Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN
Similar to SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN
- 1. PENGEMBANGAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
- 2. Seleksi Terbuka Jabatan Pimpian Tinggi Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Administrasi Jabatan Fungsional OUTLINE Pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar di Lingkungan Kementerian Kesehatan
- 4. SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI 4 Seleksi terbuka (open recruitment) mempunyai makna dan sasaran terhadap peningkatan profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan.
- 5. TRANSFORMASI PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA Add a footer 5 APLIKASI SIJAPTI KASN PERMENPAN RB NOMOR 15 TAHUN 2019 Perbaikan yang terus berkesinambungan 2019
- 6. TRANSFORMASI PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA 6 TAHUN 2013
- 7. TRANSFORMASI PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA 7 TAHUN 2014 MENGACU PADA PERATURAN MENPAN DAN RB NOMOR 13 TAHUN 2014
- 8. TRANSFORMASI PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA 8 TAHUN 2015 APLIKASI SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI KEMENTERIAN KESEHATAN (SISKA)
- 9. TRANSFORMASI PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA 9 TAHUN 2017 APLIKASI SIJAPTI KASN
- 10. TRANSFORMASI PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA 10 TAHUN 2019 MENGACU PADA PERATURAN MENPAN DAN RB NOMOR 15 TAHUN 2019
- 11. • Ujian Dinas adalah ujian yang wajib ditempuh oleh setiap PNS yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi dari Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d dan dari Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. Sedangkan UKPPI adalah ujian yang wajib ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah tertentu dan akan dinaikkan Pangkatnya sesuai dengan tingkat ijazah yang diperolehnya. 11 UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
- 12. TRANSFORMASI PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UKKPI 12 • Aplikasi Ujian Dinas dan UKPPI 2015 Melakukan : - Usul Online - Verifikasi dan Validasi - Link ke Info Proses
- 13. TRANSFORMASI PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UKKPI Add a footer 13 • Aplikasi Ujian Dinas dan UKPPI • Aplikasi CAT Ujian Dinas dan UKPPI 2018 Aplikasi Ujian Dinas dan UKPPI : - Usul Online - Verifikasi dan Validasi - Link ke Info Proses Aplikasi CAT Ujian Dinas dan UKPPI : - Entry Soal - Pelaksanaan Ujian CAT - Penilaian Hasil Ujian
- 14. PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
- 15. LATAR BELAKANG Tugas Belajar Izin Belajar Meningkatkan kualitas dan profesionalisme PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan dan penyediaan sumber daya manusia yang bermutu dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan Dalam rangka pengembangan kualitas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan diperlukan peningkatan kemampuan dan profesionalisme berbasis kompetensi melalui Pendidikan formal
- 16. DASAR HUKUM Perpres 12 Tahun 1961 Permenkes No 28 Tahun 2015 ttg Penyelenggaran Tubel SDMK Permenkes No.1 Tahun 2017 ttg Pemberian Ibel SE Menpan No.4 Tahun 2013
- 17. Biaya sendiri Diselenggarakan di luar jam kerja Tidak mengganggu tugas kedinasan PENGERTIAN IZIN BELAJAR Pemberian izin oleh pejabat pembina kepegawaian kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi dengan:
- 18. BIRO KEPEGAWAIAN Mendaftar online secara mandiri melalui website Biro Kepegawaian dan dilakukan paling lambat pada semester pertama perkuliahan Membuat surat rekomendasi kepada sekretaris unit utama, untuk satker dilingkungan Setjen ditujukan kepada Biro Kepegawaian Sekretaris unit utama membuat surat usulan kepada kepala biro kepegawaian Menerbitkan Izin Belajar bagi PNS yang memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi YANG BERSANGKUTAN PIMPINAN SATKER UNIT UTAMA MEKANISME PENERBITAN IZIN BELAJAR BERDASARKAN PERMENKES NOMOR 1 TAHUN 2017
- 19. PERSYARATAN • Masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PNS • Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik • Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat • Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat • Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS • Bidang pendidikan yang diikuti sesuai dengan kompetensi dan dapat menunjang pelaksanaan tugas jabatan
- 20. KELENGKAPAN ADMINISTRASI Bukti registrasi online Izin Belajar Surat pernyataan Izin Belajar bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang Fotokopi keputusan pengangkatan PNS Fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir Fotokopi surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT) Fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang Fotokopi penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir Surat keterangan uraian tugas pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan dari pejabat/Pimpinan Satuan Kerja/unit kerja Surat keterangan pembagian tugas, bagi PNS yang bekerja shift Fotokopi sertifikat akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM-PT) Fotokopi surat keterangan diterima/lulus dari institusi pendidikan Jadwal kuliah dari institusi pendidikan
- 21. APLIKASI IZIN BELAJAR https://ibel-ropeg.kemkes.go.id/ Pasal 4 ayat (5) Permenkes No 1Tahun 2017 Setiap PNS yang akan mengajukan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendaftar online secara mandiri melalui website Biro Kepegawaian.
- 22. PROSES REGISTRASI REGISTRASI (SILK IBEL ONLINE) CEK DATA PEGAWAI CETAK BUKTI REGISTRASI ENTRY FORMULIR VALIDASI UPDATE DATA PEGAWAI (SIMKA)
- 23. PROSES USUL ENTRY USUL PILIH PEGAWAI CEK KELENGKAPAN BERKAS CETAK USUL PROSES DI BIRO KEPEGAWAIAN CETAK REKOMENDASI VERIFIKASI UNIT UTAMA
- 24. REKAP PROSES IZIN BELAJAR TAHUN 2019 USUL TERBIT MASALAH 506 362 144 NO Masalah Jumlah 1 Tidak melampirkan Surat Keterangan Shift Kerja; 73 2 Tidak melampirkan Uraian Tugas Tandatangan Kepala Satuan Kerja 61 3 Tidak melampirkan Jadwal Kuliah 31 4 Perkuliahan di Jam Kerja 27 5 Sudah Lulus Kuliah 12 6 Tidak melampirkan Surat Keterangan Lulus Seleksi Akademik 8 7 Surat Pernyataan Izin Belajar Bermaterai Asli 6 8 Perkuliahan kelas jauh 4 9 Masa kerja belum 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS 3 10 Akreditasi C 2 11 Perkuliahan Sabtu-Minggu 1
- 26. Definisi Tugas Belajar Penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- 27. Jenis Pembiayaan Pembiayaan penyelenggaraan Tugas Belajar bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN); b. biaya pemerintah negara asing; atau c. biaya lain yang tidak mengikat.
- 28. Persyaratan PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mendapatkan ijin tertulis dari atasan langsung dan disetujui oleh pimpinan unit kerja pengusul; b. PNS yang telah memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS; c. untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPPSDMK; d. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telahmendapatkan persetujuan/akreditasi paling rendah B dari lembaga yang berwenang; e. lulus seleksi administrasi dari Sekretariat Unit Utama dan seleksi akademik dari institusi pendidikan tempat Tugas Belajar dilaksanakan; f. bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya; g. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya; h. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba menurut surat keterangan dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. bagi Peserta luar negeri harus mendapat persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara untuk Tugas Belajar di luar negeri; j. melampirkan daftar riwayat hidup singkat sesuai dengan format terlampir; k. melampirkan surat pernyataan kesediaan ditugaskan kembali pada unit kerja pengusul; l. melampirkan surat pernyataan tidak akan mengajukan tugas belajar sebelum menyelesaikan kewajiban masa pengabdian selama dua kali masa Tugas Belajar (2N); dan m. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dinyatakan oleh pimpinan unit kerja pengusul.
- 29. Mekanisme Tubel Non DIPA BPPSDMK Usul Rekomendasi: 1. Fotocopy SK PNS 2. Fotocopy SK KP terakhir 3. Fotocopy SK Struktural/Jabatan Terakhir 4. SKP 1 tahun terakhir 5. Peta Kebutuhan Perencanaan Pendidikan 6. Surat Penawaran/Pengumuman Beasiswa 7. Surat Pernyataan 8. Surat Keterangan Sehat - Verval - Usul ke UU Mengajukan Permohonan Rekomendasi PNS Satker Unit Utama SK Tugas Belajar: 1. Bukti Penerimaan di Perguruan Tinggi 2. Surat Pemberian Beasiswa 3. Set Kelengkapan Berkas Biro Kepegawaian - Verval - Usul ke Ropeg - Verval - Penerbitan Rekomendasi Penyandang Dana Informasi Beasiswa Mengajukan Beasiswa - Seleksi Administrasi - Seleksi Akademik - Seleksi - Pengumuman Mengajukan SK Tugas Belajar - Verval - Usul ke UU - Verval - Usul ke Ropeg - Verval - Penetapan SK Tugas Belajar
- 31. PROSES PENINGKATAN PENDIDIKAN YANG DIJALANI
- 33. Tugas Belajar • Dibiayai • Wilayah kerja dan Perguruan Tinggi beda Izin Belajar • Tidak dibiayai • Wilayah kerja dan Perguruan Tinggi sama
- 34. Kepmenkes (Januari 2020) Surat Edaran (akhir Januari 2020) Usul Pemutihan dari Unit Utama (akhir Februari 2020) Verifikasi dan Validasi (Maret-Mei 2020) SK Pemutihan (Juni 2020) Pencantuman Gelar
- 35. 1 Usul Pemutihan dari Unit Utama diterima Biro Kepegawaian paling lambat akhir Februari 2020 2 Pegawai yang mengikuti pendidikan di luar wilayah kerja dapat mengikuti pemutihan dengan tugas belajar 3 Pendidikan dimulai, saat yang bersangkutan telah memiliki masa kerja 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS 4 Akreditasi Prodi minimal B yang mendapat pengakuan BAN-PT atau LAM PTKes 5 Akreditasi Prodi C dapat mengikuti pemutihan dengan melampirkan syarat berupa surat keterangan dari Kopertis wilayah setempat bahwa tidak ada prodi yang terakreditasi B di wilayah tersebut 6 Pendidikan/perkuliahan kelas Sabtu-Minggu/Kelas jauh harus mendapat persetujuan penyelenggaraan pendidikan dari ristek dikti 7 Sertifikat Kolegium tidak bisa masuk dalam pemutihan karena tidak termasuk pendidikan formal 8 Sekolah paket B dan Paket C tidak masuk kedalam pemutihan, cukup surat keterangan mengikuti ujian saja 9 Satker/Unit utama mengidentifikasi pegawai yang telah memiliki surat izin belajar yang diterbitkan 6 bulan sebelum kelulusan 10 Satker dan Unit Utama mengidentifikasi pegawai yang memiliki ijazah luar negeri dengan beasiswa/sponsorship dan telah mendapat penyetaraan dari Dikti dan persetujuan Setneg 11 Pegawai yang memiliki ijazah luar negeri dengan dana pribadi tidak dapat diakomodir dalam pemutihan 12 Pendidikan yang masuk dalam pemutihan yaitu Pendidikan lebih rendah, setara dan lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan organisasi 13 Satker/Unit utama memastikan pegawai tidak sedang menjalani CLTN atau Hukdis sedang/berat selama mengikuti pedidikan 14 Penyelenggaraan Pendidikan yang dilaksanakan diluar kampus induk harus mendapat persetujuan Dikti
- 37. Pengangkatan Pertama Pengangkatan Alih Jabatan Penangkatan ke dalam Jabatan Fungsional melalui Inpassing Kenaikan Jabatan Fungsional Pembebasan Sementara Pengangkatan Kembali Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Perpindahan dalam Jabatan Pelaksana Pemberian/Pemberhentian Tunjangan Bahaya Radiasi Pemberian/Penyesuaian Tunjangan Jabatan Fungsional PAK Analis Kepegawaian kategori Keterampilan, jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Usul online Proses dapat dimonitor di info proses pada web ropeg https://ropeg.kemkes.go.id/inpro kemudian pilih Pengembangan 1 2 3 PRODUK BIRO KEPEGAWAIAN TERKAIT ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL
- 38. PNS yang telah dan atau masih menjalankan tugas di bidang JF yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pyb Penyesuaian/inpassing ditujukan bagi: PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi JF dan telah mendapatkan KP setingkat lebih tinggi Pejabat Pimpinan Tinggi, administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan JF yang akan diduduki PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi AK untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi PERMENKES NOMOR 23 TAHUN 2019 1 2 3 4
- 39. Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing harus didasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional dan peta jabatan yang ditetapkan oleh Menteri Batas usia paling tinggi: 56 th, utk kategori keterampilan, jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda 58 th, utk jenjang Ahli Madya Pelaksanaan uji kompetensi dilaksanakan paling lambat 6 bulan sebelum masa Penyesuaian/Inpassing berakhir PERLU DIPERHATIKAN !!!
- 40. Penetapan kebutuhan inpassing Penetapan PNS ke dalam Jabfung melalui inpassing ALUR PELAKSANAAN INPASSING
- 41. Tidak tersedia peta jabatan; Tersedia peta jabatan, tetapi tdk mengusulkan formasi kebutuhan inpassing ke KemenPAN RB Jumlah usulan melebihi jumlah kebutuhan inpassing yang telah ditetapkan KemenPAN RB Ybs sudah diangkat ke dalam jabatan struktural 1 2 3 4 PERMASALAHAN DALAM PROSES PENGUSULAN PENETAPAN SK INPASSING JABATAN FUNGSIONAL
- 42. Ybs memiliki surat rekomendasi/sertifikat lulus inpassing, tetapi setelah itu melaksanakan proses Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO); Jenjang jabatan pd sertifikat/surat rekomendasi hasil lulus uji kompetensi tdk sesuai dengan golongan/pangkat Ybs Usulan jenjang yg akan diduduki tdk sesuai dg sertifikat/surat rekomendasi hasil lulus uji kompetensi 5 6 7 a. Beberapa JF memperbolehkan, asalkan tidak berubah jenjang (cth: Arsiparis) b. Beberapa JF memperbolehkan, meskipun berubah jenjang (cth: Pranata Humas, Pengelola PBJ) c. Beberapa JF tidak memperbolehkan (cth: Jabfungkes) d. Sebagian besar unit Pembina JF belum membuat klarifikasi mengenai hal ini (cth: Auditor, Pranta Komputer, Dosen, WI, dll)
- 43. PELANTIKAN PEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL (PERKA BKN NOMOR 7 TAHUN 2017) 1 2
- 44. 0 1 02 03 04 Pelantikan & pengambilan sumpah/janji JF paling lambat 30 hari sejak SK ditetapkan PNS yg mengangkat janji/sumpah jabatan didampingi oleh seorang Rohaniwan dan 2 orang saksi Saksi dimaksud merupakan PNS yang jabatannya paling rendah sama dengan jabatan PNS yg mengangkat janji/sumpah Setiap pengambilan sumpah/janji jabatan dituangkan dalam berita acara yg ditandatangani oleh pejabat yg mengambil sumpah/janji, PNS yg mengangkat sumpah/janji jabatan, dan saksi PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN FUNGSIONAL Catatan: Sumpah/janji jabatan fungsional diambil oleh PPK di lingkungannya masing-masing;
- 45. x Menteri mendelegasikan pelaksanaan pelantikan PNS, kepada: Sekretaris Jenderal untuk JF jenjang Utama dan Madya di lingkungan Kemenkes Para Dirjen, Irjen, dan Para Kepala Badan untuk JF jenjang Utama dan Madya Para Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk JF selain tingkat Utama dan Madya di lingkungan masing2 Kepala Biro Kepegawaian untuk JF selain tingkat Utama dan Madya di lingkungan Sekretariat Jenderal Para Sekretaris Ditjen, Sekretaris Itjen, dan Para Sekretaris Badan untuk JF selain tingkat Utama dan Madya di lingkungan masing2 1 2 3 4 5 PERMENKES NOMOR 9 TAHUN 2019
- 46. Januari Berkas KJ yangvalid dilanjutkan untuk proses Kenaikan Pangkat di BKN April Juli Oktober Usul diterima paling lambat 20 Desember Usul diterima paling lambat 27 Maret Berkas KJ yang valid dan tidak valid dikembalikan ke Unit Pengusul, untuk proses KP periode berikutnya Usul diterima paling lambat 26 Juni Berkas KJ yang valid dilanjutkan untuk proses Kenaikan Pangkat di BKN Usul diterima paling lambat 30 September Berkas KJ yang valid dan tidak valid dikembalikan ke Unit Pengusul, untuk proses KP periode berikutnya RENCANA JADWAL PELAKSANAAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL PENGANGKATAN PERTAMA, ALIH JABATAN, INPASSING DAN KENAIKAN JABATAN
- 47. Biro Kepegawaian akan menerbitkan surat edaran resmi terkait pelaksanaan administrasi JF di lingkungan Kemenkes Usulan yang masuk ke Biro Kepegawaian setelah batas waktu yg ditentukan, maka akan diproses pada periode berikutnya Usul online dapat dilakukan sepanjang tahun Utk proses administrasi JF lainnya, yaitu Pemindahan Jabatan Pelaksana, Pemberhentian JF, Pemberian/Penyesuaian Tunjangan Fungsional, Tunjangan Bahaya Radiasi, Ralat SK, dan lain-lain, tetap dilaksanakan tanpa periode Kelengkapan berkas proses tdk valid yg masuk ke Biro Kepegawaian setelah batas waktu yg ditentukan, maka tdk akan diproses pada periode tsb, tetapi dapat diusulkan lagi pada periode berikutnya Kelengkapan Berkas Usul administrasi Jabatan Fungsional Usul online Surat Edaran Administrasi JF lainnya ATURAN PELAKSANAAN PERIODE PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL
- 48. - Usul online tidak sesuai produk kepegawaian yang akan diproses; - PAK tidak sesuai ketentuan; - Berkas tidak lengkap; - Tidak tersedia Peta Jabatan / Formasi Inpassing; - Kualifikasi Pendidikan tidak sesuai (usul JP); - Tidak melakukan usul online (manual); - Berkas tidak lengkap; - Tidak tersedia Peta Jabatan / Formasi Inpassing; - Kualifikasi Pendidikan tidak sesuai (usul JP); DITJEN YANKES ITJEN BADAN PPSDMK PERMASALAHAN PROSES ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL & JABATAN PELAKSANA SECARA UMUM
- 49. PERMASALAHAN YANG SERING TERJADI DALAM PROSES PAK 1) Masa penilaian PAK lebih dari 5 tahun; 2) Masa penilaian PAK terputus dari PAK sebelumnya; 3) Tanggal penetapan PAK lebih dari 2 kali periode kenaikan pangkat; 4) Tanggal penetapan PAK lebih dari 1 tahun dari akhir masa penilaian PAK; 5) Komposisi PAK tidak sesuai ketentuan; 6) Jumlah angka kredit tidak sesuai ketentuan sesuai permenpan masing-masing jabfung; 7) Rekomendasi pada PAK tidak sesuai; 8) Angka kredit tidak dirinci; 9) Angka kredit Pendidikan tidak sesuai ketentuan;
- 50. TERIMA KASIH
Editor's Notes
- NOTE : PMK Nomor 43 Tahun 2012, kewajiban PNS yang diberikan diberikan izin belajar: 1) melaksanakan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan kompetensi dan uraian tugas pokok dan fungsi tempat PNS yang bersangkutan bekerja. 2) mematuhi ketentuan masuk kerja dan jam kerja. PMK No 28 Tahun 2015, tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik didalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas dinas sehari-hari sebagai PNS.
- Menindaklanjuti Perka BKN Nomor 7 tahun 2017 tentang pelantikan, maka Biro Kepegawaian akan melaksanakan proses pengangkatan pertama, alih jabatan, pengangkatan melalui inpassing dan kenaikan jabatan secara periodic, dengan tujuan agar calon pemangku JF dapat dilantik oleh masing-masing Unit Kerja nya secara bersamaan.