Disampaikan pada Pelatihan Khusus Analis Kebijakan Tahun 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH,.MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara – LAN RI
Disampaikan pada Pelatihan Khusus Analis Kebijakan Tahun 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH,.MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara – LAN RI
Mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar kebijakan publik, yang mencakup makna dan ruang lingkup kebijakan publik, sistem kebijakan, pendekatan, proses kebijakan, dan lingkungan kebijakan.
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
disajikan dalam rangka sosialisasi dan drum up inovasi pelayanan publik di kota tarakan. persipan menjadi laboratorium inovasi administrasi negara 2016
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019Yudiwid
Diskusi yang membahas tentang:
Lingkup Studi Kebijakan
Apa Kebijakan Publik ?
Bagaimana Proses Kebijakan Publik ?
Dimana posisi Analis Kebijakan?
Termasuk dimana posisi PTKSSI - BPPT dalam melakukan kegaitan yang berujung pada rekomendasi kebijakan.
Disampaikan pada “Knowledge Sharing Perumusan Kebijakan: dari Agenda Setting hingga Advokasi Kebijakan”, diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kemenkes RI
Jakarta, 26 April 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar kebijakan publik, yang mencakup makna dan ruang lingkup kebijakan publik, sistem kebijakan, pendekatan, proses kebijakan, dan lingkungan kebijakan.
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
disajikan dalam rangka sosialisasi dan drum up inovasi pelayanan publik di kota tarakan. persipan menjadi laboratorium inovasi administrasi negara 2016
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019Yudiwid
Diskusi yang membahas tentang:
Lingkup Studi Kebijakan
Apa Kebijakan Publik ?
Bagaimana Proses Kebijakan Publik ?
Dimana posisi Analis Kebijakan?
Termasuk dimana posisi PTKSSI - BPPT dalam melakukan kegaitan yang berujung pada rekomendasi kebijakan.
Disampaikan pada “Knowledge Sharing Perumusan Kebijakan: dari Agenda Setting hingga Advokasi Kebijakan”, diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kemenkes RI
Jakarta, 26 April 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengolaan tahap formulasi
kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan
Materi Askes V bagian kedua mengenai District Team Problem Solving. DTPS mencakup Analisis Diagram Masalah, Prioritas Masalah, Solusi/Program Intervensi menggunakan penilaian matriks.
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan po...WiandhariEsaBBPKCilo
Berikut ini adalah bahan tanyang untuk materi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan pada pelatihan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Ahli di BBPK Ciloto
Credit : dr. Yan Bani Luza, MKM (Widyaiswara BBPK Ciloto)
MANASIK KESEHATAN HAJI KOTA DEPOK TAHUN 2024Zakiah dr
haji adalah ibadah yang membutuhkan kondisi fisik yang prima, maka dari iru, perlu persiapan kesehatan haji sebelum keberangkatan, maupun selama disana hingga j=kepulangan
DALAM RANGKA MEMUTUS MATA RANTAI PENULARAN COVID-19, upaya pencegahan harus sudah mulai dilakukan dari rumah. anak2 sebagai kelompok rentan perlu mendapat perhatian khusus
DALAM RANGKA SIKLUS MANAJEMEN, SALAH SATUNYA MENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN, MAKA DIBUTUHKAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA AGAR DAPAT DIKETAHUI AKAR MASALAH YANG MENJADI PRIORITAS DISELESAIKAN
LAKIP adalah satau komponen dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Lakip merupakan laporan yang harus disampaikan, baik mengenai laporan kinerja maupun keuangan
dalam rangka percepatan penanganan covid-19, maka upaya yg harus terus di tingkatkan adalah TRACING, TESTING DAN TREATMENT, agar dapat memutus mata rantai penularan. maka dari itu slide ini mengajak kita melihat kembali bagaimana upaya kita dalam berkontribusi agar pandemi dapat segera berakhir
WEBINAR : NEW NORMAL DALAM PELAYANAN KESEHATANZakiah dr
dalam rangka menghadapi the new normal, tenaga kesehatan harus bersiap dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan upaya kesehatan masyarakat. apa inovasi yang dilakukan kota depok dalam menghadapi pandemi covid-19?
PPT PENGKAJIAN SISTEM MUSKULOSKELETAL 2.pptxEmohAsJohn
PENGKAJIAN MUSKULOSKELETAL
Gangguan neurologi sangat beragam bentuknya, banyak dari pasien yang menderita gangguan memori dan tidak mampu menjalani aktivitas sehari-hari secara normal. Penyakit-penyakit neurologi kebanyakan memiliki efek melemahkan kehidupan pasien, sehingga memberikan pengobatan neurologis sangat penting bagi kehidupan pasien.
9. Faktor-Faktor
dalam Kinerja Implementasi
• Was the policy adequately formulated? What were the
goals? Was the underlying causal model adequate? Tipe
dan Tujuan kebijakan
• Was the implementation competent? Well organized?
Effective? Timely? Coordinated? Well led? Pelaksana
Program
• Was the budget adequate? Was the program cost effective?
What were the units of goal indicator achieved per unit of
budget? Is the program worth the expenditure? Sumber
Daya Finansial
• Who was helped? Were expectations of benefits met? Who
is prepared to defend the program? Kelompok sasaran
Adapted from “Formal evaluation” by Wayne Hayes:
http://www.geocities.com/~profwork/pp/evaluate/formal.html
11. Model Analisis
Implementasi Kebijakan Publik
• Implementasi kebijakan atau program pada dasarnya
secara sengaja dilaksanakan untuk meraih kinerja yang
tinggi, dimana selama proses itu berlangsung dipengaruhi
oleh beberapa faktor
14. Model George Edward
(GE)
• Menurut model GE, variabel yang
mempengaruhi kebijakan publik adalah :
1.Komunikasi
2.Sumber daya
3.Disposisi atau sikap pelaksana
4.Struktur birokrasi
15. Model GEORGE Edwards III
Faktor Penentu Implementasi menurut Edward III
Komunikasi
Sumberdaya
Implementasi
Disposisi
Struktur
Birokrasi
16. Model GE :
Komunikasi
• Tiga hal penting : Transmisi, Konsistensi,
Kejelasan (Clarity)
• Komunikasi harus akurat dan cermat agar tujuan
dan sasaran kebijakan dipahami implementor .
• Aturan/petunjuk pelaksanaan harus jelas.
tidak jelas multitafsir penyimpangan
tujuan kebijakan/program
• Komunikasi penting untuk koordinasi dan sosialisasi
ke kelompok sasaran.
17. Model GE : Sumber Daya
Meliputi : SDM, finansial, informasi, wewenang,
fasilitas
•SDM : jumlah staff dan skills yang memadai.
•Finansial : jumlah dana /anggaran yang cukup
•Informasi : data dan fakta yang akurat
•Wewenang : otoritas utk memberi perintah,
mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran ,
fasilisitas, dan tenaga kerja ,dsb
•Fasilitas : gedung, peralatan, tehnologi, dsb
18. Model GE :
Disposisi/Kecenderungan
• Disposisi adalah watak dan karakteristik
implementor : komitmen, kejujuran, ketaatan
atau kepatuhan,dsb
• Komitmen dan kejujuran rendah korupsi,
mark up anggaran,dsb
• Implementor mempunyai sikap dan perspektif
berbeda implementasi tidak efektif. Misal :
perbedaan persepsi tentang dampak kebijakan
thd kepentingan dalam Perda antirokok, PKL,
judi,dsb
19. Model GE :
Struktur Birokrasi
• Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan
berbelit-belit (red tape) melemahkan
pengawasan shg implementasi tidak
fleksibel inefisiensi, korupsi, dsb
• Perlu adanya standard prosedur
pelaksanaan atau SOP (Standard Operating
Procedure) , petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk tehnis program
21. MODEL DANIEL A. MAZMANIAN DAN PAUL A. SABATEIR
Mudah tidaknya masalah dikendalikan:
1.Dukungan teori dan tehnologi
2.Keragaman perilaku kelompok sasaran
3.Tingkat perubahan perilaku yang dikehendaki
Kemampuan kebijakan utk
menstrukturkan proses implementasi
1.Kejelasan dan konsistensi tujuan
2.Dipergunakannya teori kausal
3.Ketepatan alokasi sumber dana
4.Keterpaduan hirarkis di antara lembaga
pelaksana
5.Aturan pelaksana dari lembaga pelaksana
6.Perekrutan pejabat pelaksana
Variabel di luar kebiajakan yg memperngaruhi
proses implementasi
1.Kondisi sosio-ekonomi dan tehnologi
2.Dukungan publik
3.Sikap dan risorsis dari konstituen
4.Dukungan pejabat yg lebih tinggi
5.Komitmen dan kualitas kepemimpinan dari
pejabat pelaksana
TAHAPAN DALAM PROSES IMPLEMENTASI
OUTPUT
kebijakan dari
lembaga
pelaksana
Kepatuhan target
utk mematuhi
output kebijakan
Hasil nyata output
kebijakan
Diterimanya
hasil tersebut
REVISI
UNDANG-
UNDANG
22. Tujuan yg ingin
dicapai
Tujuan
kebijakan
Melaksanakan kegiatan dipengaruhi oleh :
a. Isi Kebijakan :
- Kepentingan yang dipengaruhi.oleh kebijakan
-Tipe manfaat.yg dihasilkan
- Derajat perubahan yg diinginkan
- Kedudukan pembuat kebijakan
- Pelaksana program
- Sumberdaya yang dilibatkan
b. Konteks Implementasi :
-Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yg
terlibat
-Karakteristik lembaga dan penguasa
- Kepatuhan dan daya tanggap
Hasil Kebijakan :
a. Dampak pada
masyarakat, individu
dan kelompok
b. Perubahan dan
penerimaan oleh
masyarakat
Program aksi dan proyek individu yg
didesain dan dibiayai
Apakah program yg dijalankan
seperti yg direncanakan
Mengukur keberhasilan
Implementasi
Model Implementasi GRINDLE
23. Model Smith : proses atau alur implementasi
Policy
Making
Process
Implementing
Organization
Target
Group
Idealized Policy
Environmental Factors
Tensions
transactions
InstitutionsFeedback
Policy
29. NO Uraian MDG’s
TAHUN
2011 2012 2013 2014 2015
1
MDG’s 1 (Menanggulangi Kemiskinan dan
kelaparan) Jumlah balita Gizi Buruk :
129 120 87 75 77
2
MDG’s 4 (Menurunkan Angka Kematian
Anak) Jumlah Kematian Bayi :
119 114 113 83 63
3
MDG’s 5 (Meningkatkan kesehatan ibu)
Jumlah Kematian ibu :
22 22 17 17 14
4
MDG’s 6 (Memerangi Penyebaran
HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular
Lain nya :
ATM ( AIDS, TBC, Malaria )
a.Penemuan dan Pengobatan BTA (+)
b.Penemuan kasus HIV/AIDS baru
c.Malaria
897
16
-
1110
29
-
1129
55
-
956
86
-
1212
147
2 impor
5
MDG’s 7 (Kelestarian Lingkungan Hidup)
a.Air bersih
b.Jamban sehat
75%
90%
78%
92,3%
67,61%
64,8%
74,45%
67,67%
73,58%
73,49%
30. TREND JUMLAH KEMATIAN IBU DAN BAYI
KOTA DEPOK TAHUN 2007 – 2015
TREND JUMLAH KEMATIAN IBU DAN BAYI
KOTA DEPOK TAHUN 2007 – 2015
148
118
117 116
119
114
113
83
21
2825
27
22
14 11 16
2
18
14
22
22