Dokumen tersebut membahas beberapa pendekatan dalam analisis kebijakan publik seperti teori sistem politik, teori kelompok, teori elit, teori proses fungsional, dan institusionalisme. Juga dibahas mengenai hakikat masalah publik, barang dan jasa publik, serta metode-metode analisis kebijakan seperti proses hierarki analitik."
[Ringkasan]
Buku panduan ini membahas tentang pemantauan anggaran dan belanja daerah oleh komunitas lingkar tambang. Secara garis besar, buku panduan ini menjelaskan tentang pemahaman konsep anggaran daerah, regulasi dan alur perencanaan penganggaran daerah, struktur dan komponen anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta metode pemantauan anggaran oleh masyarakat melalui advokasi. Buku panduan ini diharapkan dapat digunakan
Tips dan Trik Mengkritisi APBD. Panduan Praktis untuk Analisis APBD Oswar Mungkasa
Disusun oleh Susana Dewi R. Diterbitkan oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional bekerjasama dengan European Initiative Democracy and Human Rights (EIDHR) Uni Eropa, 2006
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian keuangan negara, ruang lingkup keuangan negara, dan pembagian kekuasaan keuangan negara. Terdapat penjelasan mengenai berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara seperti Presiden, Menteri Keuangan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara Umum Negara.
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016Tidore Tidore
[Ringkasan]
Dokumen tersebut merupakan bagian pendahuluan dari Kebijakan Umum APBD Kota Tidore Kepulauan yang membahas latar belakang, tujuan dan dasar penyusunannya. Dokumen ini juga meninjau kondisi ekonomi makro daerah seperti PDRB dan keuangan daerah pada tahun-tahun sebelumnya beserta upaya pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dokumen tersebut membahas mengenai perencanaan dan penganggaran daerah di Indonesia, khususnya mengenai undang-undang dan teori-teori yang terkait. Beberapa poin utama meliputi proses perencanaan anggaran tahunan pemerintah daerah berdasarkan beberapa undang-undang, serta metode dan format yang digunakan.
Ada sekitar sebelas aturan
perundangan yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk
menggunakan instrumen Analisa Standar Belanja (ASB) dalam menyusun
anggaran. Disebutkan, bahwa tujuan penggunaan ASB ini adalah untuk
tersusunnya anggaran berdasarkan kinerja yang akan dicapai dan dapat dinilai
kewajarannya secara ekonomi, efisien dan efektif. Bukan anggaran yang hanya
berdasarkan perkiraan pengeluaran atau intuisi semata.
[Ringkasan]
Buku panduan ini membahas tentang pemantauan anggaran dan belanja daerah oleh komunitas lingkar tambang. Secara garis besar, buku panduan ini menjelaskan tentang pemahaman konsep anggaran daerah, regulasi dan alur perencanaan penganggaran daerah, struktur dan komponen anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta metode pemantauan anggaran oleh masyarakat melalui advokasi. Buku panduan ini diharapkan dapat digunakan
Tips dan Trik Mengkritisi APBD. Panduan Praktis untuk Analisis APBD Oswar Mungkasa
Disusun oleh Susana Dewi R. Diterbitkan oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional bekerjasama dengan European Initiative Democracy and Human Rights (EIDHR) Uni Eropa, 2006
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian keuangan negara, ruang lingkup keuangan negara, dan pembagian kekuasaan keuangan negara. Terdapat penjelasan mengenai berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara seperti Presiden, Menteri Keuangan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara Umum Negara.
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016Tidore Tidore
[Ringkasan]
Dokumen tersebut merupakan bagian pendahuluan dari Kebijakan Umum APBD Kota Tidore Kepulauan yang membahas latar belakang, tujuan dan dasar penyusunannya. Dokumen ini juga meninjau kondisi ekonomi makro daerah seperti PDRB dan keuangan daerah pada tahun-tahun sebelumnya beserta upaya pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dokumen tersebut membahas mengenai perencanaan dan penganggaran daerah di Indonesia, khususnya mengenai undang-undang dan teori-teori yang terkait. Beberapa poin utama meliputi proses perencanaan anggaran tahunan pemerintah daerah berdasarkan beberapa undang-undang, serta metode dan format yang digunakan.
Ada sekitar sebelas aturan
perundangan yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk
menggunakan instrumen Analisa Standar Belanja (ASB) dalam menyusun
anggaran. Disebutkan, bahwa tujuan penggunaan ASB ini adalah untuk
tersusunnya anggaran berdasarkan kinerja yang akan dicapai dan dapat dinilai
kewajarannya secara ekonomi, efisien dan efektif. Bukan anggaran yang hanya
berdasarkan perkiraan pengeluaran atau intuisi semata.
Ppt Kebijakan dan manajemen kesehatan.pptxTyazmutzDartha
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan kesehatan, termasuk pentingnya kebijakan kesehatan, definisi kebijakan kesehatan, segitiga kebijakan kesehatan, faktor yang mempengaruhi kebijakan, proses penyusunan kebijakan, kekuasaan dan sistem politik, serta peran negara dan sektor swasta dalam kebijakan kesehatan.
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publikunitpublikasi
Modul ini membahas konsep kebijakan publik dan privat, jenis kebijakan publik, proses pengambilan keputusan kebijakan, dan tantangan dalam kebijakan publik. Tujuannya adalah membantu peserta memahami konsep-konsep tersebut dan dapat mengidentifikasi jenis kebijakan serta tantangannya.
Strategi dan pendekatan dalam pengembangan masyarakatAlexandrya Hening
Makalah ini membahas strategi dan pendekatan dalam pengembangan masyarakat, termasuk pendekatan komunitas, pendekatan kemandirian informasi, pendekatan tujuan khusus dan pendekatan demonstrasi. Strategi yang dibahas adalah strategi empiris-rasional, normatif-reedukatif, dan kekuasaan-paksaan. Strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasi program
Pendekatan institusionalisme baru menekankan peran negara sebagai pembuat keputusan independen dan bukan hanya sebagai subsistem sosial atau alat penindasan kelas. Pendekatan ini menganalisis organisasi dan peran institusi negara serta interaksinya dalam membentuk kebijakan.
Dokumen tersebut membahas enam dimensi dalam administrasi publik yaitu dimensi kebijakan, organisasi, manajemen, etika, lingkungan, dan akuntabilitas kinerja. Dimensi-dimensi tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain dalam rangka menjalankan administrasi publik untuk kepentingan masyarakat.
Analisis Kebijakan Publik Karya Dr. Drs. Awan Y. Abdoellah, M.Si. Dan Dr. Y...Universitas Sriwijaya
Istilah “policy” berasal dari kata Latin "politia," yang berarti pemerintah, dan dari kata Yunani Kuno "polis," yang berarti negara. Kata "polis" menurunkan istilah "politeia" dan "polites," yang berarti penduduk suatu negara. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini berkembang menjadi politik dan ilmu politik, yang merupakan cabang ilmu sosial. Menurut W.J.S. Poerwadarminta (1986), istilah terkait meliputi:
1. **Bijak**: Pandai, mahir, selalu menggunakan akal budi atau cakap.
2. **Kebijakan**: Kepandaian atau kemahiran.
3. **Bijaksana**: Selalu menggunakan akal budi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan.
4. **Kebijaksanaan**: Kepandaian menggunakan akal budi.
Istilah-istilah ini menggambarkan bagaimana kebijakan dan kebijaksanaan melibatkan penggunaan akal budi dan pengetahuan untuk pengambilan keputusan yang cerdas dan efektif dalam konteks sosial dan politik.
1. Beberapa isu administrasi yang diangkat meliputi etika kebijakan, reformasi kebijakan publik, partisipasi masyarakat, kualitas kebijakan, dan kepalsuan kebijakan.
2. Paradigma berperan dalam melihat dan menyelesaikan isu-isu administrasi dengan berbagai pendekatan.
Model kebijakan publik memberikan kerangka untuk memahami proses kebijakan secara sederhana. Terdapat beberapa model seperti model institusional yang fokus pada struktur pemerintahan, dan model elite yang melihat administrator negara sebagai kelompok kecil. Model-model ini berguna untuk menganalisis faktor-faktor pengaruh terhadap kebijakan.
Kebijakan publik merupakan segala hal yang ini menunjukkan
diputuskan oleh pemerintah. Definisi
bagaimana pemerintah memiliki otoritas untuk membuat kebijakan yang bersifat mengikat. Dalam proses pembuatan Idealnya proses pembuatan kebijakan hasil dari dialog antara masyarakat dengan pemerintah. Sehingga kebijakan tidak bersifat satu arah. Kebijakan bisa dibilang merupakan sebuah aturan dari pemerintah yang harus di ikuti oleh siapapun tanpa terkecuali, kebijakan tersebut diberlakukan agar terciptanya suatu peraturan yang dapat membuat masyarakat ikut patuh terhadap kebijakan yang sudah dibuat. Buku ini disusun guna memfasilitasi agar mahasiswa lebih mampu memahami mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan implementasi kebijakan publik.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan publik dan studinya. Kebijakan publik adalah keputusan pemerintah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Analisis kebijakan publik melibatkan proses formulasi alternatif kebijakan dan pemilihan alternatif terbaik. Kebijakan publik dipelajari oleh berbagai disiplin ilmu seperti ilmu politik, administrasi, dan ekonomi.
Tiga metode utama pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah wawancara, observasi, dan studi dokumen untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena tertentu.
Buku yang dikarang oleh James A. Banks membahas strategi mengajar ilmu sosial dengan pendekatan penyelidikan, penilaian nilai, dan pengambilan keputusan. Tujuan utama studi sosial adalah membantu siswa mengembangkan kemampuan pengambilan keputusan yang bijak dengan mempelajari berbagai disiplin ilmu sosial seperti sejarah dan sosiologi. Buku ini menjelaskan proses pengambilan keputusan
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi dan politik kekerabatan di daerah. Definisi korupsi adalah penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, dan politik kekerabatan adalah mengangkat keluarga dalam jabatan publik. Korupsi terjadi karena adanya kesempatan dan ketiadaan aturan yang melarangnya, serta rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Untuk mengatasinya diperlukan reformasi peraturan pemilihan
Dokumen tersebut membahas beberapa pendekatan dalam analisis kebijakan publik seperti teori sistem politik, teori kelompok, teori elit, teori proses fungsional, dan institusionalisme. Juga dibahas mengenai hakikat masalah publik, barang dan jasa publik, serta alat-alat yang digunakan dalam analisis kebijakan publik."
Ppt Kebijakan dan manajemen kesehatan.pptxTyazmutzDartha
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan kesehatan, termasuk pentingnya kebijakan kesehatan, definisi kebijakan kesehatan, segitiga kebijakan kesehatan, faktor yang mempengaruhi kebijakan, proses penyusunan kebijakan, kekuasaan dan sistem politik, serta peran negara dan sektor swasta dalam kebijakan kesehatan.
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publikunitpublikasi
Modul ini membahas konsep kebijakan publik dan privat, jenis kebijakan publik, proses pengambilan keputusan kebijakan, dan tantangan dalam kebijakan publik. Tujuannya adalah membantu peserta memahami konsep-konsep tersebut dan dapat mengidentifikasi jenis kebijakan serta tantangannya.
Strategi dan pendekatan dalam pengembangan masyarakatAlexandrya Hening
Makalah ini membahas strategi dan pendekatan dalam pengembangan masyarakat, termasuk pendekatan komunitas, pendekatan kemandirian informasi, pendekatan tujuan khusus dan pendekatan demonstrasi. Strategi yang dibahas adalah strategi empiris-rasional, normatif-reedukatif, dan kekuasaan-paksaan. Strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasi program
Pendekatan institusionalisme baru menekankan peran negara sebagai pembuat keputusan independen dan bukan hanya sebagai subsistem sosial atau alat penindasan kelas. Pendekatan ini menganalisis organisasi dan peran institusi negara serta interaksinya dalam membentuk kebijakan.
Dokumen tersebut membahas enam dimensi dalam administrasi publik yaitu dimensi kebijakan, organisasi, manajemen, etika, lingkungan, dan akuntabilitas kinerja. Dimensi-dimensi tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain dalam rangka menjalankan administrasi publik untuk kepentingan masyarakat.
Analisis Kebijakan Publik Karya Dr. Drs. Awan Y. Abdoellah, M.Si. Dan Dr. Y...Universitas Sriwijaya
Istilah “policy” berasal dari kata Latin "politia," yang berarti pemerintah, dan dari kata Yunani Kuno "polis," yang berarti negara. Kata "polis" menurunkan istilah "politeia" dan "polites," yang berarti penduduk suatu negara. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini berkembang menjadi politik dan ilmu politik, yang merupakan cabang ilmu sosial. Menurut W.J.S. Poerwadarminta (1986), istilah terkait meliputi:
1. **Bijak**: Pandai, mahir, selalu menggunakan akal budi atau cakap.
2. **Kebijakan**: Kepandaian atau kemahiran.
3. **Bijaksana**: Selalu menggunakan akal budi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan.
4. **Kebijaksanaan**: Kepandaian menggunakan akal budi.
Istilah-istilah ini menggambarkan bagaimana kebijakan dan kebijaksanaan melibatkan penggunaan akal budi dan pengetahuan untuk pengambilan keputusan yang cerdas dan efektif dalam konteks sosial dan politik.
1. Beberapa isu administrasi yang diangkat meliputi etika kebijakan, reformasi kebijakan publik, partisipasi masyarakat, kualitas kebijakan, dan kepalsuan kebijakan.
2. Paradigma berperan dalam melihat dan menyelesaikan isu-isu administrasi dengan berbagai pendekatan.
Model kebijakan publik memberikan kerangka untuk memahami proses kebijakan secara sederhana. Terdapat beberapa model seperti model institusional yang fokus pada struktur pemerintahan, dan model elite yang melihat administrator negara sebagai kelompok kecil. Model-model ini berguna untuk menganalisis faktor-faktor pengaruh terhadap kebijakan.
Kebijakan publik merupakan segala hal yang ini menunjukkan
diputuskan oleh pemerintah. Definisi
bagaimana pemerintah memiliki otoritas untuk membuat kebijakan yang bersifat mengikat. Dalam proses pembuatan Idealnya proses pembuatan kebijakan hasil dari dialog antara masyarakat dengan pemerintah. Sehingga kebijakan tidak bersifat satu arah. Kebijakan bisa dibilang merupakan sebuah aturan dari pemerintah yang harus di ikuti oleh siapapun tanpa terkecuali, kebijakan tersebut diberlakukan agar terciptanya suatu peraturan yang dapat membuat masyarakat ikut patuh terhadap kebijakan yang sudah dibuat. Buku ini disusun guna memfasilitasi agar mahasiswa lebih mampu memahami mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan implementasi kebijakan publik.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan publik dan studinya. Kebijakan publik adalah keputusan pemerintah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Analisis kebijakan publik melibatkan proses formulasi alternatif kebijakan dan pemilihan alternatif terbaik. Kebijakan publik dipelajari oleh berbagai disiplin ilmu seperti ilmu politik, administrasi, dan ekonomi.
Tiga metode utama pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah wawancara, observasi, dan studi dokumen untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena tertentu.
Buku yang dikarang oleh James A. Banks membahas strategi mengajar ilmu sosial dengan pendekatan penyelidikan, penilaian nilai, dan pengambilan keputusan. Tujuan utama studi sosial adalah membantu siswa mengembangkan kemampuan pengambilan keputusan yang bijak dengan mempelajari berbagai disiplin ilmu sosial seperti sejarah dan sosiologi. Buku ini menjelaskan proses pengambilan keputusan
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi dan politik kekerabatan di daerah. Definisi korupsi adalah penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, dan politik kekerabatan adalah mengangkat keluarga dalam jabatan publik. Korupsi terjadi karena adanya kesempatan dan ketiadaan aturan yang melarangnya, serta rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Untuk mengatasinya diperlukan reformasi peraturan pemilihan
Dokumen tersebut membahas beberapa pendekatan dalam analisis kebijakan publik seperti teori sistem politik, teori kelompok, teori elit, teori proses fungsional, dan institusionalisme. Juga dibahas mengenai hakikat masalah publik, barang dan jasa publik, serta alat-alat yang digunakan dalam analisis kebijakan publik."
Dokumen tersebut membahas tentang analisis kebijakan publik. Secara singkat, analisis kebijakan publik adalah proses untuk memproduksi pengetahuan mengenai kebijakan pemerintah dan proses kebijakan itu sendiri."
patologi pemerintahan
Patologi (Penyakit) Birokrasi Pemerintahan
1. Budaya feodalistik;
2. Menunggu petunjuk/arahan;
3. Loyalitas pada atasan, bukan organisasi;
4. Belum berorientasi prestasi;
5. Budaya melayani rendah;
6. Belum didukung teknologi menyeluruh;
7. Ekonomi biaya tinggi;
8. Jumlah pegawai relatif banyak, kurang bermutu/asal jadi.
Penyakit Organisasi
1. Tujuan telah ditetapkan, tetapi tidak dirumuskan secara rinci dan jelas (tidak membumi);
2. Pembagian tugas tidak adil, tidak merata, tidak tuntas dan tidak jelas batas-batas (tidak adil);
3. Anggota hanya mau bekerja sesuai dengan tugasnya, terjadi pengkotak-kotakan (kaku);
4. Merasa dirinya/unitnya yang paling penting, yang lain tidak/kurang penting (sok penting);
5. Pemberian tanggung jawab yang tidak seimbang dengan wewenang (zalim);
6. Terlalu banyak bawahan yang harus diawasi – kewalahan (rakus);
7. Seseorang bawahan mendapat perintah dari satu atasan mengenai hal yang sama, tetapi perintahnya saling bertentangan (plin plan);
8. Sanksi terhadap pelanggaran tidak tegas (banyak pertimbangan).
Dokumen tersebut membahas tentang statistika ekonomi. Secara ringkas, statistika adalah ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, dan analisis data untuk menarik kesimpulan umum berdasarkan hasil penelitian. Statistika terbagi atas deskriptif yang hanya menggambarkan data, dan inferensial yang berusaha mengambil kesimpulan mengenai populasi berdasarkan sampel. Statistika digunakan untuk menaksir, menguji hipotes
Dokumen ini membahas definisi dan jenis-jenis ukuran statistik yang digunakan untuk menganalisis data, termasuk rata-rata, median, dan modus sebagai ukuran pemusatan data, serta varian dan simpangan baku sebagai ukuran variasi antar data. Contoh perhitungan masing-masing ukuran statistik juga dijelaskan untuk membantu pemahaman pembaca.
This document discusses several key aspects of democracy. It notes that while an authoritarian ruler may make better decisions than citizens, democracy is preferable because it allows people to make their own choices and mistakes. The document outlines some basic liberal premises, including that some form of democracy is the proper form of government, people should have intellectual freedoms, and government should regulate people's lives minimally. It also discusses how democracy requires groups to accept they may lose policy decisions, and how this "democratic bargain" can cause democracy to be fragile if powerful groups reject results. There were four main reasons for the move to democracy: fatigue of authoritarian regimes, international pressures, people's desire for security, and economic development.
2. F. BEBERAPA PENDEKATAN DALAM
ANALISIS KEBIJAKAN
• POLITICAL SYSTEMS THEORY (by DAVID EASTON)
mengidentifikasi dan antarhubungan institusi dan
aktivitas di dalam sebuah masyarakat yg membuat
keputusan autoritatif (atau alokasi nilai-nilai) yang
terikat dalam suatu masyarakat. Lingkungan terdiri
dari seluruh kondisi dan kejadian eksternal yg
menjadi batas dari sistem politik. Isinya : Demands,
Support and Feedback.
• GROUP THEORY
Kebijakan publik merupakan produk dari perjuangan
kelompok.
3. • ELITE THEORY
• Kebijakan publik dapat dianggap sbg nilai-nilai dan
pilihan elit yg sedang berkuasa.
• Dye & Zeigler memberikan ringkasan mengenai teori elit
sbb :
1) Masyarakat dibagi ke dalam beberapa orang yang
memiliki kekuasaan dan lainnya tidak. Hanya
sejumlah kecil orang mengalokasikan nilai-nilai
utk masyarakat, sebagian besar masyarakat tidak
mengambil keputusan publik.
2) Bbrapa orang yg memerintah memiliki karakteristik
berbeda dgn yg diperintah. Elit ditarik secara
disproporsional dari lapisan atas strata sosial
masyarakat.
4. 3) Pergerakan dari kelompok non-elit ke kelompok
elit hrs berjalan perlahan dan berkelanjutan serta
menolak revolusi. Hanya kelompk non-elit yg telah
menerima konsensus dasar elit dpt diterima di
dalam lingkaran elit yang memerintah.
4) Elit memberikan sebuah konsensus pada nilai-nilai
dasar sistem sosial dan memelihara sistem tsb.
5) Kebijakan publik tidak merefleksikan kepentingan
masyarakat tetapi lebih banyak mengikuti nilai-nilai
dari elit. Perubahan kebijakan publik lebih bersifat
bertahap daripada revolusioner.
6) Elit yang aktif merupakan subyek utk mempenga-
ruhi secara langsung massa yg apatis.
(Sumber : James A. Anderson, 1978 :19).
5. • FUNCTIONAL PROCESS THEORY
Harold Lasswell mengemukakan 7 (tujuh) kategori
analisis fungsional yi sbb :
1) Intelligence : bgmn informasi mengenai masalah
kebijakan yg memperoleh perhatian pembuat
kebijakan didapat dan diproses.
2) Recommendation : Bgmn rekomendasi berkaitan
dengan isyu yg telah ada dibuat & dikembangkan.
3) Prescription : Bgmn aturan-aturan umum dipakai
atau diperankan, oleh siapa ?
4) Invocation : Siapa menentukan aturan atau hukum
yg sdh baku dan penerapan kebutuhan akan aturan
atau hukum ?
6. 5) Application : Bgmn hukum atau aturan diterapkan
atau dipaksakan ?
6) Appraisal : Bgmn pelaksanaan kebijakan, sukses,
gagal atau diharapkan ?
7) Termination : Bgmn aturan atau hukum yg asli
dibatalkan atau dilanjutkan dengan modifikasi atau
mengubah bentuk ?
INSTITUTIONALISM
Menekankan pada aspek formal dan struktural dari
institusi, sehingga kurang dapat mendayagunakan
pegawai di dalam analisis kebijakan.
7. G. HAKIKAT MASALAH PUBLIK
• Beberapa Pengertian Dasar
a. Peristiwa adalah tindakan yang bersifat alami dan
manusiawi yg dirasa memiliki konsekuensi –
konsekuensi sosial.
b. Permasalahan adalah kebutuhan manusia, entah
bgmn cara mengenalnya, yg tetap ada jalan
keluarnya.
c. Permasalahan publik adalah kebutuhan manusia,
entah bgmn cara mengenalnya, yg tidak dapat
ditangani secara perseorangan.
8. d. Isyu-isyu adalah permasalahan umum yg bersifat
kontroversial.
e. Bidang isyu adalah kumpulan permasalahan
umum yg bersifat kontroversial.
(Sumber : Jones, 1984 : 70).
* Permasalahan bersifat privat apabila dapat diatasi tanpa
mempengaruhi orang lain.
* Permasalahan publik terdiri dari semua masalah yg
dipengaruhi oleh konsekuensi-konsekuensi tidak langsung
dari pelbagai transaksi hingga pada semacam tingkatan
dianggap perlu utk memiliki konsekuensi-konsekuensi yg
terpelihara secara sistematis. (Sumber : Jones, 1984 : 72).
9. A TAXONOMY OF GENERAL APPROACHES
TO POLITICAL PHENOMENA
Method of Theory Construction
Deductive Inductive
Individual Public choice Welfare Economics
Fundamental
Group Marxism Pluralism/ Corporatism
Unit of
Institutions Neo-Institutio- Statism
Analysis nalism
Sumber : Michael Howlett & M Ramesh, 1995; 19.
10. H. BARANG DAN JASA PUBLIK
• Samuelson mendefinisikan public good sbg :
• “ as one which all enjoy in common in the sense that each
individual’s consumption of such a good leads to no
subtraction from any other individual’s consumption of that
good”.
• A Taxonomy of Goods
Excludable Non-excludable
Rival A B
Non-rival C D
Sumber : John Cullis and Philip Jones, 1992 : 60-67
11. TAKSONOMI UMUM BARANG DAN JASA-JASA
EXHAUSTIVENESS
HIGH LOW
EXCLUSIVITY
HIGH PRIVATE GOOD TOLL GOOD
LOW COMMON POOL GOOD PUBLIC GOOD
Sumber : E.S. Savas, dikutip dari Howlett & Ramesh, 1995 : 32
12. Dua Karakteristik Barang Publik :
1) non-rivalness in consumption;
2) non-excludable
Pay-off From Public goods : Voluntary contribution
versus free-riding
Outcomes
Others contribute Others free-ride
Strategies (good provided) (good not provided)
------------------------------------------------------------------------------------------------
Individual contributes (10 -5 ) 5
Individual free-rides 10 0
------------------------------------------------------------------------------------------------
Sumber : John Cullis and Philip Jones, 1992 : 63.
13. The Prisoner’s Dilemma
Prisoner A
Denies Confess
A and B each A gets 0 years
Denies get 1 years B gets 5 years
Prisoner B
Confess A gets 5 years A and B each
B gets 0 years serve 3 years
Source : Inge Kaul, et al, 1999 : 8.
14. PRIVATE AND PUBLIC GOODS
Rivalrous Nonrivalrous
Excludable Private good Network
Club good
Nonexcludable Good subject Pure public good
to congestion, Existence value
yet accessible Some global
to all commons
Some global
commons
Source : Inge Kaul, et al, 1999 : 5.
15. PROSES HIRARKI ANALITIK (PHA)
oleh : THOMAS L. SAATY
• Metode PHA adalah metode yg memecah-mecah
suatu situasi yg kompleks, tak terstruktur, ke dalam
bagian-bagian komponennya, menata bagian atau
variabel dalam suatu susunan hirarki, memberi nilai
numerik pada pertimbangan subyektif tentang relatif
pentingnya setiap variabel; dan mensintesis
berbagai pertimbangan utk menetapkan variabel
mana yg memiliki prioritas paling tinggi dan
bertindak utk mempengaruhi hasil pada situasi
tersebut.
16. EMPAT SIFAT CIRI ANCANGAN
PENGAMBIL KEPUTUSAN
1. Kebenaran dengan tidak menyederhanakan kompleksi
tas secara berlebihan.
2. Keadilan dng menilai biaya serta manfaat & mengalokasi
kan biaya kepada mereka yang memperoleh manfaat.
3. Kemampuan utk merencanakan hal yg belum diketahui
dgn memperhitungkan perubahan, menetapkan dimana
perubahan itu mungkin akan muncul, dan memutuskan
prioritas utk menentukan tindakan.
4. Keluwesan dlm menyesuaikan terhadap perubahan dgn
cara merencanakan, melaksanakan, dan sbg tanggapan
terhadap kondisi yg baru, merencanakan ulang dan
melaksanakan ulang. (Alasdaire MacIntyre)
18. TIGA PRINSIP DASAR PHA
1. Menggambarkan dan menguraikan secara hirarkis
menyusun secara hirarkis – yaitu memecah-
mecah persoalan menjadi unsur-unsur yg terpisah-
pisah.
2. Pembedaan prioritas dan sintesis disebut
penetapan prioritas, yaitu menentukan peringkat
elemen-elemen menurut relatif pentingnya.
3. Konsistensi logis, yaitu menjamin bahwa semua
elemen dikelompokkan secara logis dan
diperingkatkan secara konsisten sesuai dengan
suatu kriteria yang logis. (Saaty, 1991 : 28).
20. Contoh : Hirarki Untuk Memilih Calon Kepala Dinas
Tingkat 1
Fokus Memilih Kepala Dinas
Tingkat 2 :
Pendidikan dan Pendidikan Ketrampilan Ketrampilan Ketrampilan
Ketrampilan Manajemen Teknis Pribadi
Tingkat 3 :
Kemampuan Kepemimpinan Pemecahan Pengetahuan Tanggung
masalah pekerjaan jawab
Tingkat 4 :
Alternatif Calon 1 Calon 2 Calon 3
21. WHAT WHY HOW WHEN WHERE BY WHORK
FOR: ME, YOU, US,
22. LOGICAL FRAME WORK AKP
“MARS”
INDEPENDENT
VARIABLE
INDEPENDENT
VARIABLE
KEBIJAKAN
PEMERINTAHAN
MASALAH
PRA
ANGGAPAN
KERANGKA TEORI:
1. PEMERINTAHAN
2. SUBSTANSI
3. REGULASI
4. PENDUKUNG
5. METODOLOGI
FAKTA:
1.POKOK
2.LINGKUNGAN
3.EMPIRIK
ANALISA:
1. KUANTITATIF
2. KUALITATIF
K
E
S
I
M
P
U
L
A
N
SARAN:
1. KEBIJAKAN
2. STRATEGI
3. UPAYA
DEPENDENT
VARIABLE MENJAWAB
FEED. BACK
JUDUL MASALAH TEORI FAKTA ANALISA KESIMPULAN SARAN
23. METHODS FOR POLICY ANALYSIS
(William N. Dunn)
RECOMMEN-
DATION
MONITORING
POLICY
PERFORMANCE
POLICY
ALTERNATIVES
EVALUATION
POLICY
OUTCOMES
PROBLEM
STRUCTURING FORECASTING
POLICY
PROBLEM
POLICY
ACTIONS
PRACTICAL
INFERENCE
24. CYCLUS POLICY ANALISIS
34
E B
5
D
1 2
A
C
6
ETERANGAN:
PROBLEM STRUCTURING
FORECASTING
RECOMANDING
MONITORING
EVALUATING
INFERENCE
POLICY PROBLEM
POLICY ALTERNATIVE
POLICY ACTION
0. POLICY OUTCOMES
1. POLICY PERFORMANCE
26. POLICY PROGRAM
1. IDEA &PROBLEMS
2. ELABORATION
3. SOLUTION OF PROBLEM
4. RESEARCH &
5. INVESTIGATION
6. TIME, BUDGET, MATERIAL & METHODE
ANALISYA
7. PROPOSAL
8. VISI – OBSESI – MISI – STRATEGI
9. OUTPUT – PURPOSE – GOAL – SUPER GANT
10. SWOT & NWP
27. • ORGANIZATION & MANAGEMENT
• MAN – MONEY – MATERIAL – METHODE
• COORDINATION – MOTIVATION – COMUNICATION
• TEAM WORK – SPAN OF CONTROL
• LEADERSHIP – STAFF WORK – DECETION MAKING
• ENVIRONMENT FACTOR’S
POLICY ACTIONPOLICY ACTION
28. 1. MONITORING & EVALUATION
2. INSPECTION
3. CONTROLLING
4. INVESTIGATION
5. BILT IN CONTROL
6. INTERNAL&EKSTERNAL CONTROL
7. PRE – IN – POST CONTROL
8. REPORTING & RECOMENTION
9. FOLLOW UP ACTION
10. IMPACT EVALUATION
POLICY EVALUATIONPOLICY EVALUATION
29. ALAT ANALISA
1. KUALITATIF – DESKRIPTIF
2. KAUNTITATIF – STASTISTIK – VERIFIKATIF
3. PROGRAM KERJA TERPADU
4. PROGRAM PENINGKATAN KINERJA
5. MEAN’S & END’S
6. SWOT & STRATEGIC
7. H T A G
8. ETC
30. STRENGHS : Kemampuan internal semua aspek
WEAKNESSES: Keterbatasan internal dipelbagai aspek
THREATS : Kondisi eksternal yang tidak
menguntungkan (Kelemahan, hambatan, kendala)
MANFAAT ANALISIS SWOT:
• FAKTOR YANG HARUS DIPERHITUNGKAN DALAM MENYUSUN,
MEMILIH, MENENTUKAN STRATEGI DASAR.
• UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN STRATEGIS DAN
PERHITUNGAN YANG EFISIEN DAN EFEKTIF
31. S + OS + O
COMPARATIVECOMPARATIVE
&&
ADVANTAGEADVANTAGE
SS ± T± T
MOBILISASIMOBILISASI
RESOURCESRESOURCES
OO ± W± W
INVESTINVEST
&&
DIRECTDIRECT
T + WT + W
DAMAGEDAMAGE
CONTROLCONTROL
1. OPTIMALKAN S & O, MINIMALKAN W DAN T.1. OPTIMALKAN S & O, MINIMALKAN W DAN T.
2. MEMECAHKAN MASALAH DENGAN ARGUMENTASI DAN2. MEMECAHKAN MASALAH DENGAN ARGUMENTASI DAN
ALTERNATIFALTERNATIF
3. KEPUTUSAN AKURAT – EFEKTIF DAN EFISIEN3. KEPUTUSAN AKURAT – EFEKTIF DAN EFISIEN
34. 1. INTEREST AFFECTED
2. TYPES OF BENEFITS
3. EXTENT OF CHANGE UNVISIONED
4. SITE OF DECISION MAKING
5. PROGRAM IMPLEMENTORS
6. RESOURCES COMMITED
1. POWER, INTEREST AND STRATEGIES OF ACTORS
INVOLVES
2. INSTITUION ®IME CHARACTERISTICS
3. COMPLIANCE AND RESPONSIVENESS