilaksanakan, birokrasi pelaksana
di daerah tidak bisa melayani
3 Fafa, M.Pd *)
081326888xxx Jawa Tengah Prestasi luar biasa Belum dapat dilaksanakan, birokrasi pelaksana
di daerah tidak bisa melayani bahkan
mengeluarkan komentar yang tidak sepatutnya
4 Yani, M.Pd *)
08156753xxx Jawa Tengah Prestasi luar biasa Belum dapat dilaksanakan, birokrasi pelaksana
di daerah tidak bisa melayani karena tidak
memahami ada regulasi
5 Budiono, M.Pd *)
081327303xxx Jawa Tengah Prestasi luar biasa Belum dapat dilaksanakan, birokrasi pelaksana
di daerah tidak menerima
6 Ratman, M.Pd*)
08157944xxx Jawa Tengah Prestasi luar biasa Belum dapat dilaksanakan, birokrasi pelaksana
di daerah belum mau menerima
7 Dr. Heny, M.Pd 082187746029 Sulawesi
Selatan
Prestasi luar biasa Belum dapat dilaksanakan, karena belum
mengetahui regulasinya
8 Dadi, M.Pd*)
085251110xxx Kalimantan Prestasi luar biasa Belum bisa dilaksanakan, sistem birokrasi
beranggapan tidak ada peraturannya, diminta
menggunakan peraturan yang ada saja.

22. 20
No Nama Guru/PTK No Phonecell Asal Keterangan Guru Hak Kenaikan Pangkat Istimewa
9 Jaka Satri,M.Pd 082182367136 Bengkulu
Sumatera
Prestasi luar biasa Sudah dapat dilaksanakan, bahkan birokrasi di
daerah (BKD) memberi kemudahan
10 Drs. Lauren M.Pd 081343779134 Selayar Daerah khusus Belum dapat dilaksanakan, mungkin reguasinya
tidak dipahamai pelaksana birokrasi di daerah
11 Drs. Yahya M.Pd*)
08124450xxx Sulawesi Daerah khusus Belum dapat dilaksanakan, birokrasi daerah
tidak memahami dan sering berganti ganti
eselon
12 Nani, M.Pd*)
085244759xxx Papua Daerah khusus Belum dapat dilaksanakan, sistem birokrasi
tidak berfungsi
13 Wawan , S.Pd *)
081325163xxx Karimunjawa Daerah khusus, Belum dapat dilaksanakan, birokrasi (BKD)
menganggap belum ada juknis
14 Nardjo, M.Pd 08112803002 Kampung Laut Daerah khusus Belum dapat dilaksanakan, dikarenakan tidak
mengetahuai peraturannya
15 Dwi Supanji, M.Pd 085229463528 Jawa Tengah Daerah Khusus Belum dapat dilaksanakan, baru mencoba
mengajukan pada bulan Oktober 2016
16 Yurnida, M.Pd 08126833201 Riau Daerah Khusus Sudah dapat dilaksanakan, untuk yang sudah
memenuhi 2 tahun dapat disetujui, yang belum
2 tahun diminta menunggu
Keterangan:
1. Tanda *) nama disamarkan untuk prifasi, yang tidak disamarkan sudah normatif
2. Prestasi luar biasa adalah guru penerima Satyalancana Pendidikan
3. Daerah Khusus adalah guru berdedikasi dri daerah
4. Belum dapat kenaikan pangkat istimewa/pilihan
5. Sudah dapat kenaikan pangkat istimewa/pilihan

23. 21
Lampiran 2
SAMPEL MANUSKRIP TESTIMONI
(MANUSKRIP KE 3 DARI 16)
Responden Media
Nama Fafa, M.Pd
WhatsApp
No Phoencell 081326888xxx
Asal Jawa Tengah
Penerima Satyalancana Pendidikan
Guru Berprestasi Luar Biasa
Format Screen shot android
Identitas responden disamarkan Manuskrip : ke 3dari 16

24. 22
Lampiran 3
SAMPEL MANUSKRIP TESTIMONI
(MANUSKRIP KE 9 DARI 16)
Responden Media
Nama Jaka Satri, M.Pd
SMS
No Phoencell 082182367136
Asal Bengkulu Sumatera
Penerima Satyalancana Pendidikan
Guru Berprestasi Luar Biasa
Format Screen shot android
Identitas responden tidak disamarkan Manuskrip : ke 9 dari 16

25. 23
Lampiran 4
SAMPEL MANUSKRIP TESTIMONI
(MANUSKRIP KE 11 DARI 16)
Responden Media
Nama Drs. Yahya M.Pd*)
SMS
No Phoencell 08124450xxx
Asal Sulawesi
Pengawas Sekolah Daerah Khusus
Pemenang Best Practices Nasional
2014
Format Screen shot android
Identitas responden disamarkan Manuskrip : ke 11 dari 16

26. 24
Lampiran 5
SAMPEL MANUSKRIP TESTIMONI
(MANUSKRIP KE 12 DARI 16)
Responden Media
Nama Nani, M.Pd*)
WhatsApp
No Phoencell 085244759xxx
Asal Papua
Pengawas Sekolah Daerah Khusus
Pemenang Best Practices Nasional
2014
Format Screen shot android
Identitas responden disamarkan Manuskrip : ke 12 dari 16

27. 25
Lampiran 6
SAMPEL MANUSKRIP TESTIMONI
(MANUSKRIP KE 8 DARI 16)
Responden Media
Nama Dadi, M.Pd
SMS
No Phoencell 085251110xxx
Asal Kalimantan
Penerima Satyalancana Pendidikan
Guru Berprestasi Luar Biasa
Format Screen shot android
Identitas responden disamarkan Manuskrip : ke 3 dari 16

28. 26
BIODATA PENULIS
1 Nama Budi Susanto, S.Pd., M.P.d
2 NIP 19670815 199512 1003
3 NUPTK 1147 7396 4720 0003
4 Jabatan Guru Madya
5 Pangkat/Gol. Ruang Pembina Tingkat 1 / IV b
6 Tempat dan tanggal lahir Kudus / 15 Agustus 1967
7 Jenis Kelamin Laki-laki
8 Agama Islam
9
Mata Pelajaran yang
diajarkan
Produktif Jurusan Teknik Elektronika
10 Masa Kerja Guru 15 tahun 10 bulan
11 Judul Naskah Simposium Bagai Permata Dalam Etalase
Perlunya Penguatan Perlindung Hukum untuk
Hak Kenaikan Pangkat Istimewa/Pilihan Bagi
Guru Daerah Khusus Serta Guru Berprestasi
Luar Biasa Penerima Satyalancana
Pendidikan
12 Pendidikan Terakhir S 2
13 Fakultas/Jurusan F P T K / Teknik Elektro
14 Status Perkawinan Kawin
15
Sekolah
a. Nama Sekolah SMK Negeri 2 Kudus
b. Jalan Rejosari
c. Kelurahan/Desa Rejosari
d. Kecamatan Dawe
e. Kabupaten Kudus
f. Propinsi Jawa Tengah
g. Kode Pos 59353
h. Telephone ( 0291) 4101149
16
Alamat Rumah
a. Jalan Sungging Bendung Suru
b. Kelurahan/Desa Jurang RT 03 RW 06
c. Kecamatan Gebog
d. Kabupaten Kudus
e. Propinsi Jawa Tengah

29. 27
f. Kode Pos 59354
g. Mail budisuskudus@gmail.com
h. Nomor HP 08122554804
17 Aktifitas Prestatif
1. Terbaik Pertama Tingkat Nasional Peningkatan Skill Komptensi
Guru, TTUC (Bandung 1997)
2. Finalis Lomba Karya Ilmiah Nasional Integrasi IMTAQ dan IPTEK,
(Jakarta 2005)
3. Juara I Tingkat Nasional Lomba Keberhasilan Guru Dalam
Pembelajaran, (Jakarta 2008)
4. Duta Pemeran Teknologi Tepat Guna Nasional ke 10, Karya
Teknologi Tepat Guna Terverifikasi, (Semarang 2008)
5. Juara II Tingkat Nasional Lomba Kreatifitas Ilmiah Guru, (Jakarta
2010)
6. Juara II Tingkat Nasional Lomba Kreatifitas Guru LIPI, (Jakarta 2010)
7. Juara III Tingkat Provinsi Jawa Tengah Inobel, (Semarang 2011)
8. Terbaik III Tingkat Provinsi Jawa Tengah Guru Berprestasi
(Semarang 2011)
9. Terbaik I Nasional Desain Multi Media Lanjut (Bandung 2012)
10.Juara I Nasional Kompetisi Ilmiah Forum Ilmiah Guru (Jakarta 2012)
11.Finalis Nasional Inovasi/Kreatifitas Guru (Jakarta 2012)
12.Penerima Penghargaan Pendidikan”Intel Education Award” (Jakarta
2012)
13.Terbaik II Guru Berprestasi Tingkat Nasional (Jakarta 2013)
14.Penerima Satyalancana Pendidikan (Jakarta 2013)
15.Terbaik nasional Penulisan Best Practices Guru (Jakarta 2014)
16.Juara II Inobel Prov Jawa Tengah (Semarang 2015)
17. Finalis Nasional Penulisan Karya Ilmiah Pendidikan Karakter
(Jakarta 2016)
18.Aktifitas presttif nasional dan internasional lainnya.
Mengetahui Kudus, 6 November 2016
Kepala Sekolah Guru Pembuat Bio Data
Drs. HARTO M.Pd BUDI SUSANTO, S.Pd., M.Pd.
Pembina Tingkat I NIP. 19670815 199512 1003
NIP. 19630902 198903 1 013