Dokumen tersebut membahas ketentuan-ketentuan mengenai program studi S1 Kependidikan bagi guru dalam jabatan, termasuk persyaratan perguruan tinggi penyelenggara, larangan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh kecuali oleh Universitas Terbuka, serta larangan penyelenggaraan pendidikan melalui kelas jauh, kelas khusus, atau kelas sabtu-minggu.

1. Kukuh Heru Yanto,SH,MH
Kepala Bidang Mutasi
Kanreg VIII BKN

2.  UU No 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah
dengan UU no 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian.
 PP Nomor 99 tahun 2000 sebagaimana telah diubah
dengan PP no 12 tahun 2002 Tentang Kenaikan
Pangkat PNS.
 PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah
diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010

3.  Perka BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
Sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12
Tahun 2002.
 Permendiknas Nomor 58 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan
Bagi Guru Dalam Jabatan.
 Permendiknas Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Program Studi di luar Domisili
Perguruan Tinggi.

4.  Kepmendiknas Nomor 107/U/2001 tentang
Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Jarak
Jauh.
 SE Dirjen Dikti Nomor 2559/D/T/97 Tanggal 21
Oktober 1997 tentang Larangan Kelas Jauh.
 SE Dirjen Dikti Nomor 2630/D/T/2000 tentang
Penyelenggaraan Kelas Jauh.
 SE Direktur Kelembagaan Depdiknas Nomor 595
/D5.1/T/2007 tanggal 27 Pebruari 2007 tentang
Larangan Kelas Jauh.
 Surat Dirjen Dikti yang ditujukan kepada Deputi
Bina Kindang BKN nomor 1506/D/T/2005 tanggal 16
Mei 2005.

5. PP 99 tahun 2000 jo PP 12 Tahun 2002 Tentang
Kenaikan Pangkat:
Pasal 9 huruf (f):
“Kenaikan Pangkat Pilihan diberikan kepada
Pegawai Negeri yang memperoleh Surat Tanda
Tamat Belajar / Ijasah.”

6. Pasal 18 ayat (2):
Kenaikan Pangkat dapat diberikan apabila:
1. Diangkat dalam Jabatan / diberi tugas yang
memerlukan pengetahuan / keahlian yang sesuai
dengan ijasah yang diperoleh.
2. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam
pangkat terakhir
3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-
kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
4. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi
yang menduduki jabatan fungsional tertentu
5. Lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

7. Kepka BKN No. 12 tahun 2002 tentang Ketentuan
Pelaksanaan PP No 99 Tahun 2001 tentang Kenaikan
Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan PP
12 tahun 2002, angka IV dalam angka 9 huruf b:
“ Ijasah yang dimaksud adalah Ijasah yang
diperoleh dari PTN dan/ Ijasah yang diperoleh dari
sekolah atau PTS yang telah diakreditasi dan/atau
telah mendapat ijin penyelenggaraan dari menteri
yang bertanggung jawab di bidang pendidikan
nasional atau pejabat lain yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
berwenang menyelenggarakan pendidikan”

8.  Permenpan 16 tahun 2009 tentang Jabfung Guru
dan Angka Kreditnya mengisyaratkan bahwa Syarat
Pengangkatan guru harus berijasah S1/D.IV dan
bersertifikat pendidik.
 Program (S1) kependidikan bagi guru dalam jabatan
adalah program pendidikan yang secara khusus
diperuntukkan bagi guru dalam jabatan.

9.  PT Penyelenggara program sarjana (S1)
kependidikan bagi guru dalam jabatan dapat
bermitra dengan peguruan tinggi lain yang berlokasi
di wilayah tertentu dalam penyelenggaraan
program studi tertentu, jika di wilayah tersebut
tidak ada program studi yang ditugaskan untuk
menyelenggarakan program sarjana (S1)
kependidikan bagi guru dalam jabatan

10.  Dalam hal tidak ada perguruan tinggi penyelenggara
program pengadaan tenaga kependidikan yang
memiliki program studi dalam bidang tertentu,
perguruan tinggi penyelenggara program pengadaan
tenaga kependidikan yang memiliki program studi
satu rumpun dapat menyelenggarakan program
sarjana (S1) kependidikan dengan bermitra dengan
perguruan tinggi lain yang memiliki program studi
relevan.

11.  Proses pembelajaran dalam program sarjana (S1)
Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan
dilaksanakan melalui pengintegrasian kegiatan
perkuliahan/ pembelajaran tatap muka di kampus
dan atau perkuliahan termediasi dan kegiatan
pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri
dilaksanakan dengan tutorial dan atau tanpa
tutorial.

12.  Kegiatan Pembelajaran Program Sarjana (S1)
Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan ini
dilaksakan secara tersendiri, dalam arti tidak
boleh dilakukan secara bersama-sama dengan
kegiatan pembelajaran kelas reguler.

13.  Tujuan penyelenggaraan program sarjana (S1)
kependidikan bagi guru dalam jabatan yaitu untuk
mendukung upaya percepatan peningkatan kualitas
akademik bagi guru dalam jabatan
 Program Sarjana (S1) kependidikan bagi guru dalam
jabatan diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang
memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh
menteri.

14.  Persyaratan yang dimaksud meliputi perguruan
tinggi yang telah memiliki:
1) Program studi S1 kependidikan yang memiliki ijin
penyelenggaraan dari Direktorat Jenderal Perguruan
Tinggi.
2) Program studi S1 kependidikan yang terakreditasi
oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
dengan nilai minimal B, kecuali untuk program studi
S1 PGSD,PGTK,PGPAUD memiliki ijin penyelenggaraan
dan mendapatkan penugasan dari Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi.

15. 3) Perjanjian kerjasama antara perguruan tinggi dengan
pemerintah daerah.
4) Perjanjian kemitraan dengan perguruan tinggi lain
yang memiliki ijin dan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan oleh Dirjen Dikti.
5) Sarana dan prasarana penunjang sesuai dengan
peraturan perundang undangan.
6) Bahan ajar untuk kepentingan perkuliahan tatap
muka dan/ atau termediasi, dan pembelajaran
mandiri.
7) Laporan evaluasi program studi berbasis evaluasi diri
(EPSBED)sekurang-kurangnya 2 (dua) semester
terakhir.

16.  Perguruan tinggi penyelenggara program S1
kependidikan bagi guru dalam jabatan dapat
bermitra dengan perguruan tinggi lain yang
berlokasi di wilayah tertentu dalam
penyelenggaraan program studi tertentu, jika di
wilayah tersebut tidak ada program studi yang
ditugaskan untuk menyelenggarakan program S1
bagi guru dalam jabatan.

17.  Dalam hal tidak ada perguruan tinggi
penyelenggara program pengadaan tenaga
kependidikan yang memiliki program studi
dalam bidang tertentu, perguruan tinggi
penyelenggara program pengadaan tenaga
kependidikan yang memiliki program studi
satu rumpun dapat menyelenggarakan
program sarjana (S1) kependidikan dengan
bermitra dengan perguruan tinggi lain yang
memiliki program studi relevan dan
terakreditasi minimal B.

18.  Domisili perguruan tinggi adalah wilayah
kabupaten/kota tempat penyelenggaraan
perguruan tinggi yang ditetapkan dalam ijin
pendirian dan kabupaten/atau kota yang
berbatasan langsung dengan kabupaten/ kota
tempat penyelenggaraan perguruan tinggi
tersebut.

19.  Penyelenggaraan program studi diluar
domisili adalah pelaksanaan kegiatan
pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi diluar
domisili perguruan tinggi sebagaimana
dicantumkan dalam ijin pendirian perguruan
tinggi dan/atau ijin penyelenggaraan
program studi yang ditetapkan oleh
kementerian.

20.  Penyelenggaraan Progam Studi di luar domisili wajib
memenuhi persyaratan diantara sebagai berikut:
a) Melaksanakan tridharma perguruan tinggi secara
utuh, konsisten, dan berkelanjutan, yang antara lain
tercermin dari penyediaan anggarannya
b) Telah memperoleh Akreditasi A untuk program studi
yang sama di domisili perguruan tinggi tersebut
c) Program studi di luar domisili harus memperoleh
peringkat akreditasi yang sama dengan program studi
di domisili perguruan tinggi paling lambat 3 (tiga)
tahun

22. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 107/U/2011 tentang
Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Jarak
Jauh
“ Program Pendidikan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ)
adalah program pendidikan tinggi dengan proses
pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh
melalui penggunaan berbagai media komunikasi.”

23.  Tujuan penyelenggaraan program pendidikan jarak
jauh adalah terwujudnya tujuan pendidikan tinggi
sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Peraturan
Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang
pendidikan tinggi, serta terciptanya kesempatan
mengikuti pendidikan tinggi.

24.  Program pendidikan tinggi jarak jauh
diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang
memenuhi persyaratan.
 Pendidikan Jarak Jauh dapat diselenggarakan
pada semua jalur, jenjang, dan jenis
pendidikan.
 Penyelenggara satuan pendidikan jarak jauh
wajib mengembangkan sistem pembelajaran
berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

25. Sesuai dengan Edaran Dikti No. 595/D.1/T/2007
tanggal 27 Pebruari 2007 dan Surat Kopertis
Wilayah VI Nomor : 616/006.2/AK.l0/2005
tentang larangan penyelenggaraan pendidikan
kelas jauh/jarak jauh disebutkan:
“ Termasuk dalam kategori kelas jauh yaitu in
house dan kelas paralel yakni penyelenggaraan
pendidikan diluar kampus tempat perguruan
tinggi tersebut memperoleh izin
penyelenggaraan dari pemerintah,dimana lokasi
universitas induk pada kota A sedangkan lokasi
bekerja pada kota B, jarak tempuh > 60 Km. .“

26. 1. Sesuai dengan SE Dirjen Dikti Nomor:
2559/D/T/97 Tanggal 21 Oktober 1997
perihal Larangan “Kelas Jauh”
“ Semua Perguruan Tinggi baik PTN,PTK,
maupun PTS diseluruh wilayah Indonesia
dilarang menyelenggarakan program
pendidikan dengan cara pendidikan jarak
jauh (kelas jauh/in house), kecuali oleh UT
(Universitas Terbuka) atau perguruan tinggi
lain yang telah diberi tugas untuk
melakukannya.”

27. “Hal ini sesuai dengan Pasal 56 PP Nomor 30 Tahun
1990, yang menyatakan bahwa pendidikan jarak
jauh hanya dapat dilakukan oleh Universitas
Terbuka atau perguruan tinggi yang diberi tugas
untuk melaksanakannya.”

28. 2. Sesuai dengan Surat Dirjen Dikti Nomor
1506/D/T/2005 tanggal 16 Mei 2005, yang ditujukan
kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, antara lain
dinyatakan bahwa:
a) Pendidikan jarak jauh yang diakui oleh pemerintah adalah
yang hanya diselenggarakan oleh Universitas Terbuka.
b) Kelas Jauh/Kelas Khusus/Kelas Eksekutif/Kelas Sabtu-
Minggu bukanlah terminologi resmi Departemen Pendidikan
Nasional. Dengan demikian Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi tidak mengenal istilah kelas khusus/kelas jauh/kelas
eksekutif/ kelas sabtu – minggu, dan istilah tersebut hanya
digunakan oleh perguruan tinggi dalam upaya menarik
minat calon mahasiswa. Penyelenggaraan Kelas Jauh/
Kelas Khusus/ Kelas Eksekutif/ Kelas Sabtu-Minggu tidak
sesuai dengan kaidah dan norma pendidikan tinggi.

29. 3. Surat Edaran Direktur Kelembagaan Dirjen Dikti
No 595/D5.1/2007 tanggal 27 Pebruari 2007
“ Direktoral Jenderal Dikti sejak tahun 1997 telah
melarang penyelenggaraan pendidikan model “
Kelas Jauh dan Sabtu Minggu” dan menetapkan
bahwa ijasah yang dikeluarkan tidak sah dan tidak
dapat digunakan terhadap pengangkatan dan
pembinaan jenjang karir / penyetaraan bagi
pegawai negeri.”