Uploaded byDr. Zar RDJ
Saber pungli
Dokumen ini merupakan rencana kerja Satuan Tugas Saber Pungli di Jakarta yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 87 Tahun 2016. Tugas utama satgas adalah memberantas pungutan liar secara efektif melalui berbagai fungsi seperti intelijen, pencegahan, dan penindakan. Struktur organisasi dan pengaturan anggaran juga dijelaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas satgas.
Saber pungli
- 1. RENCANA GARIS BESARSATGAS “SABER PUNGLI” Jakarta, Oktober 2016
- 2. D A SA R RAPAT TERBATAS ANTAR K/L DI MENKOPOLHUKAM PD TGL 11 OKTOBER 2016 PERPRES NO 87 TH 2016 TTG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
- 3. SATGAS SABER PUNGLI TUGASSATGAS MELAKSANAKAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN DENGAN MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN PERSONIL, SATUAN KERJA, DAN SARANA PRASARANA, BAIK YAG BERADA DI KEMENTRIAN/ LEMBAGA MAUPUN PEMERINTAH DAERAH. FUNGSI INTELIJEN; PENCEGAHAN; PENINDAKAN; DAN YUSTISI. SASARAN SENTRA PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMDA KEKUATAN KEMENTRIAN/LEMBAGA DAN PEMDA
- 4. WEWENANG SATGAS 1. BANGUNSISTEM CEGAH DAN BERANTAS PUNGLI; 2. MELAK PUL DATA & INFORMASI DR KEMENTRIAN/LEMBAGA DAN PIHAK LAIN YG TERKAIT DG GUNAKAN TI; 3. KOORD, REN & LAK OPS BERANTAS PUNGLI; 4. MELAK OPS TANGKAP TANGAN; 5. BERI REKOMENDASI KPD PIMP KEMENTRIAN/LEMBAGA SERTA KEPALA PEMERINTAH DAERAH UTK BERI SANKSI KPD PELAKU PUNGLI SESUAI DG PERAT PER UU AN; 6. BERI REKOMENDASI PEMBENTUKAN & PELAKS TUGAS UNIT SABER PUNGLI DI SETIAP INST PENYELENGGARA YAN PUBLIK KPD PIMP KEMENTRIAN/ LEMBAGA DAN KEPALA PEMERINTAH DAERAH; DAN. 7. MELAK EVALUASI KEGIATAN PEMBERANTASAN PUNGLI.
- 5. KONSEP GIAT SATGAS 1.MENGEDEPANKAN PENEGAKAN HUKUM MELALUI GIAT PENINDAKAN DAN YUSTISI DIDUKUNG GIAT INTELIJEN SERTA PENCEGAHAN 2. MENGIKUTSERTAKAN KEMENTERIAN, LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH. 3. MENGIKUTSERTAKAN DAN MENGOPTILMALKAN SELURUH POTENSI MASYARAKAT DALAM HAL PENGAWASAN TERCAPAINYA KEGIATAN SATGAS.
- 6. STRUKTUR ORGANISASI TKT PUSAT UNITSABER PUNGLI K/L KA SUB SATGAS INTELEJEN KA SUB SATGAS PENCEGAHAN KA SUB SATGAS PENINDAKAN KA SUB SATAGAS YUSTISI KETUA PELAKS SATGAS IRWASUM POLRI PRESIDEN RI POK AHLI MENKO PEREKONOMIAN DAL/TG.JWB MENKO POLHUKAM MENKO PEMBANGUNAN MANUSIA & BUD MENKO KEMARITIMAN WAKIL I : IRJEN KEMENDAGRI WAKIL II : JAM WAS SEKRETARIS BID. DATA INFORBID. KEUBID. ADM UMBID. LOGBID. OPS ANGGOTA ANGGOTA UNIT SABER PUNGLI DAERAH SEKRETARIAT SEKRETARIAT ANGGOTA SEKRETARIAT ANGGOTA SEKRETARIAT 7
- 7. PENJABARAN TUGAS PEJABAT TUGAS MENKOPOLHUKKAM PENGENDALI/ PENANGGUNGJAWAB MENGENDALIKAN, MENGEVALUASI DAN MELAPORKAN PELAKSANAAN TUGAS SATGAS SABER PUNGLI KEPADA PRESIDEN KETUA PELAKSANA IRWASUM POLRI 1. MEMBUAT RENCANA STRATEGI DALAM RANGKA PENJABARAN KEBIJAKAN PRESIDEN. 2. MELAPORKAN KEGIATAAN SATGAS KEPADA MENKO POLHUKAM SECARA PERIODIK SETIAP BULAN ATAU SEWAKTU-WAKTU DALAM HAL YANG BERSIFAT KHUSUS DAN KONTIJENSI. 3. MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RANGKA PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI PENDUKUNG KEGIATAN SATGAS 4. MELAKSANAKAN KOMANDO, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANA HARIAN DAN SELURUH SUB SATGAS. KELOMPOK AHLI MEMBERIKAN MASUKAN DAN SARAN KEPADA KASATGAS BERKAITAN DENGAN TUGAS SATGAS, DAN MEMBERIKAN ASISTENSI TERHADAP PERENCANAAN, PELAKSANAAN MAUPUN EVALUASI KEGIATAN SATGAS. SEKRETARIAT MEMBANTU PELAKSANAAN TUGAS KASATGAS, DAN DALAM PELAKSANAANNYA DIBANTU OLEH 5 KEPALA BIDANG YAITU : BIDANG OPERASI, BIDANG LOGISTIK, BIDANG ADMINISTRASI UMUM, BIDANG KEUANGAN DAN BIDANG DATA DAN INFORMASI.
- 8. PENJABARAN TUGAS PEJABAT TUGAS KELOMPOK KERJA/ SUBSATGASBID INTELIJEN 1. DETEKSI TERHADAP AKTIFITAS PUNGLI YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR NEGARA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT. 2. PENGAMANAN KE DALAM TERHADAP KEMUNGKINAN ADANYA TANTANGAN YANG BERSUMBER DARI LUAR MAUPUN DARI DALAM SATGAS AGAR SATGAS TIDAK TERHALANG ATAU TERGANGGU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS POKOKNYA. 3. PENGGALANGAN DALAM RANGKA MENCIPTAKAN KONDISI TERTENTU DALAM MASYARAKAT YANG MENGUNTUNGKAN BAGI PELAKSANAAN TUGAS POKOK SATGAS 4. PENGAMANAN TERHADAP SASASARAN-SASARAN TERTENTU DALAM RANGKA MENCEGAH KEMUNGKINAN ADANYA PIHAK-PIHAK YANG MEMANFAATKAN KELEMAHAN-KELEMAHAN SATGAS SEBAGAI SARANA EKPLOITASI UNTUK MENCIPTAKAN YANG TIDAK KONDUSIF. KELOMPOK KERJA/ SUBSATGAS BID PENCEGAHAN MELAKUKAN UPAYA-UPAYA PREVENTIF BAIK MELALUI SOSIALISASI, PENYULUHAN, PELATIHAN, DAN KEGIATAN LAIN DALAM RANGKA MENCEGAH TERJADINYA PUNGLI KELOMPOK KERJA/ SUBSATGAS BID PENINDAKAN MELAKUKAN UPAYA-UPAYA REPRESIF (OTT) TERHADAP PARA PELAKU PUNGLI DI SELURUH K/L YANG MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK, KELOMPOK KERJA/ SUBSATGAS BID YUSTISI MEMBERIKAN MASUKAN DAN SARAN KEPADA KETUA PELAKSANA BERKAITAN DENGAN PELAKU YANG SUDAH DILAKUKAN PENINDAKAN, APAKAH DILAKUKAN PENINDAKAN SECARA ADMINSTRASI ATAU SECARA PIDANA.
- 9. DATA PERSONIL SATGASSABER PUNGLI No Jabatan Jumlah Keterangan 1 Pengendali dan Penanggung Jawab 1 Menko Polhukam 2 Kasatgas 1 Irwasum Polri 3 Wakil Satgas 2 - Irjen Kemendagri - Jam Was 4 Pok Ahli 10 5 Sekretaris I 7 Kemenko Polhukam 6 Sekretaris II 7 Polri 7 Bidang Ops 7 Polri 8 Bidang Logistik 5 Polri 9 Bidang Administrasi & Umum 5 Polri 10 Bidang Keuangan 5 Polri 11 Bidang Informasi 9 Polri : 4 Kemenkominfo : 2 Ombudsman : 2 PPATK : 1
- 10. DATA PERSONIL SATGASSABER PUNGLI No Jabatan Jumlah Keterangan 12 Kasubsatgas Intelijen 69 - BIN : 10 - BIK : 10 - JPU : 10 - Bareskrim : 5 - K/L : 34 13 Kasubsatgas Pencegahan 59 - Kemen Kominfo : 10 - Polri : 16 - K/L : 33 14 Kasubsatgas Penindakan 66 - Polri : 50 - POM TNI : 8 - JPU : 8 15 Kasubsatgas Yustisi 66 - Polri : 50 - POM TNI : 8 - JPU : 8 JUMLAH 319 34 K/L
- 11. STRUKTUR ORGANISASI K/L DINASDAERAH SUB UNIT PENCEGAHAN SUB UNIT PENINDAKAN SUB UNIT YUSTISI PENANGGUNG JAWAB MENTERI/ PIMP/KETUA LEMBAGA KETUA PELAKSANA WAS INTERNAL/ PJBT YG DITUNJUK POK AHLI SEKRETARIAT
- 12. STRUKTUR ORGANISASI TKT POLDA UNITSABER PUNGLI POLRES SUB UNIT INTELIJEN SUB UNIT PENCEGAHAN SUB UNIT PENINDAKAN SUB UNIT YUSTISI KETUA PELAKS WAKASATGASOPSDA PENANGGUNG JWB OPS UNIT POLDA SABER DAERAH WAKIL PENANGGUNG JWB OPS UNIT POLDA SABER DAERAH SEKRETARIAT SARPRAS KEU KAPOLDA WAKAPOLDA IRWASDA DIRRESKRIMUM ALTERNATIF ANEV
- 13. DUKUNGAN ANGGARAN 1. BAGISATGAS PUSAT MENGGUNAKAN ANGGARAN KEMENKOPULHUKAM 2. BAGI SATGAS KEMENTRIAN/ LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH MENGGUNAKAN DIPA MASING-MASING
- 14. PENTAHAPAN GIAT SATGAS 1.PERSIAPAN : OKTOBER 2016 2. PERIODE PERTAMA : NOV 2016- JAN 2017 3. PERIODE KEDUA : FEB-APRIL 2017
- 15. SEKRETARIAT GIAT SATGAS KANTORPOLHUKAM JL. MERDEKA BARAT NO. 15 GAMBIR JAKARTA PUSAT 10110 TELP : … KANTOR ITWASUM POLRI JL. TRUNOJOYO NO. 3 KEB BARU JAKARTA SELATAN TELP : … EMAIL :
- 16. CALL CENTER CALL CENTER193 / 081213-1313-2 SMS 1193 0856-8880-881 / 0812-1313-23 EMAIL : info@saberpungli.polkam.go.id Web : saberpungli.id
- 17. LANDASAN HUKUM NO KETENTUANHUKUM JENIS ANCAMAN PIDANA 1. UU NO. 11 TAHUN 1980 TTG TINDAK PIDANA SUAP PASAL 3 PENERIMA SUAP 3 TAHUN DENDA SEBANYAK- BANYAKNYA RP. 15 JT 2. KUHP PASAL 368 PEMERASAN 9 TAHUN 3. UU NO.20 TAHUN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO.31 TAHUN 1999 TTG PEMBERANTASAN TIPIKOR PASAL 5 AY (1) PEMBERI / MENJANJIKAN PADA PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 TH, PALING LAMA 5 TH DAN ATAU DENDAN PALING SEDIKIT RP. 50JT DAN PALING BANYAK RP.250 JT 4. UU NO.20 TAHUN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO.31 TAHUN 1999 TTG PEMBERANTASAN TIPIKOR PASAL 5 AY (2) PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA PENERIMA PEMBERIAN/ JANJI SDA
- 18. LANDASAN HUKUM NO KETENTUANHUKUM JENIS ANCAMAN PIDANA 5. UU NO.20 TAHUN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO.31 TAHUN 1999 TTG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PASAL 11 PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA MENERIMA HADIAH/ JANJI PADAHAL DIKET KRN KEKUASAAN/ KEWENANGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 TH DAN PALING LAMA 5 TH DENDA PALING SEDIKIT RP.50 JT PALING BANYAK RP. 250 JT 6. UU NO.20 TAHUN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO.31 TAHUN 1999 TTG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PASAL 13 PEMBERI HADIAH/ JANJI KE PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA KRN KEKUASAAN/ KEWENANGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 3 TH DENDA PALING BANYAK RP. 150 JT
- 19. LANDASAN HUKUM NO KETENTUAN HUKUM JENIS ANCAMANPIDANA 7. UU NO.20 TAHUN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO.31 TAHUN 1999 TTG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PASAL 12B PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA PENERIMA GRATIFIKASI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP/ PALING SINGKAT 4 TH DAN PALING LAMA 20 TH DENDA PALING SEDIKIT RP.200 JT PALING BANYAK RP.1 M