Surat Dakwaan dalam Hukum Acara PidanaIzzatul Ulya
Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan pancasila dan UUD 1945, bukan berdasarkan atas kekuasaan semata-mata. Maka dari itu, Indonesia membutuhkan yang namanya sebuah hukum yang hidup atau yang berjalan, dengan hukum itu diharapkan akan terbentuk suasana yang tentram dan teratur bagi kehidupan masyarakan Indonesia. Tak lepas dari itu, hukum tersebut juga butuh ditegakkan, demi membela dan melindungi hak-hak setiap warga Negara.
Hukum Acara Pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana Negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidana atau membebaskan pidana. Hukum Acara Pidana mengatur bagai mana cara dan proses pengambilan putusan oleh hakim, mengenai aspek ini dimulai melalui tahap pemeriksaan didepan persidangan yakni mulai tahap pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan catatan/ dakwaan oleh jaksa/penuntut umum, kemudian diberi kesempatan terdakwa/penasihat hukumnya untuk mengajukan keberatan/eksepsi, dilanjutkan acara pembuktian, acara tuntutan, pembelaan, replik dan duplik serta pemeriksaan dianggap selesai dan dilanjutkan musyawarah dalam pengambilan putusan oleh hakim (majelis) serta penjatuhan/pengucapan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum (Bab XVI Pasal 145 sampai dengan Pasal 232 KUHAP).
Peraturan hukum yang mengatur juga tentang tahapan pelaksanaan terhadap putusan hakim yang telah diambil, dalam hal ini dapat dibedakan apabila putusan tersebut belum “inkracht van gewijsde’’ dapat dimungkinkan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya serta jaksa/ Penuntut Umum melakukan banding, kemudian kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI (Bab XVIII Pasal 233 sampai dengan Pasal 269 KUHAP) serta apabila putusan telah “ inkracht van gewijsde” dan terpidana tidak melakukan upaya grasi kepada Presiden selaku Kepala Negara, putusan dapat dilaksanakan oleh jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan dengan pengawasan dan pengamatan oleh Ketua Pengadilan Negri (Bab XIX Pasal 270 sampai dengan 283 KUHAP) sedangkan terpidana masih melakukan upaya grasi, putusan tersebut ditunda terlebih dahulu pelaksanaannya menunggu upaya grasi tersebut turun.
Dari tahapan-tahapan proses Hukum acara Pidana diatas ada yang disebut dengan pembacaan dakwaan, dimana dakwaan merupakan surat tuntutan yang dibuat oeleh jaksa yang ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar bagi hakim dalam memeriksa dimuka pangadilan, Maka dari itu penulis akan menulis suatu makala yang akan membahas tentang Surat Dakwaan.
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara PidanaIzzatul Ulya
Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan pancasila dan UUD 1945, bukan berdasarkan atas kekuasaan semata-mata. Maka dari itu, Indonesia membutuhkan yang namanya sebuah hukum yang hidup atau yang berjalan, dengan hukum itu diharapkan akan terbentuk suasana yang tentram dan teratur bagi kehidupan masyarakan Indonesia. Tak lepas dari itu, hukum tersebut juga butuh ditegakkan, demi membela dan melindungi hak-hak setiap warga Negara.
Hukum Acara Pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana Negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidana atau membebaskan pidana. Hukum Acara Pidana mengatur bagai mana cara dan proses pengambilan putusan oleh hakim, mengenai aspek ini dimulai melalui tahap pemeriksaan didepan persidangan yakni mulai tahap pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan catatan/ dakwaan oleh jaksa/penuntut umum, kemudian diberi kesempatan terdakwa/penasihat hukumnya untuk mengajukan keberatan/eksepsi, dilanjutkan acara pembuktian, acara tuntutan, pembelaan, replik dan duplik serta pemeriksaan dianggap selesai dan dilanjutkan musyawarah dalam pengambilan putusan oleh hakim (majelis) serta penjatuhan/pengucapan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum (Bab XVI Pasal 145 sampai dengan Pasal 232 KUHAP).
Peraturan hukum yang mengatur juga tentang tahapan pelaksanaan terhadap putusan hakim yang telah diambil, dalam hal ini dapat dibedakan apabila putusan tersebut belum “inkracht van gewijsde’’ dapat dimungkinkan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya serta jaksa/ Penuntut Umum melakukan banding, kemudian kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI (Bab XVIII Pasal 233 sampai dengan Pasal 269 KUHAP) serta apabila putusan telah “ inkracht van gewijsde” dan terpidana tidak melakukan upaya grasi kepada Presiden selaku Kepala Negara, putusan dapat dilaksanakan oleh jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan dengan pengawasan dan pengamatan oleh Ketua Pengadilan Negri (Bab XIX Pasal 270 sampai dengan 283 KUHAP) sedangkan terpidana masih melakukan upaya grasi, putusan tersebut ditunda terlebih dahulu pelaksanaannya menunggu upaya grasi tersebut turun.
Dari tahapan-tahapan proses Hukum acara Pidana diatas ada yang disebut dengan pembacaan dakwaan, dimana dakwaan merupakan surat tuntutan yang dibuat oeleh jaksa yang ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar bagi hakim dalam memeriksa dimuka pangadilan, Maka dari itu penulis akan menulis suatu makala yang akan membahas tentang Surat Dakwaan.
Contoh Perjanjian Kerjasama Membangun dan Mengembangkan Bisnis Conblock dan S...GLC
Contoh Perjanjian Kerjasama Membangun dan Mengembangkan Bisnis Conblock - Pada dasarnya perjanjian kerjasama ini merupakan perjanjian yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan suatu bisnis baru yang berhubungan dengan pembuatan conblock berikut dengan fasilitas bangunan dan infrastruktur penunjangnya sekaligus melakukan pemasaran dan penjualan hasil produksi conblock kepada pihak ketiga. (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
Bagi Para Peminat CONTOH Perjanjian Kerja ini, Template dijual dengan harga hanya Rp 500 Ribu. Hubungi : 0878-7063-5053 (HARD-Hi SMART CONSULTING) untuk Pemesanannya. Terimakasih
Bagi Para Peminat CONTOH/Template Perjanjian Kerja ini, Template dijual dengan harga hanya Rp 500 Ribu. Hubungi : 0878-7063-5053 (HARD-Hi SMART CONSULTING) untuk Pemesanannya. Terimakasih
Bagi Para Peminat CONTOH Perjanjian Kerja ini, Template dijual dengan harga hanya Rp 500 Ribu. Hubungi : 0878-7063-5053 (HARD-Hi SMART CONSULTING) untuk Pemesanannya. Terimakasih
Kegiatan sewa menyewa tidak hanya dilakukan pada penyewaan rumah saja tapi juga bangunan yang dapat digunakan sebagai tempat usaha. Nah, jika Anda ingin melakukan kegiatan sewa menyewa dalam hal apapun tentu perlu adanya perlindungan hukum terkait hal tersebut. (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simpleGLC
Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simple. Beli perjanjian ini melalui link ini:
https://sdklegal.company.site/products/Template-Perjanjian-pemberian-hutang-dan-pengakuan-hutang-p524912061
Bagi Para Pengunjung yang membutuhkan CONTOH-CONTOH PERJANJIAN KERJA BILINGUAL (2 BAHASA) dapat memesannya kepada Kami HARD-Hi SMART CONSULTING melalui Hotline : 0878-7063-5053 (Fast Response)
Bagi Para Pengunjung yang membutuhkan CONTOH-CONTOH PERJANJIAN KERJA BILINGUAL (2 BAHASA) dapat memesannya kepada Kami HARD-Hi SMART CONSULTING melalui Hotline : 0878-7063-5053 (Fast Response)
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Surat gugatan wanprestasi
1. Hal. 1 | 3
Jakarta, __ ___________ _______
KepadaYth.,
Ketua PengadilanNegeri ___________
_______________
_______________
__________
Perihal: GUGATAN WANPRESTASI
Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:
____________________,beralamatdi Jalan _______________ No.__,RT__ RW ___,Kelurahan _______,Kecamatan
________, ___________, _____________, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;
PENGGUGAT dengan ini hendak mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap:
________________, beralamat di Jalan ____________ No. __, RT. ___ RW ___, Kelurahan ___________, Kecamatan
__________, , yang dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya bernama ________________, beralamat di Jalan
__________ No. __, RT __ RW __, Kelurahan ___________, Kecamatan _____________, ___________, selanjutnya
disebut sebagai PENGGUGAT;
Adapun dasar-dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:
DALAM POSITA
1. Bahwa, pada tanggal __ __________ ____, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mengadakan kerja
sama berupa pemberian tugas pelaksanaan pekerjaan _______________ yang akan dilaksanakan
pada tanggal __ _________ _____ berdasarkan Perjanjian Kerja Sama No. ___________________ yang
dibuat dan ditandatangani oleh dan diantara keduanya pada tanggal __ _____________ _____
(selanjutnya disebut “Perjanjian”), Perjanjian mana telah menempatkan PENGGUGATsebagai
Pelaksana Kerja dan TERGUGAT sebagai Pemberi Kerja (Bukti P-1);
2. Bahwa, berdasarkan Pasal __ Perjanjian, PENGGUGAT sebagai Pelaksana Kerja memiliki
kewajiban untuk melakukan pekerjaan berupa ________________;
3. Bahwa berdasarkan Pasal __ Perjanjian, PENGGUGAT sebagai Pelaksana Kerja berhak
memperoleh Honorarium dari TERGUGAT sebesar Rp. _________ (____________ rupiah)
(selanjutnya disebut “Honorarium”);
4. Bahwa berdasarkan Pasal __ Perjanjian, pembayaran Honorarium yang menjadi hak
PENGGUGAT tersebut akan dilakukan oleh TERGUGAT secara bertahap, yaitu meliputi:
Pembayaran Tahap Pertama sebesar __% (________ persen) dari Honorarium atau sebesar Rp.
__________ (_____________ rupiah) dilakukan pada tanggal __ ___________ _____; Pembayaran Tahap
Kedua sebesar __ % (__________persen) dari Honorarium atau sebesar Rp. ___________ (____________
rupiah) dilakukan pada tanggal __ __________ _______;
5. Bahwa pada tanggal ___ ___________ ____,PENGGUGATtelah melaksanakan seluruh pekerjaannya
yang merupakan kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT sesuai dengan Perjanjian;
6. Bahwa dengan telah dilaksanakannya seluruh kewajiban PENGGUGAT tersebut, maka
berdasarkkan Pasal __ Perjanjian PENGGUGAT berhak untuk menerima pembayaran
Honorarium dari TERGUGAT sebesar Rp. ____________ (_____________ rupiah);
7. Bahwa, untuk melaksanakan kewajiban pembayaran Honorarium dari TERGUGAT kepada
PENGGUGAT tersebut, maka TERGUGAT telah melaksanakan Pembayaran Tahap Pertama
Honoraium kepada PENGGUGATsehingga jumlah pembayaran kewajiban TERGUGATkepada
2. Hal. 2 | 3
PENGGUGAT yang telah dilaksanakan sampai dengan batas akhir jangka waktu pembayaran
seluruh nilai Honorarium berdasarkan Perjanjian yang jatuh tempo pada tanggal __ __________
_____ adalah sebesar Rp. ___________ (_________________ rupiah);
8. Bahwa, dengan telah dilaksanakannya Pembayaran Tahap Pertama Honorarium yang
merupakan kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT tersebut, maka sisa Pembayaran
Tahap Kedua Honorarium yang menjadi kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT sampai
dengan batas akhir jangka waktu berdasarkan Perjanjian adalah sebesar Rp. ____________
(____________ rupiah);
9. Bahwa, pada tanggal __ ________________,TERGUGAT telah mengajukan permohonan keringanan
Pembayaran Tahap Kedua Honorarium kepada PENGGUGAT berdasarkan surat nomor
_____________ tanggal __ ________ _____ perihal “______________________”, yang pada intinya berisi
pengakuan TERGUGAT bahwa TERGUGAT masih memiliki kewajiban Pembayaran Tahap
Kedua Honorarium kepada PENGGUGAT sebesar Rp. _____________ (______________ rupiah) dan
janji TERGUGAT untuk membayar sisa kewajiban TERGUGAT tersebut kepada PENGGUGAT
paling lambat tanggal __ ____________ ______ (Bukti P-2);
10. Bahwa, berdasarkan surat permohonan penangguhan waktu Pembayaran Tahap Kedua
Honoraium dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT secara lisan
telah menyetujui permohonan TERGUGAT untuk mengundurkan waktu Pembayaran Tahap
Kedua Honorarium sampai dengan tanggal ___ ______________ _____;
11. Bahwa, sampai dengan jangka waktuterakhir PembayaranTahap Kedua Honorarium tersebut
diatas, TERGUGAT ternyata tidak juga melaksanakan kewajibannya melakukan Pembayaran
Tahap Kedua Honorarium kepada PENGGUGAT;
12. Bahwa, karena belum dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT
telah melakukan peneguran kepada TERGUGAT untuk segera melaksanakan seluruh
kewajibannyatersebut yang antara lain berupa beberapa kali teguran lisan melalui telepon dan
teguran tertulis melalui surat (Buki P-3);
13. Bahwa, karena teguran-teguran PENGGUGATtersebut tidak juga diindahkan oleh TERGUGAT,
maka pada tanggal __ _____________ ______ PENGGUGAT telah melayangkan surat teguran keras
(SOMASI) kepada TERGUGAT untuk melunasi kewajibannya melaksanakan Pembayaran
Tahap Kedua Honorarium (Bukti P-4);
14. Bahwa, ternyata surat teguran keras (SOMASI) yang dilayangkan PENGGUGAT tersebut juga
tidak diindahkan oleh TERGUGAT,sehingga dengan demikian maka TERGUGATdengan itikad
tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya kepada PENGGUGAT, terlebih lagi
belakangan TERGUGAT telah berusaha untuk menghindari PENGGUGAT dengan tidak dapat
lagi dihubunginya TERGUGAT oleh PENGGUGAT baik melalui telepon maupun di tempat
kediamannya, sehingga dengan demikian maka TERGUGAT dengan itikad tidak baik telah
berusaha menghindari kewajibannya melakukan pembayaran sisa honorarium yang menjadi
hak PENGGUGAT berdasarakan Perjanjian;
15. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGATtersebut, maka TERGUGATtelah
melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian, yaitu dengan tidak
dilaksanakannya Pembayaran Tahap Kedua Honorarium sebesar Rp. ___________ (_____________
rupiah)yang harussudah dibayarkanpalinglambattanggal __ ____________ ______,sehingga
dengan Demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGATatas
sisa honorarium sebesar Rp. __________ (_______________ rupiah);
16. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk
menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar
Ketua Pengadilan Negeri ________menyatakanbahwaTERGUGATtelahmelakukanwanprestasi;
3. Hal. 3 | 3
17. Bahwa, agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha
TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT
mohon agar dapat diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap 1 (Satu) buah
kendaraan roda empat merek ______ tipe ________ Nomor BPKB ______ Nomor STNK _____ milik
TERGUGAT;
18. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (iut
voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
19. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada
Ketua Pengadilan Negeri _________ untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.
500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam
melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
Berdasarkan hal-halyang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGATmohonkepadaKetua Pengadilan
Negeri _____________ agar berkenan untuk memutuskan:
DALAM PETITUM
1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat buktiyang diajukan PENGGUGATdalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakan atas sebuah
kendaraan roda empat merek ________ tipe _____ Nomor BPKB _______ Nomor STNK ________ atas
nama TERGUGAT;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
5. Menghukum TERGUGATuntukmelakukan Pembayaran Tahap Kedua Honorarium sebesar Rp.
_______ (__________ rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai;
6. Menghukum TERGUGATuntuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000 (lima
ratus ribu rupiah) setiap hari TERGUGATlalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung
sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Mebebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun
ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara
ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo EtBono).
Hormat PENGGUGAT,
____________________