1PERANAN FILSAFAT PANCASILA SEBAGAI SUMBER HUKUM TATA             USAHA NEGARA IDEAL DI INDONESIA( Dibuat Untuk Memenuhi T...
2                                              BAB I                                      PENDAHULUANA. LATAR BELAKANG    ...
3B. PERUMUSAN MASALAH      Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akandibahas adalah sebagai ber...
4                                  BAB II                              PEMBAHASANA. PENGERTIAN SUMBER HUKUM DAN SUMBER HTU...
5mencerminkan nilai - nilai yang hidup di dalamnya. Oleh sebab itu, didalampembuatan Undang - Undang hendaklah diperhatika...
6            2. Ukuran formil, yakni yang dipergunakan untuk menilai apakah                proses pembentukan suatu ketent...
7                    4. Traktat; dan                    5. Doktrin / Pendapat para sarjana.                         Kelima...
8arti materiil adalah tempat dari mana norma itu berasal, baik yang berbentuktertulis maupun tidak tertulis.3B. TATANAN NI...
9   Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, kemakmuran. Hukum   menjadi nilai vital yang tinggi. Pada nilai ...
10               a) Nilai positif dioperasionalkan menjadi perintah               b) Nilai negatif diperasionalkan menjadi...
11   f) Tatanan hidup beragama dengan nilai dasar dijamin oleh Negara      kebebasannya serta beribadahnya dengan agama da...
12C. PERANAN FILSAFAT PANCASILA SEBAGAI SUMBER HUKUM   TATA USAHA NEGARA       Pengertian Filsafat dalam Kamus Besar Bahas...
13kehendak yang baik berdasarkan putusan akal yang benar sesuai dengan rasakemanusiaan. Jadi, filsafat adalah mencintai pe...
14tidak bisa dilepas-lepaskan dari sila yang lain, keseluruhan sila di dalam Pancasilamerupakan suatu kesatuan organis, at...
15        Pengertian, fungsi dan perwujudan cita hukum (rechtidee) menunjukkanbetapa fundamental kedudukan dan peranan cit...
16dan merupakan kelompok pertama dalam hierarki norma hukum negara adalahStaatsfundamentalnorm, yang diterjemahkan A. Hami...
17                                  BAB III                                 PENUTUPA. KESIMPULAN       Berdasarkan uraian ...
18Indonesia harus diukur menurut nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dandidalam aturan hukum itu harus tercermin ...
19                             DAFTAR PUSTAKAAsshiddiqie   Jimly.,   Pengantar    Ilmu    Hukum    Tata   Negara,     Ceta...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Peranan filsafat pancasila sebagai sumber hukum tata usaha negara ideal di indonesia

13,260 views

Published on

Published in: Education

Peranan filsafat pancasila sebagai sumber hukum tata usaha negara ideal di indonesia

  1. 1. 1PERANAN FILSAFAT PANCASILA SEBAGAI SUMBER HUKUM TATA USAHA NEGARA IDEAL DI INDONESIA( Dibuat Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Hukum Tata Usaha Negara) Oleh : FREINGKY A. NDAUMANU, S.H. NIM : 11/322217/PHK/06731 PROGRAM PASCASARJARNA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA MAGISTER HUKUM 2012
  2. 2. 2 BAB I PENDAHULUANA. LATAR BELAKANG Pancasila sebagai asas kerohanian dan dasar filsafat Negara merupakanunsur penentu dari pada ada dan berlakunya tertib hukum Indonesia dan pokokkaidah Negara yang fundamental itu, maka pancasila itu adalah inti dari padapembukaan. Dengan dicantumkannya pancasila didalam Pembukaan UUD makapancasila berkedudukan sebagai norma dasar hukum obyektif. Sesuai dengankedudukan Pembukaan sebagai pokok kaidah fundamental dari pada NegaraRepublik Indonesia, mempunyai kedudukan yang sangat kuat, tetap, tidak dapatdiubah oleh siapapun, dengan perkataan lain perumusan pancasila yang sah adalahseperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD.1 Jika kita berbicara tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumberhukum, maka kita berbicara tentang Pancasila dalam kedudukan yang pertama(sebagai cita hukum). Sumber dari segala sumber hukum berarti sama dengansumber sistem hukum atau sumber tertib hukum. Dengan perkataan lain, citahukum Pancasila itu adalah sumber dari sistem hukum Indonesia.1 Hartono, Pancasila; Ditinjau Dari Segi Historis, Cetakan Pertama, 1992,hlm.92-93
  3. 3. 3B. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akandibahas adalah sebagai berikut : “Bagaimanakah Peranan Filsafat PancasilaSebagai Sumber Hukum Tata Usaha Negara Ideal Di Indonesia”?
  4. 4. 4 BAB II PEMBAHASANA. PENGERTIAN SUMBER HUKUM DAN SUMBER HTUN Pengertian sumber hukum pada umumnya terdiri dari dua (aspek), yaituaspek jiwa (sumber hukum materiil) dan aspek raga (sumber hukum formil).Selanjutnya, dalam buku berjudul Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya, Usep Ranawijaya mengemukakan bahwa perkataan sumber hukumsebenarnya mempunyai dua (2) arti. Pertama; sumber hukum sebagai penyebabadanya hukum. penyebab adanya hukum tidak lain adalah keyakinan hukum dariorang - orang yang melakukan peranan menentukan tentang apa yang harusmenjadi hukum didalam Negara (welbron). Kedua; sumber hukum dalam artibentuk perumusan dari kaidah - kaidah Hukum Tata Negara yang terdapatdidalam masyarakat dari mana kita dapat mengetahui apa yang menjadi hukum itu(kenbron). Pengertian diatas menunjukkan bahwa sumber hukum terdiri dari segalasesuatu yang menentukan isi dari hukum (sumber hukum ditinjau dari aspekmateriil) dan sumber hukum yang menunjukkan pada bentuk perumusan kaidah -kaidah hukum (sumber hukum dalam pengertian formal). Eugen Ehrlich, pemuka aliran sociological jurisprudence antara lainmengemukakan bahwa Hukum Positif yang baik (dan karenanya efektif) adalahhukum yang sesuai dengan living law yang sebagai inner order dari masyarakat
  5. 5. 5mencerminkan nilai - nilai yang hidup di dalamnya. Oleh sebab itu, didalampembuatan Undang - Undang hendaklah diperhatikan apa yang hidup didalammasyarakat. pendapat ini bila dihubungkan dengan pendapat dari UsepRanawijaya menunjukkan bahwa yang dimaksud sumber hukum dalam arti yangpertama (welbron) tidak lain wujudnya adalah living law yang mencerminkannilai - nilai yang ada di dalam masyarakat. Pendapat ini bila dihubungkan denganpendapat dari Usep Ranawijaya menunjukkan bahwa yang dimaksud sumberhukum dalam arti yang pertama (welbron) tidak lain wujudnya adalah living lawyang mencerminkan nilai - nilai yang ada didalam masyarakat. Dengan demikiansumber hukum dalam arti materiil tidak lain adalah nilai - nilai yang hidup dalammasyarakat yang diakui kebenarannya serta diberlakukan secara umum danbersifat mengikat. Donner mengemukakan bahwa sumber hukum adalah ajaran yangmemberikan ukuran (kriteria) apakah suatu ketentuan itu merupakan ketentuanyang berlaku umum atau tidak. Jika ketentuan itu berlaku umum maka hal inidisebut hukum, sedangkan tidak berlaku umum maka bukan merupakan hukum.Lebih lanjut dikemukakan bahwa untuk menentukan ukuran (kriteria) tersebutdikenal adanya dua (2) pendekatan, yakni : 1. Ukuran materiil, adalah ukuran yang dipergunakan untuk menilai apakah isi dari ketentuan tersebut dapat menjadi ketentuan hukum atau tidak, dan;
  6. 6. 6 2. Ukuran formil, yakni yang dipergunakan untuk menilai apakah proses pembentukan suatu ketentuan itu menjadi ketentuan hukum dapat dipenuhi. Proses pembentukan disini menyangkut : a) Perumusan; b) Pembahasan; c) Pengesahan; dan d) pengundangan. Bila argumentasi ini diterapkan dalam konteks Hukum Tata NegaraIndonesia, maka dapat ditarik garis pengertian sebagai berikut : a) Sumber hukum materiil dari Hukum Tata Negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila yang berkedudukan sebagai staatsfundamentalnorm dapat dikategorikan sebagai living law, karena berisi nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat dan bangsa Indonesia yang telah diakui kebenarannya serta mengikat dalam kehidupan masyarakat dan bangsa. Dengan demikian Pancasila yang terdiri dari 5 (lima) prinsip (the five principles) merupakan manifestasi dari isi dari hukum di Indonesia, dan oleh karenanya Pancasila merupakan sumber hukum dalam arti materiil. b) Sumber hukum formil dari Hukum Tata Negara Indonesia tidak lain adalah : 1. Perundang - undangan; 2. Yurisprudensi; 3. Kebiasaan;
  7. 7. 7 4. Traktat; dan 5. Doktrin / Pendapat para sarjana. Kelima hal tersebut diatas dikatakan sebagai sumber hukum dalam arti formil, karena menunjukan kepada proses pembentukkannya dan sekaligus organ pembentuknya. Dengan demikian yang disebut sumber hukum dalam artian formil bagi Hukum Tata Negara Indonesia, bukan menunjuk pada bentuknya, seperti UUD, Undang - Undang, Peraturan Pemerintah dan lain sebagainya. Bentuk - bentuk perundangan ini pada prinsipnya adalah hasil atau produk dari proses. 2 Van Apeldoorn dalam bukunya Inleiding to de Studie van hetNederlandsrecht, mengatakan bahwa kadang - kadang perkataan sumber hukumdimaksud dipakai dalam konteks sejarah, kadang - kadang dalam konteks filsafat,atau kadang - kadang dalam konteks sosial. Seperti yang dilakukan oleh Utrecht, kita dapat ,membedakan dua (2)macam pengertian sumber hukum (source of law), yaitu sumber hukum dalam artiformal atau formele zin (source of law in its formal sense) dan sumber hukumdalam arti substansial. materiil, atau in materiele zin (source of law in its materialsense). Sumber hukum dalam arti formal ialah tempat formal dalam bentuktertulis dari mana suatu kaidah hukum diambil, sedangkan sumber hukum dalam2 Handoyo B. Hestu Cipto., Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan Dan Hak Asasi Manusia(Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia), Cetakan.I, Universitas AtmajayaYogyakarta, 2003., hlm.27-29
  8. 8. 8arti materiil adalah tempat dari mana norma itu berasal, baik yang berbentuktertulis maupun tidak tertulis.3B. TATANAN NILAI PANCASILA Falsafah hidup suatu bangsa akan menjelmakan suatu tata nilai yang di cita-citakan bangsa yang bersangkutan, ia membentuk keyakinan hidup berkelompoksekaligus menjadi tolak ukur kesejahteraan kehidupan berkelompok sesuai yangdicita-citakan bangsa yang bersangkutan.4Tatanan nilai-nilai Pancasila yang dimaksud adalah sebagai berikut :1. Nilai materiil Nilai ini adalah yang terindah, sifatnya pokok, tetapi kebutuhannya terbatas. Tuhan, Hukum semesta, dan alam menjamin berbagai kemudahan untuk memenuhi kebutuhan materiil. Nilai materiil itu harus di konkritkan, materi bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai kelengkapan. (segala sesuatu yang mampu melahirkan kebahagiaan, baik secara fisik maupun lahiriah) Nilai-nilai materiil ini penting,tetapi hanya sebatas hal-hal tertentu.2. Nilai vital Nilai-nilai yang berupa kemudahan-kemudahan bagi manusia, dalam rangka melakukan aktivitas-aktivitasnya. Nilai ini mengandung beragam kontekstual3 Asshiddiqie Jimly., Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cetakan.3, RajaGrafindo Persada,Jakarta, 2011, hlm.1264 Oesman Oetojo., Pancasila Sebagai Ideologi; Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Masyarakat,Berbangsa Dan Bernegara, BP-7 Pusat, 1990, hlm.88-89
  9. 9. 9 Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, kemakmuran. Hukum menjadi nilai vital yang tinggi. Pada nilai vital ini, kebutuhan materiil harus dapat terpenuhi, kebutuhan rohaniah juga harus terpenuhi.3. Nilai Rohaniah a) Nilai kebenaran / kenyataan b) Nilai estetika / keindahan c) Nilai moral / etika Akhlak, melalui suatu tata cara yang santun dan sopan. Kaitannya dengan kepekaan terhadap hati. Nilai moralitasnya : hukum harus bisa memberikan ketentraman dan kenyamanan terhadap manusia. Ketika ada hukum, kita merasa terlindungi, terjamin. d) Nilai religius / Ketuhanan Nilai kerohanian merupakan nilai yang repenting, pada bagian-bagian di dalam pancasila.Setiap orang tentu pada ujung atau puncaknya akan mencari Tuhan,pencarian seperti ini ada yang dilakukan secara mudah atau sulit. Hukum harus memiliki nilai religius seperti ini, tidak boleh memisahkan dari nilai agama / Ketuhanan dengan mengatur segala sesuatunya di dalam dunia ini. Nilai kerohanian; nilai kebenaran (penting dalam aplikasinya di berbagai ilmu). Berbicara mengenai ilmu, berbicara kebenaran, sebagai nilai rohani yang dapat menentramkan hati kita.Nilai – nilai tersebut diatas kemudian dioperasionalkan dalam bentuk norma.
  10. 10. 10 a) Nilai positif dioperasionalkan menjadi perintah b) Nilai negatif diperasionalkan menjadi larangan c) Sanksi / hukuman merupakan sarana untuk penegakan norma5 Undang – Undang Dasar 1945 menggunakan 2 (dua) cara didalammenentukan petunjuk – petunjuk tentang nilai – nilai dasar tersebut : a. Yang pertama ialah dengan jelas diberikan petunjuk tentang suatu tatanan dasar; b. Nilai suatu tatanan dasar diserahkan pada Undang-Undang untuk merumuskannya, artinya dengan persetujuan (wakil) rakyat pula.Beberapa tatanan dasar dengan petunjuk – petunjuknya adalah sebagai beikut : a) Tatanan bermasyarakat, nilai – nilai dasarnya ialah tidak boleh ada eksploitasi sesama manusia (penjajahan), berprikemnusiaan dan berkeadilan sosial (Alinea I Pembukaan). b) Tatanan bernegara, dengan nilai dasar merdeka, berdaulat, bersatu adil dan makmur (Alinea II Pembukaan) c) Tatanan kerja sama antar Negara atau tatanan luar negeri dengan nilai tertib dunia, kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Alinea IV Pembukaan) d) Tatanan pemerintahan daerah dengan nilai permusyawaratan dan mengakui asal usul keistimewaan daerah (Pasal 18) e) Tatanan keuangan Negara ditentukan dengan Undang – Undang (Pasal 23)5 Sudjito Bin Atmoredjo, materi perkuliahan pascasarjana magister hukum bisnis
  11. 11. 11 f) Tatanan hidup beragama dengan nilai dasar dijamin oleh Negara kebebasannya serta beribadahnya dengan agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29) g) Tatanan bela negara, hak dan kewajiban warga Negara merupakan nilai dasarnya (Pasal 30) h) Tatanan pendidikan diatur dengan Undang – Undang (Pasal 31) i) Tatanan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat j) Tatanan hukum dan keikutsertaan dalam pemerintahan dengan nilai – nilai dasar kesamaan bagi setiap warga Negara dan kewajiban menjunjungnya tanpa kecuali (Pasal 27 ayat 1) k) Tatanan pekerjaan dan penghidupan, dengan nilai dasar harus layak dari segi kemanusiaan l) Tatanan budaya dengan nilai dasar, berdasarkan budaya daerah, menuju kemajuan adab, dan persatuan serta tidak menolak budaya asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa m) Tatanan kesejahteraan sosial dengan nilai dasar kemakmuran masyarakat yang diutamakan dan bukan kemakmuran orang seorang n) Tatanan gelar dan tanda kehormatan diatur dengan Undang – Undang (Pasal 15) Penjabaran nilai tersebut di atas menjadi suatu keharusan agar diperolehsuatu gambaran yang lebih konkrit dari setiap tatanan sehingga memudahkanperumusan haluan Negara ataupun pembangunan di setiap bidangnya.
  12. 12. 12C. PERANAN FILSAFAT PANCASILA SEBAGAI SUMBER HUKUM TATA USAHA NEGARA Pengertian Filsafat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah 1)Pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yangada, sebab, asal, dan hukumnya, 2) Teori yang mendasari alam pikiran atau suatukegiatan atau juga berarti ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika danepistemologi. Pakar Filsafat kenamaan Plato (427 - 347 SM) mendefinisikan filsafatadalah ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli, KemudianAristoteles (382 - 322 SM) mengartikan filsafat adalah ilmu pengetahuan yangmeliputi kebenaran, dan berisikan di dalamnya ilmu ; metafisika, logika, retorika,etika, ekonomi, politik, dan estetika. Secara Umum Pengertian Filsafat adalah Ilmu pengetahuan yang inginmencapai hakikat kebenaran yang asli dengan ciri-ciri pemikirannya yang 1)rasional, metodis, sistematis, koheren, integral, 2) tentang makro dan mikrokosmos 3) baik yang bersifat inderawi maupun non inderawi. Hakikat kebenaranyang dicari dari berfilsafat adalah kebenaran akan hakikat hidup dan kehidupan,bukan hanya dalam teori tetapi juga praktek. Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani“Philosoohia” (dari Philein = mencintai, Philia = cinta, dan Sophia =kebijaksanaan) yang melahirkan kata Inggris “Philosophy”, atau kata Arab“Falsafah”, dan biasanya diterjemahkan dengan “cinta kebijaksanaan”.Kebikajsanaan yang dimaksudkannya adalah melakukan perbuatan atas dorongan
  13. 13. 13kehendak yang baik berdasarkan putusan akal yang benar sesuai dengan rasakemanusiaan. Jadi, filsafat adalah mencintai perbuatan yang baik berdasarkanputusan akal yang sesuai dengan rasa kemanusiaan. Istilah “kebijaksanaan” akandijelaskan lagi dalam empat tabiat saleh dalam sila kedua, dan hikmatkebijaksanaan sebagai pimpinan kerakyatan dalam sila keempat. Istilah“Pancasila” berasal dari kata Sansekerta “Pancasyila” (Panca = lima, Syila =dasar atau asas atau diartikan juga prinsip), yang diartikan “lima dasar” atau “limaprinsip”. Selanjutnya kedua istilah digabungkan menjadi “Filsafat Pancasila”,yang secara etimologis berarti “cinta kebijaksanaan yang berlandaskan limadasar”, atau diartikan juga “cinta kebijaksanaan dengan berpedoman pada limaprinsip”.6 Di dalam setiap negara terdapat suatu dasar fundamental atau pokokkaidah yang merupakan sumber hukum positif yang dalam ilmu hukum tatanegara disebut staatsfundamentalnorm. Di negara Indonesia, sumber hukumpositif tersebut intinya adalah Pancasila. Dengan demikian Pancasila merupakancita-cita hukum, kerangka berpikir, sumber nilai serta sumber arah penyusunandan perubahan hukum positif di Indonesia.7 Untuk mencari hakikat Pancasila adalah dengan mengamati rumusan limasila dari Pancasila, yang sesungguhnya identik dengan pokok-pokok pikirandalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila merupakan suatu kesatuan, sila yang satu6 Bakry Noor Ms., Orientasi Filsafat Pancasila, Edisi Kedua Cetakan I, Liberty, Yogyakarta,1994, hlm.1-27 Kaelan., Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 2003, hlm.244
  14. 14. 14tidak bisa dilepas-lepaskan dari sila yang lain, keseluruhan sila di dalam Pancasilamerupakan suatu kesatuan organis, atau suatu kesatuan keseluruhan yang bulat.8 Dengan demikian maka Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan duamacam terhadap tertib hukum Indonesia. Pertama, menjadi dasarnya, karenaPembukaanlah yang memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukumIndonesia itu. Kedua, memasukkan diri di dalamnya sebagai ketentuan hukum yangtertinggi, sesuai dengan kedudukannya asli sebagai asas bagi hukum dasar lainnya, baikUndang-Undang Dasar yang tertulis maupun Undang-Undang Dasar yang tidak tertulisdan peraturan-peraturan hukum lainnya yang lebih rendah.9 Rumusan Pancasila yang dijumpai dalam Alinea keempat PembukaanUUD 1945 adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yangmerupakan produk filsafat hukum negara Indonesia, Pancasila ini muncul diilhamidari banyaknya suku, ras, kemudian latar belakang, serta perbedaan ideologidalam masyarakat yang majemuk, untuk itu muncullah filsafat hukum untukmenyatukan masyarakat Indonesia dalam satu bangsa, satu kesatuan, satu bahasa,dan prinsip kekeluargaan. Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila inimerupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang tersusun secara sistematis-hierarkhis. Artinya bahwa antara nilai dasar yang satu dengan nilai dasar lainnyasaling berhubungan, tidak boleh dipisah-pisahkan, dipecah-pecahkan, maupunditukar tempatnya.108 Darji Darmodiharjo., Santiaji Pancasila, Usaha Nasional, Surabaya, 1991, hlm.379 Notonagoro., Pancasila Dasar Falsafah Negara, Bina Aksara, Jakarta 1984, hlm.74.10 Marsudi Subandi Al., Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2001, hlm.39
  15. 15. 15 Pengertian, fungsi dan perwujudan cita hukum (rechtidee) menunjukkanbetapa fundamental kedudukan dan peranan cita-cita hukum adalah sumbergenetik dari tata hukum (rechtsorder). Oleh karena itu cita hukum (rechtidee)hendaknya diwujudkan sebagai suatu realitas. Maknanya bahwa filsafat hukummenjadi dasar dan acuan pembangunan kehidupan suatu bangsa serta acuan bagipembanguan hukum dalam bidang-bidang lainnya. Kewajiban negara untukmenegakkan cita keadilan sebagai cita hukum itu tersirat didalam asas HukumKodrat yang dimaksud untuk mengukur kebaikan Hukum Positif, apakah betul-betul telah sesuai dengan aturan yang berasal dari Hukum Tuhan, denganperikemanusiaan dan perikeadilan dengan kebaikan Hukum Etis dan dengan asasdasar hukum umum abstrak Hukum Filosofis.11 Berdasarkan teori jenjang hukum (Stufentheorie) gagasan Hans Kelsen.Kelsen menyatakan bahwa Grundnorm (Norma Dasar) adalah norma tertinggidalam suatu sistem norma yang tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebihtinggi lagi. Grundnorm adalah norma terakhir yang bersifat hopotetis dan fiktifyang menurut Indrati “ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat”, sebagaigantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya, sehingga suatu NormaDasar itu dikatakan pre-supposed (ditetapkan terlebih dahulu).12 Hans Nawiasky tidak sependapat dengan Kelsen dalam penggunaan istilahGrundnorm sebagai norma tertinggi. Menurut Nawiasky, norma hukum tertinggi11 Notonagoro.,Pembukaan Oendang-oendang Dasar 1945, Pokok Kaidah Negara yangFundamental Negara Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,194812 S. Maria Farida Indrati., Ilmu Perundang-Undangan (1) (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan.Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm.41
  16. 16. 16dan merupakan kelompok pertama dalam hierarki norma hukum negara adalahStaatsfundamentalnorm, yang diterjemahkan A. Hamid S. Attamimi sebagai“Norma Fundamental Negara”. Staatsfundamentalnorm sebagai norma tertinggisuatu negara merupakan norma yang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebihtinggi lagi, namun bersifat pre-supposed oleh masyarakat dalam suatu negara, danmerupakan norma hukum bagi bergantungnya norma-norma hukum dibawahnya.1313 Attamimi A. Hamid S.,“Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalamPenyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yangBerfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu PELITA I – PELITA IV)”, Disertasi. UniversitasIndonesia, Jakarta, 1990, hlm.43
  17. 17. 17 BAB III PENUTUPA. KESIMPULAN Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat diambil beberapakesimpulan antara lain : Peranan Filsafat Pancasila sebagai sumber hukum tata usaha negara idealdi Indonesia, yakni Pancasila merupakan Grundnorm atau sumber dari segalasumber hukum di Indonesia, rumusan Pancasila ini dijumpai dalam Alineakeempat Pembukaan UUD 1945, maka dapat dikatakan bahwa Pembukaan UUD1945 adalah filsafat hukum Indonesia, maka Batang Tubuh berikut denganPenjelasan UUD 1945 adalah teori hukumnya, dikatakan demikian karena dalamBatang Tubuh UUD 1945 itu akan ditemukan landasan hukum positif Indonesia.Teori Hukum tersebut meletakkan dasar-dasar falsafati hukum positif kita,Dengan demikian filsafat hukum Indonesia di mulai dari pemaham kembali (reinterpretasi) terhadap pembukaan UUD 1945; hal ini merupakan peran pentingbagi aparat pemerintah dalam hal pembuatan produk hukum tersebut selaludijiwai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum maka setiap butirketetapan harus mencerminkan sila-sila Pancasila sebagai suatu landasan yangkokoh dalam negara hukum Pancasila. Bahwa di Indonesia, Pancasila (staatsfundamentalnorm) merupakansumber dari segala sumber hukum, yang berarti bahwa segala bentuk hukum di
  18. 18. 18Indonesia harus diukur menurut nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dandidalam aturan hukum itu harus tercermin kesadaran dan rasa keadilan yangsesuai dengan kepribadian dan falsafah hidup bangsa. Nilai – nilai Pancasilamerupakan nilai – nilai yang mencerminkan atau menggambarkankeanekaragaman budaya, suku, bahasa, daerah dari suatu kemajemukan bangsaIndonesia, yang oleh Negara melalui aparatur pemerintah mengatur sistem nilai-nilai dasar tersebut menjadi suatu norma/hukum yang mengatur kehidupanmasyarakat bangsa indonesia sendiri, yang tidak berakar secara utuh pada salahsatu budaya masyarakat etnik atau tradisi keagamaan melainkan berakar padasemua sistem budaya yang ada.B. SARAN Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan beberapasaran yang dapat penulis rekomendasikan sebagai berikut : Bahwa pemerintah dalam upaya untuk melakukan pembangunan hukumyang mencakup upaya – upaya pembaharuan tatanan hukum, hendaknya FilsafatPancasila dijadikan paradigma hidup bangsa Indonesia yang akan berperanmenjelmakan suatu tata nilai yang dicita-citakan bangsa Indonesia dalammembentuk peraturan perundang – undangan atau norma – norma hukumberdasarkan UUD 1945, demi memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.
  19. 19. 19 DAFTAR PUSTAKAAsshiddiqie Jimly., Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cetakan.3, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011Attamimi A. Hamid S. “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu PELITA I – PELITA IV”), Disertasi. Universitas Indonesia, Jakarta, 1990Bakry Noor Ms., Orientasi Filsafat Pancasila, Edisi Kedua Cetakan I, Liberty, Yogyakarta, 1994Darji Darmodiharjo., Santiaji Pancasila, Usaha Nasional, Surabaya, 1991Handoyo B. Hestu Cipto., Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan Dan Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia), Cetakan.I, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2003Hartono, Pancasila; ditinjau dari segi historis, cetakan pertama, 1992Kaelan., Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 2003Marsudi Subandi Al., Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001Notonagoro., Pancasila Dasar Falsafah Negara, Bina Aksara, Jakarta 1984__________.,Pembukaan Oendang-oendang Dasar 1945, Pokok Kaidah Negara yang Fundamental Negara Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,1948Oesman Oetojo., Pancasila Sebagai Ideologi; dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, BP-7 Pusat, 1990S. Maria Farida Indrati., Ilmu Perundang-Undangan (1) (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Kanisius, Yogyakarta, 2007Sudjito Bin Atmoredjo, materi perkuliahan pascasarjana magister hukum bisnis

×