Recommended
More Related Content
Similar to TUGAS BELAJAR PNS
Similar to TUGAS BELAJAR PNS (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (12)
TUGAS BELAJAR PNS
- 1. TUGAS BELAJAR PNS KEMENDIKBUDRIS TEK BIRO SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
- 2. PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PNS DASAR HUKUM PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 27 TAHUN 2022, PERSESJEN NOMOR 3 TAHUN 2022 JENIS 4 JENIS TUGAS BELAJAR PERENCANAAN ALUR PENETAPAN PERENCANAAN KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN TUGAS BELAJAR PELAKSANAAN JENIS PENDIDIKAN, WAKTU, DAN TEMPAT PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR PENGECUALIAN MASA KERJA PNS BELUM 2 TAHUN
- 3. PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PNS PEMBEBASAN PELAKSANAAN TUGAS JABATAN PERMBERHENTIAN PEMBERHENTIAN TUGAS BELAJAR PEMBATALAN PEMBATALAN TUGAS BELAJAR TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI SANKSI SANKSI SETOR KE KAS NEGARA SETOR KE KAS NEGARA
- 4. DASAR HUKUM PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 27 TAHUN 2022 PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 3 TAHUN 2023 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 1961 KEPUTUSAN MENTERI PERTAMA NOMOR 224/MP/1961
- 5. TUGAS BELAJAR DENGAN BEASISWA TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS JABATAN TUGAS BELAJAR DENGAN BIAYA MANDIRI TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS JABATAN TUGAS BELAJAR DENGAN BEASISWA MELAKSANAKAN TUGAS JABATAN TUGAS BELAJAR DENGAN BIAYA MANDIRI MELAKSANAKAN TUGAS JABATAN 1 2 3 4 JENIS TUGAS BELAJAR
- 6. PERENCANAAN KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR Step 1 Pimpinan unit menyusun kebutuhan unit sesuai kerja Step 2 Rencana kebutuhan disusun untuk periode 5 tahun Step 3 Paling sedikit - Jenis kompetensI - Program pendidikan - kualifikasi akademik calon pegawai pelajar - jangka waktu Step 4 Rencana diusulkan kepada Kepala Biro SDM Setjen Step 5 Sesjen menetapkan kebutuhan tugas belajar
- 7. PEMBIAYAAN APBN atau Sumber Lain yg sah & tidak mengikat (Pemda, Yayasan, Lembaga, Perusahaan, atau organisasi berbadan hukum dalam/luar negeri) • Biaya perjalanan pergi pulang ke dan dari tempat Tubel • Biaya alat pelajaran, buku, atau referensi lain • Biaya kuliah, ujian, penelitian, seminar, dan studi yang wajib • Biaya hidup • Biaya asuransi Kesehatan bagi tubel LN • Biaya penunjang pendidikan lainnya Komponen pembiayaan tercantum dalam surat penjaminan pembiayaan PALING SEDIKIT
- 8. TUBEL DIBIAYAI MENJADI BIAYA MANDIRI Mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja Mendapat persetujuan dari PyB ;dan Diperuntukkan untuk perpanjangan masa tugas belajar dapat diubah DENGAN KETENTUAN
- 9. TUBEL BIAYA MANDIRI MENJADI TUBEL PEMBIAYAAN dapat diubah DENGAN KETENTUAN Mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja Mendapat persetujuan dari PyB; Mendapat pembiayaan tugas belajar sampai dengan jangka waktu normatif penyelesaian program studi; dan Telah menempuh pendidikan paling sedikit selama 2 (dua) semester
- 10. Perubahan pembiayaan tugas belajar tidak mengubah ketentuan pelaksanaan tugas jabatan sesuai dengan keputusan tugas belajar sebelum perubahan pembiayaan.
- 14. Tubel dapat diperpanjang paling lama 2 semester / 1 tahun berdasarkan persetujuan perguruan tinggi, PPK, & lembaga pemberi biaya
- 15. Jangka waktu tubel sesuai dgn batas waktu normatif prodi termasuk pelaksanaan cuti akademik
- 16. TEMPAT PERGURUAN TINGGI NEGERI PERGURUAN TINGGI KEMENTERIAN/ LEMBAGA PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI PERGURUAN TINGGI SWASTA 1 2 3 4 akreditasi minimal B/ Sangat Baik untuk PT dan Prodi diakui oleh Kementerian
- 17. S2 SUBSPESIALIS PALING LAMA 2 TAHUN PROPESI PALING LAMA 1 TAHUN S3 PALING LAMA 5 TAHUN S1 SPESIALIS PALING LAMA 4 TAHUN JANGKA WAKTU (jika tidak menentukan batas waktu normatif program studi)
- 18. S2 PALING LAMA 2 TAHUN PROPESI PALING LAMA 1 TAHUN S3 PALING LAMA 5 TAHUN SPESIALIS PALING LAMA 4 TAHUN JANGKA WAKTU (jika tidak menentukan batas waktu normatif program studi)
- 19. PERSYARATAN DAN BATAS USIA • Berstatus PNS dengan masa kerja paling sedikit 2 tahun • Sehat jasmani dan rohani • Nilai Prestasi Kerja paling rendah “Baik” 2 tahun semua unsur • Dapat rekomendasi dari pimpinan Unit kerja • Lulus Seleksi Program Tubel atau Rekomendasi PT Tubel • Menandatangani perjanjian Tubel • Mendapat jaminan pembiayaan Tubel • Mendapat persetujuan perjalanan dinas dari Setneg untuk Tubel keluar negeri • Melampirkan ijazah Pendidikan terakhir serta persetujuan penyesuaian ijazah yg telah diakui BKN
- 20. PERSYARATAN DAN BATAS USIA Tidak sedang • Menjalani CLTN • Dalam proses banding administratif ke BPASN • Dalam proses penjatuhan hukdis sedang atau berat Menjalani hukuman disiplin Sedang atau Berat • Menjalani proses perkara pidana sebagai tersangka/terdakwa • Menjalani pidana penjara/kurungan • Melaksanakan diklat penjenjangan • Melaksanakan pendidikan tinggi lainnya • Menerima pembiayaan tubel dalam komponen yang sama dari sumber lain Dalam hal surat penerimaan dari PT Luar Negeri yang tidak menggunakan Bahasa Inggris agar diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia atau setidak-tidaknya Bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah Persyaratan didukung dengan dokumen yang disahkan pimpinan
- 22. USIA PELAKSA NA JF KETERAMPIL AN JF AHLI PERTAMA MUDA JF AHLI MADYA JF AHLI UTAMA S1 41 41 XX XX XX S2 47 47 47 49 51 S3 XX XX XX XX XX
- 23. USIA PEGAWAI PELAJAR S3 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 TAHUN 7 TAHUN PELAKSANA JF KETERAMPILAN JF AHLI PERTAMA MUDA 44 41 38 35 32 JF AHLI MADYA 46 43 40 37 34 JF AHLI UTAMA DOSEN AA, L, LK 51 48 45 42 39
- 24. USIA program profesi belum memasuki usia 43 (empat puluh tiga) tahun program spesialis untuk jabatan fungsional dosen: • asisten ahli, lektor, dan lektor kepala belum memasuki usia 48 (empat puluh delapan) tahun; dan • guru besar/profesor belum memasuki usia 48 (empat puluh delapan) tahun; dan program subspesialis untuk jabatan fungsional dosen: • asisten ahli, lektor, dan lektor kepala belum memasuki usia 54 (ima puluh empat) tahun; dan • guru besar/profesor belum memasuki usia 59 (lima puluh sembilan) tahun.
- 25. PENGECUALIAN bagi PNS yang memiliki masa kerja kurang dari 2 tahun sejak diangkat sebagai PNS bila ada kebutuhan mendesak dan kompetensinya dibutuhkan organisasi Perlu ada persetujuan Menpan Yang disampaikan melalui Biro SDM diajukanpaling lambat 7 (tujuh)bulan sebelummasatubel
- 26. Pembebasan dari kewajiban melaksanakan tugas jabatan Mempertimbangkan Kebutuhan organisasi dan kemampuan Pegawai Pelajar dalam melaksanakan tugas kedinasan Kebutuhan organisasi memenuhi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari ketersediaan pegawai di unit kerja
- 27. PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DENGAN PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN MELAKSANAKAN TUGAS JABATAN Kemampuan Pegawai Pelajar dalam melaksanakan tugas Kedinasandenganmempertimbangkan • Jarak tempuh antara unit kerja dan perguruan tinggi tempat pelaksanaanTugasBelajar; • Waktu tempuh antara unit kerja dan perguruan tinggi tempat pelaksanaanTugasBelajar; • Pendidikanyangberbasisriset;dan/atau • Kesanggupan Pegawai Pelajar dalam melaksanakan tugas kedinasandanTugasBelajarsecarabersamaan
- 28. PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DENGAN PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN MELAKSANAKAN TUGAS JABATAN Tugas Belajar dengan melaksanakan tugas jabatan dapat diubah menjadi Tugas Belajar dengan pembebasan dari kewajiban melaksanakan tugas jabatan diberikan dengan ketentuan: ● a. terganggunya pelaksanaan tugas kedinasan akibat dari pelaksanaan Tugas Belajar; dan ● b.dilakukanpalingsedikitsetelah2(dua)semester.
- 29. 2 kali masa tubel termasuk perpanjangan A B KEWAJIBAN IKATAN DINAS dibebastugaskan dari jabatan tidak dibebastugaskan dari jabatan 1 kali masa tubel termasuk perpanjangan
- 30. Perubahan Tugas Belajar - pelaksanaan tugas jabatan - pembiayaan penghitungan masa ikatan dinas dilakukan dengan menghitung akumulasi masa ikatan dinas
- 31. asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari RS Pemerintah
- 32. Pimpinan unit kerja mengusulkan pemberian tugas belajar paling lama 1 (satu) semester dari mulainya masa pendidikan Jika diajukan lebih dari 1 (satu) semester setelah dimulainya masa pendidikan, pengusulan tugas belajar tersebut ditolak
- 33. diajukan kurang dari 6 bulan sebelum berakhirnya masa Tubel DIAJUKAN KURANG DARI 6 BULAN SEBELUM SELESAI MASA TUBEL, PERPANJANGAN TIDAK DAPAT DISETUJUI 1 3 2 PERPANJANGAN DAPAT DIBERIKAN PALING LAMA 1 TAHUN ATAU 2 SEMESTER DIAJUKAN 6 BULAN SEBELUM SELESAI MASA TUBEL
- 34. PEMBERHENTIAN TUGAS BELAJAR TIDAK MAMPU MENYELESAIKAN TUGAS BELAJAR BERDASARKAN EVALUASI PERGURUAN TINGGI KEADAAN KAHAR DAPAT DIUSULKAN TUBEL TIDAK MELAPORKAN PERKEMBANGAN TUGAS BELAJAR WALAU SUDAH DIINGATKAN TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN TUGAS BELAJAR SESUAI MASA DAN PERPANJANGAN TIDAK SEHAT JASMANI DAN/ATAU ROHANI YANG DINYATAKAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN BEKERJA DI LUAR KEGIATAN TUGAS BELAJAR 1 2 3 4 5 6 7 MELAKUKAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM
- 35. berdasarkan usulan pimpinan unit kerja dengan menyampaikan alasan pemberhentian disertai bukti pendukung • Terdapatbukti tidak memenuhi syarat pemberiantubel • Tidak berangkatke PT sesuai jadwal • Pegawai pelajar mengajukanpermohonan pengunduran diri dapat dilakukan sebelum keberangkatan PEMBATALAN TUGAS BELAJAR 2 3 1
- 36. diajukan kurang dari 6 bulan sebelum berakhirnya masa Tubel diberikan bila memenuhi kriteria 1. ada kebutuhan mendesak di luar rencana kebutuhan tugas belajar 2. belum tersedianya pembiayaan 3. persetujuan pegawai pelajar 1 3 2 TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI pembiayaan yang bersumber dari calon Pegawai Pelajar secara penuh dapat dilaksanakan dengan melaksanakan tugas jabatan
- 37. diberikan bila memenuhi kriteria 1. ada kebutuhan mendesak di luar rencana kebutuhan tugas belajar 2. belum tersedianya pembiayaan 3. persetujuan pegawai pelajar 1 3 2 TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI pembiayaan yang bersumber dari calon Pegawai Pelajar secara penuh dapat dilaksanakan dengan melaksanakan tugas jabatan
- 38. 1 kali masa tubel termasuk perpanjangan A B KEWAJIBAN IKATAN DINAS dibebastugaskan dari jabatan tidak dibebastugaskan dari jabatan tidak ada ikatan dinas
- 39. kebutuhan perpindahan jabatan 1 3 2 kebutuhan mendesak di luar rencana kebutuhan tugas belajar kesenjangan kompetensi pegawai akibat banyaknya pegawai yang memasuki masa purna tugas dan masih belum memadainya kompetensi pegawai saat ini kebutuhan bidang ilmu tertentu untuk meningkatkan kinerja organisasi
- 40. Sanksi 03 Kewajiban mengembalikan/menyetor seluruh biaya dan ditambah jumlah 100% biaya dalam surat penjaminan pembiayaan ke kas negara 02 Tetap melaksanakan ikatan dinas 01 Hukdis paling rendah tingkat sedang Pegawai Pelajar yang tidak dapat menyelesaikan Tubel dikenai sanksi
- 41. SETOR KE KAS NEGARA Kewajiban mengembalikan/menyetor ke kas negara apabila Pegawai Pelajar 01 Membatalkan secara sepihak Tubel yang harus dilaksanakan 02 Mengundurkan diri atau tidak menyelesaikan Tubel sesuai jangka waktu yang ditetapkan 03 Tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan Kewajiban setor ke kas negara dilaporkan oleh pimpinan unit kerja kepada PPK melalui PyB
- 42. SETOR KE KAS NEGARA Pegawai Pelajar yang tidak dapat menyelesaikan Tubel sesuai jangka waktu Tubel Termasuk perpanjangannya karena diberhentikan dengan alasan keadaan kahar atau tidak sehat jasmani dan rohani tidak dikenai sanksi pengembalian/penyetoran ke kas negara
- 43. Pegawai Pelajar yang tidak melapor kepada PPK setelah berakhir masa tubel atau perpanjangan tubel, pegawai pelajar ybs diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
- 44. TERIMA KASIH