SlideShare a Scribd company logo
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN 
PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN 
PEMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 YANG 
DISESUAIKAN DENGAN SAP BERBASIS 
AKRUAL PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 
71 TAHUN 2010.
Sistem akuntansi pemerintahan daerah menurut Pasal 23 ayat 
(3) Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu meliputi 
serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, 
pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi atau 
kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka 
pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat 
dilalkuakan secara manual atau menggunakan aplikasi 
komputer. Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintahan 
daerah, kepala daerah menerapkan sistem akuntansi 
pemerintahan daerah dengan mengacu pada peraturan daerah 
tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, disusun 
dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern dan 
standar akuntansi pemerintahan.
Dalam sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan entitas 
pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan 
sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi 
daerah dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah 
(PPKD) pada satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) 
dan sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) 
dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan keuangan (PPK)- 
SKPD. Sistem akuntansi pemerintahan daerah secara garis 
besar terdiri atas empat prosedur akuntansi, yaitu: prosedur 
akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran 
kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi 
aset.
PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS 
PENGERTIAN 
Serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan/atau 
kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan penerimaan kas pada SKPD dan/atau pada 
SKPD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi 
PELAKSANA 
Tingkat SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi PPK-SKPD 
Tingkat SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi SKPKD 
DOKUMEN 
• STS (Surat Tanda Setoran) 
• Nota Kredit 
• Bukti Transfer 
• Dokumen Lainnya
PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS 
CATATAN 
• Buku Jurnal Penerimaan Kas 
• Buku Besar 
• Buku Besar Pembantu 
LAPORAN YANG DIHASILKAN 
Tingkat SKPD: 
1. Laporan Realisasi Anggaran 
2. Neraca 
3. Catatan Atas Laporan Keuangan 
Tingkat SKPKD: 
1. Laporan Realisasi Anggaran 
2. Neraca 
3. Laporan Arus Kas 
4. Catatan Atas Laporan Keuangan
PROSEDUR AKUNTANSI PENGELUARAN KAS 
PENGERTIAN 
Serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan dan peringkasan 
transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam 
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan 
pengeluaran kas pada SKPD dan/atau pada SKPD yang dapat dilaksanakan 
secara manual maupun terkomputerisasi 
PELAKSANA 
Tingkat SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi PPK-SKPD 
Tingkat SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi SKPKD 
DOKUMEN 
• SP2D 
• SPJ 
• Nota Debet 
• Bukti Transfer 
• Dokumen Lainnya
PROSEDUR AKUNTANSI PENGELUARAN KAS 
CATATAN 
• Buku Jurnal Pengeluaran Kas 
• Buku Besar 
• Buku Besar Pembantu 
LAPORAN YANG DIHASILKAN 
Tingkat SKPD: 
1. Laporan Realisasi Anggaran 
2. Neraca 
3. Catatan Atas Laporan Keuangan 
Tingkat SKPKD: 
1. Laporan Realisasi Anggaran 
2. Neraca 
3. Laporan Arus Kas 
4. Catatan Atas Laporan Keuangan
PROSEDUR AKUNTANSI SELAIN KAS 
PENGERTIAN 
Serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan dan peringkasan 
transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam 
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan 
Transaksi dan/ atau kejadian keuangan selain kas pada SKPD dan/atau 
pada SKPD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun 
terkomputerisasi 
PELAKSANA 
Tingkat SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi PPK-SKPD 
Tingkat SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi SKPKD 
DOKUMEN 
• Bukti Memorial
PROSEDUR AKUNTANSI SELAIN KAS 
CATATAN 
• Buku Jurnal Umum 
• Buku Besar 
• Buku Besar Pembantu 
LAPORAN YANG DIHASILKAN 
Tingkat SKPD: 
1. Laporan Realisasi Anggaran 
2. Neraca 
3. Catatan Atas Laporan Keuangan 
Tingkat SKPKD: 
1. Laporan Realisasi Anggaran 
2. Neraca 
3. Laporan Arus Kas 
4. Catatan Atas Laporan Keuangan
PROSEDUR AKUNTANSI ASET 
PENGERTIAN 
Serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan dan peringkasan 
transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam 
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan 
Transaksi dan/ atau kejadian Aset Tetap pada SKPD dan/atau pada SKPD 
yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi 
PELAKSANA 
Tingkat SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi PPK-SKPD 
Tingkat SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi SKPKD 
DOKUMEN 
• Bukti Memorial
PROSEDUR AKUNTANSI ASET 
CATATAN 
• Buku Jurnal Umum 
• Buku Besar 
• Buku Besar Pembantu 
LAPORAN YANG DIHASILKAN 
Tingkat SKPD: 
1. Laporan Realisasi Anggaran 
2. Neraca 
3. Catatan Atas Laporan Keuangan 
Tingkat SKPKD: 
1. Laporan Realisasi Anggaran 
2. Neraca 
3. Laporan Arus Kas 
4. Catatan Atas Laporan Keuangan
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Konsep dasar akuntansi pemerintah daerah
Konsep dasar akuntansi pemerintah daerahKonsep dasar akuntansi pemerintah daerah
Konsep dasar akuntansi pemerintah daerah
Shi Chin
 
soal dan jawaban soal auditing
soal dan jawaban soal auditing soal dan jawaban soal auditing
soal dan jawaban soal auditing
Astri Yulia
 
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHSTANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAndy 'ndut
 
Pengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi PemerintahPengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi Pemerintah
Sujatmiko Wibowo
 
Persamaan dasar akuntansi
Persamaan dasar akuntansiPersamaan dasar akuntansi
Persamaan dasar akuntansiDudung Pratama
 
Akuntansi+anggaran
Akuntansi+anggaranAkuntansi+anggaran
Akuntansi+anggaranFrandy11
 
Akuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAAkuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDA
Mahyuni Bjm
 
Bab 2 auditing
Bab 2 auditingBab 2 auditing
Bab 2 auditing
Yorim N. Lasboi
 
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi PemerintahanKerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Sujatmiko Wibowo
 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sistem Pengendalian Intern PemerintahSistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Dadang Solihin
 
siklus pendapatan
siklus pendapatansiklus pendapatan
siklus pendapatan
IndahEunike1
 
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDA
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDAAkuntansi Beban dan-belanja PEMDA
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDA
Mahyuni Bjm
 
penganggaran sektor publik
penganggaran sektor publikpenganggaran sektor publik
penganggaran sektor publik
Ary Efendi
 
Sri suwanti jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
Sri suwanti    jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan DaerahSri suwanti    jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
Sri suwanti jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
Sri Suwanti
 
PELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).ppt
PELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).pptPELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).ppt
PELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).ppt
MAHMUN SYARIF
 
Rasio arus kas operasi terhadap kewajiban lancar
Rasio arus kas operasi terhadap kewajiban lancarRasio arus kas operasi terhadap kewajiban lancar
Rasio arus kas operasi terhadap kewajiban lancarIdham Syam
 
Akuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAAkuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDA
Mahyuni Bjm
 
Sistem Akuntansi: Bab 4 - Jurnal
Sistem Akuntansi: Bab 4 - JurnalSistem Akuntansi: Bab 4 - Jurnal
Sistem Akuntansi: Bab 4 - Jurnal
Esterina Danar Puja
 
1.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 140404
1.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 1404041.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 140404
1.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 140404
LainunKhairuna
 
Lampiran ii permendagri-64-tahun-2013
Lampiran ii permendagri-64-tahun-2013Lampiran ii permendagri-64-tahun-2013
Lampiran ii permendagri-64-tahun-2013
UNIDHA
 

What's hot (20)

Konsep dasar akuntansi pemerintah daerah
Konsep dasar akuntansi pemerintah daerahKonsep dasar akuntansi pemerintah daerah
Konsep dasar akuntansi pemerintah daerah
 
soal dan jawaban soal auditing
soal dan jawaban soal auditing soal dan jawaban soal auditing
soal dan jawaban soal auditing
 
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHSTANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
 
Pengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi PemerintahPengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi Pemerintah
 
Persamaan dasar akuntansi
Persamaan dasar akuntansiPersamaan dasar akuntansi
Persamaan dasar akuntansi
 
Akuntansi+anggaran
Akuntansi+anggaranAkuntansi+anggaran
Akuntansi+anggaran
 
Akuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAAkuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDA
 
Bab 2 auditing
Bab 2 auditingBab 2 auditing
Bab 2 auditing
 
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi PemerintahanKerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sistem Pengendalian Intern PemerintahSistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 
siklus pendapatan
siklus pendapatansiklus pendapatan
siklus pendapatan
 
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDA
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDAAkuntansi Beban dan-belanja PEMDA
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDA
 
penganggaran sektor publik
penganggaran sektor publikpenganggaran sektor publik
penganggaran sektor publik
 
Sri suwanti jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
Sri suwanti    jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan DaerahSri suwanti    jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
Sri suwanti jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
 
PELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).ppt
PELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).pptPELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).ppt
PELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).ppt
 
Rasio arus kas operasi terhadap kewajiban lancar
Rasio arus kas operasi terhadap kewajiban lancarRasio arus kas operasi terhadap kewajiban lancar
Rasio arus kas operasi terhadap kewajiban lancar
 
Akuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAAkuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDA
 
Sistem Akuntansi: Bab 4 - Jurnal
Sistem Akuntansi: Bab 4 - JurnalSistem Akuntansi: Bab 4 - Jurnal
Sistem Akuntansi: Bab 4 - Jurnal
 
1.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 140404
1.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 1404041.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 140404
1.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 140404
 
Lampiran ii permendagri-64-tahun-2013
Lampiran ii permendagri-64-tahun-2013Lampiran ii permendagri-64-tahun-2013
Lampiran ii permendagri-64-tahun-2013
 

Viewers also liked

Makalah sistem akuntansi pemerintah daerah
Makalah sistem akuntansi pemerintah daerahMakalah sistem akuntansi pemerintah daerah
Makalah sistem akuntansi pemerintah daerahMarobo United
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)Miftah Fadlilah
 
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerahPenerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerahPT. waluh bajarang
 
Akuntansi Keuangan Daerah - Diklat RTM- Part II
Akuntansi Keuangan Daerah - Diklat RTM- Part IIAkuntansi Keuangan Daerah - Diklat RTM- Part II
Akuntansi Keuangan Daerah - Diklat RTM- Part II
Ambara Sugama
 
Asal mula single entry
Asal mula single entryAsal mula single entry
Asal mula single entry
Ajeng Triyana
 
Pedoman umum sistem akuntansi pemerintah
Pedoman umum sistem akuntansi pemerintahPedoman umum sistem akuntansi pemerintah
Pedoman umum sistem akuntansi pemerintahAmbara Sugama
 
Perekayasaan pelaporan keuangan
Perekayasaan pelaporan keuanganPerekayasaan pelaporan keuangan
Perekayasaan pelaporan keuanganRatna Agnezious
 
Dasar2 Akuntansi
Dasar2 AkuntansiDasar2 Akuntansi
Dasar2 Akuntansienzhara
 
Silpa's Power Point
Silpa's Power PointSilpa's Power Point
Silpa's Power Point
SilpaAmstrong
 
REFORMASI KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTHAN
REFORMASI KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTHAN REFORMASI KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTHAN
REFORMASI KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTHAN Kementerian Dalam Negeri
 
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Tatang Suwandi
 
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Sarana Akuntabilitas dan Transparansi Keuang...
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Sarana Akuntabilitas dan Transparansi Keuang...Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Sarana Akuntabilitas dan Transparansi Keuang...
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Sarana Akuntabilitas dan Transparansi Keuang...naim muhammad
 
Ruang Lingkup Keuangan Negara
Ruang Lingkup Keuangan NegaraRuang Lingkup Keuangan Negara
Ruang Lingkup Keuangan Negara
Arfan Fahmi
 
Akuntansi & penyusunan lkd
Akuntansi & penyusunan lkdAkuntansi & penyusunan lkd
Akuntansi & penyusunan lkd
greeneyes85
 
Akuntansi penyusutan dalam Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi penyusutan dalam Akuntansi PemerintahanAkuntansi penyusutan dalam Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi penyusutan dalam Akuntansi Pemerintahan
Toyib Abdulloh
 
Makalah Sistem Informasi Akuntansi
Makalah Sistem Informasi AkuntansiMakalah Sistem Informasi Akuntansi
Makalah Sistem Informasi Akuntansi
agarirs
 
Makalah akuntansi internasional
Makalah akuntansi internasionalMakalah akuntansi internasional
Makalah akuntansi internasionaldewi masita
 

Viewers also liked (17)

Makalah sistem akuntansi pemerintah daerah
Makalah sistem akuntansi pemerintah daerahMakalah sistem akuntansi pemerintah daerah
Makalah sistem akuntansi pemerintah daerah
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
 
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerahPenerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
 
Akuntansi Keuangan Daerah - Diklat RTM- Part II
Akuntansi Keuangan Daerah - Diklat RTM- Part IIAkuntansi Keuangan Daerah - Diklat RTM- Part II
Akuntansi Keuangan Daerah - Diklat RTM- Part II
 
Asal mula single entry
Asal mula single entryAsal mula single entry
Asal mula single entry
 
Pedoman umum sistem akuntansi pemerintah
Pedoman umum sistem akuntansi pemerintahPedoman umum sistem akuntansi pemerintah
Pedoman umum sistem akuntansi pemerintah
 
Perekayasaan pelaporan keuangan
Perekayasaan pelaporan keuanganPerekayasaan pelaporan keuangan
Perekayasaan pelaporan keuangan
 
Dasar2 Akuntansi
Dasar2 AkuntansiDasar2 Akuntansi
Dasar2 Akuntansi
 
Silpa's Power Point
Silpa's Power PointSilpa's Power Point
Silpa's Power Point
 
REFORMASI KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTHAN
REFORMASI KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTHAN REFORMASI KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTHAN
REFORMASI KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTHAN
 
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
 
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Sarana Akuntabilitas dan Transparansi Keuang...
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Sarana Akuntabilitas dan Transparansi Keuang...Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Sarana Akuntabilitas dan Transparansi Keuang...
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Sarana Akuntabilitas dan Transparansi Keuang...
 
Ruang Lingkup Keuangan Negara
Ruang Lingkup Keuangan NegaraRuang Lingkup Keuangan Negara
Ruang Lingkup Keuangan Negara
 
Akuntansi & penyusunan lkd
Akuntansi & penyusunan lkdAkuntansi & penyusunan lkd
Akuntansi & penyusunan lkd
 
Akuntansi penyusutan dalam Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi penyusutan dalam Akuntansi PemerintahanAkuntansi penyusutan dalam Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi penyusutan dalam Akuntansi Pemerintahan
 
Makalah Sistem Informasi Akuntansi
Makalah Sistem Informasi AkuntansiMakalah Sistem Informasi Akuntansi
Makalah Sistem Informasi Akuntansi
 
Makalah akuntansi internasional
Makalah akuntansi internasionalMakalah akuntansi internasional
Makalah akuntansi internasional
 

Similar to Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berdasarkan pemendagri nomor 13 tahun 2006 yang disesuaikan dengan sap berbasis akrual peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010.

Gkm akuntansi keuangan daerah
Gkm akuntansi keuangan daerahGkm akuntansi keuangan daerah
Gkm akuntansi keuangan daerah
Ambara Sugama
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sujatmiko Wibowo
 
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPDProsedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Fox Broadcasting
 
materi 10 pemerintah daerah (1).pptx
materi 10 pemerintah daerah (1).pptxmateri 10 pemerintah daerah (1).pptx
materi 10 pemerintah daerah (1).pptx
DianIndahLestari4
 
sistem_akuntansi_pemerintah_daerah.pptx
sistem_akuntansi_pemerintah_daerah.pptxsistem_akuntansi_pemerintah_daerah.pptx
sistem_akuntansi_pemerintah_daerah.pptx
FebriansyahFebriansy9
 
Akuntansi pelaporan dalam span
Akuntansi pelaporan dalam spanAkuntansi pelaporan dalam span
Akuntansi pelaporan dalam spanAhmad Abdul Haq
 
Lampiran vi sapd_kota_surakarta_tahun_2014_belanja
Lampiran vi sapd_kota_surakarta_tahun_2014_belanjaLampiran vi sapd_kota_surakarta_tahun_2014_belanja
Lampiran vi sapd_kota_surakarta_tahun_2014_belanja
Wawan Kurniadi
 
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptxMenjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
desacarat
 
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptxMenjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
alcadmg
 
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.pptWajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
Tito Franky
 
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020.pptx
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020.pptxARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020.pptx
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020.pptx
RicardoStevens1
 
SISTEM PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA & BEBAN_KELOMPOK 2.pptx
SISTEM PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA & BEBAN_KELOMPOK 2.pptxSISTEM PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA & BEBAN_KELOMPOK 2.pptx
SISTEM PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA & BEBAN_KELOMPOK 2.pptx
JeniferRasuh
 
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020 (1).pptx
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020 (1).pptxARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020 (1).pptx
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020 (1).pptx
natta sanjaya
 
1 Pengantar Akuntansi Pemerintah.ppt
1 Pengantar Akuntansi Pemerintah.ppt1 Pengantar Akuntansi Pemerintah.ppt
1 Pengantar Akuntansi Pemerintah.ppt
dwiseniati
 
Bendahara Penerimaan 032021.pptx
Bendahara Penerimaan 032021.pptxBendahara Penerimaan 032021.pptx
Bendahara Penerimaan 032021.pptx
HeriAfriansah
 
Gambaran-Umum-.pptx
Gambaran-Umum-.pptxGambaran-Umum-.pptx
Gambaran-Umum-.pptx
AjengPerumbid
 
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.ppt
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.pptAKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.ppt
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.ppt
PADBERAU
 
3. Kesiapan Pemda dan BLUD dalam Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual dan E...
3. Kesiapan Pemda dan BLUD dalam Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual dan E...3. Kesiapan Pemda dan BLUD dalam Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual dan E...
3. Kesiapan Pemda dan BLUD dalam Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual dan E...
ikagunawan5
 

Similar to Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berdasarkan pemendagri nomor 13 tahun 2006 yang disesuaikan dengan sap berbasis akrual peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. (20)

Gkm akuntansi keuangan daerah
Gkm akuntansi keuangan daerahGkm akuntansi keuangan daerah
Gkm akuntansi keuangan daerah
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
 
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPDProsedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
 
materi 10 pemerintah daerah (1).pptx
materi 10 pemerintah daerah (1).pptxmateri 10 pemerintah daerah (1).pptx
materi 10 pemerintah daerah (1).pptx
 
sistem_akuntansi_pemerintah_daerah.pptx
sistem_akuntansi_pemerintah_daerah.pptxsistem_akuntansi_pemerintah_daerah.pptx
sistem_akuntansi_pemerintah_daerah.pptx
 
Akuntansi pelaporan dalam span
Akuntansi pelaporan dalam spanAkuntansi pelaporan dalam span
Akuntansi pelaporan dalam span
 
Lampiran vi sapd_kota_surakarta_tahun_2014_belanja
Lampiran vi sapd_kota_surakarta_tahun_2014_belanjaLampiran vi sapd_kota_surakarta_tahun_2014_belanja
Lampiran vi sapd_kota_surakarta_tahun_2014_belanja
 
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptxMenjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
 
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptxMenjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
 
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.pptWajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
 
sisdur akuntansi penerimaan kas
 sisdur akuntansi penerimaan kas sisdur akuntansi penerimaan kas
sisdur akuntansi penerimaan kas
 
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020.pptx
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020.pptxARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020.pptx
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020.pptx
 
SISTEM PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA & BEBAN_KELOMPOK 2.pptx
SISTEM PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA & BEBAN_KELOMPOK 2.pptxSISTEM PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA & BEBAN_KELOMPOK 2.pptx
SISTEM PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA & BEBAN_KELOMPOK 2.pptx
 
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020 (1).pptx
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020 (1).pptxARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020 (1).pptx
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020 (1).pptx
 
1 Pengantar Akuntansi Pemerintah.ppt
1 Pengantar Akuntansi Pemerintah.ppt1 Pengantar Akuntansi Pemerintah.ppt
1 Pengantar Akuntansi Pemerintah.ppt
 
Bendahara Penerimaan 032021.pptx
Bendahara Penerimaan 032021.pptxBendahara Penerimaan 032021.pptx
Bendahara Penerimaan 032021.pptx
 
Gambaran-Umum-.pptx
Gambaran-Umum-.pptxGambaran-Umum-.pptx
Gambaran-Umum-.pptx
 
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.ppt
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.pptAKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.ppt
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.ppt
 
Spn
SpnSpn
Spn
 
3. Kesiapan Pemda dan BLUD dalam Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual dan E...
3. Kesiapan Pemda dan BLUD dalam Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual dan E...3. Kesiapan Pemda dan BLUD dalam Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual dan E...
3. Kesiapan Pemda dan BLUD dalam Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual dan E...
 

More from Harisno Al-anshori

Sistem informasi manajemen keamanan informasi
Sistem informasi manajemen keamanan informasiSistem informasi manajemen keamanan informasi
Sistem informasi manajemen keamanan informasi
Harisno Al-anshori
 
Sistem informasi manajemen keamanan informasi
Sistem informasi manajemen    keamanan informasiSistem informasi manajemen    keamanan informasi
Sistem informasi manajemen keamanan informasi
Harisno Al-anshori
 
Sistem informasi eksekutif
Sistem informasi eksekutifSistem informasi eksekutif
Sistem informasi eksekutif
Harisno Al-anshori
 
Sistem informasi akuntansi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi
Sistem informasi akuntansi   pengendalian umum dan pengendalian aplikasiSistem informasi akuntansi   pengendalian umum dan pengendalian aplikasi
Sistem informasi akuntansi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi
Harisno Al-anshori
 
Sistem daya komputasi & komunikasi
Sistem daya komputasi & komunikasiSistem daya komputasi & komunikasi
Sistem daya komputasi & komunikasi
Harisno Al-anshori
 
Implementasi strategi
Implementasi strategi Implementasi strategi
Implementasi strategi
Harisno Al-anshori
 
Etika bisnis dan informasi teori etika
Etika bisnis dan informasi  teori etikaEtika bisnis dan informasi  teori etika
Etika bisnis dan informasi teori etika
Harisno Al-anshori
 
Etika bisnis dan informasi GCG
Etika bisnis dan informasi  GCGEtika bisnis dan informasi  GCG
Etika bisnis dan informasi GCG
Harisno Al-anshori
 
Ekonomi islam utang luar negeri; sejarah,permasalahan dan konsekuensinya
Ekonomi islam  utang luar negeri; sejarah,permasalahan dan konsekuensinyaEkonomi islam  utang luar negeri; sejarah,permasalahan dan konsekuensinya
Ekonomi islam utang luar negeri; sejarah,permasalahan dan konsekuensinya
Harisno Al-anshori
 
Analisis investasi dan portofolio ppt
Analisis investasi dan portofolio ppt Analisis investasi dan portofolio ppt
Analisis investasi dan portofolio ppt
Harisno Al-anshori
 
Alk analisis sumber dan penggunaan modal kerja
Alk  analisis sumber dan penggunaan modal kerjaAlk  analisis sumber dan penggunaan modal kerja
Alk analisis sumber dan penggunaan modal kerja
Harisno Al-anshori
 
Al islam - falsafah ibadah
Al islam - falsafah ibadah Al islam - falsafah ibadah
Al islam - falsafah ibadah
Harisno Al-anshori
 
Al islam pengaruh akhlak
Al islam  pengaruh akhlakAl islam  pengaruh akhlak
Al islam pengaruh akhlak
Harisno Al-anshori
 
Akuntansi sektor publik akuntansi untuk organisasi non laba non pemerintah
Akuntansi sektor publik  akuntansi untuk organisasi non laba non pemerintahAkuntansi sektor publik  akuntansi untuk organisasi non laba non pemerintah
Akuntansi sektor publik akuntansi untuk organisasi non laba non pemerintah
Harisno Al-anshori
 

More from Harisno Al-anshori (15)

Sistem informasi manajemen keamanan informasi
Sistem informasi manajemen keamanan informasiSistem informasi manajemen keamanan informasi
Sistem informasi manajemen keamanan informasi
 
Sistem informasi manajemen keamanan informasi
Sistem informasi manajemen    keamanan informasiSistem informasi manajemen    keamanan informasi
Sistem informasi manajemen keamanan informasi
 
Sistem informasi eksekutif
Sistem informasi eksekutifSistem informasi eksekutif
Sistem informasi eksekutif
 
Sistem informasi akuntansi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi
Sistem informasi akuntansi   pengendalian umum dan pengendalian aplikasiSistem informasi akuntansi   pengendalian umum dan pengendalian aplikasi
Sistem informasi akuntansi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi
 
Sistem daya komputasi & komunikasi
Sistem daya komputasi & komunikasiSistem daya komputasi & komunikasi
Sistem daya komputasi & komunikasi
 
Keamanan informasi
Keamanan informasi Keamanan informasi
Keamanan informasi
 
Implementasi strategi
Implementasi strategi Implementasi strategi
Implementasi strategi
 
Etika bisnis dan informasi teori etika
Etika bisnis dan informasi  teori etikaEtika bisnis dan informasi  teori etika
Etika bisnis dan informasi teori etika
 
Etika bisnis dan informasi GCG
Etika bisnis dan informasi  GCGEtika bisnis dan informasi  GCG
Etika bisnis dan informasi GCG
 
Ekonomi islam utang luar negeri; sejarah,permasalahan dan konsekuensinya
Ekonomi islam  utang luar negeri; sejarah,permasalahan dan konsekuensinyaEkonomi islam  utang luar negeri; sejarah,permasalahan dan konsekuensinya
Ekonomi islam utang luar negeri; sejarah,permasalahan dan konsekuensinya
 
Analisis investasi dan portofolio ppt
Analisis investasi dan portofolio ppt Analisis investasi dan portofolio ppt
Analisis investasi dan portofolio ppt
 
Alk analisis sumber dan penggunaan modal kerja
Alk  analisis sumber dan penggunaan modal kerjaAlk  analisis sumber dan penggunaan modal kerja
Alk analisis sumber dan penggunaan modal kerja
 
Al islam - falsafah ibadah
Al islam - falsafah ibadah Al islam - falsafah ibadah
Al islam - falsafah ibadah
 
Al islam pengaruh akhlak
Al islam  pengaruh akhlakAl islam  pengaruh akhlak
Al islam pengaruh akhlak
 
Akuntansi sektor publik akuntansi untuk organisasi non laba non pemerintah
Akuntansi sektor publik  akuntansi untuk organisasi non laba non pemerintahAkuntansi sektor publik  akuntansi untuk organisasi non laba non pemerintah
Akuntansi sektor publik akuntansi untuk organisasi non laba non pemerintah
 

Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berdasarkan pemendagri nomor 13 tahun 2006 yang disesuaikan dengan sap berbasis akrual peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010.

  • 1. SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN PEMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 YANG DISESUAIKAN DENGAN SAP BERBASIS AKRUAL PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010.
  • 2. Sistem akuntansi pemerintahan daerah menurut Pasal 23 ayat (3) Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilalkuakan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintahan daerah, kepala daerah menerapkan sistem akuntansi pemerintahan daerah dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintahan.
  • 3. Dalam sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi daerah dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) pada satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) dan sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan keuangan (PPK)- SKPD. Sistem akuntansi pemerintahan daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi, yaitu: prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi aset.
  • 4. PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS PENGERTIAN Serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan penerimaan kas pada SKPD dan/atau pada SKPD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi PELAKSANA Tingkat SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi PPK-SKPD Tingkat SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi SKPKD DOKUMEN • STS (Surat Tanda Setoran) • Nota Kredit • Bukti Transfer • Dokumen Lainnya
  • 5. PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS CATATAN • Buku Jurnal Penerimaan Kas • Buku Besar • Buku Besar Pembantu LAPORAN YANG DIHASILKAN Tingkat SKPD: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Catatan Atas Laporan Keuangan Tingkat SKPKD: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan Atas Laporan Keuangan
  • 6. PROSEDUR AKUNTANSI PENGELUARAN KAS PENGERTIAN Serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan pengeluaran kas pada SKPD dan/atau pada SKPD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi PELAKSANA Tingkat SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi PPK-SKPD Tingkat SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi SKPKD DOKUMEN • SP2D • SPJ • Nota Debet • Bukti Transfer • Dokumen Lainnya
  • 7. PROSEDUR AKUNTANSI PENGELUARAN KAS CATATAN • Buku Jurnal Pengeluaran Kas • Buku Besar • Buku Besar Pembantu LAPORAN YANG DIHASILKAN Tingkat SKPD: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Catatan Atas Laporan Keuangan Tingkat SKPKD: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan Atas Laporan Keuangan
  • 8. PROSEDUR AKUNTANSI SELAIN KAS PENGERTIAN Serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan Transaksi dan/ atau kejadian keuangan selain kas pada SKPD dan/atau pada SKPD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi PELAKSANA Tingkat SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi PPK-SKPD Tingkat SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi SKPKD DOKUMEN • Bukti Memorial
  • 9. PROSEDUR AKUNTANSI SELAIN KAS CATATAN • Buku Jurnal Umum • Buku Besar • Buku Besar Pembantu LAPORAN YANG DIHASILKAN Tingkat SKPD: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Catatan Atas Laporan Keuangan Tingkat SKPKD: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan Atas Laporan Keuangan
  • 10. PROSEDUR AKUNTANSI ASET PENGERTIAN Serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan Transaksi dan/ atau kejadian Aset Tetap pada SKPD dan/atau pada SKPD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi PELAKSANA Tingkat SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi PPK-SKPD Tingkat SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi SKPKD DOKUMEN • Bukti Memorial
  • 11. PROSEDUR AKUNTANSI ASET CATATAN • Buku Jurnal Umum • Buku Besar • Buku Besar Pembantu LAPORAN YANG DIHASILKAN Tingkat SKPD: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Catatan Atas Laporan Keuangan Tingkat SKPKD: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan Atas Laporan Keuangan