HENDAR NURYAMAN, S.P.,M.P
Pengertian Program & Programa ?
 PENGERTIAN PROGRAM adalah rangkaian kegiatan-kegiatan atau
seperangkat tindakan untuk mencapai tujuan. Suatu program dalam
mencapai tujuan akan tersusun dengan melakukan perencanaan
program.
 Programa adalah pernyataan tertulis yang disusun secara sistematis
tentang rencana kegiatan tahunan. Programa tersebut harus
mengembangkan keadaan sekarang, masalah-masalah, tujuan yang
ingin dicapai dan alternatif-alternatif pemecahannya serta cara
mencapai tujuan. Programa disusun secara partisipatif, sistematis dan
tertulis serta dibuat setiap tahun.
 (UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,
Perikanan, dan Kehutanan=SP3K) >> Permentan nomor 25 Tahun
2009 : Programa Penyuluhan Pertanian rencana tertulis yang disusun
untuk memberikan arah, pedoman dan alat pengendali pencapain
tujuan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.
 Penyusunan Programa  prinsip keterpaduan dan kesinergian
program Penyuluhan Pertanian pada setiap tingkatan.
PERMASALAHAN
PENYULUHAN
TERBATASNYA DUKUNGAN SDM,
PRASARANA DAN SARANA SERTA
PEMBIAYAAN PEMDA (PP No. 43/2009
DAN JUKNIS DAK)
BELUM SEPENUHNYA MAMPU
MEMENUHI KETERSEDIAAN DATA DAN
INFORMASI PERTANIAN
TERBATASNYA KUANTITAS DAN
KUALITAS KETENAGAAN PENYULUH
SERTA FASILITASI PENINGKATAN
KAPASITAS PENYULUH
BELUM OPTIMAL BP3K
SEBAGAI KOORDITNATOR
PROGRAM DAN
PELAKSANAAN KEGIATAN
DI WILAYAHH
KECAMATAN (Permentan
No. 131 Tahun 2014)
TERBATASNYA FASILITASI
WIDYAISWARA DALAM PELAKSANAAN
OJT (ON THE JOB TRAINING)
BELUM OPTIMALNYA PEMBINAAN
DOSEN DALAM MENGEMBANGKAN
KAPASITAS BP3K
Tim Supervisi Terpadu
Permentan
82/2013
8 – 16
UNIT
POKTAN
P
E
N
Y
U
L
U
H
BP3K
/
BPP
KJF/Ka Balai
Penyuluh
Supervisor,
Programer,
Sumber daya
PUSAT PROV KAB KEC DESA SASARAN
Dilatih
Kunjungan
Melatih
Melatih
Supervisi Kunjungan
Tim Supervisi Terpadu
Identifikasi
Masalah
Melaporkan
Melaporkan
Materi
Pusat
Data/Cyber
Extension
POLA PEMBERDAYAAN
BAKORLUH
(KJF Penyuluh)
DINAS TEKNIS
Lingk
Pertanian
BPTP
PROFESIONAL
BAPELUH
(KJF Penyuluh)
DINAS TEKNIS
Lingk
Pertanian
PENELITI
PENDAMPING/
PENYULUH
PROFESIONAL
6
BPPSDMP
(KJF Penyuluh)
DITJEN TEKNIS
Lingk
Pertanian
BADAN
LITBANGTAN
PERGURUAN
TINGGI
PROFESIONAL
PUSDATIN
CALL /SMS
CENTER/CYBEX
UPT BPPSDMP
Cyber
Extension
Cyber Extension
TUJUAN
Menyediakan acuan dalam
penyelenggaraan penyuluhan
Memberikan acuan bagi penyuluh dalam
menyusun rencana kerja
Menyediakan bahan penyusunan perencanaan
penyuluhan untuk disampaikan dalam forum
musyawarah perencanaan pembangunan
pertanian (Musrenbangtan) tahun berikutnya
SASARAN Sasaran penyusunan
programa adalah
penyuluh dan pelaku
utama serta pelaku
usaha di setiap
tingkatan dengan
difasilitasi oleh unit
kerja di masing-
masing tingkatan.
Unsur-Unsur Programa
Penyuluhan Pertanian
Unsur-Unsur
Programa PP
3) Tujuan
1) Keadaan
4) Rencana
Kegiatan
2) Masalah
KEADAAN
 Keadaan menggambarkan fakta-fakta berupa data dan informasi
mengenai potensi, produktivitas dan lingkungan usaha pertanian,
perilaku/tingkat kemampuan petani dan kebutuhan pelaku utama
dalam usahanya di wilayah (desa/kelurahan, kecamatan,
kabupaten/kota, provinsi, nasional) pada saat akan disusunnya
programa penyuluhan pertanian
 Merupakan fakta yang ditunjukan oleh data yang terdapat pada saat akan
disusunnya suatu programa. Data Aktual dan Data Potensial.
Contoh Data Aktual :
1. Produksi Padi Desa A MT 2014/2015 rata-rata mencapai 67 kwintal/ha
2. Telah terbantuk kelompok tani
Contoh Data Potensial :
1. Hasil demplot pemupukan berimbang padi di desa A MT 2014/2015
mencapai 80 kwintal /ha
2. Berdasarkan kemampuan sosial masyarakat dan variasinya komoditas di
Desa A dapat dibentuk kelompok tani minimal 10
Masalah
Suatu wilayah dikatakan mempunyai masalah
kalau ada fakta yang belum memuaskan atau
fakta tersebut belum sesuai dengan yang
diinginkan/harapan
Terdapat perbedaan antara data aktual
dan potensial
Faktor-Faktor Penyebab Fakta tidak
memuaskan (masalah)
Prilaku dan Non Prilaku
PERMASALAHAN
 Permasalahan dalam hal ini terkait dengan faktor-faktor yang dinilai dapat
menyebabkan tidak tercapainya tujuan, atau faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya perbedaan antara kondisi saat ini (faktual)
dengan kondisi yang ingin dicapai. Faktor-faktor tersebut antara lain:
 Faktor yang bersifat perilaku, yaitu faktor yang berkaitan dengan
tingkat adopsi pelaku utama dan pelaku usaha terhadap penerapan
suatu inovasi/teknologi baru, misalnya belum yakin, belum mau, atau
belum mampu menerapkan dalam usahanya.
 Faktor yang bersifat non perilaku, yaitu faktor yang berkaitan dengan
ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana pendukung usaha
pelaku utama dan pelaku usaha, misalnya ketersediaan pupuk,
benih/bibit atau modal.
 Dari sekian banyak permasalahan yang diidentifikasi, perlu dibuat
pemeringkatan sesuai dengan prioritas pembangunan pertanian di suatu
wilayah. Penetapan urutan prioritas masalah tersebut dapat dilakukan
dengan menggunakan teknik identifikasi faktor penentu (impact point),
dan teknik pemeringkatan masalah lainnya
TUJUAN
 Tujuan dalam hal ini memuat pernyataan mengenai perubahan
perilaku dan kondisi pelaku utama dan pelaku usaha yang hendak
dicapai dengan cara menggali dan mengembangkan potensi yang
tersedia pada dirinya, keluarga dan lingkungannya untuk
memecahkan masalah yang dihadapi dan merespon peluang.
 Prinsip yang digunakan dalam merumuskan tujuan yaitu:
SMART: Specific (khas); Measurable (dapat diukur); Actionary
(dapat dikerjakan/dilakukan); Realistic (realistis); dan Time Frame
(memiliki batasan waktu untuk mencapai tujuan).
 Hal-hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan adalah:
ABCD: Audience (khalayak sasaran); Behaviour (perubahan
perilaku yang dikehendaki); Condition (kondisi yang akan dicapai);
dan Degree (derajat kondisi yang akan dicapai).
RENCANA KEGIATAN
 Rencana kegiatan menggambarkan apa yang dilakukan untuk
mencapai tujuan, bagaimana caranya, siapa yang melakukan, siapa
sasarannya, dimana, kapan, berapa biayanya, dan apa hasil yang akan
dicapai untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan merespon
peluang yang ada. Untuk merumuskan rencana kegiatan perlu
diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Tingkat kemampuan (pengetahuan, sikap dan keterampilan) pelaku
utama dan pelaku usaha;
2. Ketersediaan teknologi/inovasi, sarana dan prasarana, serta
sumberdaya lain yang mendukung kegiatan penyuluhan pertanian;
3. Tingkat kemampuan (Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap)
penyuluh pertanian;
4. Situasi lingkungan fisik, sosial dan budaya yang ada; dan
5. Alokasi pembiayaan yang tersedia.
.
 Rencana kegiatan harus memuat unsur-unsur :
SIADIBIBA : Siapa yang akan melaksanakan?; Apa tujuan yang
ingin dicapai?; Dimana dilaksanakan?; Bilamana/kapan waktu
pelaksanaan; berapa banyak hasil yang ingin dicapai (kuantitas
dan kualitas); berapa korbanan yang diperlukan (biaya, tenaga,
dll); serta Bagaimana melaksanakannya (melalui kegiatan apa)?.
Rencana kegiatan yang disajikan dalam bentuk tabulasi/matriks
yang berisi masalah, kegiatan, metode, keluaran, sasaran,
volume/frekuensi, lokasi, waktu, biaya, sumber biaya,
penanggung jawab, pelaksanaan dan pihak terkait.
Cara menyususun program
 Ditentukan dari atas (predetermined)
melaksanakan program pemerintah dan didasarkan atas apa yg dapat atau
ingin dicapai oleh pemerintah
 Disusun sendiri (self-determined)
 yg didasarkan sepenuhnya pada kebutuhan yg benar-benar dirasakan oleh
anggota masyarakat pedesaan
 Disusun bersama (joint)
 Penyusunan bersama antara yg berwenang dan yg berkepentingan yg
dianggap terbaik
Manfaat Program PP
 Adanya pernyataan tertulis (dokumen) yang dapat digunakan setiap
waktu
 Adanya tujuan yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan
 Adanya kelangsungan pelaksanaan program
 Bila petani diikutsertakan dalam merencanakan program, mereka
menganggap hasil program yang dicapai sebagai pemecahan
masalah mereka
 Pengalaman pendidikan bagi petani
 Meningkatkan kepercayaan diri petani dan sifat kepemimpinan
Lingkup Materi Program Penyuluhan
Lingkup materi program penyuluhan harus mencakup segala aspek
kegiatan yang berkaitan dengan upaya-upaya peningkatan produksi,
peningkatan pendapatan serta perbaikan kesejahteraan masyarakat
penerima manfaatnya. Tentang hal ini, beberapa hal yang perlu
diperhatikan adalah :
1. Optimasi pemanfaatan sumberdaya untuk kegiatan produksi,
dengan selalu memperhatikan konservasi sumberdaya alam dan
pengelolaan limbah yang ditimbulkannya.
2. Efisien sistem produksi, yang tidak hanya mempertimbangkan
efisiensi teknis saja, tetapi juga efisensi ekonomisnya.
3. Efisiensi sistem pemasaran produksi.
4. Pengelolaan usaha, termasuk pengelolaan ekonomi rumah tangga.
5. Pengembangan sumberdaya keluarga (terutama pemuda dan
wanita).
6. Pengembangan kelembagaan-ekonomi dan kelembagaan sosial.
7. Pembinaan kepemimpinan, baik kepemimpinan dalam keluarga,
kepemimpinan di lingkungan pekerjaan, maupun kepemimpinan
dalam kelembagaan ekonomi dan kelembagaan sosial.
Alur Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian
TAHAPAN PENYUSUNAN PROGRAMA
 Penyusunan programa desa dimulai dengan penggalian data
dan informasi mengenai potensi desa, monografi desa, jenis
komoditas unggulan desa dan tingkat produktivitasnya,
keberadaan poktan/gapoktan, keberadaan kelembagaan
agribisnis desa, masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku
utama dan pelaku usaha. Penggalian data ini dilakukan oleh
penyuluh bersama-sama dengan tokoh dan anggota
masyarakat guna menjaring kebutuhan nyata, harapan dan
aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, antara lain dengan
metode Participatory Rural Appraisal (PRA)
 Pertemuan-pertemuan dalam rangka penyusunan programa
penyuluh di desa/ kelurahan dimotori oleh penyuluh (PNS,
swasta, dan swadaya) yang bertugas di desa/kelurahan dan
dihadiri oleh kepala desa/kelurahan, tokoh masyarakat, serta
pengurus kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha
1. PROGRAMA PENYULUHAN DESA
.
 Pertemuan-pertemuan pada akhirnya
menghasilkan programa desa yang merupakan
sintesa antara kegiatan poktan/gapoktan di
tingkat desa dengan kegiatan dinas/cabang dinas
lingkup pertanian yang dialokasikan di
desa/kelurahan
 Programa penyuluhan desa/kelurahan tidak
disahkan, namun diketahui oleh kepala
desa/kelurahan agar dapat disinergikan dengan
program pembangunan di wilayahnya
 Naskah programa penyuluhan kemudian
dijabarkan oleh masing-masing penyuluh ke
dalam Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP)
2. PROGRAMA PENYULUHAN KECAMATAN
(BP3K/BPP)
 Penyusunan programa Kecamatan dimulai dari perumusan keadaan,
masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan. Dalam proses ini dilakukan
pemeringkatan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama
dan pelaku usaha sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pelaku
utama dan pelaku usaha dan fokus pembanguan di kecamatan
(BP3K);
 Penyusunan programa dilakukan oleh penyuluh pertanian di
kecamatan dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku
usaha melalui serangkaian pertemuan-pertemuan untuk menghasilkan
draf programa kecamatan (BP3K);
 Programa yang sudah final ditandatangani oleh koordinator penyuluh
kecamatan dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku
usaha, kemudian disahkan oleh Kepala Balai Penyuluhan.
 Naskah programa kemudian dijabarkan oleh masing-masing penyuluh
ke dalam RKTP kecamatan, serta disampaikan dalam forum
musrenbangtan kecamatan sebagai bahan penyusunan perencanaan
pembangunan kecamatan.
3. PROGRAMA PENYULUHAN KABUPATEN
(BP4K/KOORDINATOR PENYULUH)
 Penyusunan programa kabupaten dimulai dari perumusan keadaan,
masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan. Dalam proses ini
dilakukan pemeringkatan masalah-masalah yang dihadapi oleh
pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan skala prioritas
kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha dan fokus pembanguan di
masing-masing tingkatan;
 Penyusunan programa dilakukan oleh penyuluh pertanian di
kabupaten dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku
usaha melalui serangkaian pertemuan-pertemuan untuk
menghasilkan draf programa kabupaten;
 Draf programa kabupaten disajikan dalam pertemuan yang dihadiri
oleh pejabat yang membidangi perencanaan dari dinas/instansi
lingkup pertanian, perikanan, dan kehuatanan dan perwakilan
kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha dalam rangka sintesa
kegiatan penyuluhan;
.
 Programa penyuluhan kabupaten yang sudah final
ditandatangani oleh koordinator penyuluh di kabupaten
dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku
usaha, kemudian disahkan oleh kepala badan
pelaksana penyuluhan/kepala kelembagaan penyuluhan
kabupaten, dan diketahui oleh pejabat dinas/instansi
lingkup pertanian, perikanan, dan kehutahan yang
membidangi perencanaan di masing-masing unit
kerjanya;
 Naskah programa kemudian dijabarkan oleh masing-
masing penyuluh ke dalam RKTP kabupaten, serta
disampaikan dalam forum musrenbangtan
kabupaten/kota sebagai bahan penyusunan
perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
4. PROGRAMA PENYULUHAN PROVINSI
 Penyusunan programa provinsi dimulai dari perumusan
keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan. Dalam
proses ini dilakukan pemeringkatan masalah-masalah yang
dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan
skala prioritas kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha dan
fokus pembanguan di provinsi;
 Penyusunan programa dilakukan oleh penyuluh pertanian di
provinsi dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku
usaha melalui serangkaian pertemuan-pertemuan untuk
menghasilkan draf programa provinsi;
 Draf programa provinsi disajikan dalam pertemuan yang
dihadiri oleh pejabat yang membidangi perencanaan dari
dinas/instansi lingkup pertanian, perikanan, dan kehutanan dan
perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha
dalam rangka sintesa kegiatan penyuluhan;
.
 Programa penyuluhan provinsi yang sudah final
ditandatangani oleh koordinator penyuluh di provinsi dan
perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha,
kemudian disahkan oleh kepala badan koordinasi
penyuluhan/kepala kelembagaan penyuluhan provinsi, dan
diketahui oleh pejabat dinas/instansi lingkup pertanian,
perikanan, dan kehutahan yang membidangi perencanaan
di masing-masing unit kerjanya;
 Naskah programa kemudian dijabarkan oleh masing-masing
penyuluh ke dalam RKTP di provinsi, serta disampaikan
dalam forum musrenbangtan provinsi sebagai bahan
penyusunan perencanaan pembangunan provinsi.
25

9_PROGRAM_DAN_PROGRAMA_PENYULUHAN_pptx.pptx

  • 1.
  • 2.
    Pengertian Program &Programa ?  PENGERTIAN PROGRAM adalah rangkaian kegiatan-kegiatan atau seperangkat tindakan untuk mencapai tujuan. Suatu program dalam mencapai tujuan akan tersusun dengan melakukan perencanaan program.  Programa adalah pernyataan tertulis yang disusun secara sistematis tentang rencana kegiatan tahunan. Programa tersebut harus mengembangkan keadaan sekarang, masalah-masalah, tujuan yang ingin dicapai dan alternatif-alternatif pemecahannya serta cara mencapai tujuan. Programa disusun secara partisipatif, sistematis dan tertulis serta dibuat setiap tahun.  (UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan=SP3K) >> Permentan nomor 25 Tahun 2009 : Programa Penyuluhan Pertanian rencana tertulis yang disusun untuk memberikan arah, pedoman dan alat pengendali pencapain tujuan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.  Penyusunan Programa  prinsip keterpaduan dan kesinergian program Penyuluhan Pertanian pada setiap tingkatan.
  • 3.
    PERMASALAHAN PENYULUHAN TERBATASNYA DUKUNGAN SDM, PRASARANADAN SARANA SERTA PEMBIAYAAN PEMDA (PP No. 43/2009 DAN JUKNIS DAK) BELUM SEPENUHNYA MAMPU MEMENUHI KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI PERTANIAN TERBATASNYA KUANTITAS DAN KUALITAS KETENAGAAN PENYULUH SERTA FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS PENYULUH BELUM OPTIMAL BP3K SEBAGAI KOORDITNATOR PROGRAM DAN PELAKSANAAN KEGIATAN DI WILAYAHH KECAMATAN (Permentan No. 131 Tahun 2014) TERBATASNYA FASILITASI WIDYAISWARA DALAM PELAKSANAAN OJT (ON THE JOB TRAINING) BELUM OPTIMALNYA PEMBINAAN DOSEN DALAM MENGEMBANGKAN KAPASITAS BP3K
  • 4.
    Tim Supervisi Terpadu Permentan 82/2013 8– 16 UNIT POKTAN P E N Y U L U H BP3K / BPP KJF/Ka Balai Penyuluh Supervisor, Programer, Sumber daya PUSAT PROV KAB KEC DESA SASARAN Dilatih Kunjungan Melatih Melatih Supervisi Kunjungan Tim Supervisi Terpadu Identifikasi Masalah Melaporkan Melaporkan Materi Pusat Data/Cyber Extension POLA PEMBERDAYAAN BAKORLUH (KJF Penyuluh) DINAS TEKNIS Lingk Pertanian BPTP PROFESIONAL BAPELUH (KJF Penyuluh) DINAS TEKNIS Lingk Pertanian PENELITI PENDAMPING/ PENYULUH PROFESIONAL 6 BPPSDMP (KJF Penyuluh) DITJEN TEKNIS Lingk Pertanian BADAN LITBANGTAN PERGURUAN TINGGI PROFESIONAL PUSDATIN CALL /SMS CENTER/CYBEX UPT BPPSDMP Cyber Extension Cyber Extension
  • 5.
    TUJUAN Menyediakan acuan dalam penyelenggaraanpenyuluhan Memberikan acuan bagi penyuluh dalam menyusun rencana kerja Menyediakan bahan penyusunan perencanaan penyuluhan untuk disampaikan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan pertanian (Musrenbangtan) tahun berikutnya
  • 6.
    SASARAN Sasaran penyusunan programaadalah penyuluh dan pelaku utama serta pelaku usaha di setiap tingkatan dengan difasilitasi oleh unit kerja di masing- masing tingkatan.
  • 7.
    Unsur-Unsur Programa Penyuluhan Pertanian Unsur-Unsur ProgramaPP 3) Tujuan 1) Keadaan 4) Rencana Kegiatan 2) Masalah
  • 8.
    KEADAAN  Keadaan menggambarkanfakta-fakta berupa data dan informasi mengenai potensi, produktivitas dan lingkungan usaha pertanian, perilaku/tingkat kemampuan petani dan kebutuhan pelaku utama dalam usahanya di wilayah (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional) pada saat akan disusunnya programa penyuluhan pertanian  Merupakan fakta yang ditunjukan oleh data yang terdapat pada saat akan disusunnya suatu programa. Data Aktual dan Data Potensial. Contoh Data Aktual : 1. Produksi Padi Desa A MT 2014/2015 rata-rata mencapai 67 kwintal/ha 2. Telah terbantuk kelompok tani Contoh Data Potensial : 1. Hasil demplot pemupukan berimbang padi di desa A MT 2014/2015 mencapai 80 kwintal /ha 2. Berdasarkan kemampuan sosial masyarakat dan variasinya komoditas di Desa A dapat dibentuk kelompok tani minimal 10
  • 9.
    Masalah Suatu wilayah dikatakanmempunyai masalah kalau ada fakta yang belum memuaskan atau fakta tersebut belum sesuai dengan yang diinginkan/harapan Terdapat perbedaan antara data aktual dan potensial Faktor-Faktor Penyebab Fakta tidak memuaskan (masalah) Prilaku dan Non Prilaku
  • 10.
    PERMASALAHAN  Permasalahan dalamhal ini terkait dengan faktor-faktor yang dinilai dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan, atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara kondisi saat ini (faktual) dengan kondisi yang ingin dicapai. Faktor-faktor tersebut antara lain:  Faktor yang bersifat perilaku, yaitu faktor yang berkaitan dengan tingkat adopsi pelaku utama dan pelaku usaha terhadap penerapan suatu inovasi/teknologi baru, misalnya belum yakin, belum mau, atau belum mampu menerapkan dalam usahanya.  Faktor yang bersifat non perilaku, yaitu faktor yang berkaitan dengan ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana pendukung usaha pelaku utama dan pelaku usaha, misalnya ketersediaan pupuk, benih/bibit atau modal.  Dari sekian banyak permasalahan yang diidentifikasi, perlu dibuat pemeringkatan sesuai dengan prioritas pembangunan pertanian di suatu wilayah. Penetapan urutan prioritas masalah tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan teknik identifikasi faktor penentu (impact point), dan teknik pemeringkatan masalah lainnya
  • 11.
    TUJUAN  Tujuan dalamhal ini memuat pernyataan mengenai perubahan perilaku dan kondisi pelaku utama dan pelaku usaha yang hendak dicapai dengan cara menggali dan mengembangkan potensi yang tersedia pada dirinya, keluarga dan lingkungannya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan merespon peluang.  Prinsip yang digunakan dalam merumuskan tujuan yaitu: SMART: Specific (khas); Measurable (dapat diukur); Actionary (dapat dikerjakan/dilakukan); Realistic (realistis); dan Time Frame (memiliki batasan waktu untuk mencapai tujuan).  Hal-hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan adalah: ABCD: Audience (khalayak sasaran); Behaviour (perubahan perilaku yang dikehendaki); Condition (kondisi yang akan dicapai); dan Degree (derajat kondisi yang akan dicapai).
  • 12.
    RENCANA KEGIATAN  Rencanakegiatan menggambarkan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan, bagaimana caranya, siapa yang melakukan, siapa sasarannya, dimana, kapan, berapa biayanya, dan apa hasil yang akan dicapai untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan merespon peluang yang ada. Untuk merumuskan rencana kegiatan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Tingkat kemampuan (pengetahuan, sikap dan keterampilan) pelaku utama dan pelaku usaha; 2. Ketersediaan teknologi/inovasi, sarana dan prasarana, serta sumberdaya lain yang mendukung kegiatan penyuluhan pertanian; 3. Tingkat kemampuan (Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap) penyuluh pertanian; 4. Situasi lingkungan fisik, sosial dan budaya yang ada; dan 5. Alokasi pembiayaan yang tersedia.
  • 13.
    .  Rencana kegiatanharus memuat unsur-unsur : SIADIBIBA : Siapa yang akan melaksanakan?; Apa tujuan yang ingin dicapai?; Dimana dilaksanakan?; Bilamana/kapan waktu pelaksanaan; berapa banyak hasil yang ingin dicapai (kuantitas dan kualitas); berapa korbanan yang diperlukan (biaya, tenaga, dll); serta Bagaimana melaksanakannya (melalui kegiatan apa)?. Rencana kegiatan yang disajikan dalam bentuk tabulasi/matriks yang berisi masalah, kegiatan, metode, keluaran, sasaran, volume/frekuensi, lokasi, waktu, biaya, sumber biaya, penanggung jawab, pelaksanaan dan pihak terkait.
  • 14.
    Cara menyususun program Ditentukan dari atas (predetermined) melaksanakan program pemerintah dan didasarkan atas apa yg dapat atau ingin dicapai oleh pemerintah  Disusun sendiri (self-determined)  yg didasarkan sepenuhnya pada kebutuhan yg benar-benar dirasakan oleh anggota masyarakat pedesaan  Disusun bersama (joint)  Penyusunan bersama antara yg berwenang dan yg berkepentingan yg dianggap terbaik
  • 15.
    Manfaat Program PP Adanya pernyataan tertulis (dokumen) yang dapat digunakan setiap waktu  Adanya tujuan yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan  Adanya kelangsungan pelaksanaan program  Bila petani diikutsertakan dalam merencanakan program, mereka menganggap hasil program yang dicapai sebagai pemecahan masalah mereka  Pengalaman pendidikan bagi petani  Meningkatkan kepercayaan diri petani dan sifat kepemimpinan
  • 16.
    Lingkup Materi ProgramPenyuluhan Lingkup materi program penyuluhan harus mencakup segala aspek kegiatan yang berkaitan dengan upaya-upaya peningkatan produksi, peningkatan pendapatan serta perbaikan kesejahteraan masyarakat penerima manfaatnya. Tentang hal ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah : 1. Optimasi pemanfaatan sumberdaya untuk kegiatan produksi, dengan selalu memperhatikan konservasi sumberdaya alam dan pengelolaan limbah yang ditimbulkannya. 2. Efisien sistem produksi, yang tidak hanya mempertimbangkan efisiensi teknis saja, tetapi juga efisensi ekonomisnya. 3. Efisiensi sistem pemasaran produksi. 4. Pengelolaan usaha, termasuk pengelolaan ekonomi rumah tangga. 5. Pengembangan sumberdaya keluarga (terutama pemuda dan wanita). 6. Pengembangan kelembagaan-ekonomi dan kelembagaan sosial. 7. Pembinaan kepemimpinan, baik kepemimpinan dalam keluarga, kepemimpinan di lingkungan pekerjaan, maupun kepemimpinan dalam kelembagaan ekonomi dan kelembagaan sosial.
  • 17.
    Alur Penyusunan ProgramaPenyuluhan Pertanian
  • 18.
    TAHAPAN PENYUSUNAN PROGRAMA Penyusunan programa desa dimulai dengan penggalian data dan informasi mengenai potensi desa, monografi desa, jenis komoditas unggulan desa dan tingkat produktivitasnya, keberadaan poktan/gapoktan, keberadaan kelembagaan agribisnis desa, masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha. Penggalian data ini dilakukan oleh penyuluh bersama-sama dengan tokoh dan anggota masyarakat guna menjaring kebutuhan nyata, harapan dan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, antara lain dengan metode Participatory Rural Appraisal (PRA)  Pertemuan-pertemuan dalam rangka penyusunan programa penyuluh di desa/ kelurahan dimotori oleh penyuluh (PNS, swasta, dan swadaya) yang bertugas di desa/kelurahan dan dihadiri oleh kepala desa/kelurahan, tokoh masyarakat, serta pengurus kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha 1. PROGRAMA PENYULUHAN DESA
  • 19.
    .  Pertemuan-pertemuan padaakhirnya menghasilkan programa desa yang merupakan sintesa antara kegiatan poktan/gapoktan di tingkat desa dengan kegiatan dinas/cabang dinas lingkup pertanian yang dialokasikan di desa/kelurahan  Programa penyuluhan desa/kelurahan tidak disahkan, namun diketahui oleh kepala desa/kelurahan agar dapat disinergikan dengan program pembangunan di wilayahnya  Naskah programa penyuluhan kemudian dijabarkan oleh masing-masing penyuluh ke dalam Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP)
  • 20.
    2. PROGRAMA PENYULUHANKECAMATAN (BP3K/BPP)  Penyusunan programa Kecamatan dimulai dari perumusan keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan. Dalam proses ini dilakukan pemeringkatan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha dan fokus pembanguan di kecamatan (BP3K);  Penyusunan programa dilakukan oleh penyuluh pertanian di kecamatan dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha melalui serangkaian pertemuan-pertemuan untuk menghasilkan draf programa kecamatan (BP3K);  Programa yang sudah final ditandatangani oleh koordinator penyuluh kecamatan dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, kemudian disahkan oleh Kepala Balai Penyuluhan.  Naskah programa kemudian dijabarkan oleh masing-masing penyuluh ke dalam RKTP kecamatan, serta disampaikan dalam forum musrenbangtan kecamatan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan kecamatan.
  • 21.
    3. PROGRAMA PENYULUHANKABUPATEN (BP4K/KOORDINATOR PENYULUH)  Penyusunan programa kabupaten dimulai dari perumusan keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan. Dalam proses ini dilakukan pemeringkatan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha dan fokus pembanguan di masing-masing tingkatan;  Penyusunan programa dilakukan oleh penyuluh pertanian di kabupaten dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha melalui serangkaian pertemuan-pertemuan untuk menghasilkan draf programa kabupaten;  Draf programa kabupaten disajikan dalam pertemuan yang dihadiri oleh pejabat yang membidangi perencanaan dari dinas/instansi lingkup pertanian, perikanan, dan kehuatanan dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha dalam rangka sintesa kegiatan penyuluhan;
  • 22.
    .  Programa penyuluhankabupaten yang sudah final ditandatangani oleh koordinator penyuluh di kabupaten dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, kemudian disahkan oleh kepala badan pelaksana penyuluhan/kepala kelembagaan penyuluhan kabupaten, dan diketahui oleh pejabat dinas/instansi lingkup pertanian, perikanan, dan kehutahan yang membidangi perencanaan di masing-masing unit kerjanya;  Naskah programa kemudian dijabarkan oleh masing- masing penyuluh ke dalam RKTP kabupaten, serta disampaikan dalam forum musrenbangtan kabupaten/kota sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
  • 23.
    4. PROGRAMA PENYULUHANPROVINSI  Penyusunan programa provinsi dimulai dari perumusan keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan. Dalam proses ini dilakukan pemeringkatan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha dan fokus pembanguan di provinsi;  Penyusunan programa dilakukan oleh penyuluh pertanian di provinsi dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha melalui serangkaian pertemuan-pertemuan untuk menghasilkan draf programa provinsi;  Draf programa provinsi disajikan dalam pertemuan yang dihadiri oleh pejabat yang membidangi perencanaan dari dinas/instansi lingkup pertanian, perikanan, dan kehutanan dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha dalam rangka sintesa kegiatan penyuluhan;
  • 24.
    .  Programa penyuluhanprovinsi yang sudah final ditandatangani oleh koordinator penyuluh di provinsi dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, kemudian disahkan oleh kepala badan koordinasi penyuluhan/kepala kelembagaan penyuluhan provinsi, dan diketahui oleh pejabat dinas/instansi lingkup pertanian, perikanan, dan kehutahan yang membidangi perencanaan di masing-masing unit kerjanya;  Naskah programa kemudian dijabarkan oleh masing-masing penyuluh ke dalam RKTP di provinsi, serta disampaikan dalam forum musrenbangtan provinsi sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan provinsi.
  • 25.