Downloaded 61 times
Uploaded byHarisno Al-anshori
Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berdasarkan pemendagri nomor 13 tahun 2006 yang disesuaikan dengan sap berbasis akrual peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010.
Dokumen tersebut membahas sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Sistem akuntansi pemerintah daerah terdiri atas empat prosedur akuntansi yaitu prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi aset.
More Related Content
Similar to Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berdasarkan pemendagri nomor 13 tahun 2006 yang disesuaikan dengan sap berbasis akrual peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010.
Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berdasarkan pemendagri nomor 13 tahun 2006 yang disesuaikan dengan sap berbasis akrual peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010.
- 1. SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN PEMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 YANG DISESUAIKAN DENGAN SAP BERBASIS AKRUAL PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010.
- 2. Sistem akuntansi pemerintahandaerah menurut Pasal 23 ayat (3) Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilalkuakan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintahan daerah, kepala daerah menerapkan sistem akuntansi pemerintahan daerah dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintahan.
- 3. Dalam sistem akuntansipemerintahan ditetapkan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi daerah dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) pada satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) dan sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan keuangan (PPK)- SKPD. Sistem akuntansi pemerintahan daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi, yaitu: prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi aset.
- 4. PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAANKAS PENGERTIAN Serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan penerimaan kas pada SKPD dan/atau pada SKPD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi PELAKSANA Tingkat SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi PPK-SKPD Tingkat SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi SKPKD DOKUMEN • STS (Surat Tanda Setoran) • Nota Kredit • Bukti Transfer • Dokumen Lainnya
- 5. PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAANKAS CATATAN • Buku Jurnal Penerimaan Kas • Buku Besar • Buku Besar Pembantu LAPORAN YANG DIHASILKAN Tingkat SKPD: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Catatan Atas Laporan Keuangan Tingkat SKPKD: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan Atas Laporan Keuangan
- 6. PROSEDUR AKUNTANSI PENGELUARANKAS PENGERTIAN Serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan pengeluaran kas pada SKPD dan/atau pada SKPD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi PELAKSANA Tingkat SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi PPK-SKPD Tingkat SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi SKPKD DOKUMEN • SP2D • SPJ • Nota Debet • Bukti Transfer • Dokumen Lainnya
- 7. PROSEDUR AKUNTANSI PENGELUARANKAS CATATAN • Buku Jurnal Pengeluaran Kas • Buku Besar • Buku Besar Pembantu LAPORAN YANG DIHASILKAN Tingkat SKPD: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Catatan Atas Laporan Keuangan Tingkat SKPKD: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan Atas Laporan Keuangan
- 8. PROSEDUR AKUNTANSI SELAINKAS PENGERTIAN Serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan Transaksi dan/ atau kejadian keuangan selain kas pada SKPD dan/atau pada SKPD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi PELAKSANA Tingkat SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi PPK-SKPD Tingkat SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi SKPKD DOKUMEN • Bukti Memorial
- 9. PROSEDUR AKUNTANSI SELAINKAS CATATAN • Buku Jurnal Umum • Buku Besar • Buku Besar Pembantu LAPORAN YANG DIHASILKAN Tingkat SKPD: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Catatan Atas Laporan Keuangan Tingkat SKPKD: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan Atas Laporan Keuangan
- 10. PROSEDUR AKUNTANSI ASET PENGERTIAN Serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan Transaksi dan/ atau kejadian Aset Tetap pada SKPD dan/atau pada SKPD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi PELAKSANA Tingkat SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi PPK-SKPD Tingkat SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi SKPKD DOKUMEN • Bukti Memorial
- 11. PROSEDUR AKUNTANSI ASET CATATAN • Buku Jurnal Umum • Buku Besar • Buku Besar Pembantu LAPORAN YANG DIHASILKAN Tingkat SKPD: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Catatan Atas Laporan Keuangan Tingkat SKPKD: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan Atas Laporan Keuangan
- 12.