Tahapan pengembangan masyarakat meliputi 6 tahap yaitu persiapan, assessment, perencanaan program, formulasi rencana aksi, pelaksanaan program, dan evaluasi. Tahap assessment digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan potensi masyarakat melalui wawancara dan FGD. Pada tahap perencanaan program, alternatif program dibahas dengan masyarakat untuk mengatasi masalah.
masyarakat adalah komponen penting dalam mendukung pembangunan kesehatan, sebagai regulator bidang kesehatan, Dinas Kesehatan harus melakukan upaya pemberdayaan sehingga dapat mendukung pencapaian indikator kesehatan demi terwujudnya derajat kesehatan setinggi-tingginya
masyarakat adalah komponen penting dalam mendukung pembangunan kesehatan, sebagai regulator bidang kesehatan, Dinas Kesehatan harus melakukan upaya pemberdayaan sehingga dapat mendukung pencapaian indikator kesehatan demi terwujudnya derajat kesehatan setinggi-tingginya
Penjelasan mengenai apa itu sistem kesehatan nasional, apa saja komponennya, hingga masalah yang terkait sistem kesehatan nasional.
Download: http://adf.ly/aNgHz
Penjelasan mengenai apa itu sistem kesehatan nasional, apa saja komponennya, hingga masalah yang terkait sistem kesehatan nasional.
Download: http://adf.ly/aNgHz
Jadilah pembangun PIPA didunia para PENGANGKUT EMBER - bangunlah jaringan dan relasi bisnis dibandingkan hanya bekerja keras menukar waktu dengan uang.
Why Robert Kiyosaki & Donald Trump Recommend Network MarketingMelissa Schäfers
No More Camping: There are many benefits the network marketing industry offers those who want more from their lives. Visit http://nomorecamping.worldventures.biz/ for more information.
Materi tentang alur dan langkah audit sosial ini disampaikan oleh Miftahul Huda dalam pelatihan audit sosial terhadap warga di sekitar tambang, di Kabupaten Sumbawa Barat.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
2. 1. Tahap Persiapan
Persiapan Petugas: Menyamakan persepsi antar
anggota tim sebagai pelaku perubahan (change
agent) tentang konsep dan metode yang akan
digunakan. Dilakukan pelatihan dan diskusi
kelompok petugas
Persiapan Lapangan: Menentukan lokasi/
komunitas sasaran. Memenuhi persyaratan
formal seperti perizinan ke pimpinan
formal/pemerintah. Pendekatan dengan tokoh-tokoh
masyarakat (stake holders)
3. 2. Tahap Assessment
Pengindetifikasian masalah (kebutuhan yang
dirasakan) Masyarakat dan potensi/modal
masyarakat. Serta melakukan penilaian dengan
teknik SWOT atau metode assessment
PRECEDE-PROCEED
Cara yang dapat ditempuh: melakukan in-depth
interview, wawancara individu, survey, Diskusi
kelompok terarah (FGD)
4. 3. Tahap Perencanaan Alternatif
Program
Mendiskusikan dengan masyarakat tentang
permasalah yang mereka hadapi dan bagaimana
cara untuk mengatasinya. Menstimulus peserta
untuk mengusulkan berbagai alternatif cara yang
mungkin bisa ditempuh untuk mengatasi
masalah.
5. 4. Tahap Formulasi Rencana Aksi
Menentukan program atau kegiatan yang
dipilih/disepakati dari berbagai alternatif yang ada
dengan pertimbangan prioritas.
Pada tahap ini jika diperlukan membuat proposal
maka pelaku perubahan dapat memfasilatasi dan
membantu peserta dalam penyusunan dan
pengajuan proposal.
Pada tahap ini sebisa mungkin sudah dapat
memberikan gagasan tentang tujuan jangka
pendek yang akan dicapai.
6. 5. Tahap Pelaksanaan Program
Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana
yang telah disusun pada formulasi rencana aksi.
Jikan dalam proses pelaksanaan diperlukan
suatu perubahan maka harus dengan kesadaran
dan kesepakatan para peserta.
7. 6. Tahap Evaluasi Proses dan Hasil
Perubahan
Mengukur perkembangan dan menilai hasil yang diperoleh
berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Hasil penilaian
kemudian digunakan untuk memperbaiki program.
Apakah peserta benar-benar melakukan tugasnya?
Apakah kegiatan atau cara yang titempuh sesuai/relevan?
Apakah program dapat dijangkau pihak-pihak yang
membutuhkan?
Apakah program yang dibuat benar-benar dimanfaatkan untuk
kemajuan masyarakat?
Apakah sudah sesuai dengan proporsi kebutuhan?
Seberapa banyak upaya yang telah dilakukan untuk
memaksimalkan hasil?
Efisien atau tidak?
dampaknya bagaimana?
8. 7. Tahap Terminasi
Perpisahan secara formal dengan sasaran
Ada dua alasannya: jika tujuan sudah tercapai
atau jika masa program memang sudah berakhir.
Hubungan secara informal biasanya tetap
dilakukan
9. Model Perencanaan Partisipatoris
Berbasis Aset Komunitas
Program
dan
Kegiatan
Regulasi
dan
Kebijakan
Alur Assessment kualitas hidup dan aset komunitas
Faktor Manusia dan Sosial
Faktor
Predisposisi
Kualitas
Hidup
Faktor Regulasi,
Kebijakan dan
Program
Regulasi
dan
Kebijakan
Perilaku dan
Gaya Hidup
Modal Sosial Faktor Penguat
Modal
Lingkungan
Modal Fisik
Modal
Teknologi
Modal
Finansial
Faktor Non Manusia
Alur Perencanaan Program Aksi
10. Skema Kualitas Hidup dan Faktor Penyebab Masalah
Lebih dari 50
% warga Rw
04 Kamal
Muara tidak
dapat
memenuhi
kebutuhan
hidupnya
Human and Social Factors
Behaviour and Life
Style:
- Warga memiliki
perilaku boros/
konsumtif
- Tidak memiliki
kebiasaan menabung
Social and Spiritual
Factors:
- pemahaman yang salah
mengenai konsep agama
bahwa rejeki sudah diatur
oleh tuhan
-
Reinforcing factors:
- tidak ada upaya
penyuluh tentang
manajemen keuangan
keluarga oleh
pemerintah setempat
- adanya praktek ‘bank
keliling’
Predisposing Factor:
- Ada keyakinan
masyarakat nelayan
bahwa tidak sulit untuk
mendapatkan uang.
Mereka berfikir hari itu
mereka melaut maka hari
itu juga mereka
mendapatkan uang
(Instan)
Environmental
Factors:
-
Financial Factors:
-Pendapatan sebagai
nelayan rendah
sehingga tidak dapat
memenuhi
biaya hidup cukup tinggi
Technological Factors:
- teknologi penangkapan
ikan yang sederaha
(perahu hanya 5 PK)
sehingga tidak
mendapatkan hasil yang
memmadai
Physical Factors:
- Sebagian warga
memiliki rumah semi
permanen
Policy and
Regulation:
Di pelelangan
ikan di Kamal
Muara tidak ada
koperasi yang
mengatur
stabilitas harga
ikan
(sebagaimana di
muara angke)
12. Simonev
Soskem
Porsi 40;60
Memaksimalkan Media Sosialisasi
Kebutuhan steakholder
Sistem Komunikasi Perbal Management
Dokumentasi utk in ex
Program
Konsep bassed on custumer
Time line ( Alur Proses Kegiatan)
Analaisis Bisnis Peserta
Keuangan
Keuangan Sesuai pos Mitra
Keadaan Keuangan