Dokumen tersebut membahas tentang analisis kebijakan publik. Secara singkat, analisis kebijakan publik adalah proses untuk memproduksi pengetahuan mengenai kebijakan pemerintah dan proses kebijakan itu sendiri."

1. ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
Oleh :
Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS
SADUWASISTIONO@2014

2. A. PENDAHULUAN
• Analisis kebijakan publik adalah proses utk
menghasilkan pengetahuan mengenai dan
di dalam proses kebijakan ( Dunn, 1981).
• Proses = serangkaian kegiatan yg salingProses = serangkaian kegiatan yg saling
berkaitan dan berkelanjutanberkaitan dan berkelanjutan.
• Policy analysis is an applied social science
which uses multiple method of inquiry and
argument to produce and transform
policy-relevant information that may be
utilized in political setting to resolve policy
problem (Dunn, 1981 : ix).
SADUWASISTIONO@2014

3. SADUWASISTIONO@2014
• Policy = Kebijakan atau kebijaksanaan ?
• Policy  kebijakan Wisdom  kebijaksanaan,
kearifan yg artinya upaya penyimpangan dr
kebijakan disesuaikan situasi dan kondisi krn
adanya tuntutan kebutuhan
• Public = umum, masyarakat, pemerintah,
negara (tergantung konteksnya)
• Public policy = kebijakan pemerintah yg
berkaitan dengan kepentingan umum
• Analisis vs Sintesis
• Analisis = usaha memisahkan masalah ke dalam
bagian-bagian pokoknya (pendekatan mikro)
• Sintesis = usaha memadukan bagian-bagian
pokok menjadi satu kesatuan konseptual
(pendekatan makro).

4. SADUWASISTIONO@2014
 Analisis Kebijakan Publik  ilmu sosial terapan
Pengetahuan Tindakan
Keputusan
Analisis pengambilan keputusan
Analisis kebijakan publik memerlukan metodologi
tertentu, agar dpt dilaksanakan scr tepat dan
akurat.

5. SADUWASISTIONO@2014
• Mengapa kebijakan publik perlu dianalisis secara
mendalam ?
 krn kebijakan publik – baik prosesnya maupun
akibatnya menyangkut aspek kehidupan dan
penghidupan masyarakat luas  berdampak
politis, ekonomis, sosiologis.
* Kesalahan dlm pengambilan keputusan dlm bidang
bisnis kemungkinan terbesarnya adalah
bangkrutnya perusahaan. Sedangkan kesalahan
mengambil kebijakan publik dpt mengakibatkan
bangkrutnya sebuah negara, baik krn kehancuran
ekonomi maupun krn perang.

6. B. DEFINISI MENGENAI KEBIJAKAN PUBLIK
• Policy is defined as a “standing decision”
characterized by behavioral consistency and
repetitiveness on the part of both those who
make it and those who abide it. (Heinz Eulau and
Kenneth Prewitt in Jones, 1984 : 26).
• Policy is A course of action adopted and
pursued by a government, party, ruler,
statesman, etc; any course of action
adopted as advantageous or expedient” ( The
Oxford English Dictionary in Michael Hill, 1997 : 6).
• A policy consists of a web of decisions and
actions that allocate …. Values (David Easton,
1953 : 130)
SADUWASISTIONO@2014

7. SADUWASISTIONO@2014
• Public policy is “the relationship of a
government unit to its environment”
( Robert Eyestone in Anderson, 1978 : 2)
• Public policy is whatever
governments choose to do or not to
do. ( Thomas R. Dye in Anderson, 1978 : 2)
• Policy is A purposive course of action
followed by an actor or set of actors
ini dealing with a problem or matter
of concern. (Anderson, 1978 : 3)
• Policy be considered “ a long series of
more-or-less related activities”. (Richard
Rose in Anderson, 1978 : 2)

8. SADUWASISTIONO@2014
• Melalui analisis kebijakan dpt dihasilkan
infromasi & argumentasi masuk akal
mengenai tiga macam pertanyaan yi :
1) nilai-nilai yg pencapaiannya menjadi
tolok ukur apakah sesuatu masalah
telah dpt dipecahkan;
2) fakta-fakta yg keberadaannya dpt mem-
batasi atau mempertinggi pencapaian
nilai-nilai;
3) tindakan-tindakan yg pelaksanaannya
dpt menghasilkan pencapaian nilai
dan pemecahan masalah.

9. C. Kerangka Analisis Kebijakan
• Analisis kebijakan publik bersifat
interdisipliner, artinya didlm
menganalisis menggunakan berbagai
disiplin ilmu lainnya spt : ilmu
perilaku, ilmu politik, sosiologi dlsb.
• Ada tiga sifat tujuan analisis
kebijakan publik yaitu :
1) penandaan (designative);
2) penilaian (evaluation);
3) anjuran (advocative).
SADUWASISTIONO@2014

10. Gambar 2. Prosedur Analisis Umum Menurut Waktu
dan Tipe Pertanyaan
TipeTipe
PertanyaanPertanyaan
PenandaanPenandaan EvaluasiEvaluasi AnjuranAnjuran
Sebelum tinSebelum tin
dakan (ex-dakan (ex-
ante)ante)
Setelah tin-Setelah tin-
dakan (ex-dakan (ex-
post).post).
Sumber : Dunn,Sumber : Dunn,
1981 : 391981 : 39
PrediksiPrediksi
DeskripsiDeskripsi
EvaluasiEvaluasi
EvaluasiEvaluasi
PreskripsiPreskripsi
SADUWASISTIONO@2014

11. Keterangan : Preskripsi dpt terjadi setelah tindakan diambil, meskipun bentuk
kebijakan yg bersifat retrospektif ini kurang memberi manfaat
(seharusnya pemerintah melakukan ……………… dsb).
Prosedur analisis umum di atas dpt disamakan dgn empat jenis
metoda analisis kebijakan sbb :
1) deskripsi, memungkinkan menghasilkan informasi mengenai sebab dan
akibat kebijakan di masa lampau;
2) Prediksi, memungkinkan menghasilkan informasi mengenai akibat
kebijakan di masa mendatang;
3) Evaluasi, adalah pembuatan informasi mengenai nilai dari kebijakan di
masa lalu dan masa mendatang;
4) Rekomendasi (preskripsi), memungkinkan menghasil-
kan informasi mengenai kemungkinan bahwa arah tindakan di masa
mendatang akan menimbulkan akibat-akibat bernilai.
SADUWASISTIONO@2014

12. • Dalam melakukan analisis kebijakan publik, hrs
didasarkan pada kesadaran mengenai adanya
masalah yg sangat penting dan adanya potensi
utk memecahkan masalah tsb.
yg senyatanya
Masalah = =/= 1
yg seharusnya
* Perumusan masalah merupakan “ pusat pengatur
seluruh proses analisis kebijakan”
SADUWASISTIONO@2014

13. Gambar 3. Modifikasi Metoda Analisis Umum ke
Metode Analisis Kebijakan
Metoda Analisis UmumMetoda Analisis Umum Metoda AnalisisMetoda Analisis
KebijakanKebijakan
Deskripsi (description)Deskripsi (description)
Prediksi (prediction)Prediksi (prediction)
Evaluasi (evaluation)Evaluasi (evaluation)
Preskripsi (prescription)Preskripsi (prescription)
Perumusan masalahPerumusan masalah
(problem structuring)(problem structuring)
Peliputan (monitoring)Peliputan (monitoring)
Peramalan (forecasting)Peramalan (forecasting)
Evaluasi (evaluation)Evaluasi (evaluation)
RekomendasiRekomendasi
(recommendation)(recommendation)
Penyimpulan praktisPenyimpulan praktis
(practical inference)(practical inference)
SADUWASISTIONO@2014

14. Gambar 4. Jenjang Enam Metoda Analisis Kebijakan
Perumusan
Masalah
Peliputan Modus Modus Modus
Empiris Evaluatif Anjuran
Peramalan
Evaluasi
Rekomendasi
Penyimpulan
Praktis
SADUWASISTIONO@2014

15. Gambar Lima Tipe Informasi yang relevan Dengan Kebijakan
Masalah Alternatif Tindakan Hasil Hasilguna
Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan
Sumber : Robert C. Wood, foreword to “The Study of Policy Formulation”, p v
SADUWASISTIONO@2014

16. Gambar Tiga Elemen Sistem Kebijakan
PELAKU
KEBIJAKAN
LINGKUNGAN KEBIJAKAN
KEBIJAKAN PUBLIK
Sumber : Dunn, 1981.
SADUWASISTIONO@2014

17. D. Bentuk-bentuk Analisis Kebijakan
Ada 3 (tiga) bentuk analisis kebijakan yaitu :
1) Analisis kebijakan prospektif
(penciptaan dan transformasi informasi sebelum kebijakan ditentukan
dan dilaksanakan).
2) Analisis kebijakan retrospektif
(penciptaan dan transformasi informasi setelah tindakan kebijakan
diambil, meliputi : a. analisis yg berorientasi pada disiplin;
b. analisis yg berorientasi pada masalah;
c. analisis yg berorientasi pada penerapan.
3) Analisis kebijakan terpadu
(penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan setelahsebelum dan setelah
tindakan kebijakan dilaksanakan).
Sumber : Dunn, 1981.
SADUWASISTIONO@2014

18. SADUWASISTIONO@2014
• Analisis kebijakan terpadu merupakan
analisis yg menggunakan pendekatan
eklektik, yakni memanfaatkan kelebihan
analisis kebijakan prospektif dan analisis
kebijakan retrospektif.
• Penggunaan salah satu bentuk analisis
kebijakan sangat ditentukan oleh
karakteristik masalah yg dihadapinya. Utk
masalah-masalah yg berkaitan dg
perencanaan, umumnya digunakan analisis
prospektif. Sedangkan utk masalah aktual,
digunakan analisis kebijakan retrospektif.
Analisis kebijakan terpadu dpt digunakan
utk menganalisis semua karakteristik
masalah yg berkaitan dg kebijakan publik.

19. SADUWASISTIONO@2014
• Keputusan berkaitan dgn analisis kebijakan
diambil menurut :
• a. Teori Keputusan Deskriptif
(sekumpulan proporsisi yg secara logika konsisten dlm
mendeskripsikan tindakan)
• b. Teori Keputusan Normatif
(sekumpulan proposisi yg secara logika konsisten dlm memberikan
dasar dalam
memperbaiki akibat tindakan).
Proposisi : pernyataan tentang hubungan yg terdapat
diantara dua term.
Term : kata sebagai fungsi dari pengertian.

20. LANGKAH PEMECAHAN MASALAH:
1. IDENTIFIKASI DAN DEFINISI HAKIKAT
MASALAH YANG DIHADAPI
2. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA -
INFORMASI
3. IDENTIFIKASI ALTERNATIF
4. ANALASIS BERBAGAI ALTERNATIF
5. PENENTUAN PILIHAN ALTERNATIF TERBAIK
6. PELAKSANAAN
7. EVALUASI HASIL YANG DICAPAI
SADUWASISTIONO@2014

21. PUBLIC POLICY
POLICY
PROGRAM
POLICY/ACTION
IMPLEMENTA-
TION
POLICY
EVALUATION
SADUWASISTIONO@2014
WHAT WHY HOW WHEN WHERE BY WHOM
FOR: ME, YOU, US, HIM/HER

22. LOGICAL FRAME WORK AKP
“MARS”
INDEPENDENT
VARIABLE
KEBIJAKAN
PEMERINTAHAN
MASALAH
PRA
ANGGAPAN
KERANGKA TEORI:
1. PEMERINTAHAN
2. SUBSTANSI
3. REGULASI
4. PENDUKUNG
5. METODOLOGI
FAKTA:
1.POKOK
2.LINGKUNGAN
3.EMPIRIK
ANALISA:
1.KUANTITATIF
2.KUALITATIF
K
E
S
I
M
P
U
L
A
N
SARAN:
1.KEBIJAKAN
2.STRATEGI
3.UPAYA
DEPENDENT
VARIABLE MENJAWAB
FEED. BACK
JUDUL MASALAH TEORI FAKTA ANALISA KESIMPULAN SARAN
SADUWASISTIONO@2014

23. METHODS FOR POLICY ANALYSIS
(William N. Dunn)
SADUWASISTIONO@2014
RECOMMEN-
DATION
MONITORING
POLICY
PERFORMANCE
POLICY
ALTERNATIVES
EVALUATION
POLICY
OUTCOMES
PROBLEM
STRUCTURING FORECASTING
POLICY
PROBLEM
POLICY
ACTIONS
PRACTICAL
INFERENCE

24. CYCLUS POLICY ANALISIS
SADUWASISTIONO@2014
34
E B
5
D
1 2
A
C
6
TERANGAN:
PROBLEM STRUCTURING
FORECASTING
RECOMANDING
MONITORING
EVALUATING
INFERENCE
POLICY PROBLEM
POLICY ALTERNATIVE
POLICY ACTION
POLICY OUTCOMES
POLICY PERFORMANCE

25. PUBLIC
POLICY
SADUWASISTIONO@2014
∗ POLICYPOLICY
PROGRAMPROGRAM
∗ POLICY ACTION/POLICY ACTION/
IMPLEMENTATIOIMPLEMENTATIO
NN
∗ POLICYPOLICY
EVALUATIONEVALUATION
 IDEA/PROBLEMSIDEA/PROBLEMS
 ELABORATEELABORATE
 RESEARCH/SURVEYRESEARCH/SURVEY
 DATADATA
 ANALISYAANALISYA
 PROPOSALPROPOSAL
 ACTUATINGACTUATING
 COORDINATINGCOORDINATING
 MOTIVATINGMOTIVATING
 BUDGETINGBUDGETING
 HUMAN RELATINGHUMAN RELATING
 DECiSSION MAKINGDECiSSION MAKING
 CONTROLLINGCONTROLLING
 INSPECTINGINSPECTING
 MONITORINGMONITORING
 REPORTINGREPORTING

26. POLICY PROGRAM
1. IDEA &PROBLEMS
2. ELABORATION
3. SOLUTION OF PROBLEM
4. RESEARCH &
5. INVESTIGATION
6. TIME, BUDGET, MATERIAL & METHODE
ANALISYA
7. PROPOSAL
8. VISI – OBSESI – MISI – STRATEGI
9. OUTPUT – PURPOSE – GOAL – SUPER GANT
10.SWOT & NWPSADUWASISTIONO@2014

27. • ORGANIZATION & MANAGEMENT
• MAN – MONEY – MATERIAL – METHODE
• COORDINATION – MOTIVATION –
COMUNICATION
• TEAM WORK – SPAN OF CONTROL
• LEADERSHIP – STAFF WORK – DECETION MAKING
• ENVIRONMENT FACTOR’S
SADUWASISTIONO@2014
POLICY ACTIONPOLICY ACTION

28. 1. MONITORING & EVALUATION
2. INSPECTION
3. CONTROLLING
4. INVESTIGATION
5. BILT IN CONTROL
6. INTERNAL&EKSTERNAL CONTROL
7. PRE – IN – POST CONTROL
8. REPORTING & RECOMENTION
9. FOLLOW UP ACTION
10.IMPACT EVALUATION
SADUWASISTIONO@2014
POLICY EVALUATIONPOLICY EVALUATION

29. ALAT ANALISA
1. KUALITATIF – DESKRIPTIF
2. KAUNTITATIF – STASTISTIK –
VERIFIKATIF
3. PROGRAM KERJA TERPADU
4. PROGRAM PENINGKATAN KINERJA
5. MEAN’S & END’S
6. SWOT & STRATEGIC
7. H T A G
8. ETC
SADUWASISTIONO@2014

30. STRATEGISSTRATEGIS
SADUWASISTIONO@2014
TEMPATTEMPAT
//
RUANGRUANG
TEMPATTEMPAT
//
RUANGRUANG
WAKTUWAKTUWAKTUWAKTU
SISTEMSISTEMSISTEMSISTEM
SASARASASARA
NN
SASARASASARA
NN
• LINGKUNGAN
•
NASIONAL/REGIONAL/LO
KAL
• DARAT/LAUT/UDARA
• MASA LALU
• KINI
• MASA YANG AKAN
DATANG
• ROSEDUR
• METODA
• TEKNIK
• JUKLAK/JUKNIS
• JANGKA PENDEK
• JANGKA MENENGAH
• JANGKA PANJANG
• MAKRO/MIKRO

31. OPENOPEN
MANAJEMEMANAJEME
NN
OPENOPEN
MANAJEMEMANAJEME
NN
PARTICIPATIFPARTICIPATIF
MANAJEMENMANAJEMEN
PARTICIPATIFPARTICIPATIF
MANAJEMENMANAJEMEN
• TRANSPARAN
• LUGAS
• DEMOKRATIS
•TWO WAYS
TRAFFICT
•C S W
• PIKIR –UCAP –
BATHIN
•PERILAKU
•WAKTU & GUNA
•PRIBADI-
ORGANISASI
•REGULASI• MEDIA MASSA
•DATA AKURAT
•HUMAN RELATION
•CEPAT TEPAT &CERMAT
DISIPLINDISIPLINDISIPLINDISIPLIN
INFORMASIINFORMASI
KOMUNIKAKOMUNIKA
SISI
INFORMASIINFORMASI
KOMUNIKAKOMUNIKA
SISI
HI TECHHI TECHHI TECHHI TECH
• EFISIEN – EFEKTIF
•UP TO DATESADUWASISTIONO@2014

32. Gambar : Bentuk-bentuk Analisis Kebijakan
Restrospeksi :
Mengetahui apa yang
telah terjadi dan
perbedaan apa yang
diperbuatnya
SADUWASISTIONO@2014
Prospektif :
Mengetahui apa yang
akan terjadi dan apa
yang harus dilakukan
Formulasi Kebijakan :
Mengetahui masalah
apa yang harus
dipecahkan
Implementasi
Kebijakan :
Memecahkan masalah

33. Gambar : Sub Proses Perumusan Masalah
MASALAH
SUBTANTIF
SADUWASISTIONO@2014
KONSEPTUAL
MASALAH
SPESIFIKASI
MASALAH
SITUASI
PROBLEMATIS
PENGENALAN
MASALAH
MASALAH
FORMAL
22
Miroff dan Kilmann, Methodological Approach is to Social Science. Lihat
juga Thomas Kuhn, The Structureof Scientific Revolutions, edisi kedua (Chicago:
University of Chicago Press,1971); dan Ian G. Barbour,Myths, Model and Pardigm
(New York:Harper and Row, 1976).

34. Gambar : Perbedaan dalam struktur dari tiga kelas masalah kebijakan
ELEMEN
SADUWASISTIONO@2014
Struktur Masalah
Tersusun Baik Agak Tersusun Tidak Tersusun
ALTERNATIF Terbatas Terbatas Tak
terbatas
MANFAAT (NILAI) Konsenus Konsensus Konflik
HASIL
PROBABILITAS
nyata tidak nyata
tidak
diketahui
dapat
diperhitungkan
Tidak dapat
diperhitungkan
Tidak dapat
diperhitungkan
PENGAMBILAN
KEPUTUSAN
Satu atau
beberapa
Satu atau
beberapa
Banyak

35. Gambar : Jenjang Tipe Isyu Kebijakan
 Keputusan Strategis
SADUWASISTIONO@2014
 KeputusanKeputusan
OperasionalOperasional
Isu utama
Isu sekunder
Isu fungsional
Isu minor

36. E. TEKNIK PERAMALAN ALTERNATIF
SADUWASISTIONO@2014
Pembuatan kebijakan publik perlu didahului dengan penyusunan
berbagai alternatif untuk dipilih yang terbaik. Patton & Sawicki
(1989 : 181) mengemukakan 10 (sepuluh) metoda untuk
mengidentifikasikan alternatif yaitu sbb:
1) Analisis hasil riset dan eksperimentasi;
2) Analisis tanpa tindakan;
3) Survey cepat;
4) Kajian literatur;
5) Perbandingan dengan pengalaman dunia nyata;
6) Klasifikasi dan pengumpulan data secara pasif;
7) Pengembangan tipologi;
8) Analogi, metapora dan sintetik/kiasan;
9) Curah pendapat;
10) Perbandingan yang ideal;

37. Berkaitan dengan peramalan kebijakan, Dunn (1981 : 141) mengemukakan 3 (tiga)
bentuk yaitu sbb :
Bentuk PeramalanBentuk Peramalan Dasar PeramalanDasar Peramalan Fokus UtamaFokus Utama
ArgumentasiArgumentasi
PROYEKSIPROYEKSI
PREDIKSIPREDIKSI
DUGAANDUGAAN
KecenderunganKecenderungan
sekarang dan masa lalusekarang dan masa lalu
Asumsi teoritisAsumsi teoritis
Penetapan secaraPenetapan secara
subjektifsubjektif
Metode kasusMetode kasus
Analogi kasusAnalogi kasus
Motivasi dari dalamMotivasi dari dalam
SADUWASISTIONO@2014
Peramalan berkaitan dengan masa depan. Dalam hal tersebut, Dunn
(1981) : 143) membedakan masa depan menjadi 3 (tiga) macam yaitu :
Masa depan potensial (potential futures/alternative futures);
(adalah masa depan masyarakat yang mungkin dicapai yang dinyatakan
dengan pernyataan mungkin terjadi, yang membedakan dengan keadaan
masyarakat yang terjadi sekarang. Masa depan yang mungkin terjadi tidak
pernah meyakinkan sampai menjadi kenyataan).

38. SADUWASISTIONO@2014
2) Masa depan yang masuk akal (plausible futures)
(masa depan jenis ini adalah masa depan yang mungkin
terjadi dengan dasar asumsi-asumsi mengenai penyebab
di dalam alam dan masyarakat).
3) Masa depan Normatif (normative futures)
(masa depan jenis ini adalah masa depan yang mungkin
dan masuk akal yang konsisten dengan konsepsi analisis
mengenai kebutuhan, nilai dan peluang-peluang masa
depan)

39. PERUMUSAN MASALAH DALAM
ANALISIS KEBIJAKAN
Perumusan masalah mrpkn langkah
menentukan dlm analisis kebijakan publik.
Perumusan masalah yg tepat berarti tlh
menyelesaikan separuh dari
masalah.Kondisi-kondisi yg diharapakan
dalam perumusan masalah yi :
1) Hasil analisis bersifat relatif baru, dalam arti
bahwa kebanyakan orang tidak atau belum
sampai pd pemecahan yang sama;
2) Proses analisis relatif maju (tidak
konvensional),dalam arti mengandung
modifikasi atau penolakan terhadap ide-ide
sebelumnya; SADUWASISTIONO@2014

40. SADUWASISTIONO@2014
3) Proses analisis membutuhkan motivasi
dan kesinambungan yang tinggi, dalam arti bahwa
analisis dilakukan dengan intensitas tinggi atau
dalam jangka waktu panjang;
4) Hasil analisis dipandang berharga oleh analis,
pengambil keputusan, dan pelaku kebijakan lain, krn
memberikan pemecahan yg diperlukan terhadap
masalah yang ada;
5) Masalah pada mulanya bersifat tidak jelas, samar-
samar dan sulit didefinisikan, shng tugas pertama
adalah merumuskan masalah tersebut.

41. Perumusan masalah dilaksanakan melalui 3
(tiga) tahap yaitu :
1) konseptualisasi masalah
2) Spesifikasi masalah
3) pengenalan masalah
Perumusan masalah dapat dimulai dari tahap
manapun,tetapi harus diawali dengan pemahaman
mengenai situasi problematis (problematic situation)
 situasi problematis pengenalan
masalah
 situasi problematis konseptualisasi
masalah
 situasi problematis spesifikasi
masalah
SADUWASISTIONO@2014

42. Alasan Pentingnya Analisis Kebijakan Publik
1. Tidak terdapat kesepakatan umum mengenai nilai-nilai
sosial, kecuali pada individu-individu atau sekelompok
masyarakat tertentu. Nilai seringkali bersifat konflik,
sehingga sulit atau tidak mungkin membandingkan atau
menimbang tujuan atau sasaran yang dipertentangkan
tersebut.
1. Pembuat kebijakan cenderung memaksimalkan nilai-nilai
mereka dan tidak tertarik utk bergeser dari landasan
nilainya. Dalam memaksimalkan nilai-nilai mereka,
pengambil kebijakan lebih banyak memuaskan secara tidak
langsung tuntutan kearah pemecahan, daripada
membandingkan atau menimbang akibat-akibat dari
banyak alternatif kebijakan yang tersedia.
SADUWASISTIONO@2014

43. SADUWASISTIONO@2014
3. Waktu dan usaha utk mengumpulkan
informasi yg relevan pada semua alternatif
memerlukan biaya sehingga mengurangi
hasrat mengumpulkan informasi baru.
4. Komitmen dari sumber kebijakan dan
program yg ada menghalangi pembuat
kebijakan dari usaha mempertimbangkan
alternatif baru dan kreatif karena keputusan
sebelumnya sudah membatasi atau
menutup pilihan – pilihan sekarang.
5. Pembuat kebijakan dan analisis kebijakan
seringkali tdk dapat meramalkan semua
akibat positif dan negatif dari setiap
alternatif kebijakan, Hal ini cenderung
menghasilkan tindakan yg hanya sedikit
berbeda dari “status quo”.
(Dunn, 1981 : 106).

44. 6 (enam) cara memperoleh pengetahuan yang benar
1) Akal sehat
2) Wahyu
3) Intuisi
4) Coba-coba
5) Otoritas
6) Metode ilmiah
SADUWASISTIONO@2014
MODEL KEBIJAKAN
Model kebijakan (policy model) adalah bentuk penyederhanaan mengenai
aspek-aspek terpilih dari sebuah situasi problematik yang disusun untuk
sasaran tertentu.
MODEL KEBIJAKAN
Model kebijakan (policy model) adalah bentuk penyederhanaan mengenai
aspek-aspek terpilih dari sebuah situasi problematik yang disusun untuk
sasaran tertentu.
 Model kebijakan dapat digambarkan dalam bentuk : konsep,
diagram,grafik atau perhitungan matematika;
 Model kebijakan digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan
dan menjadi elemen perkiraan situasi problematis serta untuk
membantu meningkatkan tindakan pemecahan masalah tertentu.

45.  Model kebijakan merupakan alat buatan untuk menata
secara imajinatif serta menginterpretasiakan pengalaman
kita mengenai situasi problematis.
 Model kebijakan sangat berguna untuk menyederhanakan
masalah yang bersifat kompleks, termasuk membedakan
gambaran antara situasi problematis yang esensial dan
yang tidak esensial.
 Model kebijakan dapat dijadikan alat untuk melakukan
kritik diri dengan memaksa analisa membuat asumsi-
asumsi yang rasional.
SADUWASISTIONO@2014
Beberapa tipe model kebijakan publik, dilihat dari tujuannya,
antara lain :
1) Model deskriptif (menjelaskan dan atau meramalkan sebab
dan akibat pilihan kebijakan).
2) Model Normatif (menjelaskan, meramalkan dan memberi
aturan dan merekomendasikan pilihan kebijakan).

46. Dilihat dari model penyajiannya, model kebijakan
dapat dibedakan menjadi :
1) Model Verbal (menggunakan narasi kalimat).
2) Model Simbolik (menggunakan simbol-simbol
matematika yang tepat untuk menjelaskan
hubungan antar variabel).
3)Model Prosedural (menggunakan serangkaian
prosedur sederhana untuk menunjukkan dinamika
hubungan antar variabel yang dipercayakan
memberi ciri pada masalah kebijakan).
SADUWASISTIONO@2014
Model lainnya, antara lain adalah Model Pengganti dan
Model Perspektif :

47. Peramalan alternatif berkaitan dengan tujuan (goals) dan sasaran (objectives).
Perbedaan antara tujuan dengan sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :
KarakteristikKarakteristik TujuanTujuan SasaranSasaran
SpesifikasiSpesifikasi
Definisi termDefinisi term
Periode waktuPeriode waktu
ProsedurProsedur
pengukuranpengukuran
Perlakuan terhadapPerlakuan terhadap
kelompok targetkelompok target
Bersifat meluasBersifat meluas
FormalFormal
Tidak spesifikTidak spesifik
Non – kuantitatifNon – kuantitatif
Didefinisikan secaraDidefinisikan secara
luasluas
Bersifat kongkretBersifat kongkret
OperasionalOperasional
SpesifikSpesifik
SeringkaliSeringkali
kuantitatifkuantitatif
DidefinisikanDidefinisikan
secara khusussecara khusus
SADUWASISTIONO@2014
Ada 6 (enam) sumber yang biasanya digunakan untuk menetapkan tujuan,
sasaran dan alternatif, yaitu :
1) Otoritas (authority)
2) Wawasan (insight)
3) Metoda (method)
4)Teori ilmiah (scientific theories)
5) Motivasi (motivation)
6) Kasus paralel (parallel case)

48. F. TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN
 Ada perbedaan antara pengambilan keputusan (decision making)
dengan pembuatan kebijakan (policy making).
 Pengambilan keputusan melibatkan pemilihan berbagai alternatif
diantara berbagai alternatif yg relevan.
 Pembuatan kebijakan pd umumnya melibatkan sebuah pola
tindakan, aktivitas yang panjang dan berbagai keputusan,
mengenai hal-hal rutin maupun yang tidak rutin.
 Pengambilan keputusan merupakan dasar bagi pembuatan
kebijakan.
(Sumber diambil dr : James E. Anderson, Public Policy-Making, 1978).
SADUWASISTIONO@2014

49. SADUWASISTIONO@2014
 Teori Rasional-komprehensif ( The Rational- Comprehensive
Theory) , dgn elemen-elemen sbb:
1) Pembuat keputusan dihadapkan pd masalah yg telah ada
yg dpt dipisahkan dr masalah yg lain, atau setidak-tidaknya
dpt dibandingkan diantara keduanya.
2) Tujuan, nilai-nilai, atau sasaran yg memandu pembuat
keputusan ditetapkan scr jelas dan dibuat peringkat menurut
tingkat pentingnya.
3) Berbagai alternatif yg berkaitan dgn masalah telah diuji.

50. SADUWASISTIONO@2014
4) Konsekuensi (biaya dan manfaat) yg akan
mengikuti setiap alternatif yg akan
diambil sdh dikaji.
5) Setiap alternatif dan setiap konsekuensi
ikutan dapat dibandingkan dgn alternatif
lainnya.
6) Pembuat keputusan akan memilih
berbagai alternatif dan konsekuensi yg
mengikutinya, yg akan memaksimalkan
tujuan, nilai-nilai atau sasaran.

51. SADUWASISTIONO@2014
 Teori Inkremental (Incremental Theory)
1) Tujuan dan sasaran selektif dan analisis
empiris tindakan diperlukan utk memadukannya satu dgn
yg lain;
2) Pembuat keputusan memberi perhatian hanya pd
beberapa alternatif yg erat dgn masalah, yg akan berbeda
dgn kebijakan yg sdh ada;
3) Utk setiap alternatif, hanya ada beberapa konsekuensi
penting yg dievaluasi;

52. SADUWASISTIONO@2014
4) Masalah dihadapkan pd pembuat keputusan. Pandangan
inkrementalis memungkinkan tdk menghitung penyesuaian alat-
tujuan dan tujuan-alat yg membuat masalah menjadi lebih
terkelola.
5) Tidak ada keputusan tunggal atau pemecahan masalah yg benar.
Pengujian keputusan yg baik dpt menghasilkan kesimpulan setuju
atau tdk setuju dengan alternatif yg akan diambil.
6) Pengambilan keputusan yang inkremental mrpkn cara perbaikan
yg penting utk mengurangi ketidaksempurnaan.

53. Teori Perpaduan (Mixed Scanning)
1) Pandangan perpaduan memungkinkan
pembuat keputusan utk menggunakan baik
Teori Rasional Komprehensif maupun Teori
Inkremental pd situasi yg berbeda.
2) Kemampuan terbesar dr pembuat
keputusan didayagunakan utk
melaksanakan keputusannya. Semakin
banyak melakukan pelarikan thdp berbagai
alternatif, semakin baik keputusan
diambil.
1) Pandangan perpaduan merupakan
pendekatan kompromi antara kelompok
inkrementalis dgn kelompok rasionalis.
SADUWASISTIONO@2014