Dokumen tersebut membahas penerapan manajemen risiko di BPKP, meliputi kerangka kerja manajemen risiko yang terdiri dari mandat dan komitmen, desain kerangka kerja, penerapan, pemantauan dan peninjauan, serta perbaikan kerangka kerja berkelanjutan.
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Keuangan, mencakup proses manajemen risiko dan struktur pengelolaannya.
Dokumen tersebut merupakan agenda pelatihan manajemen risiko berbasis SNI ISO 31000:2018 yang mencakup proses manajemen risiko, teknik penilaian risiko, dan studi kasus. Pelatihan ini membahas tentang kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, teknik penilaian risiko seperti matriks risiko dan pohon kejadian, serta tugas kelompok untuk latihan identifikasi, analisis, dan penanganan risiko.
INTEGRATED ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (Based on ISO 31000: 2018 & COSO ERM 20...Pangeran Sitompul
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen risiko terpadu perusahaan (enterprise risk management) berdasarkan standar ISO 31000 tahun 2018 dan kerangka kerja COSO ERM tahun 2017. Dokumen ini menjelaskan definisi manajemen risiko, karakteristik risiko, tingkat signifikansi risiko, selera risiko, dan toleransi risiko dalam kerangka sistem manajemen risiko perusahaan.
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Keuangan, mencakup proses manajemen risiko dan struktur pengelolaannya.
Dokumen tersebut merupakan agenda pelatihan manajemen risiko berbasis SNI ISO 31000:2018 yang mencakup proses manajemen risiko, teknik penilaian risiko, dan studi kasus. Pelatihan ini membahas tentang kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, teknik penilaian risiko seperti matriks risiko dan pohon kejadian, serta tugas kelompok untuk latihan identifikasi, analisis, dan penanganan risiko.
INTEGRATED ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (Based on ISO 31000: 2018 & COSO ERM 20...Pangeran Sitompul
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen risiko terpadu perusahaan (enterprise risk management) berdasarkan standar ISO 31000 tahun 2018 dan kerangka kerja COSO ERM tahun 2017. Dokumen ini menjelaskan definisi manajemen risiko, karakteristik risiko, tingkat signifikansi risiko, selera risiko, dan toleransi risiko dalam kerangka sistem manajemen risiko perusahaan.
PENGENALAN MATERI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI UPT. KESMAS...Dayu Agung Dewi Sawitri
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di Indonesia. SPIP merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengendalian internal yang efektif guna mencapai tujuan pelayanan publik yang berkualitas tinggi secara transparan dan akuntabel. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian dan unsur-unsur SPIP sesuai peraturan pemerintah yang meliputi lingkungan pen
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Sujatmiko Wibowo
Dokumen tersebut membahas penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terintegrasi pada perguruan tinggi negeri (PTN) berdasarkan tiga komponen yaitu SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Penilaian dilakukan untuk mengukur kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapa
Dokumen tersebut membahas tentang fasilitasi dan implementasi manajemen risiko di Universitas Negeri Surabaya. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan mengenai pentingnya manajemen risiko untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat mengancam pencapaian tujuan universitas serta merencanakan pengelolaan risiko secara terpadu dan berkelanjutan."
Daftar PERBEDAAN KETENTUAN Permen BUMN (No.PER-5 Thn 2022 dgn No.PER-2 Thn 20...Kanaidi ken
Perbedaan ketentuan utama antara Permen BUMN No. PER-5 Tahun 2022 dan No.PER-2 Tahun 2023 terkait penerapan Manajemen Risiko BUMN adalah penetapan klasifikasi risiko BUMN yang semula oleh Menteri menjadi oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, serta penambahan parameter dan penjelasan terkait klasifikasi risiko dan tata kelola terintegrasi bagi BUMN konglomerasi.
Dokumen tersebut memberikan gambaran singkat mengenai implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko, dan peningkatan kapabilitas Audit Internal Pemerintah (APIP) di Pemerintah Daerah (PEMDA) melalui penjelasan mengenai mekanisme penilaian maturitas SPIP secara berkala, perbaikan perencanaan secara berkelanjutan, serta komitmen pimpinan dalam membangun lingkungan pengendalian internal yang kondusif
Tujuan utama dokumen tersebut adalah menjelaskan tentang penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berdasarkan standar ISO 37001:2016. Dokumen ini memberikan gambaran mengenai tujuan, definisi, struktur, dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu organisasi dalam menerapkan SMAP sesuai standar tersebut untuk dapat mengendalikan praktik penyuapan serta memperoleh sertifikasi.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen risiko kecurangan pada organisasi pemerintahan berdasarkan kerangka COSO. Terdapat lima prinsip manajemen risiko kecurangan menurut COSO yaitu penetapan kebijakan, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Program manajemen risiko kecurangan diperlukan untuk mencegah terjadinya kecurangan di organisasi pemerintahan dengan mengikuti pedoman COSO.
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mencakup dasar hukum, komponen-komponen LAKIP, dan format penyajian LAKIP.
Manajemen risiko penerapan komputasi awan untuk umkmNurmaya Widuri
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan komputasi awan untuk UMKM di Indonesia. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa komputasi awan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui penggunaan teknologi informasi dengan menghilangkan kendala infrastruktur dan biaya tinggi. Namun, diperlukan dukungan faktor penting seperti manajemen risiko dan infrastruktur jaringan untuk
Bagi Perusahaan yang membutuhkan Pelatihan ini dapat menghubungi Kami HARD-Hi SMART CONSULTING di Hotline : 0878-7063-5053 (Fast Response) dengan Bpk. M. Shobrie H.W., SE, CFA, CLA, CPHR, CPTr.
PENGENALAN MATERI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI UPT. KESMAS...Dayu Agung Dewi Sawitri
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di Indonesia. SPIP merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengendalian internal yang efektif guna mencapai tujuan pelayanan publik yang berkualitas tinggi secara transparan dan akuntabel. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian dan unsur-unsur SPIP sesuai peraturan pemerintah yang meliputi lingkungan pen
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Sujatmiko Wibowo
Dokumen tersebut membahas penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terintegrasi pada perguruan tinggi negeri (PTN) berdasarkan tiga komponen yaitu SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Penilaian dilakukan untuk mengukur kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapa
Dokumen tersebut membahas tentang fasilitasi dan implementasi manajemen risiko di Universitas Negeri Surabaya. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan mengenai pentingnya manajemen risiko untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat mengancam pencapaian tujuan universitas serta merencanakan pengelolaan risiko secara terpadu dan berkelanjutan."
Daftar PERBEDAAN KETENTUAN Permen BUMN (No.PER-5 Thn 2022 dgn No.PER-2 Thn 20...Kanaidi ken
Perbedaan ketentuan utama antara Permen BUMN No. PER-5 Tahun 2022 dan No.PER-2 Tahun 2023 terkait penerapan Manajemen Risiko BUMN adalah penetapan klasifikasi risiko BUMN yang semula oleh Menteri menjadi oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, serta penambahan parameter dan penjelasan terkait klasifikasi risiko dan tata kelola terintegrasi bagi BUMN konglomerasi.
Dokumen tersebut memberikan gambaran singkat mengenai implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko, dan peningkatan kapabilitas Audit Internal Pemerintah (APIP) di Pemerintah Daerah (PEMDA) melalui penjelasan mengenai mekanisme penilaian maturitas SPIP secara berkala, perbaikan perencanaan secara berkelanjutan, serta komitmen pimpinan dalam membangun lingkungan pengendalian internal yang kondusif
Tujuan utama dokumen tersebut adalah menjelaskan tentang penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berdasarkan standar ISO 37001:2016. Dokumen ini memberikan gambaran mengenai tujuan, definisi, struktur, dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu organisasi dalam menerapkan SMAP sesuai standar tersebut untuk dapat mengendalikan praktik penyuapan serta memperoleh sertifikasi.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen risiko kecurangan pada organisasi pemerintahan berdasarkan kerangka COSO. Terdapat lima prinsip manajemen risiko kecurangan menurut COSO yaitu penetapan kebijakan, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Program manajemen risiko kecurangan diperlukan untuk mencegah terjadinya kecurangan di organisasi pemerintahan dengan mengikuti pedoman COSO.
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mencakup dasar hukum, komponen-komponen LAKIP, dan format penyajian LAKIP.
Manajemen risiko penerapan komputasi awan untuk umkmNurmaya Widuri
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan komputasi awan untuk UMKM di Indonesia. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa komputasi awan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui penggunaan teknologi informasi dengan menghilangkan kendala infrastruktur dan biaya tinggi. Namun, diperlukan dukungan faktor penting seperti manajemen risiko dan infrastruktur jaringan untuk
Bagi Perusahaan yang membutuhkan Pelatihan ini dapat menghubungi Kami HARD-Hi SMART CONSULTING di Hotline : 0878-7063-5053 (Fast Response) dengan Bpk. M. Shobrie H.W., SE, CFA, CLA, CPHR, CPTr.
Bagi Para Pengunjung Slideshare, yang membutuhkan Jasa Konsultan SDM, Manajemen, ISO 9000 dan Segala Macam Pelatihan, Silahkan Menghubungi Kami (HARD-Hi SMART CONSULTING) : 0878-7063-5053 (Fast Response - dengan Bpk. SHOBRIE)
Proses manajemen risiko meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, pengelolaan risiko, implementasi manajemen risiko, dan pemantauan risiko. Beberapa strategi pengelolaan risiko adalah menghindari, mengurangi, mentransfer, dan menerima risiko. Manajemen risiko bertujuan mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi dan merencanakan langkah untuk menangani risiko tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen risiko kualitas dan proses manajemen kualitas dalam suatu proyek. Proses manajemen risiko meliputi identifikasi risiko, evaluasi tingkat risiko, analisis risiko, dan penetapan bagian risiko. Sedangkan proses manajemen kualitas terdiri dari perencanaan kualitas, penjaminan kualitas, dan pengendalian kualitas.
Presentasi menjelaskan berbagai jenis risiko keuangan jangka pendek dan panjang serta cara mengelolanya. Risiko jangka pendek terkait ketidakmampuan memenuhi kewajiban likuiditas, sementara risiko panjang terkait kegagalan memenuhi utang dan proyek jangka panjang. Dokumen ini juga membahas jenis pendanaan dan pinjaman serta contoh kasus pembiayaan perusahaan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Penilaian risiko merupakan bagian dari manajemen risiko yang merupakan komponen inheren dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Langkah-langkah penilaian risiko meliputi identifikasi bahaya, evaluasi risiko, dan pengendalian risiko. Evaluasi risiko dilakukan dengan menilai peluang dan konsekuensi suatu risiko untuk mendapatkan profil risiko suatu unit kerja.
Petunjuk teknis pengisian form manajemen risiko kemenkeuAhmad Abdul Haq
Formulir ini memberikan ringkasan tentang manajemen risiko di suatu unit organisasi. Terdiri dari konteks risiko, identifikasi sasaran organisasi, komposisi tim manajemen risiko, stakeholder internal dan eksternal, regulasi terkait, serta struktur organisasi untuk manajemen risiko.
Proses pengurusan risiko melibatkan pengenalpasti, analisis, penilaian dan kawalan risiko secara sistematik dan berterusan untuk menyokong pencapaian objektif organisasi."
TERBARU...Silabus Pelatihan _"Penerapan MANAJEMEN RISIKO pada BUMN" (Permen B...Kanaidi ken
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan pelatihan manajemen risiko pada BUMN sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2 Tahun 2023 dan ISO 31000. Pelatihan ini membahas tentang prinsip, proses, dan penerapan manajemen risiko di BUMN termasuk identifikasi, pengukuran, pengendalian, pemantauan, dan pelaporan risiko.
Dokumen tersebut menyenaraikan latar belakang dan pengalaman Mahathir Fansuri bin Azizan dalam bidang pengurusan kualiti, pengurusan risiko, dan inovasi. Ia juga menyenaraikan prinsip-prinsip asas pengurusan risiko mengikut piawaian ISO 31000:2018 yang meliputi proses pengenalpastian, penilaian dan pengurusan risiko dalam semua aspek pengurusan organisasi.
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan manajemen risiko dan pengukuran Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Buton Tengah. Dibahas mengenai kerangka pengelolaan risiko pemerintah daerah, komponen penilaian MRI, dan contoh penerapan manajemen risiko serta pengukuran MRI pada satu dinas di Pemerintah Kabupaten Bogor."
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...Dr. Zar Rdj
Semakin Cepat Kita Mendeteksi Risiko maka Semakin Cepat Kita Mengetahui Starategi Penanganannya
Semakin Cepat Kita Menyiapkan Obat maka Semakin Cepat Kita Mengambil Tindakan Perbaikan
Ringkasan:
Dokumen tersebut membahas tentang pengurusan risiko, terutama proses-prosesnya menurut ISO 31000:2018. Ia menjelaskan konsep pengurusan risiko, takrifan risiko, manfaat penerapan ISO 31000, dan keperluan pengurusan risiko di sektor awam menurut arahan kerajaan Malaysia. Dokumen tersebut juga memberikan contoh proses penilaian risiko dan struktur tata kelola pengurusan risiko di organisasi.
Dokumen tersebut membahas produk manajemen risiko yang dikembangkan BPKP untuk BUMN, yang meliputi sosialisasi manajemen risiko, asistensi penilaian risiko, penyusunan pedoman manajemen risiko, dan evaluasi penerapan manajemen risiko. Produk tersebut diharapkan dapat mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif di BUMN.
Manajemen resiko adalah proses identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang dapat mengancam layanan teknologi informasi dengan tujuan menciptakan nilai maksimum bagi organisasi. Dokumen ini menjelaskan konsep resiko dan manajemen resiko, proses manajemen resiko, daftar resiko, dan langkah-langkah mitigasi resiko.
Silabus Pelatihan "MANAJEMEN RISIKO STRATEGIS bagi BOD & BOC BUMN & Anak Peru...Kanaidi ken
Pelatihan ini membahas manajemen risiko strategis bagi BOD dan BOC BUMN beserta anak perusahaan. Pelatihan ini menjelaskan prinsip-prinsip manajemen risiko menurut ISO 31000 dan COSO ERM, serta kebijakan manajemen risiko menurut Permen BUMN terbaru. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman para peserta tentang identifikasi, pengukuran, dan pengendalian risiko strategis guna mencapai tujuan jangka panjang perusahaan
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen risiko rumah sakit, termasuk definisi risiko, tujuan manajemen risiko di rumah sakit, jenis-jenis risiko yang ada di rumah sakit seperti risiko klinis dan non-klinis, serta proses identifikasi risiko yang harus dilakukan dalam manajemen risiko rumah sakit."
Similar to Kajian penerapan manajemen risiko di bpkp a heri s dan dimas (20)
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
Kajian penerapan manajemen risiko di bpkp a heri s dan dimas
1. KAJIAN PENERAPAN
MANAJEMEN RISIKO DI BPKP
KAJIAN PENERAPAN
MANAJEMEN RISIKO DI BPKP
KAJIAN PENERAPAN
MANAJEMEN RISIKO DI BPKP
KAJIAN PENERAPAN
MANAJEMEN RISIKO DI BPKP
Disusun oleh DIMAS -Tubel Spirit Australia
Didukung oleh AGUSTINUS HERI S-Tala
2. Manajemen Risiko
-> Latar Belakang
• PP No. 60Tahun 2008 tentang SPIP instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko
-> Tujuan-> Tujuan
• Mengantisipasi dan menangani risiko dengan efektif dan efisien
• Mengidentifikasi, mengukur dan mengendalikan risiko serta memantau kinerja manajemen
risiko
• Mengintegrasikan proses manajemen risiko ke dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
kinerja
-> Manfaat-> Manfaat
• Menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan
• Memberikan perlindungan kepada pemilik risiko
• Meningkatkan efisiensi, reputasi dan tingkat kepercayaan stakeholders
Manajemen Risiko
• PP No. 60Tahun 2008 tentang SPIP instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko
• Mengantisipasi dan menangani risiko dengan efektif dan efisien
• Mengidentifikasi, mengukur dan mengendalikan risiko serta memantau kinerja manajemen
risiko
• Mengintegrasikan proses manajemen risiko ke dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
kinerja
• Menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan
• Memberikan perlindungan kepada pemilik risiko
• Meningkatkan efisiensi, reputasi dan tingkat kepercayaan stakeholders
3. TANTANGAN BPKP KE DEPAN
WORLD CLASS INTERNAL AUDITOR
ASSURANCE
SDM
PROFESIONAL
KELEMBAGAAN
AKUNTABILITAS
ASSURANCE
PROFESIONAL
INTEGRITAS
AKUNTABILITAS
SPIP
TANTANGAN BPKP KE DEPAN
WORLD CLASS INTERNAL AUDITOR
CONSULTING
KELEMBAGAAN
AKUNTABILITAS
CONSULTING
AKUNTABILITAS
SPIP
4. Landasan Teori Manajemen Risiko
Kerangka
Kerja
AS/NZS ISO
31000:2009 Risk
Management –
Principles and
Guidelines
Prinsip
Kerangka
Kerja
AS/NZS ISO
31000:2009 Risk
Management –
Principles and
Guidelines
Landasan Teori Manajemen Risiko
Kerangka
Kerja
AS/NZS ISO
31000:2009 Risk
Management –
Principles and
Guidelines
Kerangka
Kerja
Proses
AS/NZS ISO
31000:2009 Risk
Management –
Principles and
Guidelines
5. Prinsip Manajemen Risiko
Menciptakan nilai
tambah
Bagian terpadu
proses organisasi
1 2
Sistematis,
terstruktur dan tepat
waktu
Berdasarkan
informasi terbaik
65
9 10
Transparan dan
inklusif
Dinamis, berulang
dan responsif
9 10
Prinsip Manajemen Risiko
Bagian pengambilan
keputusan
Menangani
ketidakpastian
3 4
Khas untuk
pengguna
Mempertimbangkan
faktor manusia &
budaya
7
11
8
Dinamis, berulang
dan responsif
Perbaikan organisasi
berkelanjutan
11
6. Kerangka Kerja Manajemen Risiko
Mandat dan
komitmen
Desain
kerangka kerja
Implementasi
Kerangka Kerja Manajemen Risiko
Implementasi
Pemantauan
dan reviu
Pengembangan
kerangka kerja
berkelanjutan
8. Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian
Keuangan
Prinsip Strategi
Dasar: PMK No. 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Keuangan
Prinsip
• Patuh pada UU
• Orientasi jangka panjang
• Berimbang
Strategi
• Identifikasi dan mitigasi risiko
• Penyiapan kompetensi instansi
• Integrasi proses MR kedalam
proses kerja
• Membangun budaya sadar
risiko
• Membangun kesiapan internal
unit dalam mengantisipasi dan
mengatasi risiko
• Meningkatkan tingkat
kematangan MR
• Identifikasi dan mitigasi risiko
• Penyiapan kompetensi instansi
• Integrasi proses MR kedalam
proses kerja
• Membangun budaya sadar
risiko
• Membangun kesiapan internal
unit dalam mengantisipasi dan
mengatasi risiko
• Meningkatkan tingkat
kematangan MR
Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian
Keuangan
Strategi Pelaporan
Dasar: PMK No. 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Keuangan
Strategi
• Identifikasi dan mitigasi risiko
• Penyiapan kompetensi instansi
• Integrasi proses MR kedalam
proses kerja
• Membangun budaya sadar
risiko
• Membangun kesiapan internal
unit dalam mengantisipasi dan
mengatasi risiko
• Meningkatkan tingkat
kematangan MR
Pelaporan
• Laporan profil risiko dan peta
risiko terkini
• Sistem informasi MR
• Identifikasi dan mitigasi risiko
• Penyiapan kompetensi instansi
• Integrasi proses MR kedalam
proses kerja
• Membangun budaya sadar
risiko
• Membangun kesiapan internal
unit dalam mengantisipasi dan
mengatasi risiko
• Meningkatkan tingkat
kematangan MR
10. Penerapan Manajemen Risiko pada PT Pupuk Kaltim
Kerangka Kerja
Penerapan Manajemen Risiko pada PT Pupuk Kaltim
Proses
11. Sistem PelaporanSistem Pelaporan
Jenis Laporan:
• Laporan Profil Risiko Unit Kerja (3
bulan sekali)
• Laporan Peristiwa Risiko Unit Kerja (1
bulan setelah informasi)
• Laporan Kejadian Luar Biasa di Unit
Kerja (3 bulan sekali)
• Laporan Produk dan Aktivitas Baru
Unit Kerja (1 bulan setelah informasi)
• Laporan Profil Risiko Perusahaan (3
bulan sekali)
• Laporan Kejadian Luar Biasa (1 bulan
setelah informasi)
• Laporan Produk dan Aktivitas Baru (1
bulan setelah informasi)
• Laporan Kegiatan Penerapan
Manajemen Risiko (1 tahun sekali)
Jenis Laporan:
• Laporan Profil Risiko Unit Kerja (3
bulan sekali)
• Laporan Peristiwa Risiko Unit Kerja (1
bulan setelah informasi)
• Laporan Kejadian Luar Biasa di Unit
Kerja (3 bulan sekali)
• Laporan Produk dan Aktivitas Baru
Unit Kerja (1 bulan setelah informasi)
• Laporan Profil Risiko Perusahaan (3
bulan sekali)
• Laporan Kejadian Luar Biasa (1 bulan
setelah informasi)
• Laporan Produk dan Aktivitas Baru (1
bulan setelah informasi)
• Laporan Kegiatan Penerapan
Manajemen Risiko (1 tahun sekali)
Jenis Laporan:
• Laporan Profil Risiko Unit Kerja (3
bulan sekali)
• Laporan Peristiwa Risiko Unit Kerja (1
bulan setelah informasi)
• Laporan Kejadian Luar Biasa di Unit
Kerja (3 bulan sekali)
• Laporan Produk dan Aktivitas Baru
Unit Kerja (1 bulan setelah informasi)
• Laporan Profil Risiko Perusahaan (3
bulan sekali)
• Laporan Kejadian Luar Biasa (1 bulan
setelah informasi)
• Laporan Produk dan Aktivitas Baru (1
bulan setelah informasi)
• Laporan Kegiatan Penerapan
Manajemen Risiko (1 tahun sekali)
12. Manajemen Risiko di BPKP
Menciptakan
nilai tambah
Bagian terpadu
proses organisasi
Prinsip Manajemen Risiko
1 2
Menciptakan
nilai tambah
Bagian terpadu
proses organisasi
Sistematis,
terstruktur dan
tepat waktu
Berdasarkan
informasi terbaik
65
Sistematis,
terstruktur dan
tepat waktu
Transparan dan
inklusif
Dinamis,
berulang dan
responsif
9 10
Manajemen Risiko di BPKP
Bagian
pengambilan
keputusan
Menangani
ketidakpastian
Prinsip Manajemen Risiko
43
Bagian
pengambilan
keputusan
Menangani
ketidakpastian
Khas untuk
penggunanya
Mempertimbangkan
faktor manusia dan
budaya
7 8
Mempertimbangkan
faktor manusia dan
budaya
Dinamis,
berulang dan
responsif
Perbaikan
organisasi
berkelanjutan
11
13. Kerangka Kerja Manajemen Risiko
MANDAT
DAN
KOMITMEN
PERBAIKAN
KERANGKA KERJA
BERKELANJUTAN
DESAIN
KERANGKA MANAJEMEN
RISIKO
PERBAIKAN
KERANGKA KERJA
BERKELANJUTAN
PEMANTAUAN DAN
PENINJAUAN KERANGKA
KERJA
5
Kerangka Kerja Manajemen Risiko
MANDAT
DAN
KOMITMEN
1
PENERAPAN
MANAJEMEN
RISIKO
DESAIN
KERANGKA MANAJEMEN
RISIKO
1
2
PENERAPAN
MANAJEMEN
RISIKO
PEMANTAUAN DAN
PENINJAUAN KERANGKA
KERJA
3
4
14. Mandat dan Komitmen1
1 Mandat dan Komitmen
Komite MR:
pengawasan,
melakukan
menetapkan
kebijakan, strategi
dan metodologi
Ketua MR:
menyusun arah
kebijakan, strategi
penerapan dan
metodologi
Komite MR:
pengawasan,
melakukan
menetapkan
kebijakan, strategi
dan metodologi
Ketua MR:
menyusun arah
kebijakan, strategi
penerapan dan
metodologi
Unit Pemilik Risiko:
terdiri dari pemilik,
koordinator,
administrator dan
pegawai
Inspektorat:
mengeveluasi
ketaatan dan
efektivitas
penerapan MR
Unit Pemilik Risiko:
terdiri dari pemilik,
koordinator,
administrator dan
pegawai
Inspektorat:
mengeveluasi
ketaatan dan
efektivitas
penerapan MR
15. 1. Pemahaman
organisasi dan
konteks
2. Penetapan
kebijakan
manajemen risiko
Desain Kerangka Kerja MR2
1. Pemahaman
organisasi dan
konteks
2. Penetapan
kebijakan
manajemen risiko
6. Sistem
komunikasi dan
pelaporan
5. Sumber daya
6. Sistem
komunikasi dan
pelaporan
2. Penetapan
kebijakan
manajemen risiko
3. Akuntabilitas
Desain Kerangka Kerja MR
2. Penetapan
kebijakan
manajemen risiko
3. Akuntabilitas
4. Integrasi ke
dalam proses
organisasi
4. Integrasi ke
dalam proses
organisasi
5. Sumber daya
16. Identifikasi dan mitigasi risiko
Penyiapan kompetensi instansi
Penerapan Manajemen Risiko3
1
2 Penyiapan kompetensi instansi
Pengintegrasian proses manajemen risiko ke dalam proses kerja
Membangun budaya sadar risiko
Membangun kesiapan internal dalam antisipasi dan mengatasi
risiko
5
4
3
2
Membangun kesiapan internal dalam antisipasi dan mengatasi
risiko
Meningkatkan tingkat kematangan manajemen risiko6
5
Penerapan Manajemen Risiko
Pengintegrasian proses manajemen risiko ke dalam proses kerja
Membangun kesiapan internal dalam antisipasi dan mengatasi
risiko
Membangun kesiapan internal dalam antisipasi dan mengatasi
risiko
Meningkatkan tingkat kematangan manajemen risiko
17. Menetapkan ukuran kinerja penerapan MR
Pemantauan dan Peninjauan Kerangka Kerja4
1
Mengukur kemajuan penerapan MR berkala
Meninjau berkala
Memastikan kebijakan risiko telah dipatuhi
2
3
4 Memastikan kebijakan risiko telah dipatuhi
Reviu atas efektivitas kerangka kerja penerapan MR
4
5
Menetapkan ukuran kinerja penerapan MR
Pemantauan dan Peninjauan Kerangka Kerja
Mengukur kemajuan penerapan MR berkala
Memastikan kebijakan risiko telah dipatuhiMemastikan kebijakan risiko telah dipatuhi
Reviu atas efektivitas kerangka kerja penerapan MR
18. • Memastikan bahwa siklus PDCA (Plan, Do, Check, Action) diterapkan pada
manajemen risiko. Berdasarkan hasil pemantauan dan reviu, dilakukan
penetapan keputusan untuk pelaksanaan kerangka kerja, kebijakan serta
rencana pengembangan manajemen risiko di masa yang akan datang.
• Keputusan yang diambil harus mampu mengarah pada pengembangan
penerapan dan budaya manajemen risiko organisasi.
Perbaikan Kerangka Kerja Berkelanjutan5
• Memastikan bahwa siklus PDCA (Plan, Do, Check, Action) diterapkan pada
manajemen risiko. Berdasarkan hasil pemantauan dan reviu, dilakukan
penetapan keputusan untuk pelaksanaan kerangka kerja, kebijakan serta
rencana pengembangan manajemen risiko di masa yang akan datang.
• Keputusan yang diambil harus mampu mengarah pada pengembangan
penerapan dan budaya manajemen risiko organisasi.
• Memastikan bahwa siklus PDCA (Plan, Do, Check, Action) diterapkan pada
manajemen risiko. Berdasarkan hasil pemantauan dan reviu, dilakukan
penetapan keputusan untuk pelaksanaan kerangka kerja, kebijakan serta
rencana pengembangan manajemen risiko di masa yang akan datang.
• Keputusan yang diambil harus mampu mengarah pada pengembangan
penerapan dan budaya manajemen risiko organisasi.
• Memastikan bahwa siklus PDCA (Plan, Do, Check, Action) diterapkan pada
manajemen risiko. Berdasarkan hasil pemantauan dan reviu, dilakukan
penetapan keputusan untuk pelaksanaan kerangka kerja, kebijakan serta
rencana pengembangan manajemen risiko di masa yang akan datang.
• Keputusan yang diambil harus mampu mengarah pada pengembangan
penerapan dan budaya manajemen risiko organisasi.
Perbaikan Kerangka Kerja Berkelanjutan
• Memastikan bahwa siklus PDCA (Plan, Do, Check, Action) diterapkan pada
manajemen risiko. Berdasarkan hasil pemantauan dan reviu, dilakukan
penetapan keputusan untuk pelaksanaan kerangka kerja, kebijakan serta
rencana pengembangan manajemen risiko di masa yang akan datang.
• Keputusan yang diambil harus mampu mengarah pada pengembangan
penerapan dan budaya manajemen risiko organisasi.
• Memastikan bahwa siklus PDCA (Plan, Do, Check, Action) diterapkan pada
manajemen risiko. Berdasarkan hasil pemantauan dan reviu, dilakukan
penetapan keputusan untuk pelaksanaan kerangka kerja, kebijakan serta
rencana pengembangan manajemen risiko di masa yang akan datang.
• Keputusan yang diambil harus mampu mengarah pada pengembangan
penerapan dan budaya manajemen risiko organisasi.