Pemberdayaan masyarakat

17,320 views

Published on

2 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
17,320
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
492
Comments
2
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pemberdayaan masyarakat

  1. 1. Bunga Rampai Administrasi Publik STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PELIBATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN SamiajiPendahuluan Dewasa ini pembangunan masih menjadi kata kunci untuk mengejarberbagai ketertinggalan di segala bidang. Melalui perubahan terencanainilah berbagai ketimpangan dan kesenjangan terus di lakukan usahaperbaikan. Komitmen untuk senantiasa melakukan pembangunan inikembali dikuatkan dalam forum antar bangsa yang pada akhirnyamenyepakati Millenium Development Goal’s (MDGs), berbagai targetditetapkan untuk mencapainya. Selain itu di berbagai negara juga telahdikembangkan berbagai konsep pembangunan yang intinya adalahmerubah kondisi atau keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik. Polapembangunan ini pada akhirnya menyepekati bahwa pembangunan yangterpenting adalah community development. Pembangunan tidak hanyaberorientasi pada aspek fisik yang pada akhirnya ukuran dan indikatorekonomi dijadikan satu hal yang tidak terbantahkan. Keberhasilanpembangunan apabila ditopang oleh tingkat pertumbuhan dan produtivitasekonomi, akibatnya ukuran pertumbuhan menjadi satu orientasi bersamayang pada akhirnya mengabaikan aspek lainnya yang sebenarnya itupenting. Salah satu dampak pembangunan berdimensi pertumbuhan justrutelah melahirkan berbagai permasalahan. Aspek yang tidak diperhatikan Lembaga Administrasi Negara, 2011 | 135
  2. 2. Bunga Rampai Administrasi Publikadalah bagaimana menjadikan manusia sebagai sentrum daripembangunan. Kondisi inilah yang terjadi negara ini, pembangunan yangdimasifkan ternyata telah melahirkan kerapuhan ekonomi sendiri yang padaakhirnya meruntuhkan semua pondasi pembangunan yang sudah dilakukanselama ini. Aspek human sebagai investasi utama di abaikan, hingga padaakhirnya human development index (HDI) selalu tertinggal dengan negara-negara tentangga. Bahkan kita kalah jauh dengan negara Vietnam yangtumbuh pesat di kawasan ASEAN ini Aspek lain yang terabaikan adalah kesehatan dan pendidikan,kebutuhan dasar ini menjadi titik rapuh kegagalan pembangunan yangberorientasi pada pertumbuhan dan ekonomi kapitalis. Penilaian berbagaihal yang berdimensi pada human Indoensia selalu tertinggal. Menyadari haltersebut, berbagai langkah telah dilakukan untuk merubah kodisi yang tidakmenyenangkan. Perubahan kesadaran untuk menjadikan pembangunantidk lagi pada ekonomi dan fisik semata, tetapi bagaimana menjadikanpembangunan adalah tercapainya keberdayaan masyarakat. Artinya masyarakat selama ini terpinggirkan oleh peran negara yangdominan dalam proses pembangunan, kondisi ini memunculkan polapemikiran masyarakat Indonesia jauh terbelakang dengan negara lain.Akibat dari kondisi ini adalah masyarakat tidak mampu memberdayakankandirinya sendiri untuk ikut serta dalam proses pembangunan. Munculnyafollower pembangunan melahirkan komunitas yang diam, tidak kreatif dantidak memiliki inovasi untuk merubah kondisi yang lebih baik. Padahal iniadalah potensi yang mejadi modal yang terbaharui dan tidak pernah habisuntuk senantiasa menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah, melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 jo UU No. 32 Tahun2004 Tentang Pemerintahan Daerah, telah membuka nuansa baru dalamsistem penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Semula, saat UU Nomor 5Tahun 1974, penyelenggaraan pemerintahan di Daerah lebih bersifat 136 | Lembaga Administrasi Negara, 2011
  3. 3. Bunga Rampai Administrasi Publiksentralisasi, sementara itu dengan dikeluarkannya UU baru tersebutberubah menjadi desentralisasi. Jika semula paradigma yang berlaku adalah bahwa semuakewenangan adalah milik Pemerintah Pusat dan Daerah tidak memilikikewenangan apa pun kecuali yang diberikan oleh Pusat, maka denganpemberlakuan kebijakan otonomi daerah melalui UU No. 32 Tahun 2004telah merubah paradigma bahwa semua kewenangan milik Daerah kecualikewenangan tertentu yang dianggap bersifat strategis dan mempunyaidampak nasional, atau kewenangan yang tidak mampu diselenggarakanoleh daerah. Dengan luasnya kewenangan yang dimiliki daerah tersebut,maka Pemerintah Daerah semestinya mampu mengelola kewenangantersebut, sehingga tidak bersifat kontraproduktif. Kebijakan otonomi daerah yang selanjutnya berimplikasi kepadamakin luasnya kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan tersebut, pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkankualitas pelayanan kepada masyarakat, kemandirian dan kreativitas daerah. Otonomi daerah bukan otonomi untuk pemerintah daerah melainkanotonomi untuk masyarakat di daerah. Dengan demikian, kemandirian dankreativitas daerah yang dijadikan tujuan dari kebijakan ini, pada dasarnyaadalah kemandirian dan kreativitas masyarakat di daerah. Dalam hal ini,pemerintah, sebagaimana dalam konsepsi good governance, merupakandomain yang berfungsi menggerakkan partisipasi dan memberdayakanmasyarakat tersebut. Untuk menjalankan fungsi state dalam hal ini pemerintah daerahdalam menggerakkan partisipasi masyarakat tersebut, pemerintah daerahharus memiliki model manajemen pemberdayaan yang di satu sisi mampumengoptimalkan penggalian sumber daya yang dimiliki dan di sisi lainmampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Lembaga Administrasi Negara, 2011 | 137
  4. 4. Bunga Rampai Administrasi Publik Sebenarnya, model-model pemberdayaan masyarakat saat ini telahada baik yang dilakukan oleh pemerintah sendiri maupun oleh kelembagaansupra struktural pemerintahan (lembaga mediator antara pemerintah danmasyarakat) seperti Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW), namunmasih bersifat sporadis dan variatif, sehingga belum dapat dijadikansebagai instrumen bagi pemerintah dalam mengoptimalkan potensimasyarakat dalam pembangunan. Model pemberdayaan yang diintroduksikan oleh Pemerintah (Pusat)pun telah banyak digulirkan melalui berbagai kebijakan. Sebagaimana hasilevaluasi dan pengamatan berbagai kalangan termasuk lembaga-lembagakajian baik nasional maupun internasional, disinyalir bahwa berbagaiprogram pemberdayaan masyarakat tersebut belum efektif, selain kurangmengena pada sasaran, mekanisme pemberdayaan yang dilakukan punternyata dituduh kurang tepat.Konsepsi Pemberdayaan Secara etimologis, Pemberdayaan adalah terjemahan dari kataempowerment, yang berasal dari kata empower yang mengandung duapengertian: (i) to give power to (memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatanatau mendelegasikan otoritas pada pihak lain). (ii) to give abilty to, enable(usaha untuk memberi kemampuan). Judistira K Garna (2000: 3)mengemukakan penggunaan istilah pemberdayaan dan memberdayakandari bahasa Inggris Empowerment dan empower mengandung dua artipengertian pertama adalah…to give power or authority to dan pengertiankedua berarti….to give ability to or enable. Dalam pengertian pertamadiartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan ataumendelegasikan otoritas ke pihak lain, sedangkan dalam pengertian keduasebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan. 138 | Lembaga Administrasi Negara, 2011
  5. 5. Bunga Rampai Administrasi Publik Semenetara itu, James William (1995) dalam CommunityDevelopment, Creating Community Alternatives (Vision, Analysis andPractice), menyatakan “empowerment means providing people with the !personal mobility, and the domination by elites of power structures ofsociety. Understood in these theme, then, empowering is a form of radicalchange, whing would overturn exiting strucutres of domination”. SelanjutnyaVitayala, Aida., (2000) dalam Tantangan dan Prospek Teknologi Informasidan Komunikasi dalam Otonomi Daerah, menyatakan pemberdayaanmasyarakat (Community Empowerement) adalah perwujudan capacitybuilding masyarakat yang bernuansa pada pemberdayaan sumberdayamanusia melalui pengembangan kelembagaan pembangunan mulai daritingkat pusat sampai tingkat pedesaan seiring dengan pembangunan sistemsosial ekonomi rakyat, prasarana dan sarana, serta pengembangan Tiga-P;Pendampingan yang dapat menggerakkan partisipasi total masyarakat,Penyuluhan dapat merespon dan memantau ubahan-ubahan yang terjadi dimasyarakat dan Pelayanan yang berfungsi sebagai unsur pengendaliketepatan distribusi aset sumberdaya fisik dan non fisik yang diperlukanmasyarakat. Masih tentang konsep pemberdayaan, Sumodiningrat (1996),mengemukakan “Ada dua pengertian pemberdayaan yang saling terkait,masyarakat yang belum berkembang sebagai pihak yang harusdiberdayakan, dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yangmemberdayakan. “Pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaanmemberikan kesempatan kepada setiap anggota masyarakat untuk dapatikut serta dalam proses pembangunan dengan mendapatkan kesempatanyang sama dan menikmati hasil pembangun tersebut sesuaikemampuannya”. Upaya pemberdayaan dapat dilihat dari tiga sisi : Pertama,menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat Lembaga Administrasi Negara, 2011 | 139
  6. 6. Bunga Rampai Administrasi Publikberkembang, Kedua, memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimilikioleh masyarakat, upaya yang amat pokok adalah peningkatan tarafpendidikan, dan derajat kesehatan serta akses kedalam sumber-sumberkemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, lapangan pekerjaan dan pasar.Ketiga, pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi rakyat berartimencegah dan melindungi masyarakat dari kesenjangan ekonomi sertamenciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju denganyang belum berkembang. Stewart (1994 : 2) dalam Hardjana, 1988 : 22, menyatakan bahwaEmpowerment seeks to eliminate all the unnecessary rules, procedures,standing orders, etc. which actually stand between the organization and itsgoals. The aims is to remove as many restrictions as possible in order tounblock the organization and the people who work in it, liberating them fromunnessary limitations which slow their responses and contrain their action.(pemberdayaan/pemberian wewenang adalah upaya untuk meniadakansegala peraturan, prosedur, perintah dan lain-lain yang tidak perlu, yangmerintangi organisasi mencapai tujuannya. Tujuannya menghapuskanhambatan-hambatan sebanyak mungkin guna membebaskan organisasidan orang-orang yang bekerja didlamnya, melepaskan mereka darihalangan-halangan yang hanya memperlamban reaksi dan merintangi aksimereka). Merriam Webstle (Onny S. Prijono, 1996 : 45), menguraikan lebihlanjut bahwa memberdayakan (empower) mengandung dua arti pengertian,pertama adalah to give power or authority to (memberi kekuasaan,mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain) danpengertian dua adalah to give ability to or enable (upaya untuk memberikankemampuan atau keberdayaan). Pengertian diatas dapat diketahui bahwa pemberdayaan intinyaterletak pemahaman dalam pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan 140 | Lembaga Administrasi Negara, 2011
  7. 7. Bunga Rampai Administrasi Publikpengawasan pembangunan. Hal ini memberikan arti bahwa pemberdayaanitu harus diawali dengan menyebaran informasi yang ditindak lanjuti denganproses pembinaan. Dari definisi-definisi tersebut, tersirat bahwa di dalam konseppemberdayaan terdapat adanya pengalihan sebagian kekuatan ataukemampuan dari pihak yang lebih berkusa atau ‘mampu’ kepada pihak yang‘kurang mampu’ (masyarakat) agar menjadi lebih berperan, melalui prosespenstimulasian dan pemberian motivasi agar mereka mempunyaikemampuan untuk hidup lebih mandiri. Pemberdayaan mengarah kepada suatu pemahaman adanya upayamemandirikan dan meningkatkan kemampuan masyarakat sertamembangkitkan kesadaran akan kemampuan yang dimiliki untuk maju kearah kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan (sustainable), karenapada hakekatnya setiap masyarakat yang terdiri dari kumpulan individumempunyai potensi yang dapat dikembangkan.Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Isu pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sebenarnyamerupakan kajian yang multidimensional, tidak dapat berdiri sendiri karenaterkait dengan faktor ekonomi, sisi budaya, dan kondisi sosial masyarakatsetempat. Kebijakan yang diarahkan pun tidak bisa seragam padaaplikasinya di daerah. Dalam buku Ekonomi Pembangunan, Irawan & M. Suparmoko,dikemukakan bahwa Baldwin & Meier mengungkapkan dari jauh-jauh haritentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam perkembanganpembangunan suatu negara adalah:1. Indegenous forces (kekuatan dari dalam);2. Mobilitas faktor-faktor produksi; Lembaga Administrasi Negara, 2011 | 141
  8. 8. Bunga Rampai Administrasi Publik3. Akumulasi kapital;4. Kriteria arah investasi yang sesuai dengan kebutuhan;5. Penyerapan kapital;6. Stabilitas dan nilai serta lembaga-lembaga yang ada. Menjadi menarik tatkala isu “kekuatan dari dalam” dimunculkan,karena ada asumsi bahwa sebanyak apapun modal ditanamkan, setinggiapapun teknologi yang diterapkan, tanpa ada keinginan kuat darimasyarakat sendiri untuk mau berkembang, maka semuanya tidak akanberdampak apapu pada masyarakat itu sendiri. Kekuatan-kekuatan luarmasyarakat (eksternal forces) dapat mendorong dan memberikan fasilitas-fasilitas pada kehendak untuk berkembang, namun kekuatan luar ini hanyamerupakan pelengkap dan tidak dapat menggantikan kekuatan-kekuatanyang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Perekonomian dan pembangunan adalah seperti kuda denganpedatinya, gerakan percepatan pada perekonomian diharapkan dapatmenarik perputaran roda pembangunan. Dalam perjalanannya,perekonomian dan pembangunan dalam suatu negara mengalamikeberhasilan, benturan, kendala serta dialektika. Dampak pembangunantidaklah seluruhnya positif, pada kenyataannya yang terukur dalampertumbuhan adalah nilai manfaat secara materiil, derajat penggerusanteradap kehidupan sosial-budaya serta kerusakan lingkungan tidak populeruntuk dihitung. Pertumbuhan ekonomi tidak merupakan gerakan otomatisyang mendorong kemajuan masyarakat negara-negara berkembang. Olehkarena itu, pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan adalah dua halyang harus dibedakan. Pembangunan memiliki cakupan dimensi yang lebihluas, dibandingkan dengan sekedar pertumbuhan ekonomi. Pembangunan(ekonomi) merupakan perubahan orientasi dan struktur pembangunan dinegara berkembang menuju suatu keadaan yang lebih maju. 142 | Lembaga Administrasi Negara, 2011
  9. 9. Bunga Rampai Administrasi Publik Pelaksanaan pembangunan pada masa lalu lebih menekankan padapendekatan sektoral yang cenderung terpusat sehingga pemerintah daerahkurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan kapasitasnya dalampenyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepadamasyarakat secara optimal. Kapasitas pemerintah daerah yang tidakoptimal ini disebabkan oleh kuatnya kendali pemerintah pusat dalam prosespembangunan melalui berbagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan yangsangat rinci dan kaku. Kuatnya kendali pemerintah pusat terhadappemerintah daerah pada masa yang lalu telah menyebabkan pula hilangnyamotivasi, inovasi, dan kreativitas aparat daerah dalam menjalankan tugasdan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Garis Besar Haluan Negara tahun 1999 mengamanatkan bahwaarah kebijakan bagi terwujudnya otonomi daerah dalam rangkapembangunan daerah dan pertumbuhan daerah dalam wadah negarakesatuan republik Indonesia. Secara khusus tujuan dalam Propenas yangsangat menarik adalah “Meningkatkan keberdayaan masyarakat melaluipenguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangankemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat dan peningkatankeswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untukmemperoleh hak-hak masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi,sosial dan politik. Oakley dan Mersen (Priono dan AMW Pranaka, 1996 : 57)menyebutkan bahwa proses pemberdayaan mengandung duakecenderungan sebagai berikut : Kecenderungan Primer. proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Proses ini berupaya membangun kemandirian melalui organisasi. Lembaga Administrasi Negara, 2011 | 143
  10. 10. Bunga Rampai Administrasi Publik Kecenderungan Sekunder. proses pemberdayaan yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan dan keberdayaan untuk apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Priono (1996: 73) mengemukakan strategi pemberdayaan sumberdaya manusia adalah sebagai berikut :a. Pemerataan Kesempatan. Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, meliputi persamaan aksebilitas dan keadilan atau kewajaran tidak membeda-bedakan dalam mendapatkan kesempatan yang sama.b. Pengkoordinasian Kegiatan. Disebut pengkoordinasian karena dalam segala bentuk kegiatan harus dilakukan kerjasama sehingga hubungan kerja yang dicapai bisa maksimal dan mendapatkan hasil yang wajar.c. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana. Artinya pemberdayaan dilakukan dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk proses kegiatan pelaksanaan, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak ditemui hambatan. Pemberdayaan dituntut dari sekedar pendelegasian kekuasaan,namun harus ditempatkan secara tepat sehingga dapat digunakan secaraefektif oleh aparat dibawahnya. Bukan hanya perlu limpahan tugasmelainkan juga pelimpahan proses pengambilan keputusan dan tanggungjawab secara penuh dengan upaya penguatan individu dari masyarakat jugapenanaman nilai budaya modern yang hasilnya berkurangnya pemborosan,penundaan dan kesalahan. Pemberdayaan memerlukan sikap keterbukan,kehematan dan bekerja keras serta bertanggung jawab. Pemberdayaan merupakan sebuah usaha untuk meningkatkankeberhasilan manajemen dengan cara menyerahkan wewenang kekuasaankepada orang lain, dengan mengusahakan agar yang mendelegasikan 144 | Lembaga Administrasi Negara, 2011
  11. 11. Bunga Rampai Administrasi Publikwewenang itu sendiri tidak kehilangan kewenangannya, tetapi hasilnya akanlebih memuaskan. Selanjutnya, menurut Kartasasmita (1996) pemberdayaan harusdilakukan melalui tiga hal sebagai berikut: 1. Menciptakan suasana iklim yang kondusif yang memungkinkan potensi masyrakat berkembang (enabling), yaitu dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran (awareness) akan potensi yang dimilikinya. 2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyrakat (empowering). Upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan serta akses kepada sumbe-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar. Pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar baik fisik seprti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan bawah. 3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi, melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.Strategi Pemberdayaan Masyarakat : catatan penutup Pemberdayaan masyarakat merupakan prasyarat mutlak bagipenanggulangan kemiskinan, melalui pemberdayaan diharapakan struktursosial ekonomi masyarakat golongan dapat diperbaiki. Kartasasmita (1996)mengemukakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukanmelalui:a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang.b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Lembaga Administrasi Negara, 2011 | 145
  12. 12. Bunga Rampai Administrasi Publikc. Memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan rakyat lemah. Lebih jauh lagi Kartasasmita (1996) mengemukakan bahwapemberdayaan untuk memperbaiki kondisi masyarakat agar dapat lebihmandiri dapat dilakukan melalui:1. Peningkatan akses ke dalam produksi.2. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat.3. Pembangunan prasarana4. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia.5. Kebijaksanaan pengembangan industri harus mengarah pada penguatan industi rakyat.6. Kebijaksanaan ketenagakerjaan yang merangsang tumbuhnya tenaga kerja mandiri sebagai cikal bakal lapisan wirausaha baru.7. Pemerataan pembangunan antar daerah dan desentralisasi.8. Pembangunan kelembagaan pedesaan9. Adanya perangkat peraturan perundangan yang memadai untuk melindungi dan mendukung pengembangan ekonomim rakyat yang ditujukan khusus untuk kepentingan rakyat kecil. Dengan menempatkan manusia sebagai sentral dari upayapemberdayaan maka konsep empowerment pada dasarnya adalah upayamenjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakinefektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat,negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi, danlain-lain. Upaya tersebut ini menempatkan pemberdayaan manusia secaraindividu maupun kolektif, dan harus menjadi bagian dari aktualisasimanusia dan kemanusiaan. Dengan kata lain, manusia dankemanusiaanlah yang menjadi tolok ukur normatif, srtuktural dansubstansial. 146 | Lembaga Administrasi Negara, 2011
  13. 13. Bunga Rampai Administrasi Publik Proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui aktivitas yangbertujuan meningkatkan kualitas hidup manusia sebagai individu ataupunmasyarakat. Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan.Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan kepada prosesmemberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, ataukemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya.Proses ini dapat pula dilengkapi dengan upaya membangun aset materialguna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi.Kecenderungan ini merupakan makna primer dari pemberdayaan.Kecenderungan kedua merupakan makna sekunder, yaitu menekankanpada proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi individu agarmempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yangmenjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Dengan melihat pengertian di atas, maka proses pemberdayaandapat diartikan sebagai upaya untuk memacu atau peningkatan peranmasyarakat itu sendiri untuk memberdayakan dirinya. Pemerintahmemainkan peranan penting dalam proses ini. Seperti dikemukaan olehOsborn (1992) dalam bukunya, Reinventing Government, bahwa untukkeberhasilan pembangunan, diantaranya adalah dengan mengurangidominasi peran pemerintah dalam mengelola pembangunan (CataliticGovernment; steering rather than rowing); serta meningkatkan peran sertamesyarakat dengan konsep pemberdayaan (Community-owned Government;empowerment rather than serving). Dengan pemberdayaan, akanmendorong rasa kepemilikan pembangunan dari birokrasi ke masyarakatsehingga tujuan pembangunan akan lebih efektif karena masyarakat lebihpeduli terhadap apa yang mereka perlukan. Salah satu bentukpemberdayaan ini adalah adanya partisipasi masyarakat dalampembangunan. Lembaga Administrasi Negara, 2011 | 147
  14. 14. Bunga Rampai Administrasi Publik Partisipasi masyarakat menunjukkan peran serta dan kontribusiyang diberikan masyarakat dalam proses pembangunan baik pada tahapperencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasaanya. Pengertianpartisipasi menggambarkan proses partisipasi dan hal tersebut tergantungdari perspektif lembaga yang menangani pembangunannya. Partisipasidikatakan sebagai suatu proses dimana pihak-pihak terkait (stakeholders)mempengaruhi dan berperan dalam mengendalikan inisiatif dan keputusanserta sumber daya pembangunan. Menurut United Nation DevelopmentProgram (UNDP, 1997), partisipasi dapat diinterpretasikan dalam duapengertian besar, dalam kaitannya dengan tujuan dan pendekatan untukmeningkatkan partisipasi masyarakat, yaitu partisipasi sebagai sebuah alat(participation as a mean) dan partisipasi sebagai sebuah akhir (paricipationas an end). Dalam pengertian pertama partisipasi dilihat sebagai suatuproses dimana masyarakat lokal bekerja sama dan berkolaborasi denganprogram/proyek yang berasal dari luar. Dalam pengertian ke dua,partisipasi dilihat sebagai tujuan. Tujuan ini dapat dinyatakan sebagaipemberdayaan masyarakat dalam arti melibatkan keahlian, pengetahuan,dan pengalaman masyarakat untuk meningkatkan tanggung jawab untukpembangunan mereka. Partisipasi masyarakat dalam suatu proses pembangunan terjadibila masyarakat turut serta dalam suatu proses pembangunan, berperandengan memberi sumbangan baik materi maupun non materi untukkeberhasilannya. Seperti dikatakan Wasistiono (2003) bahwa prinsippartisipasi masyarakat adalah sukarela, keterlibatan emosi, dan manfaat.Partisipasi ini hanya akan terjadi bila masyarakat melakukannya secarasukarela, tanpa paksaan pihak manapun. Sukarela ini pun hanya akanterjadi bila masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan sertadilibatkan dalam prosesnya sehingga mereka secara emosional terlibat danmerasa memiliki. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk dari upaya 148 | Lembaga Administrasi Negara, 2011
  15. 15. Bunga Rampai Administrasi Publikpemberdayaan, yang intinya membangun kemandirian masyarakat.Selanjutnya, Wasistiono mengutip Berger dan Neuhaus (1977),mengemukakan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat, diperlukanstruktur perantara (mediating structure), yakni institusi yang berdiri diantaraindividu dengan kehidupan pribadinya dengan institusi besar dalamkehidupan publik. Struktur perantara tersebut dapat berupa: ketenagaan,keluarga, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dansebagainya. Peran serta masyarakat dalam pembangunan bisa berbedatingkatannya, seperti diklasifikasikan oleh UNDP (1997) yang menyatakanbahwa partisipasi dapat dibedakan dalam beberapa tingkatan, yaitu: a. Manipulasi (manipulation); tingkatan terendah, dimana dimana partisipasi dirancang sebagai kesempatan untuk mengindokrinasi masyarakat (participation contrived as the opportunity to indoctrinate) b. Informasi (information); dimana pihak-pihak terkait diberitahu tentang hak-hak mereka, tangung jawab, pilihan-pilihan, yang merupakan tahap penting untuk langkah partisipasi selanjutnya. c. Konsultasi (consuntation); dalam tahap ini terjadi komunikasi dua tahap, dimana pihak-pihak terkait mempunyai kesempatan untuk menyatkan usulan dan kepedulianny, tapi tidak menjamin bahwa masukan dari mereka akan digunakan d. Membangun kesepakatan (Consensus-building); di sini pihak-pihak terkait berinteraksi untuk bisa memahami satu sama lain dan akhirnya tiba pada posisi yang telah disepakati. e. Pengambilan Keputusan (Decision making); ketika kesepakatan sudah merupakan keputusan bersama, ini menandakan adanya pembagian tanggung jawab terhadap outcome. f. Pembagian resiko (Risk Sharing); pada level ini sudah lebih jauh dari sekedar mengambil keputusan, tapi juga untuk mengatasi akibat dari Lembaga Administrasi Negara, 2011 | 149
  16. 16. Bunga Rampai Administrasi Publik hasil baik berupa keuntungan, bahaya, maupun konsekuensi lain yang terjadi.g. Kemitraan (Partnersip); hubungan ini termasuk pertukaran pekerjaan yang setara dalam rangka tujuan yang menguntungkan semua pihak.h. Self-management; ini merupakan tujuan puncak dari upaya partisipasi, dimana semua pihak berinteraksi dalam suatu proses belajar untuk meningkatkan kepuasan semua pihak yang terlibat/peduli.Daftar PustakaDavid Osborne-Ted Gaebler, (1999), Mewirausahakan Birokrasi (Reinventing Government) Mentransformasi Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor Publik, PT Pustaka Binaman Pressindo.Hardjana, Agus M, (1998), Empowering People (Pemberdayaan Sumberdaya manusia), Yogyakarta:KanisiusIrawan dan M. Suparmoko. 2002. Ekonomika Pembangunan. Yogyakarta: BPFE. Edisi KeenamJudistira K Garna, (2000), Ilmu-Ilmu Sosial Konsep Sisi, Bandung, Pasca Sarjana UNPADKartasasmita, Ginanjar, (1996), Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat, Jakarta, Bappenas.Prijono, Onny S dan A.M.W. Pranarka (penyunting). 1996. Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan, dan Implementasi, Jakarta : CSIS.Sumodiningrat, Gunawan, (1996), Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Social, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.UNDP (1997), Reconceptualizing Governance; Discussion Paper 2, New York, January.Vitayala, Aida., (2000),Tantangan dan Prospek Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Otonomi Daerah : Badan Pengembangan SDM Departemen Pertanian, Jakarta.William, James Ife. 1995.Community Development: Creating Community Alternatives – Visionand Analysis. Melbourne: Longman Australia Pty. Ltd. 150 | Lembaga Administrasi Negara, 2011

×