Informasi RPL NIDK dan Serdos

1. Tahapan RPL – NIDK - Serdos
Dr. Ridzky Kramanandita, S.Kom, MT
Politeknik STMI Jakarta, 28 September 2019

2. PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44
TAHUN 2015 TENTANG STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN TINGGI
Bagian Keenam
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

3. Pasal 27
(7) Dosen program diploma tiga dan program diploma
empat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat
menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan
dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah
setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
(16) Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNI sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), jenjang 8 (delapan) KKNI
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (9), dan
ayat (11), dan jenjang 9 (sembilan) KKNI sebagaimana
dimaksud pada ayat (13) dan ayat (15) dilakukan oleh
Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.

4. Pasal 28
(1) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain
pada:
a. kegiatan pokok dosen mencakup:
1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian
proses pembelajaran;
2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
3. pembimbingan dan pelatihan;
4. penelitian; dan
5. pengabdian kepada masyarakat;
b.kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan;
dan
c. kegiatan penunjang.

5. Rekognisi Pembelajaran Lampau
Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
adalah pengkuan terhadap Capaian
Pembelajaran (CP) yang diperoleh
seseorang dari pendidikan formal ataupun
pendidikan nonformal atau informal, dan
atau pengalaman kerja pada jenjang
pendidikan tinggi, dimulai pada level 3 KKNI
(program D1) sampai dengan jenjang
kualifikasi KKNI Level 9 (Program Doktor).

6. SMP
SMA/
MA/SMK
D
1
D
2
D
3
S1/D4
S3/S
p
Sp -
U
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PENDIDIKAN FORMAL
•Berhak menerbitkan Ijazah
•Berhak Memberikan gelar
•Dapat menyelenggarakan RPL
• Berlaku kaidah formal (peraturan
Pendidikan yang ada)
Setara tapi Tidak Sama
Kebijakan dasar dari RPL
Peraturan Presiden no.8 tentang KKNI

7. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
Permenristekdikti No. 26 Tahun
2016,
2 (dua) jenis RPL:
A. RPL untuk melanjutkan
pendidikan formal (tipe A); dan
B. RPL untuk mendapatkan
pengakuan kesetaraan dengan
kualifikasi level KKNI tertentu
(tipe B).
RPL untuk mendapatkan Pengakuan Kesetaraan
dengan kualifikasi KKNI tertentu  memperoleh SK
Pengakuan Kesetaraan
RPL untuk pengakuan sebagian sks  melanjutkan
ke perguruan tinggi  memperoleh IJAZAH
RPL (A)
Luaran
Ijazah
RPL (B)
Luaran
SK Penyetaraan
Implementasi RPL pada pendidikan tinggi harus dilakukan hanya dalam
konteks meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi. Wajib
Memenuhi SNDIKTI.

8. Nilai tambah RPL
• menyediakan cara yang efektif dan efisien dalam memanfaatkan ahli
yang sudah ada di dunia usaha dan dunia industri;
• memungkinkan secara cepat melakukan pelacakan kompetensi
karyawan di dunia usaha dan dunia industri;
• memungkinkan untuk mengidentifikasi kesenjangan keterampilan di
dunia pendidikan dan dunia industri, sebagai dasar yang kuat dalam
analisis kebutuhan pelatihan dan perencanaan karir; dan
• menumbuhkan budaya belajar dan motivasi untuk melakukan
pendidikan dan pelatihan lanjutan.

9. Dasar Hukum
• Permenristekdikti No 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi
• Permenristekdikti No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset,
Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada
Perguruan Tinggi
REGISTRASI PENDIDIK
(NIDN, NIDK, DAN NUP)

10. Rasional Lahirnya Permen tentang Registrasi
Pendidik
• Setiap Pendidik (dosen) di PT perlu tercatat
• Banyak program studi di PTN dan PTS yang kekurangan
dosen, shg rasio dosen-mahasiswa kurang ideal.
• Banyak dosen paruh waktu yang selama ini mengajar di
PTN/PTS, tetapi belum diakui.
• Perlu resource sharing. Banyak orang pintar di luar PT
yang potensial untuk menjadi dosen.

11. NIDN
• Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) adalah nomor induk
yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang
bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai
pada satuan adminstrasi pangkal/instansi yang lain.

12. NIDK
• Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) adalah nomor induk
yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur
yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh
waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi
lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian
kerja.

13. NUP
• Nomor Urut Pendidik (NUP) adalah nomor urut yang
diterbitkan oleh Kementerian untuk Dosen, Instruktur, dan
Tutor yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau
NIDK.

14. Persyaratan untuk memperoleh NIDK
• Surat Keputusan pengangkatan sebagai dosen yang diangkat PT
berdasarkan perjanjian kerja, yang dikeluarkan oleh pimpinan PTN/PTS
atau Pimpinan Yayasan.
• Surat perjanjian kerja sebagai dosen yang ditandatangani oleh dosen dan
pimpinan PT.
• Memenuhi kualifikasi akademik minimum yang dibuktikan dengan ijazah.
• Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit.
• Surat keterangan bebas narkotika dari rumah sakit.
• Surat ijin dari pimpinan instansi induknya
• Minimum mengajar 1 (satu) semester dalam 1 (satu) tahun
• Surat Pernyataan dari pimpinan PT bahwa informasi dalam dokumen adalah
benar.
• Pas photo calon yang diusulkan ukuran 4 x 6.
• Bagi dosen berkewarganegaraan asing melampirkan:
– izin kerja di Indonesia dari pemerintah Indonesia;
– surat keterangan jabatan akademik paling rendah associate professor
– bukti 3 (tiga) publikasi internasional dalam jurnal internasional bereputasi.

15. • Perjanjian kerja dengan perguruan tinggi;
dan
• Surat keterangan sehat jasmani dan
rohani dari rumah sakit.
SYARAT PERPANJANGAN NIDK

16. 1. dapat memperoleh gaji/honor dan/atau tunjangan
sesuai Perjanjian Kerja.
2. mengusulkan jabatan akademik.
3. mengusulkan atau diusulkan untuk menempati
jabatan struktural/tugas tambahan.
4. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi.
5. dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa.
Nomor 1 sampai dengan nomor 4 dibiayai oleh masing-
masing perguruan tinggi pengusul melalui
APBN/BOPTN/Block Grant/PNBP atau sumber lain yang
sah.
Hak Dosen PTN yang memiliki NIDK

17. NO.
KATEGORISASI
REGISTRASI
PENDIDIK
KLASIFIKASI DOSEN
KOMITMEN
MENGAJAR
YANG
MENGANGKAT
YANG
BERTANGGUNG
JAWAB MEMBAYAR
KETERANGAN
Penuh
Waktu
Paruh
Waktu
1 NOMOR INDUK
DOSEN NASIONAL
(NIDN)
Dosen PNS
Kemenristekdikti
V Pemerintah/
Kemenristekdikti
Kemenristekdikti
Dosen PNS Kementrian
Lain/Lembaga
V Kementrian
Lain/Lembaga
Kementrian
Lain/Lembaga
Dosen PNS yang
Diperbantukan (DPK)
V Pemerintah/
Kemenristekdikti
Kemenristekdikti
Dosen ASN PPPK V PTN PTN
Dosen Akademi
Komunitas
V Pemerintah/
Kemenristekdikti
Kemenristekdikti
Dosen Yayasan/PTS V Yayasan/PTS Yayasan/PTS
2 NOMOR INDUK
DOSEN KHUSUS
(NIDK)
Dosen Kedokteran
(Kemenkes)
V Pemerintah/
Kemenkes
Kemenkes Dosen penuh waktu tapi
di dua pangkalan
Dosen dengan
Perjanjian Kerja
V PTN/PTS/PT-KL PTN/PTS/ PT-KL Misalnya PNS aktif dari
instansi lain, TNI & Polri
aktif, praktisi, dosen
purna tugas, dll.
3 NOMOR URUT
PENDIDIK (NUP)
Instruktur V PTN/PTS/PT-KL PTN/PTS/ PT-KL
Tutor V PTN/PTS/PT-KL PTN/PTS/ PT-KL
Pendidik lainnya V PTN/PTS/PT-KL PTN/PTS/ PT-KL
KLASIFIKASI REGISTRASI PENDIDIK DI PERGURUAN TINGGI

18. DOSEN PER PRODI
• Jumlah minimum per prodi 6 orang
• Rasio dosen eksakta 1 : 30 (pertanian, arsitektur dan
perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan,
dan transportasi).
• Rasio dosen non-eksakta 1 : 45 (ilmu agama, rumpun ilmu
humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan
(bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga,
jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum,
perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik,
dan pekerja sosial).
• Komposisi dosen NIDN harus lebih banyak dari dosen NIDK.
• Dosen NIDK yang dpt diperhitungkan rasionya 40 %, kecuali
prodi spesialis di FK 50 %.

19. NOMOR REGISTRASI
• Nomor awal NIDN : 00 – 87
• Nomor awal NIDK : 88
• Nomor awal tutor : 97
• Nomor awal instruktur : 98
• Nomor awal dosen tidak tetap : 99

20. PERUBAHAN NOMOR
REGISTRASI
NIDN NIDK NUP

21. SANKSI
Dirjen SDID berwenang mencabut NIDN, NIDK, atau
NUP apabila:
• Tdak lagi memenuhi persyaratan perolehan NIDN,
NIDK, atau NUP;
• Dosen tetap, dosen yang diangkat perguruan tinggi
berdasarkan perjanjian kerja, dosen tidak tetap, tutor,
atau instruktur tidak melaksanakan kewajibannya.
• diusulkan oleh dosen tetap, dosen tetap yang diangkat
perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja, dosen
tidak tetap, tutor, atau instruktur, dan/atau perguruan
tinggi asal dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan; atau
• berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian perlu
dilakukan pencabutan.

22. ALASAN PENOLAKAN USULAN REGISTRASI DOSEN
No Berkas Usulan Alasan Penolakan
1. Status Pegawai Status pegawai dari tenaga (Profesional, PNS, dll)
sudah Pensiun (hanya yang masih aktif yang bisa di
usulkan memperolah NIDK) Kecuali Pensiun Dosen
Tetap ber NIDN
2. Sudah mempunyai
No registrasi
Bagi yang sudah mempunyai nomor registrasi jangan
diusulkan nomor baru, akan tetapi cukup
mengusulkan perubahan nomor registrasi
3. Surat Ket. Sehat
Jasmani, Rohani
dan Narkotika
Surat keterangan sehat 6 bulan terakhir
Surat keterangan sehat Rohani tidak sama dengan
surat keterangan Jasmani
Surat keterangan sehat minimal dari RS tipe C
4. Perjanjian kerja NIDK Jangka waktu (lama) perjanjian harus
dicantumkan minimal 2 (dua) tahun
NIDN Jangka waktu lama perjanjian kerja tidak perlu

23. PERSYARATAN UNTUK SERTIFIKASI DOSEN
(Permenristekdikti No. 51 th 2017)
1. Terdaftar di PD-DIKTI
2. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah Magister
atau setara;
3. Memiliki jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli;
4. Memiliki NIDN bagi dosen tetap atau NIDK bagi dokter
pendidik klinis
5. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun
secara
berturut-turut pada PT tempat ybs bertugas;
6. Memiliki pangkat/golongan-ruang atau surat
keterangan
inpassing/penyetaraan dari pejabat yang berwenang