Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah berbasis Modal Sosial

dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dr Dadang Solihin, SE, MA
Dr. Solihin SE
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
PIN BB : 277878F0
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com


Materi
• Modal Sosial
• Penajaman Visi-Misi: Perumusan
j
Positioning Differentiation Brand (PDB)
• Tujuan dan Permasalahan
Pembangunan Daerah
• SPPN dan Perencanaan Pembangunan
Daerah
• Prinsip dan Konsep Pengembangan
Ekonomi Lokal dan Daerah
• Kebijakan, Strategi dan Prioritas
Pengembangan Ekonomi Lokal dan
Daerah


Modal Sosial
• Modal Sosial adalah kemampuan masyarakat untuk bekerjasama
demi mencapai tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan
organisasi
• Kemampuan bekerjasama muncul dari kepercayaan umum di dalam
sebuah masyarakat atau pada b i paling k il d l
b h k t t d bagian li kecil dalam
masyarakat.
• Modal sosial bisa dilembagakan (menjadi kebiasaan) dalam
kelompok yang paling kecil ataupun dalam kelompok masyarakat
yang besar seperti negara.
• Jika warga masyarakat saling bekerjasama dan saling percaya yang
didasarkan kepada nilai–nilai universal yang ada, maka tidak akan
ada sikap saling curiga, saling j
d ik li i li jegal, saling menindas, d b sehingga
l li i d dsb hi
ketimpangan antara kelompok yang miskin dengan yang kaya akan
bisa diminimalkan.

Positioning Differentiation Brand (PDB)
g ( )

POSITIONING DIFFERENTIATION

BRAND


PDB Triangle: Provinsi Gorontalo
g
Brand Integrity

Agro Bisnis
Provinsi Jagung
Jagung

BRAND

Visi Provinsi
Gorontalo


PDB Triangle: Kabupaten Lamongan
g p g
Brand Integrity

p g
Kabupaten dengan j
Pelajaran Bahasa
pemerintahan Mandarin di Sekolah
entrepreneurship dan Pesantren

BRAND

Visi Kabupaten
Lamongan


PDB Triangle: Kota Sawahlunto
g
Brand Integrity

Kota Pariwisata ,
Lokasi Historis Kuno,
Budaya DaerahPertambangan
Pertambangan Batu Bara, Lahan
Alami

BRAND

Visi Kota
Sawahlunto


Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan:
 proses perubahan ke 1.
1 Peningkatan standar hidup (levels
arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik
baik pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan,
pangan sandang papan pelayanan
 melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll.
dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi y g
p g yang
terencana.
t memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
orang
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
Todaro, 2000


How?
Ho ?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
 antar daerah
 antar sub daerah
 antar warga masyarakat (p
g y (pemerataan dan keadilan).
)
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
p p g j
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
p j g y
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).


Tantangan dalam Pembangunan Daerah
g g
• Mengurangi
Sarana dan
Prasarana yang
P ketimpangan
memadai dan • Memberdayakan
berkualitas masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
• Menambah lapangan
kerja.
Dunia usaha yg • Menjaga kelestarian
kondusif SDA
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas

Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders

Peningkatan kapasitas
SDM

PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH

Upaya terencana untuk
Upaya untuk memberdayakan
meningkatkan kapasitas
masyarakat di seluruh daerah
Pemerintahan Daerah

Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu
S hi t i t t
kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan
p
profesional dalam: masyarakat untuk:
y

 Memberikan pelayanan kepada  M ik ti k lit k hid
Menikmati kualitas kehidupan
masyarakat, yang lebih baik, maju, dan
tenteram,,
 M
Mengelola sumber d
l l b daya  Peningkatan harkat, martabat,
ekonomi daerah. dan harga diri.


PEMBANGUNAN DAERAH
Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi Pengelolaan
Good Governance
Daerah Sumberdaya

Keseimbangan Peran Tiga Pilar
K i b P Ti Pil

Pemerintahan
P i t h Dunia U h
D i Usaha Masyarakat
M k t

Menjalankan dan
menciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan
kondusif bagi unsur- pendapatan. politik.
unsur lain.


Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance

Government Governance
 M b ik h k ekslusif b i
Memberikan hak k l if bagi  P
Persoalan-persoalan publik
l l blik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik, pemerintah, civil society dan
 Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
disertakan sejauh negara utama.
mengijinkannya.
mengijinkannya

Pelaku Pembangunan:
g
Paradigma Governance
 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol

Dunia Usaha
Pemerintah y
Masyarakat
Swasta
S t

Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar

 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
Good

Model Go ernance
Governance
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga

Tingkat Perusahaan Organisasi LSM
Supranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional

Tingkat Perusahaan
P h Ormas/LSM
Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional

Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal
Subnasional Lokal Lokal

(Kamarack and Nye Jr., 2002)


Pelaku Pembangunan: Stakeholders
g

STATE CITIZENS
Executive
i organized into:
i di t
Judiciary Community-based organizations
g
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media

BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Fi i l i tit ti
Stock exchange


Troika


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
Swasta

Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara Masyarakat

VISI
Pemerintah

Good Governance Dunia Usaha


Sinergitas Stakeholders


Apa itu SPPN
SPPN adalah
 Satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan
 Untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam
jangka panjang jangka
panjang,
menengah, dan tahunan
 Yang dilaksanakan oleh unsur
g
penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat dan
daerah.
daerah


Tujuan SPPN
j
1. Mendukung k di
1 M d k koordinasi antar-pelaku pembangunan.
i t l k b

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, e e t , be ead a , da be e a juta
e s e , efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.


Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning),
planning) khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
itu

Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders antara
stakeholders,
lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


Syarat Dokumen Perencanaan
y
S.M.A.R.T
1. Specific:
Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan
jelas;
2. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur
Measurable:
baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif;
3. Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan
Achievable:
kapasitas dan sumber daya yang ada;
p y y g ;
4. Relevant:
Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target
output dalam rangka mencapai target outcome yang
ditetapkan; serta antara target outcome dalam
rangka mencapai target impact yang ditetapkan;
5. Time Bond:
5 Ti Bond
B d: Waktu/periode
W kt / i d pencapaian ki j dit t k
i kinerja ditetapkan.


Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
H iliki t h i d hit k
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.

Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai alat koordinasi
seluruh stakeholders
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
P t t d d
pengawasan kualitas


Status Hukum Dokumen Perencanaan
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps.
( 13 Ayat 1)
y ) Jangka Panjang Daerah (Ps.
( 13 Ayat 2)
y )
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah N i l
J k M h Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah D
J k M h Daerah
h (Ps. 19 Ayat 3)
(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
(RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(
(Renja KL)
j ) (Ps.
(Ps 21 Ayat 1) (
(Renja SKPD)
j ) ( Ps. 21 Ayat 3)
Ps

Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan dan
terus menerus kesejahteraan,
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
p p
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan
keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
system)
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).


Meningkatkan Daya Tarik Kawasan Perdesaan,
Membangun Keterkaitan Desa-Kota
Desa-

PERKOTAAN
• Antisipasi Pengangguran
PERDESAAN
 Lapangan Pekerjaan OUTPUT:
• K i ki
Kemiskinan Produk Unggulan
 PANGAN  Peningkatan Pendapatan Berdaya Saing &
 PAPAN Berorientasi
 SDA Pasar
(SUBSISTEN) Industri Pasca
Panen (Agro-
industri)
i d t i)

KETERKAITAN
WILAYAH WILAYAH
PERDESAAN •Kota Kecil
SAJA •Kota Menengah
•Dst


Rantai Nilai Komoditas Pengembangan
PENDUKUNG
SDM
SDM
R&D P Pengembangan l i
R&D, Pengembangan T k
b Teknologi
Infrastruktur
SumberDaya Modal
Sumber Daya Modal
yy P
Iklim Usaha
IklimUsaha A
Informasi Pasar
Pasar danInfo Pasar
Keterkaitan dan keterpaduan
S
A
Pemasaran
Input
Agro
A Agro
A
Agro
A Output
Output
Jasa
dan Jasa
Pelayanan
R
Produksi industri
Industri
Agro Pelayanan
produksi
p
I t
Input

AKTIVITAS UTAMA
SU
AKTIVITAS UTAMA

Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah
• Menciptakan Orientasi Pasar Lokal  Pasar Regional Pasar
Nasional  Pasar Global secara Berantai
• D l
Dalam Si t
Sistem K t k it antar Wil
Keterkaitan t Wilayah Kota-desa, Jawa-Luar Jawa,
hK t d J L J
Pusat Pertumbuhan-WilalayahTertinggal/Perbatasan
Orientasi Geografis
Pemasaran

Pusat Kegiatan
Nasional (Kota besar
Pusat & Metropolitan), KEK
Kegiatan
K i t
Lokal (desa,
kota kecil,
Kawasan Pusat Kegiatan Wilayah
tertinggal) /Regional
(kota menengah,
kaw.khusus (misalnya
( y
KEK))


Peran Kelembagaan
INPUT PROSES ARAH
PERUMAHAN KETERKAITAN
 Sarpras
Permukiman KOTA-DESA
KOTA DESA
(Listrik, Air, Dll)
KELEMBAGAAN / MANAJEMEN Pengurangan
g g
SARANA
PRASARANA PENGELOLAAN Kesenjangan
SOSIAL Lembaga Pemerintah, antar Wilayah
 Pendidikan Lembaga/Org Masyarakat
 K
Kesehatan
h t Lembaga Usaha/Bisnis
INFRASTRUKTUR • Fasilitasi/Pelayanan Kemudahan
 Jalan • Peningkatan Kapasitas/
 Pasar Pemberdayaan
 Terminal • Keuangan
 Pelabuhan
Kesatuan Sistem
LAHAN
 Lingkungan Hidup Revitalisasi Transparansi, Ekonomi Wilayah
Akuntabilitas, Partisipasi
SDM KEBIJAKAN
SOSIAL BUDAYA • Pemanfaatan Ruang
(Mekanisme, Prosedur)
MODAL DAN • Regulasi Antar Sektor
PEMBIAYAAN (Investasi, Dll)
• Koordinasi dan Komitmen

Sektor Pertanian Pemerintah Daerah Sektor PU
Input Benih, Sarana Prasarana Sarana Prasarana
Produksi, Budidaya,
Kebijakan, Perda
Kebijakan Perda, (Progr Agropolitan) Infrastruktur
(Progr.Agropolitan),
Teknologi,pembinaan Pelatihan Penjaminan kepada Pengairan, Infrastruktur Jalan
SDM, Pengolahan, Pemasaran, Bank, Insentif
Pengelolaan. Lahan, Air Sektor Koperasi/UKM
Pelatihan SDM Pengembangan
Sektor Perindustrian Usaha, Pendampingan SDM
Penyediaan Sarana Prasarana Fasilitasi Pemerintah Fasilitasi Modal Usaha,
Pengolahan, Teknologi,
g , g, Penyiapan Kelembagaan
Pembinaan Pelatihan SDM
Lembaga Riset
Pelatihan, Informasi, Teknologi
Sektor Perdagangan PRODUK
Pengembangan Pasar Jaringan
Pasar, UNGGULAN
Informasi Pasar, Pembinaan SDM

Swasta dan Masyarakat
KOPERASI PETANI LEMBAGA PENGELOLAAN BISNIS
Penyediaan Dana Bergulir/Kredit bagi Distribusi dan Pengadaan Input, Pengolahan, Pemasaran
Petani Riset, Informasi dan Promosi

PENGUSAHA LOKAL PETANI
BANK/LEMB KEUANGAN
Pengolahan dan Pemasaran Permodalan Kegiatan Produksi/Budidaya

ASOSIASI DAN KADINDA
LSM / PERGURUAN TINGGI
dadang-solihin.blogspot.com  Kemitraan 42
42
Pemberdayaan, Pendampingan
 Informasi, Jaringan Pasar

Strategi PELD
Strategi Pembangunan Strategi Pengembangan Strategi Pembangunan
Perkotaan Ekonomi Lokal dan Daerah Perdesaan
• Kebijakan • Otonomi desa dan tata
pembangunan  Kawasan-kawasan kelola kepemerintahan
perkotaan penghubung wilayah desa
• Penurunan kemiskinan pusat pertumbuhan • Kualitas dasar sumber
• Penurunan kerawanan dengan wilayah produksi daya manusia
sosial  Tata kelola ekonomi • Keberdayaan serta
• Pemanfaatan modal daerah modal sosial dan
sosial dan budaya budaya
 Kapasitas SDM
• Kelembagaan dan pengelola
l l • Ekonomi perdesaan
kerjasama • Kualitas dan
 Fasilitasi/Pendampingan
• Kapasitas Pemkot ketersediaan sarana
 Kerjasama
e jasa a prasarana serta
• Penanganan LH dan
mitigasi bencana  Akses terhadap sarana penataan ruang
dan prasarana • Ketahanan pangan
• Investasi dan pemb.
ekonomi • Pemanfaatan dan
P f t d
• Pelayanan publik sesuai pengelolaan sumber
SPP daya alam dan
lingkungan hidup
• Pengendalian
pemanfaatan ruang

Sasaran Pokok Kebijakan
Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah

1. Meningkatnya keterkaitan kegiatan ekonomi antara pusat
pertumbuhan dengan wilayah/kawasan produksi
2. Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dalam mendukung
pengembangan ekonomi daerah
3. Meningkatnya kemampuan para pemangku kepentingan
pengembangan ekonomi l k l d d
b k i lokal dan daerah d l
h dalam mengelola
l l
program/ kegiatan pengembangan ekonomi lokal dan daerah,
terutama di daerah
4. Meningkatnya daya saing daerah


Strategi untuk Mencapai Sasaran Kebijakan

 Keterkaitan/Kawasan/Pusat
Pertumbuhan Kawasan
Pertumbuhan-Kawasan Sekitar
 Pengurangan
 Tata Kelola Ekonomi Daerah
Kesenjangan
j g
 Iklim Investasi  Sumber Daya Manusia
 Kompetensi Pengelola
 K j
Kerjasama/KAD & PPP
/KAD
Ekonomi Daerah
 Peningkatan Daya Saing  Infrastruktur
 Fasilitasi Pendampingan


Prinsip K bij k
P i i Kebijakan
1. Dilakukan berdasarkan pengembangan sektor/ komoditas
unggulan berbasis karakteristik dan kebutuhan serta aspirasi
lokal (locality), dengan didukung oleh industri pengolahan
sebagai sektor pendorong, dan sektor pendukung lainnya; serta
2. Berorientasi pada pengembangan rantai nilai komoditas, mulai
dari tahap input, proses produksi, output, sampai dengan
pemasaran;
3. Fokus pada pengembangan sistem pasar.


Fokus Prioritas
F k P i it
1. Mengembangkan kawasan-kawasan yang dapat
menghubungkan wilayah pusat pertumbuhan dengan wilayah
produksi, hulu-hilir, atau desa-kota
2. Meningkatkan Tata Kelola Ekonomi Daerah
3. Meningkatkan Kapasitas SDM Pengelola Ekonomi Daerah
4. Meningkatkan Fasilitasi/ Pendampingan dalam Pengembangan
5. Meningkatkan Kerjasama dalam PELD
6.
6 Meningkatkan Akses terhadap Sarana dan Prasarana Fisik
Pendukung Kegiatan Ekonomi Lokal dan Daerah


1/6
Kegiatan Prioritas
1. Mengembangkan kawasan-kawasan yang dapat menterkaitkan
wilayah pusat pertumbuhan dengan wilayah produksi, hulu-
hilir, atau desa-kota.
a. Menyusun rencana tata ruang dan masterplan kegiatan
kawasan yang b
k berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi
t i j di t t b h k i
lokal dan daerah baru;
b.
b Membangun dan mengembangkan kawasan yang berpotensi
menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal dan daerah yang
baru berdasarkan rencana tata ruang dan masterplan
kawasan/wilayah.


2/6
Kegiatan Prioritas
2. Meningkatkan Tata Kelola Ekonomi Daerah
a. Menyusun dan mengembangkan regulasi yang mendukung
y g g g y g g
PELD;
b. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan usaha ekonomi
daerah, terutama di bidang permodalan dan perizinan usaha;
c. Mengembangkan penelitian dan sistem data dan informasi
potensi d
t i daerah d k
h dan kawasan yang menjadi pusat pertumbuhan
j di t t b h
ekonomi lokal/daerah;
d.
d Mengembangkan sarana prasarana kelembagaan ekonomi
lokal/daerah;
e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tata kelola ekonomi
p
daerah termasuk efisiensi dan efektivitas regulasi yang
mendukung PELD.


3/6
Kegiatan Prioritas
3. Meningkatkan Kapasitas SDM Pengelola Ekonomi Daerah
a. Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur, terutama di bidang
g p p , g
kewirausahaan (entrepreneurship);
b. Meningkatkan Kompetensi SDM Stakeholder Lokal/ Daerah
dalam mengembangkan usaha ekonomi daerah; serta
c. Meningkatkan partisipasi stakeholder lokal/daerah dalam
upaya PELD
PELD.


4/6
Kegiatan Prioritas
4. Meningkatkan Fasilitasi/ Pendampingan dalam Pengembangan
a. Mengembangkan lembaga fasilitasi pengembangan ekonomi
lokal dan daerah yang terintegrasi secara lintas stakeholder
(pemerintah, d i usaha, d akademisi), serta b k l j t
( i t h dunia h dan k d i i) t berkelanjutan,
baik di pusat maupun di daerah; serta
b.
b Meningkatkan kapasitas fasilitasi pengembangan ekonomi
lokal dan daerah berbasis Iptek dan keterampilan.


5/6
Kegiatan Prioritas
5. Meningkatkan Kerjasama dalam PELD
a. Meningkatkan kerjasama antar daerah, terutama di bidang
g j , g
ekonomi baik antara daerah yang memiliki pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi lokal dan daerah dengan daerah
belakangnya, maupun antara d
b l k t daerah t
h tersebut d
b t dengan ddaerah
h
lainnya;
b.
b Meningkatkan kemitraan Pemerintah-Swasta dalam
Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah.


6/6
Kegiatan Prioritas
6. Meningkatkan Akses terhadap Sarana dan Prasarana Fisik
Pendukung Kegiatan Ekonomi Lokal dan Daerah.
a. Mengembangkan prasarana dan sarana kawasan yang
berpotensi menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal
dan daerah;
d d h
b. Membangun dan meningkatkan jaringan infrastruktur
perhubungan, telekomunikasi energi,
perhubungan telekomunikasi, energi serta air minum
minum.


Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah berbasis Modal Sosial

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (8)

Similar to Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah berbasis Modal Sosial

Similar to Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah berbasis Modal Sosial (20)

More from Dadang Solihin

More from Dadang Solihin (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah berbasis Modal Sosial