Disampaikan untuk Pelatihan Dasar CPNS
Lembaga Administrasi Negara RI
Jakarta, 8 Mei 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Desentralisasi Asimetris Ditinjau dari Dimensi Kelembagaan & Hubungan Pusat-D...Tri Widodo W. UTOMO
Disampaikan dalam Seminar "prospek Penerapan Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia"
PKP2A I LAN Bandung, 26 November 2012
Disampaikan untuk Pelatihan Dasar CPNS
Lembaga Administrasi Negara RI
Jakarta, 8 Mei 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Desentralisasi Asimetris Ditinjau dari Dimensi Kelembagaan & Hubungan Pusat-D...Tri Widodo W. UTOMO
Disampaikan dalam Seminar "prospek Penerapan Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia"
PKP2A I LAN Bandung, 26 November 2012
Program secondment (detasering) bagi organisasi asal dan tuan rumah dia terdapat tiga temuan yang strategis antara lain:
1. How do secondments affect the different parties?
a. Benefits to secondees
meningkatkan pengetahuan dan motivasi
meningkatkan keterlibatan pekerjaan menuju tujuan organsiasi yang sama
b. Career Development
mentransfer informasi terkini
memperoleh pengalaman kerja dengan ragam lingkungan
c. General/Specifik Skills Development
media berbagi pengetahuan dan pengalaman
mengembangkan jalur karir
d. Knowledge Increment
meningkatkan kepercayaan diri
mempelajari peran baru yang berbeda
e. Motivation and Engagement
memotivasi berlajar lebih giat
mendorong pertumbuhan antar pegawai
f. Network Development
menciptakan hubungan dan koneksi
membawa pengalaman dan wawasan
2. Benefits to the host organizations
a. Diverse Skills coming from Secondees
mengembangkan kemampuan kolektorat
memperoleh informasi langsung kebutuhan organisasi
b. Expertise Borrowing
membawa keahlian pegawai ke organisasi tuan rumah
memacu kedua belah pihak (organisasi) melakukan evaluasi untuk mengembangan pengetahuan dan peningkatan kualitas
3. Benefits to the home organizations
a. Kowledge transfer
solusi pemecahan transfer knowledge yang sulit
alternatif dalam menggabungkan pengetahuan baru
b. Relationships/Collaborations
berkembangnya hubungan kelembagaan
memberikan peluang berharga bagi pegawai
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfDr. Zar Rdj
IMPELEMENTASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN NPSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) MELALUI 18 ELEMEN PENGUKURAN DARI
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN ASN
PENGADAAN ASN
PENGANGKATAN ASNSEP
PANGKAT
MUTASI
JABATAN
PENGEMBANGAN KARIER ASN
POLA KARIER
PENGGAJIAN, TUNJANGAN, DAN FASILITAS
PENGHARGAAN
JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA
PERLINDUNGAN
PENILAIAN KINERJA
CUTI
KODE ETIK
DISIPLIN
PEMBERHENTIAN
PENSIUN
ANGKA KREDIT
STANDAR KOMPETENSI JABATAN
WASDAL IMPLEMENTASI NSPK MANAJEMEN ASN DI INSTANSI PEMERINTAH
Dengan siklus perubahan yang begitu radikal dan gelombang digitalisasi yang melipatgandakan kecepatan secara eksponensial, maka kehidupan manusia di berbagai bidang mengalami goncangan, Dunia mengalami perubahan di mana perkembangan teknologi tidak lagi mengikuti pertumbuhan linear namun pertumbuhan eksponensial. Perubahan ini memungkinkan invansi teknologi yang transformatif menjadi lebih cepat dibandingkan proses inovasi yang sudah ada sehingga menimbulkan tantangan drastis bagi dunia bisnis, pemerintah dan perilaku masyarakat.
Oleh karena itu dalam mengatasi disrupsi segala aspek diperlukan Fungsi Audit Internal yang Agile atau lincah yang dapat mempersiapkan dalam membangun kemungkinan ada gangguan fenomena disrupsi dalam siklus perencanaan dan penilaian risiko dan Fungsi Auditor Internal yang Adaptif, fleksibel dalam menciptakan mekanisme proses dan pelaporan
Sebagai Auditor Internal, apakah kita sudah siap….?
Prinsip yang harus dimiliki Audit Internal saat ini antara lain:
1. Agility (Kelincahan)
2. Real-time risks & controls monitoring (Pemantauan risiko & kontrol waktu nyata)
3. Dynamic risk assessments (Penilaian risiko dinamis)
4. Effective leveraging of data & advanced technology (Memanfaatkan data & teknologi canggih secara efektif)
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...Dr. Zar Rdj
1. Indikator kualitas laporan hasil audit pada variabel efektivitas kerja memiliki nilai terendah di 3.06 (kategori cukup). Ini terjadi kemungkinan karena auditor dalam melaksanakan audit kurang memahami bisnis proses yang ada pada auditan sehingga tingkat responsifitas auditor dalam membaca kebutuhan auditan kurang maksimal, dimana auditor lebih fokus kepada aspek kepatuhan saja. Maka disarankan agar auditor dapat mengeskplorasi lebih secara holistik proses bisnis yang dimiliki auditan serta perlu didukungnya peran lebih dari manajemen terhadap auditor untuk dapat terlibat dalam berbagai rangkaian proses bisnis auditan, sehingga auditor dapat memberikan informasi secara oversight, insight dan foresight.
2. Indikator sikap bijaksana & tanggung jawab pada variabel integritas memiliki nilai terendah 2.67 (kategori tidak baik). Ini terjadi kemungkinan karena banyaknya pertimbangan yang dimiliki auditor dalam mengungkap permasalahan secara seksama dan kurangnya tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diberikan. Maka disarankan agar auditor dapat memiliki sumber yang cukup sebelum menentukan keputusan serta diperlukannya dukungan dari manajemen atas sikap independen auditor dalam menjalankan tugas.
3. Indikator keahlian khusus pada variabel kompetensi memiliki nilai terendah di 2.67 (kategori tidak baik). Ini terjadi kemungkinan karena kepemilikan auditor terhadap kampuan atau keterampilan yang dimiliki secara pribadi atau spesifik masih berlum merata sebaranya di masing-masing tim audit. Maka disarankan agar auditor secara inisiatif memiliki keahlian khusus yang biasanya dibutuhkan dalam penugasan serta perlu dilakukannya training needs analysis oleh manajemen, sehingga pembangunan kompetensi auditor sejalan dengan kebutuhan yang diperlukan.
4. Indikator perhatian terhadap bawahan pada variabel leadership memiliki nilai terendah di 3.06 (kategori cukup). Ini terjadi kemungkinan dimana perhatian terhadap penyelesaian tugas, tingkat kesejahteraan, bagaimana pola mendiskusikan masalah dan tanggapan atas keluhan yang dirasakan auditor masih belum memadai. Maka disarankan perlunya peran dan keterlibatan nyata dari manajemen terhadap auditor dalam penyelesaian tugas, peningkatan kesejahteraan dan penjaminan karir atas sikap indenpensi yang dilakukan dalam menerima tugas.
5. Indikator idea exploration pada variabel perilaku kerja inovatif memiliki nilai terendah di 2.05 (kategori tidak baik). Ini terjadi kemungkinan dimana auditor belum maksimal dalam memberikan informasi foresight atas sebuah kesempatan atau masalah yang akan dihadapi auditan. Maka disarankan agar auditor dapat memiliki inovasi lebih atau alternatif lain dalam mencari cara mengembangkan output yang berkaitan dengan kinerjanya.
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal AuditDr. Zar Rdj
Novelty pada penelitian ini dengan menghasilkan bukti-bukti empiris sebagai berikut:
1. Integritas, kompetensi dan leadership berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja dan peran perilaku kerja inovatif dalam memediasi integritas, kompetensi dan leadership berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja.
2. Integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kerja inovatif dan peran perilaku kerja inovatif dalam memediasi integritas juga tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja.
3. Faktor terbesar yang berpengaruh langsung terhadap efektivitas kerja adalah perilaku kerja inovatif dengan indikator tertingginya yaitu idea generation
4. Faktor terbesar yang berpengaruh langsung terhadap perilaku kerja inovatif adalah leadership dengan indikator tertingginya yaitu perhatian terhadap tugas.
5. Faktor terbesar yang berpengaruh tidak langsung terhadap efektivitas kerja adalah leadership yang dimediasi oleh perilaku kerja inovatif dengan indikator tertingginya yaitu perhatian terhadap tugas.
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Dr. Zar Rdj
KINERJA INDIVIDU: Getting employees involved in the planning process will help them understand the goals of the rganization, what needs to be done, why it needs to be done, and how well it should be done
SKP ADALAH SASARAN KINERJA PEGAWAI BERBASIS HASIL
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target yang SMART
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target
Change it today birokrasi is modern modelDr. Zar Rdj
ORGANISASI PADA MASA DATANG akan menciptakan suatu kombinasi dari gejala-gejala adaptasi, pemecahan persoalan, sistem temporer, aneka ragam spesialisasi, evaluasi staf yang fleksibel, TIDAK DIDASARKAN PADA NORMA HIRARKI VERTIKAL ATAS PERBEDAAN POSISI-POSISI DAN PANGKATNYA.
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...Dr. Zar Rdj
Semakin Cepat Kita Mendeteksi Risiko maka Semakin Cepat Kita Mengetahui Starategi Penanganannya
Semakin Cepat Kita Menyiapkan Obat maka Semakin Cepat Kita Mengambil Tindakan Perbaikan
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baruDr. Zar Rdj
Mewujudkan Sistem Kerja dan Manajemen SDM yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel Berbasis IT
TATANAN BARU BIROKRASI
Paradigm
• Dynamic
• Network
• Collaborative
Institution and Process
• Digital Organization
• Flexible Arrangement
Personnel
• Millennials
• Baby Boomers
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risikoDr. Zar Rdj
UPDATE The Three Lines Model membantu organisasi mengidentifikasi struktur dan proses yang terbaik membantu mencapai tujuan dan memudahkan pemerintahan kuat dan manajemen risiko.
• Mengadopsi pendekatan berdasarkan prinsip dan menyesuaikan model untuk sesuai dengan tujuan organisasi dan keadaan.
• Fokus pada konsekuensi manajemen risiko membuat untuk mencapai tujuan dan menciptakan nilai, serta pada masalah "pertahanan" dan melindungi nilai.
• Memahami dengan jelas peran dan tanggung jawab yang diwakili dalam model dan hubungan antara mereka.
• Tindakan implementasi untuk memastikan aktivitas dan tujuan disesuaikan dengan kepentingan prioritas dari stakeholders.
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publikDr. Zar Rdj
METODE COMPUTABLE GENERAL EQUILIBRUM (CGE)
• Baik secara teoritis maupun studi empiris terdahulu membuktikan bahwa infrastruktur, khususnya infrastruktur trasportasi memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, ketimpangan, serta meningkatkan kualitas hidup
• Namun dampak investasi infrastruktur transportasi yang berbeda perlu untuk dianilisis.
• Hasil simulai menggunakan CGE menunjukkan bahwa investasi pada jalan dan jembatan memberikan dampak pada riil PDB, konsumsi rumah tangga, serta pendapatan pajak lebih tinggi dari infrastruktur transportasi lainnya.
• Investasi pada jalan dan jembatan juga relatif memberikan dampak lebih pada peningkatan tenaga kerja serta penurunan kemiskinan.
• Untuk perdagangan, investasi jalan dan jembatan memberikan dampak pada ekspor lebih tinggi dibanding infrastruktur lainnya. Di sisi lain, investasi pada Bendungan/Rel Kereta/Bandara relatif memberikan dampak lebih tinggi daripada investasi jalan dan jembatan.
METODE RANTAI HASIL
• Digunakan untuk mengidentifikasi ultimate outcome dari proyek
• Bahan penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi sebelum dan sesudah proyek dibangun
• Ketika telah dimanfaatkan oleh pengguna, evaluasi dampak perlu dilakukan menggunakan metode yang lebih robust misalnya:
– randomized experiment
– causal inference
– instrumental variable
– different-in-different
– regression discontinuity
– dll.
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Dr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Mengurangi tumpang tindih kegiatan (efektivitas dan efisiensi)
2. Meningkatkan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L (Lintas K/L)
3. Mengurangi cost of bureaucracy karena satu program bisa digunakan oleh beberapa UKE I
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Dr. Zar Rdj
https://itjen.dephub.go.id/2019/12/11/bravo-kemenhub-lompatan-besar-zona-integritas-di-tahun-2019-dalam-mengakselerasi-implementasi-reformasi-birokrasi/
DYNAMIC GOVERNANCE 2025: Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
8. penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
9. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)
ZONA INTEGRITAS adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public
WILAYAH BEBAS dari KORUPSI (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
WILAYAH BIROKRASI BERSIH & MELAYANI (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19Dr. Zar Rdj
Berkembangnya COVID-19 serta adanya pembatasan perjalanan di seluruh dunia, bersamaan dengan adanya kebutuhan untuk melakukan audit sesuai dengan peraturan/ hukum atau adanya keperluan mendesak untuk melakukan audit telah memunculkan kembali pembicaraan serta perhatian terhadap upaya audit internal untuk menemukan alternatif lain sebagai pengganti proses audit tradisional - yang menggunakan metode tatap muka – untuk sesegera mungkin diimplementasikan. Proses audit jarak jauh mungkin merupakan alternatif terbaik yang dapat dilaksanakan, hal ini terutama karena sebagian besar perusahaan telah membatasi perjalanan hanya untuk fungsi-fungsi bisnis yang kritis, dan banyak negara di dunia telah melakukan penutupan sementara perbatasannya.
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Dr. Zar Rdj
Pada tahun 2025, Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik;
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
8. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal AuditDr. Zar Rdj
Nilai dasar Internal Audit
Metodologi di mana auditor internal melakukan layanan audit internal yang berwawasan ke depan untuk menawarkan pemahaman dan secara aktif mencari inovasi untuk meningkatkan organisasi, berupaya melakukan hal ini dari perspektif klien audit.
Audit berbasis nilai adalah tempat profesi audit internal menuju. Tidak banyak fungsi audit internal yang belum terlihat, tetapi merupakan tren yang muncul. Elemen kunci dari audit berbasis nilai ditunjukkan dalam diagram di dimaksd, kemudian diperluas pada komentar terkini.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
2. D A S A R
RAPAT TERBATAS ANTAR K/L DI
MENKOPOLHUKAM PD TGL 11
OKTOBER 2016
PERPRES NO 87 TH 2016 TTG SATUAN
TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
3. SATGAS SABER PUNGLI
TUGAS SATGAS
MELAKSANAKAN
PEMBERANTASAN PUNGUTAN
LIAR SECARA EFEKTIF DAN
EFISIEN DENGAN
MENGOPTIMALKAN
PEMANFAATAN PERSONIL,
SATUAN KERJA, DAN SARANA
PRASARANA, BAIK YAG BERADA
DI KEMENTRIAN/ LEMBAGA
MAUPUN PEMERINTAH DAERAH.
FUNGSI
INTELIJEN;
PENCEGAHAN;
PENINDAKAN; DAN
YUSTISI.
SASARAN
SENTRA PELAYANAN PUBLIK DI
KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMDA
KEKUATAN
KEMENTRIAN/LEMBAGA DAN PEMDA
4. WEWENANG SATGAS
1. BANGUN SISTEM CEGAH DAN BERANTAS PUNGLI;
2. MELAK PUL DATA & INFORMASI DR KEMENTRIAN/LEMBAGA DAN
PIHAK LAIN YG TERKAIT DG GUNAKAN TI;
3. KOORD, REN & LAK OPS BERANTAS PUNGLI;
4. MELAK OPS TANGKAP TANGAN;
5. BERI REKOMENDASI KPD PIMP KEMENTRIAN/LEMBAGA SERTA
KEPALA PEMERINTAH DAERAH UTK BERI SANKSI KPD PELAKU
PUNGLI SESUAI DG PERAT PER UU AN;
6. BERI REKOMENDASI PEMBENTUKAN & PELAKS TUGAS UNIT
SABER PUNGLI DI SETIAP INST PENYELENGGARA YAN PUBLIK KPD
PIMP KEMENTRIAN/ LEMBAGA DAN KEPALA PEMERINTAH DAERAH;
DAN.
7. MELAK EVALUASI KEGIATAN PEMBERANTASAN PUNGLI.
5. KONSEP GIAT SATGAS
1. MENGEDEPANKAN PENEGAKAN HUKUM MELALUI
GIAT PENINDAKAN DAN YUSTISI DIDUKUNG GIAT
INTELIJEN SERTA PENCEGAHAN
2. MENGIKUTSERTAKAN KEMENTERIAN, LEMBAGA
DAN PEMERINTAH DAERAH.
3. MENGIKUTSERTAKAN DAN MENGOPTILMALKAN
SELURUH POTENSI MASYARAKAT DALAM HAL
PENGAWASAN TERCAPAINYA KEGIATAN SATGAS.
6. STRUKTUR ORGANISASI
TKT PUSAT
UNIT SABER
PUNGLI K/L
KA SUB SATGAS
INTELEJEN
KA SUB SATGAS
PENCEGAHAN
KA SUB SATGAS
PENINDAKAN
KA SUB SATAGAS
YUSTISI
KETUA PELAKS SATGAS
IRWASUM POLRI
PRESIDEN RI
POK AHLI
MENKO PEREKONOMIAN
DAL/TG.JWB
MENKO POLHUKAM MENKO PEMBANGUNAN MANUSIA & BUD
MENKO KEMARITIMAN
WAKIL I : IRJEN KEMENDAGRI
WAKIL II : JAM WAS
SEKRETARIS
BID. DATA INFORBID. KEUBID. ADM UMBID. LOGBID. OPS
ANGGOTA ANGGOTA
UNIT SABER
PUNGLI
DAERAH SEKRETARIAT
SEKRETARIAT
ANGGOTA
SEKRETARIAT
ANGGOTA
SEKRETARIAT
7
7. PENJABARAN TUGAS
PEJABAT TUGAS
MENKOPOLHUKKAM
PENGENDALI/
PENANGGUNG JAWAB
MENGENDALIKAN, MENGEVALUASI DAN MELAPORKAN PELAKSANAAN TUGAS
SATGAS SABER PUNGLI KEPADA PRESIDEN
KETUA PELAKSANA
IRWASUM POLRI
1. MEMBUAT RENCANA STRATEGI DALAM RANGKA PENJABARAN KEBIJAKAN
PRESIDEN.
2. MELAPORKAN KEGIATAAN SATGAS KEPADA MENKO POLHUKAM SECARA
PERIODIK SETIAP BULAN ATAU SEWAKTU-WAKTU DALAM HAL YANG
BERSIFAT KHUSUS DAN KONTIJENSI.
3. MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM
RANGKA PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI PENDUKUNG KEGIATAN
SATGAS
4. MELAKSANAKAN KOMANDO, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP
PELAKSANA HARIAN DAN SELURUH SUB SATGAS.
KELOMPOK AHLI
MEMBERIKAN MASUKAN DAN SARAN KEPADA KASATGAS BERKAITAN DENGAN
TUGAS SATGAS, DAN MEMBERIKAN ASISTENSI TERHADAP PERENCANAAN,
PELAKSANAAN MAUPUN EVALUASI KEGIATAN SATGAS.
SEKRETARIAT
MEMBANTU PELAKSANAAN TUGAS KASATGAS, DAN DALAM PELAKSANAANNYA
DIBANTU OLEH 5 KEPALA BIDANG YAITU : BIDANG OPERASI, BIDANG LOGISTIK,
BIDANG ADMINISTRASI UMUM, BIDANG KEUANGAN DAN BIDANG DATA DAN
INFORMASI.
8. PENJABARAN TUGAS
PEJABAT TUGAS
KELOMPOK
KERJA/
SUBSATGAS BID
INTELIJEN
1. DETEKSI TERHADAP AKTIFITAS PUNGLI YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR
NEGARA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT.
2. PENGAMANAN KE DALAM TERHADAP KEMUNGKINAN ADANYA TANTANGAN YANG
BERSUMBER DARI LUAR MAUPUN DARI DALAM SATGAS AGAR SATGAS TIDAK
TERHALANG ATAU TERGANGGU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS POKOKNYA.
3. PENGGALANGAN DALAM RANGKA MENCIPTAKAN KONDISI TERTENTU DALAM
MASYARAKAT YANG MENGUNTUNGKAN BAGI PELAKSANAAN TUGAS POKOK
SATGAS
4. PENGAMANAN TERHADAP SASASARAN-SASARAN TERTENTU DALAM RANGKA
MENCEGAH KEMUNGKINAN ADANYA PIHAK-PIHAK YANG MEMANFAATKAN
KELEMAHAN-KELEMAHAN SATGAS SEBAGAI SARANA EKPLOITASI UNTUK
MENCIPTAKAN YANG TIDAK KONDUSIF.
KELOMPOK KERJA/
SUBSATGAS BID
PENCEGAHAN
MELAKUKAN UPAYA-UPAYA PREVENTIF BAIK MELALUI SOSIALISASI, PENYULUHAN,
PELATIHAN, DAN KEGIATAN LAIN DALAM RANGKA MENCEGAH TERJADINYA PUNGLI
KELOMPOK KERJA/
SUBSATGAS BID
PENINDAKAN
MELAKUKAN UPAYA-UPAYA REPRESIF (OTT) TERHADAP PARA PELAKU PUNGLI DI
SELURUH K/L YANG MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK,
KELOMPOK KERJA/
SUBSATGAS BID
YUSTISI
MEMBERIKAN MASUKAN DAN SARAN KEPADA KETUA PELAKSANA BERKAITAN
DENGAN PELAKU YANG SUDAH DILAKUKAN PENINDAKAN, APAKAH DILAKUKAN
PENINDAKAN SECARA ADMINSTRASI ATAU SECARA PIDANA.
9. DATA PERSONIL SATGAS SABER PUNGLI
No Jabatan Jumlah Keterangan
1 Pengendali dan Penanggung Jawab 1 Menko Polhukam
2 Kasatgas 1 Irwasum Polri
3 Wakil Satgas 2 - Irjen Kemendagri
- Jam Was
4 Pok Ahli 10
5 Sekretaris I 7 Kemenko Polhukam
6 Sekretaris II 7 Polri
7 Bidang Ops 7 Polri
8 Bidang Logistik 5 Polri
9 Bidang Administrasi & Umum 5 Polri
10 Bidang Keuangan 5 Polri
11 Bidang Informasi 9 Polri : 4
Kemenkominfo : 2
Ombudsman : 2
PPATK : 1
11. STRUKTUR ORGANISASI K/L
DINAS DAERAH
SUB UNIT
PENCEGAHAN
SUB UNIT
PENINDAKAN
SUB UNIT
YUSTISI
PENANGGUNG JAWAB
MENTERI/ PIMP/KETUA LEMBAGA
KETUA PELAKSANA
WAS INTERNAL/ PJBT YG DITUNJUK
POK AHLI SEKRETARIAT
12. STRUKTUR ORGANISASI
TKT POLDA
UNIT SABER
PUNGLI POLRES
SUB UNIT
INTELIJEN
SUB UNIT
PENCEGAHAN
SUB UNIT
PENINDAKAN
SUB UNIT
YUSTISI
KETUA PELAKS
WAKASATGASOPSDA
PENANGGUNG JWB OPS UNIT POLDA SABER DAERAH
WAKIL PENANGGUNG JWB OPS UNIT POLDA SABER DAERAH
SEKRETARIAT
SARPRAS KEU
KAPOLDA
WAKAPOLDA
IRWASDA
DIRRESKRIMUM
ALTERNATIF
ANEV
13. DUKUNGAN ANGGARAN
1. BAGI SATGAS PUSAT MENGGUNAKAN
ANGGARAN KEMENKOPULHUKAM
2. BAGI SATGAS KEMENTRIAN/ LEMBAGA
DAN PEMERINTAH DAERAH
MENGGUNAKAN DIPA MASING-MASING
14. PENTAHAPAN GIAT SATGAS
1. PERSIAPAN : OKTOBER 2016
2. PERIODE PERTAMA : NOV 2016-
JAN 2017
3. PERIODE KEDUA : FEB-APRIL
2017
15. SEKRETARIAT GIAT SATGAS
KANTOR POLHUKAM
JL. MERDEKA BARAT NO. 15 GAMBIR
JAKARTA PUSAT 10110
TELP : …
KANTOR ITWASUM POLRI
JL. TRUNOJOYO NO. 3 KEB BARU
JAKARTA SELATAN
TELP : …
EMAIL :
16. CALL CENTER
CALL CENTER 193 / 081213-1313-2
SMS 1193
0856-8880-881 / 0812-1313-23
EMAIL : info@saberpungli.polkam.go.id
Web : saberpungli.id
17. LANDASAN HUKUM
NO KETENTUAN HUKUM JENIS ANCAMAN PIDANA
1.
UU NO. 11 TAHUN 1980
TTG TINDAK PIDANA
SUAP PASAL 3
PENERIMA SUAP
3 TAHUN DENDA SEBANYAK-
BANYAKNYA RP. 15 JT
2. KUHP PASAL 368 PEMERASAN 9 TAHUN
3.
UU NO.20 TAHUN 2001
TTG PERUBAHAN ATAS
UU NO.31 TAHUN 1999
TTG PEMBERANTASAN
TIPIKOR PASAL 5 AY
(1)
PEMBERI /
MENJANJIKAN PADA
PEGAWAI NEGERI
ATAU
PENYELENGGARA
NEGARA
PIDANA PENJARA PALING
SINGKAT 1 TH, PALING
LAMA 5 TH DAN ATAU
DENDAN PALING SEDIKIT
RP. 50JT DAN PALING
BANYAK RP.250 JT
4.
UU NO.20 TAHUN 2001
TTG PERUBAHAN ATAS
UU NO.31 TAHUN 1999
TTG PEMBERANTASAN
TIPIKOR PASAL 5 AY
(2)
PEGAWAI NEGERI
ATAU
PENYELENGGARA
NEGARA PENERIMA
PEMBERIAN/ JANJI
SDA
18. LANDASAN HUKUM
NO KETENTUAN HUKUM JENIS ANCAMAN PIDANA
5.
UU NO.20 TAHUN 2001
TTG PERUBAHAN ATAS
UU NO.31 TAHUN 1999
TTG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA
KORUPSI PASAL 11
PEGAWAI NEGERI
ATAU
PENYELENGGARA
NEGARA
MENERIMA
HADIAH/ JANJI
PADAHAL DIKET
KRN KEKUASAAN/
KEWENANGAN
PIDANA PENJARA PALING
SINGKAT 1 TH DAN PALING
LAMA 5 TH DENDA PALING
SEDIKIT RP.50 JT PALING
BANYAK RP. 250 JT
6.
UU NO.20 TAHUN 2001
TTG PERUBAHAN ATAS
UU NO.31 TAHUN 1999
TTG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA
KORUPSI PASAL 13
PEMBERI HADIAH/
JANJI KE PEGAWAI
NEGERI ATAU
PENYELENGGARA
NEGARA KRN
KEKUASAAN/
KEWENANGAN
PIDANA PENJARA PALING
LAMA 3 TH DENDA PALING
BANYAK RP. 150 JT
19. LANDASAN HUKUM
NO
KETENTUAN
HUKUM
JENIS ANCAMAN PIDANA
7.
UU NO.20 TAHUN
2001 TTG
PERUBAHAN ATAS UU
NO.31 TAHUN 1999
TTG
PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA
KORUPSI PASAL 12B
PEGAWAI NEGERI
ATAU
PENYELENGGARA
NEGARA PENERIMA
GRATIFIKASI
PIDANA PENJARA SEUMUR
HIDUP/ PALING SINGKAT 4
TH DAN PALING LAMA 20
TH DENDA PALING
SEDIKIT RP.200 JT PALING
BANYAK RP.1 M
