patologi pemerintahan Patologi (Penyakit) Birokrasi Pemerintahan 1. Budaya feodalistik; 2. Menunggu petunjuk/arahan; 3. Loyalitas pada atasan, bukan organisasi; 4. Belum berorientasi prestasi; 5. Budaya melayani rendah; 6. Belum didukung teknologi menyeluruh; 7. Ekonomi biaya tinggi; 8. Jumlah pegawai relatif banyak, kurang bermutu/asal jadi. Penyakit Organisasi 1. Tujuan telah ditetapkan, tetapi tidak dirumuskan secara rinci dan jelas (tidak membumi); 2. Pembagian tugas tidak adil, tidak merata, tidak tuntas dan tidak jelas batas-batas (tidak adil); 3. Anggota hanya mau bekerja sesuai dengan tugasnya, terjadi pengkotak-kotakan (kaku); 4. Merasa dirinya/unitnya yang paling penting, yang lain tidak/kurang penting (sok penting); 5. Pemberian tanggung jawab yang tidak seimbang dengan wewenang (zalim); 6. Terlalu banyak bawahan yang harus diawasi – kewalahan (rakus); 7. Seseorang bawahan mendapat perintah dari satu atasan mengenai hal yang sama, tetapi perintahnya saling bertentangan (plin plan); 8. Sanksi terhadap pelanggaran tidak tegas (banyak pertimbangan).

1. PATOLOGIPATOLOGI
BIROKRASIBIROKRASI

2. Apa itu patologi birokrasi?Apa itu patologi birokrasi?
 Istilah Patologi diadopsi dari ilmuIstilah Patologi diadopsi dari ilmu
kedokteran, yang berarti sesuatukedokteran, yang berarti sesuatu
yang berhubungan dengan penyakityang berhubungan dengan penyakit
dan seluk beluknya.dan seluk beluknya.
 Patologi birokrasi (bureopathology)Patologi birokrasi (bureopathology)
berartiberarti himpunan atas ketimpangan-himpunan atas ketimpangan-
ketimpangan yang terjadi dalamketimpangan yang terjadi dalam
jalannya sistem dan mekanismejalannya sistem dan mekanisme
birokrasibirokrasi

3.  Victor A Thompson menggambarkan fiturVictor A Thompson menggambarkan fitur
patologi birokrasi (bureopathology) sebagaipatologi birokrasi (bureopathology) sebagai
sebuah sikap menyisih berlebihan,sebuah sikap menyisih berlebihan,
pemasangan taat pada aturan ataupemasangan taat pada aturan atau
rutinitas-rutinitas dan prosedur-prosedur,rutinitas-rutinitas dan prosedur-prosedur,
perlawanan terhadap perubahan, danperlawanan terhadap perubahan, dan
desakan picik atas hak-hak dari otoritasdesakan picik atas hak-hak dari otoritas
dan statusdan status
 Patologi birokrasi kerap kali muncul diPatologi birokrasi kerap kali muncul di
negara-negara berkembangnegara-negara berkembang

4. Karakter Birokrasi di negara-Karakter Birokrasi di negara-
negara berkembangnegara berkembang
a.a. administrasi publiknya bersifat elitis, otoriter, menjauhadministrasi publiknya bersifat elitis, otoriter, menjauh
atau jauh dari masyarakat dan lingkungannya sertaatau jauh dari masyarakat dan lingkungannya serta
paternalistik.paternalistik.
b.b. birokrasinya kekurangan sumber daya manusia (dalambirokrasinya kekurangan sumber daya manusia (dalam
hal kualitas) untuk menyelenggarakan pembangunanhal kualitas) untuk menyelenggarakan pembangunan
dan over dalam segi kuantitasdan over dalam segi kuantitas
c.c. birokrasi di negara berkembang lebih berorientasibirokrasi di negara berkembang lebih berorientasi
kepada kemanfaatan pribadi ketimbang kepentingankepada kemanfaatan pribadi ketimbang kepentingan
masyarakatmasyarakat
d.d. ditandai adanya formalisme. Yakni, gejala yang lebihditandai adanya formalisme. Yakni, gejala yang lebih
berpegang kepada wujud-wujud dan ekspresi-ekspresiberpegang kepada wujud-wujud dan ekspresi-ekspresi
formal dibanding yang sesungguhnya terjadiformal dibanding yang sesungguhnya terjadi
e.e. birokrasi di negara berkembang acapkali bersifatbirokrasi di negara berkembang acapkali bersifat
otonom.otonom. Artinya lepas dari proses politik danArtinya lepas dari proses politik dan
pengawasan publik. Administrasi publik di negarapengawasan publik. Administrasi publik di negara
berkembang umumnya belum terbiasa bekerja dalamberkembang umumnya belum terbiasa bekerja dalam
lingkungan publik yang demokratis.lingkungan publik yang demokratis.

5. Sebab Patologi BirokrasiSebab Patologi Birokrasi
 Secara umum terdapat duaSecara umum terdapat dua
penyebab:penyebab:
a.a. Faktor internal dalam birokrasiFaktor internal dalam birokrasi
b.b. Faktor eksternal yangFaktor eksternal yang
berpengaruhberpengaruh

6. Faktor eksternalFaktor eksternal
1.1. Bureocratic PatrimonialBureocratic Patrimonial
 Andrew Mc Intyre : elit memberi hadiahAndrew Mc Intyre : elit memberi hadiah
kepada bawahan untuk melanggengkankepada bawahan untuk melanggengkan
kekuasaannya.kekuasaannya.
 Gagasan ini diibaratkan sebagai sebuahGagasan ini diibaratkan sebagai sebuah
piramida yang mengandung unsur patron-piramida yang mengandung unsur patron-
client.client.
2.2. Politisasi birokrasiPolitisasi birokrasi
 Birokrat larut dengan kepentingan-Birokrat larut dengan kepentingan-
kepentingan politik dan rezim yangkepentingan politik dan rezim yang
berkuasa.berkuasa.
 Contohnya ialah birokrasi pada masa OrdeContohnya ialah birokrasi pada masa Orde
Baru.Baru.

7. Faktor internal (1)Faktor internal (1)
1.1. Kesalahan dalam sistemKesalahan dalam sistem
rekrutmenrekrutmen
 Terdapat kecurangan dalam sistemTerdapat kecurangan dalam sistem
rekrutmen (hubunganrekrutmen (hubungan
kekeluargaan, nepotisme dsb)kekeluargaan, nepotisme dsb)
2.2. Lemahnya pengawasanLemahnya pengawasan

8. Faktor internal (2)Faktor internal (2)
3.3. Faktor uang (Hasrat kepentingan pribadiFaktor uang (Hasrat kepentingan pribadi
vs kepentingan rakyat)vs kepentingan rakyat)
 Setiap satuan di dalam birokrasi publicSetiap satuan di dalam birokrasi public
harus mampu menghayati bahwaharus mampu menghayati bahwa moneymoney
follows functionfollows function ( uang mengikuti fungsi),( uang mengikuti fungsi),
bukan fungsi mengikuti uang. Selama inibukan fungsi mengikuti uang. Selama ini
yang terjadi adalah dimana ada uang diyang terjadi adalah dimana ada uang di
situlah para pegawai atau pejabat bekerja.situlah para pegawai atau pejabat bekerja.
Terkadang, tugas dan fungsi direkayasaTerkadang, tugas dan fungsi direkayasa
untuk mendapatkan jatah alokasi uanguntuk mendapatkan jatah alokasi uang
negara.negara.

9. Bentuk-bentuk PatologiBentuk-bentuk Patologi
 Sondang P Siagian (1988) membagi patologiSondang P Siagian (1988) membagi patologi
birokrasi menjadi 11 penyakit, antara lain:birokrasi menjadi 11 penyakit, antara lain:
 Penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawabPenyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab
 Pengaburan masalahPengaburan masalah
 Indikasi korupsi, kolusi dan nepotismeIndikasi korupsi, kolusi dan nepotisme
 Indikasi mempertahankan status quoIndikasi mempertahankan status quo
 Empire bulding (membina kerajaan)Empire bulding (membina kerajaan)
 Ketakutan pada perubahan, inovasi dan resikoKetakutan pada perubahan, inovasi dan resiko
 Ketidakpedulian pada kritik dan saranKetidakpedulian pada kritik dan saran
 Takut mengambil keputusanTakut mengambil keputusan
 Kurangnya kreativitas dan eksperimentasiKurangnya kreativitas dan eksperimentasi
 Kredibilitas yang rendah, kurang visi yangKredibilitas yang rendah, kurang visi yang
imajinatif,imajinatif,
 Minimnya pengetahuan dan keterampilan, dllMinimnya pengetahuan dan keterampilan, dll

10. Bentuk Patologi lain:Bentuk Patologi lain:
 Red TapeRed Tapeprosedur memutar danprosedur memutar dan
panjang berbelit-belitpanjang berbelit-belit..
 KKN yang tersistem rapi danKKN yang tersistem rapi dan
berulang-ulangberulang-ulang
 Abuse of PowerAbuse of Power Power tends to corrupt,Power tends to corrupt,
absolute power corrupt absolutelyabsolute power corrupt absolutely ( Lord Acton)( Lord Acton)
 Wrong StaffingWrong StaffingPenempatan kerja yangPenempatan kerja yang
tidak sesuai dengan kompetensinya dapattidak sesuai dengan kompetensinya dapat
menimbulkan masalah pada manajemen kantormenimbulkan masalah pada manajemen kantor
serta dapat mengakibatkan kegagalan dalamserta dapat mengakibatkan kegagalan dalam
pencapaian tujuan organisasipencapaian tujuan organisasi

11.  overleaping tugas pokok danoverleaping tugas pokok dan
fungsifungsi
 Terjadi penumpukan danTerjadi penumpukan dan
penggandaan kerja dalam lingkuppenggandaan kerja dalam lingkup
yang sudah ditetapkan. Kemudianyang sudah ditetapkan. Kemudian
ditambah dengan adanya bebanditambah dengan adanya beban
kerja yang tidak dibagi habis kekerja yang tidak dibagi habis ke
seluruh staf, sehingga ada staffseluruh staf, sehingga ada staff
yang tidak memiliki tugas atau jobyang tidak memiliki tugas atau job
desk yang jelas.desk yang jelas.
 pengelolaan anggaran hanyapengelolaan anggaran hanya
bersifat sebagai catatanbersifat sebagai catatan
administrasi saja, jadi seringadministrasi saja, jadi sering
tidak sesuai operasionaltidak sesuai operasional

12. Contoh kasus:Contoh kasus:Potret BuramPotret Buram
Penerimaan CPNSPenerimaan CPNS
 Pola rekrutmen CPNS dipenuhiPola rekrutmen CPNS dipenuhi
dengan tindakan KKNdengan tindakan KKN
 Birokrasi terlibat dalamBirokrasi terlibat dalam jual belijual beli
kursi, main mata harga jabatan, dankursi, main mata harga jabatan, dan
penyelewengan kekuasaanpenyelewengan kekuasaan
 KKN tidak dilakukan secara terbuka,KKN tidak dilakukan secara terbuka,
namun dilakukan dengannamun dilakukan dengan
mekanisme tertutupmekanisme tertutup (reureunceupan)(reureunceupan)
dengan mekanisme “sama-samadengan mekanisme “sama-sama
mengerti”.mengerti”.

13. Lanjutan: Potret BuramLanjutan: Potret Buram
Penerimaan CPNSPenerimaan CPNS
 Akibatnya birokrasi lemah dariAkibatnya birokrasi lemah dari
segi kualitas intelektual dansegi kualitas intelektual dan
mentalitas.mentalitas.
 Alih-alih menjadi abdiAlih-alih menjadi abdi
masyarakat yang melayanimasyarakat yang melayani
publik dengan baik, yang terjadipublik dengan baik, yang terjadi
sebaliknya birokrasi menjadisebaliknya birokrasi menjadi
“pemeras” hak-hak publik“pemeras” hak-hak publik

14. Sebagai renunganSebagai renungan
1.1. identifikasi kebutuhan PNS berdasarkanidentifikasi kebutuhan PNS berdasarkan
keahlian dan keterampilan dan kualifikasikeahlian dan keterampilan dan kualifikasi
perekrrutan yang sesuai dengan formasiperekrrutan yang sesuai dengan formasi
dan kualitas.dan kualitas.
2.2. jadikanlah penerimaan CPNS yang akanjadikanlah penerimaan CPNS yang akan
datang sebagai bagian dari reformasidatang sebagai bagian dari reformasi
birokrasi, atau revolusi budaya kerjabirokrasi, atau revolusi budaya kerja
birokrasi.birokrasi.
3.3. mau tidak mau seleksi penerimaan CPNSmau tidak mau seleksi penerimaan CPNS
baru, perlu memperhatikan aspekbaru, perlu memperhatikan aspek
kompetensi nyata, baik untuk kepentingankompetensi nyata, baik untuk kepentingan
bangsa Indonesia hari ini, maupunbangsa Indonesia hari ini, maupun
kebutuhan bangsa Indonesia di masakebutuhan bangsa Indonesia di masa
yang akan datangyang akan datang

15. Terima KasihTerima Kasih