Pasal 308 dan Pasal 30 9   PERMENDAGRI  Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan  PERMENDAGRI  59 Tahun 2007 t...
Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pedoman Penyusu...
Prinsip-prinsip Akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan LK Pemerintah. Prinsip-prinsip, dasar-dasar, konve...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

SAP Kebijakan Sisdur Akuntansi Daerah

7,555 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,555
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
44
Actions
Shares
0
Downloads
214
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SAP Kebijakan Sisdur Akuntansi Daerah

  1. 1. Pasal 308 dan Pasal 30 9 PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada Pemerintah Daerah, antara lain berupa pemberian Pedoman . Pemberian pedoman dimaksud mencakup antara lain pedoman mengenai penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah. “ Kepala Daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi” “ Kepala Daerah menetepkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan” dst. Selanjutnya dalam Pasal 334 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 diamanatkan bahwa Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) melakukan fasilitasi atas pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 DRAFT KEBIJAKAN AKUNTANSI DAERAH Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset, Kabupaten Sumbawa 2009 LANDASAN HUKUM Pasal 97 Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Kauangan Daerah: Pasal 239 PERMENDAGRI 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Kauangan Daerah:
  2. 2. Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pedoman Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Penjelasan dan petunjuk teknis Pelaksanaan Penatausahaan, dan akuntansi keuangan daerah agar dapat dipahami secara baik dari SE900/316/BAKD/2007 DRAFT KEBIJAKAN AKUNTANSI DAERAH Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset, Kabupaten Sumbawa 2009 LANDASAN HUKUM SE 900/316/BAKD per 5 April 2007 SE 900/079/BAKD per 12 Pebruari 2008 SE 900/743/BAKD per 4 September 2007
  3. 3. Prinsip-prinsip Akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan LK Pemerintah. Prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh entitas pelaporan (daerah). Sistem untuk pengumpulan, pemrosesan, data transaksi, serta mendistribusikan informasi tersebut kepada semua pihak yang memerlukan. Sisdur Penerimaan, Pengeluaran Kas dan Transaksi Non Kas. <ul><li>Apa Dokumen/Formulir yang digunakan? </li></ul><ul><li>Bagaimana prosedur pencatatannya? </li></ul><ul><li>Bagaimana unsur Pengendalian Intern untuk tiap transaksi;memadai/tidak? </li></ul><ul><li>Siapa yang berwenangmencatat dan melakukan transaksi, </li></ul><ul><li>Kapan Transaksi tersebut dicatat atau diakui? </li></ul><ul><li>Dimana transaksi tersebut dicatat SKPD atau PPKD </li></ul>DRAFT KEBIJAKAN AKUNTANSI DAERAH Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset, Kabupaten Sumbawa 2009 Hubungan SAP, Kebijakan, SISDUR SAP KEBIJAKAN AKDA SISDUR AKDA

×