etika bisnis

1. RANGKUMAN MATA KULIAH ETIKA BISNIS
CHAPTER 2: Prinsip-Prinsip Etika dalam Bisnis
DAN
KASUS
Disusun guna melengkapi salah satu tugas individu mata kuliah Etika Bisnis
Dosen Pengampu: Dr. MUTHMAINAH, M.Si., Ak
Oleh:
Nama : YONA PERWITASARI
Nim : S431402034
TTD :
MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2015

2. RMK ETIKA BISNIS_Yona Perwitasari_S431402034
CHAPTER 2:
Prinsip-Prinsip Etika dalam Bisnis
1.4. Etika Memberi Perhatian
 Parsialitas dan Perhatian
Kita memiliki kewajiban untuk memberikan perhaitian khusus pada individu-individu
tertentu yang menjalin hubungan erat dengan kita, khususnya hubungan
ketergantungan merupakan konsep utama dalam etika memberi perhatian. Penekanan
dalam etika perhatian :
(1) Kita hidup dalam suatu rangkaian hubungan dan wajib serta mengembangkan
hubungan yang konkret dan bernilai dengan orang lain.
(2) Kita memberikan perhatian khusus kepada orang-orang yang menjalin hubungan
baik dengan kita.
Etika perhatian sangat terkait dengan etika komunitarian. Etika komunitarian adalah
etika yang melihat komunits dan hubungan yang fundamental. Tiga bentuk perhatian:
perhatian pada sesuatu adalah semacam perhatian atau kepentingan terhadap suatu
gagasan atau di mana tidak ada orang kedua yang terlibat. Perhatian terhadap
seseorang, dan perhatian dalam arti menjaga. Perhatian dalam arti menjaga merupakan
yang dipersayaratkan dalam etika perhatian ini mrip seorang ibu yang menjaga
anaknya. Ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu, tidak semua hubungan memilki
nilai dan tidak semuanya menciptakan kewajiaba untuk memberi perhatian. Kedua
bahwa perhatian kadang menimbulkan konflik.
 Hambatan dalam Etika Perhatian
(1) Etika perhatian bisa berubah menjadi favoritisme yang tidak adil beriskap parsial
(berat sebelah).
(2) Kedua persyaratan etika perhatian bisa menyebabkan ’kebosanan’.
1.5. Memadukan Utilitas, Hak, Keadilan dan Perhatian.
Standar utilirian wajib digunakan saat kita tidak memiliki sumber daya yang mampu
memenuhi tujuan atau kebutuhan semua orang. Dengan mempertimbangkan keuntungan
dan biaya sosial. Penilaian moral sebagian juga didasarkan pada standar-standar yang
menunjukan individu harus diperlakukan atau dihargai. Penilaian moral juga didasarkan
pada standar-standar keadilan yang menunjukan bagaimana keuntungan dan beban
didistribusikan di antara anggota masyarakat. Penilaian moral didasarkan standar-standar
perhatian yang mengacu pada jenis perhatian yang perlu kita berikan kepada orang yang

3. RMK ETIKA BISNIS_Yona Perwitasari_S431402034
memiliki hubungan khusus dengan kita. Standar utilirian mempertimbangkan masalah
kesejahteraan secara sosial dan keseluruhan. Hal moral dengan pertimbangan aspek
individu dan mengabaikan masalah kesehajteraan dan aspek distributif. Standar keadilan
memperhatikan masalah-masalah distributif namun mengabaiakan masalah kesejahteraan
sosial dan individu. Dengan kata lain ada masalah-masalah tertentu dalam setiap penilaian
moral. Dengan demikian ada kriteria-kriteria tertentu yang dapat kita gunakan dalam
mengkombinasikan utilitas, hak, keadilan, dan perhatian. Dimana pertimbangan utilirian
dianggap lebih penting untuk mengesampingkan pertimbangan atas hak, kedilan dan
perhatian. Demikian juga sebaliknya.
1.6. Prinsip Moral : Etika Kebaikan
Kebaikan moral merupakan sebuah kecenderungan yang dinilai sebagai bagian dari
karakter manusia yang secara moral baik dan ditunjukkan dalam kebiasaan dan
perilakunya, seseorang dikatakan memiliki kebaikan moral bila dia berperilaku dengan
penalaran, perasaan, dan keinginan-keinginan yang menjadi karakteristik dari seseorang
yang secara moral baik. Kejujuran, misalnya, dinilai sebagai suatu cirri karakter dari
seorang yang secara moral baik. Seseorang dikatakan jujur bila dia biasa mengatakan
kebenaran dan melakukannya karena dia percaya bahwa mengatakan kebenaran adalah
tindakan yang baik, merasa senang saat dia mengatakan kebenaran, dan merasa gelisah saat
berbohong, dan selalu ingin mengatakan kebenaran demi kebenaran itu sendiri dan arti
pentingnya dalam komunikasi manusia
1.7. Moralitas dalam Konteks Internasional.
Perusahaan multinasional sering beroperasi di negara-negara dengan tingkat
perkembangan yang sangat berbeda. Sejumlah negara memilki sumnber daya teknis, sosial,
ekonomi yang tinggi namun di sejumlah negara lain masih kurang. Yang paling mencolok
praktik-praktik budaya di sejumlah negara mungkin sangat berbeda sehingga suatu
tindakan kadang memilki arti berbeda dalam dua budaya. Maka sudah jelas bahwa kondisi
lokal khususnya kondisi perkembangan setidaknya perlu dipertimbangkan saat
memutuskan apakah suatu perusahaan perlu menerapkan standar dari negara yang lebih
maju atau negara yang kurang maju. Sebagian besar menyatakan perusahaan multinasional
haruslah mengikuti praktik-praktik lokal, bahwa mereka harus melakukan apa yang
diinginkan pemerintah lokal, karena pemerintah tersebut adalah representatif dari warga
lokal. Sementara peraturan pemerintah, tingkat perkembangan, dan pemahaman budaya
lokal semuanya harus dipertimbangkan saat mengevaluasi etika kebijakan dari tindakan
bisnis internasional.

4. RMK ETIKA BISNIS_Yona Perwitasari_S431402034
SOAL KASUS
Summary of the case: Penutupan lokalisasi Dolly tidak akan efektif untuk menghilangkan
bisnis maksiat yang ada di Surabaya. Hal ini disebabkan rantai bisnis maksiat di dolly sudah
menahun dan mengakar puluhan tahun silam. Menutup lokalisasi dengan memberikan
kompensasi uang dan memberikan berbagai pelatihan tidak akan menyelesaikan masalah pada
akarnya, justru akan menimbulkan masalah baru.
Existing Problem:
1) Apakah ada jaminan kepastian bahwa setelah ditutupnya lokalisasi dolly akan mengurangi
aktivitas bisnis prostitusi di Surabaya khususnya dan di Indonesia umumnya.
2) Apa dampak penutupan lokalisasi dilihat dari sudut pandang : (a) Etika, Moral, Hak,
Perhatian, (b) Agama, (c) Ekonomi, (d) Sosial, (e)Politik
Analysis:
1) Apakah ada jaminan kepastian bahwa setelah ditutupnya lokalisasi dolly akan mengurangi
aktivitas bisnis prostitusi di Surabaya khususnya dan di Indonesia umumnya.
Tidak ada kepastian, karena menurut Koordinator Front Pekerja Lokalisasi (FPL) Gang
Dolly dan Jarak, Pokemon, uang sebesar Rp5 juta itu tidak berarti banyak untuk para PSK
dan mucikari. Hingga menjelang penutupan, PSK yang mengambil dana kompensasi hanya
sebanyak 397 orang dan mucikari sebanyak 69 orang. Sedangkan yang mengembalikan
uang kompensasi lima PSK dan tiga mucikari. Ditengarai bahwa PSK yang menerima
kompensasi adalah mereka yang tidak bisa berbisnis pelacuran lagi karena alasan usia. Ini
menimbulkan kekhawatiran adanya pelacuran terselubung oleh para PSK yang masih laku
2) Apa dampak penutupan lokalisasi dilihat dari sudut pandang :
a. Etika, Moral, Hak, Perhatian: Penutupan ini saya rasa merupakan hal yang sesuai
dengan agama Etika, Moral, Hak, Perhatian karena mereka tetap menerima dispensasi
dari pemerintah yang mungkin kurang material bagi mereka. Hal ini menyebabkan
perbaikan Etika, Moral, Hak, Perhatian mereka yang sebelumnya berbisnis prostitusi
menjadi membuka bisnis lain yang lebih halal.
b. Agama: Penutupan ini saya rasa merupakan hal yang baik atau sesuai dengan agama.
Karna dengan demikian, maka bukan tidak mungkin nantinya keadaan dari lokalisasi
ini menjadi lebih kondusif untuk melakukan peribadatan mengingat bahwa perbuatan
zina merupakan perbuatan yang dilarang agama. Dan yang mendapatkan dosa bukan
hanya pelaku saja tapi beberapa rumah di sekitarnya.
c. Ekonomi: Penutupan lokalisasi Dolly mungkin akan menjadi hal berat yang akan di
hadapi Pemerintahan Kota Surabaya dan masyarakat sekitar Gang Dolly dikarenakan

5. RMK ETIKA BISNIS_Yona Perwitasari_S431402034
mereka sudah bertahun tahun hidup di daerah tersebut dan mencari rezeki untuk
keluarga dari Gang Dolly. Jelas hal ini masalah yang paling berat, Masyarakat yg
mencari nafkah di Dolly pun ragu akan janji-janji kesejahterahannya bisa di jamin
Pemkot Surabaya saat Gang Dolly di tutup.
d. Sosial: Pekerja seks komersial (PSK) yang telah pulang ke kampung tidak akan diterima
masyarakat dengan baik. Pengalaman selama ini, banyak mantan PSk yang dtilok
masyarakat sekitar ketika sudah pulang ke kampung asalnya. Akibatnya, PSK yang
tidak merasa nyaman dengan lingkungan yang baru akan kembali memilih menjadi para
pekerja seks komersial. Sehingga potensi terjadinya pelacuran liar pasca penutupan akan
sangat terbuka.
e. Politik: Situasi pemerintahan di sekitar Dolly menjadi kurang kondusif. Hal ini
disebabkan karena adanya tekanan dari demonstran Dolly yang tidak menyetujui
penutupan Dolly.
Recommended Sollutions:
1) Pemerintah sebaiknya membuka lapangan kerja baru untuk beberapa pihak yang merasa
dirugikan dengan adanya penutupan lokalisasi ini
2) Pemerintah memberikan penyuluhan mengenai bahaya seks bebas dan memberikan
siraman rohani agar para pelaku mampu terbuka mata hatinya sehingga bisa sadar bahwa
perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang tentu saja melanggar agama maupun
hukum
3) Ditetapkannya undang-undang pidana mengenai perzinaan. Hal ini karena, di Indonesia
Undang-Undang pidana tumpul untuk menjerat pelaku perzinaan. Bahkan hal-hal yang bisa
mengantarkan pada perzinaan seperti pornografi dan pornoaksi dibuat tidak jelas dalam
pendefinisiannya. Sehingga sangat sulit untuk menjerat para pelaku perzinaan di negeri ini.
Alih-alih menjerat pelakunya, yang terjadi justru melanggengkan dan melegalkan
perzinaan dan praktek-praktek prostitusi lokalisasi. Perzinaan bukan lagi dianggap hal yang
terlarang dan tabu tetapi sudah dianggap hal yang biasa dan dianggap sebagai komoditas
ekonomi.
4) Melakukan Social control atau pengendalian sosial agar terciptanya masyarakat yang lebih
bermartabat dengan cara hidup yang benar. Gerakan kesadaran dari tiap individu
masyarakat menjadi kunci penting untuk sukses nya program penutupan prostitusi di jawa
timur ini. Karena jelas penyebaran PSK bukan hal yang mustahil, oleh karena itu mustahil
program ini akan menjadi sukses apabila masyrakat tidak bersama-sama memberantas
prostitusi.