1. MANAJEMEN RISIKO
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PENERAPAN
DR. ELFIN ELYAS, S.Sos, M.Si., CRGP
INSPEKTUR III
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah dilingkungan Kementerian Dalam Negeri
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah dilingkungan Kementerian Dalam Negeri
budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk
memberikan keyakinan yang memadai dalam
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dengan
mengelola Risiko pada tingkat yang dapat diterima.
budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk
memberikan keyakinan yang memadai dalam
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dengan
mengelola Risiko pada tingkat yang dapat diterima.
penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik
manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas
komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks,
identifikasi Risiko, analisis Risiko, evaluasi Risiko,
penanganan Risiko, serta pemantauan / dan reviu.
penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik
manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas
komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks,
identifikasi Risiko, analisis Risiko, evaluasi Risiko,
penanganan Risiko, serta pemantauan / dan reviu.
Profil Risiko adalah penjelasan tentang
total paparan tingkatan risiko yang
dinyatakan dengan tingkat Risiko dan
perkembangannya.
Profil Risiko adalah penjelasan tentang
total paparan tingkatan risiko yang
dinyatakan dengan tingkat Risiko dan
perkembangannya.
Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya
disingkat UPR adalah unit kerja yang
bertanggungjawab melaksanakan
manajemen risiko.
Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya
disingkat UPR adalah unit kerja yang
bertanggungjawab melaksanakan
manajemen risiko.
Peta Risiko adalah gambaran tentang
seluruh Risiko yang dinyatakan dengan
tingkat/level masing-masing Risiko.
Peta Risiko adalah gambaran tentang
seluruh Risiko yang dinyatakan dengan
tingkat/level masing-masing Risiko.
SEKILAS MANAJEMEN RISIKO
3. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA KEMENDAGRI
APPLICATION OF
1. Pengembangan budaya sadar
Risiko
a. Sosialisasi
b. Internalisasi Proses Risiko
2. Bentuk Pengembangan
a. Komitmen Pimpinan
b. Penghargaan terhadap
pengelolaan Risiko yang
baik
c. Pengintegrasian
Manajemen Risiko dalam
proses organisasi
1. Pengembangan budaya sadar
Risiko
a. Sosialisasi
b. Internalisasi Proses Risiko
2. Bentuk Pengembangan
a. Komitmen Pimpinan
b. Penghargaan terhadap
pengelolaan Risiko yang
baik
c. Pengintegrasian
Manajemen Risiko dalam
proses organisasi
2. Pembentukan struktur
Manajemen Risiko
a. Menteri/ KDH sebagai
pengarah;
b. Sekjen/ Sekda sebagai
penanggung jawab
penyelenggaraan;
c. Irjen/ Irda sebagai
penanggung jawab
pengawasan; dan
d. Pimpinan UKE I, Kadis OPD
dan UPT sebagai Unit Pemilik
Risiko.
2. Pembentukan struktur
Manajemen Risiko
a. Menteri/ KDH sebagai
pengarah;
b. Sekjen/ Sekda sebagai
penanggung jawab
penyelenggaraan;
c. Irjen/ Irda sebagai
penanggung jawab
pengawasan; dan
d. Pimpinan UKE I, Kadis OPD
dan UPT sebagai Unit Pemilik
Risiko.
3. Penyelenggaraan Proses
Manajemen Risiko
a. Penetapan tujuan;
b. Komunikasi dan konsultasi;
c. Penetapan konteks;
d. identifikasi Risiko;
e. Analisis Risiko;
f. Evaluasi Risiko;
g. Penanganan Risiko; dan
h. Pemantauan dan reviu
3. Penyelenggaraan Proses
Manajemen Risiko
a. Penetapan tujuan;
b. Komunikasi dan konsultasi;
c. Penetapan konteks;
d. identifikasi Risiko;
e. Analisis Risiko;
f. Evaluasi Risiko;
g. Penanganan Risiko; dan
h. Pemantauan dan reviu
4. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA KEMENDAGRI
PENGARAH
PENGARAH
MENTERI
MENTERI
PENANGGUNGJAWAB
PENYELENGGARAAN
PENANGGUNGJAWAB
PENYELENGGARAAN
UNIT PEMILIK RISIKO
UNIT PEMILIK RISIKO
PENANGGUNGJAWAB
PENGAWASAN
PENANGGUNGJAWAB
PENGAWASAN
SEKRETARIS JENDERAL
SEKRETARIS JENDERAL INSPEKTUR JENDERAL
INSPEKTUR JENDERAL
SATGAS MR UKE I
SATGAS MR UKE I
Penanggung Jawab:
Sekjenl/ Irjenl/ Dirjen/Kaban
KetUa:
Karo Ren/ Ses Itjen/ Ses Ditjen/ Ses
Badan
Sekretaris:
Pejabat Administrator Bidang
Perencanaan/ Program
Koordinator:
Kepala Biro Perencanaan
Sekretaris:
Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan
Biro Perencanaan
Struktur Manajemen Risiko
1. Menteri/ KDH sebagai pengarah
berwenang menetapkan arah
kebijakan Manajemen Risiko
2. Sekjen/ Sekda sebagai
penanggung jawab
penyelenggaraan berwenang
mengoordinasikan penerapan
Manajemen Risiko
3. Irjen/ Irda sebagai penanggung
jawab pengawasan sebagaimana
berwenang memberikan
keyakinan yang memadai atas
penerapan Manajemen Risiko
4. Pimpinan UKE I/ Kadis/ OPD dan
UPT sebagai Unit Pemilik Risiko
wajib menerapkan Manajemen
Risiko pada satuan kerja masing-
masing
Struktur Manajemen Risiko
1. Menteri/ KDH sebagai pengarah
berwenang menetapkan arah
kebijakan Manajemen Risiko
2. Sekjen/ Sekda sebagai
penanggung jawab
penyelenggaraan berwenang
mengoordinasikan penerapan
Manajemen Risiko
3. Irjen/ Irda sebagai penanggung
jawab pengawasan sebagaimana
berwenang memberikan
keyakinan yang memadai atas
penerapan Manajemen Risiko
4. Pimpinan UKE I/ Kadis/ OPD dan
UPT sebagai Unit Pemilik Risiko
wajib menerapkan Manajemen
Risiko pada satuan kerja masing-
masing
5. TAHAPAN MANAJEMEN RISIKO
Pemantauan dan Reviu Risiko
Pemantauan dan reviu dilaksanakan oleh
manajemen dan dimaksudkan untuk
memastikan bahwa Manajemen Risiko dan
usulan perbaikan telah dilaksanakan
sesuai rencana
Pemantauan dan Reviu Risiko
Pemantauan dan reviu dilaksanakan oleh
manajemen dan dimaksudkan untuk
memastikan bahwa Manajemen Risiko dan
usulan perbaikan telah dilaksanakan
sesuai rencana
Penanganan Risiko
Mengidentifikasi berbagai opsi
penanganan Risiko yang tersedia
dan memutuskan opsi
penanganan Risiko
Penanganan Risiko
Mengidentifikasi berbagai opsi
penanganan Risiko yang tersedia
dan memutuskan opsi
penanganan Risiko
Evaluasi Risiko
Pengambilan keputusan mengenai
perlu tidaknya dilakukan
penanganan Risiko lebih lanjut
serta prioritas penanganannya
Evaluasi Risiko
Pengambilan keputusan mengenai
perlu tidaknya dilakukan
penanganan Risiko lebih lanjut
serta prioritas penanganannya
Penetapan Tujuan:
a. Lingkungan internal dan eksternal;
b. Tugas dan fungsi unit kerja;
c. Pihak-pihak yang berkepentingan;
d. penentuan konteks dan kategori
Risiko.
Penetapan Tujuan:
a. Lingkungan internal dan eksternal;
b. Tugas dan fungsi unit kerja;
c. Pihak-pihak yang berkepentingan;
d. penentuan konteks dan kategori
Risiko.
Identifikasi Risiko
a. Mengidentifikasi kegiatan,
penyebab dan proses risiko
b. mendokumentasikan proses
identifikasi risiko dalam
sebuah daftar risiko
Identifikasi Risiko
a. Mengidentifikasi kegiatan,
penyebab dan proses risiko
b. mendokumentasikan proses
identifikasi risiko dalam
sebuah daftar risiko
Analisis Risiko
Menentukan nilai dari suatu
sisa risiko yang telah di-
identifikasi dengan mengukur
nilai kemungkinan dan
dampaknya
Analisis Risiko
Menentukan nilai dari suatu
sisa risiko yang telah di-
identifikasi dengan mengukur
nilai kemungkinan dan
dampaknya
6. PENETAPAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO
Penetapan Tujuan:
a. Lingkungan internal dan eksternal;
b. Tugas dan fungsi unit kerja;
c. Pihak-pihak yang berkepentingan;
d. penentuan konteks dan kategori
Risiko.
Penetapan Tujuan:
a. Lingkungan internal dan eksternal;
b. Tugas dan fungsi unit kerja;
c. Pihak-pihak yang berkepentingan;
d. penentuan konteks dan kategori
Risiko.
Tujuan organisasi ditetapkan
dalam Rencana Strategis
(Renstra) dan Rencana
Kinerja Tahunan (RKT)
Tujuan dalam Manajemen
Risiko dibagi menjadi empat
tingkatan sesuai dengan
konteksnya yaitu konteks
strategis, konteks
operasional, konteks
pelaporan, dan konteks
kepatuhan
KONTEKS KRITERIA RISIKO PENJELASAN
Strategi Tujuan
Kementerian sebagai
penjabaran visi, misi,
dan Nilai
Risiko Kebijakan Risiko yang disebabkan kebijakan nasional,
kebijakan anggaran, dan kebijakan internal
yang berdampak langsung terhadap
pencapaian tujuan
Risiko Reputasi Risiko yang disebabkan oleh menurunnya
tingkat kepercayaan pemangku kepentingan
eksternal yang bersumber dari persepsi negatif
Risiko Hukum Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan
hukum
Pemanfaatan sumber
daya secara efektif,
efisien, dan ekonomis
Risiko Keuangan Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang
disengaja dan mengurangi nilai
asset/merugikan keuangan negara
Risiko Operasional Risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan
SOP, kesalahan manusia, kegagalan sistem,
dan adanya kejadian eksternal yang
mempengaruhi operasional
Pelaporan Keandalan
Pelaporan
Risiko Pelaporan Risiko yang disebabkan oleh ketidakandalan
pelaporan dalam pengambilan keputusan
internal dan ketidaksesuaian pelaporan dengan
standar terkait.
Kepatuhan ketaatan
terhadap peraturan
Risiko Kepatuhan Risiko yang disebabkan tidak mematuhi
dan/atau tidak melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
KATEGORI RISIKO
7. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR PADA KEMEDAGRI
SASARAN STRATEGIS (SS) 1
Terwujudnya Sistem Politik dan Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Umum berdasarkan Nilai-Nilai
Pancasila
TUJUAN 1
Terwujudnya stabilitas
politik dalam negeri
INDIKATOR (SS) 1, Indeks Politik dan Pemerintahan
Umum yang meliputi:
1. Indeks Demokrasi Indonesia
2. Indeks Pelayanan Ormas,
3. Indeks Peringatan Dini, dll
SASARAN STRATEGIS (SS) 2
1. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan urusan
pemerintahan daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah
3. Meningkatnya Kualitas Perangkat Daerah
4. Meningkatnya Kualitas Kepegawaian Daerah
5. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah
6. Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Daerah
7. Meningkatnya Kualitas Keuangan Daerah
8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
9. Meningkatnya Kualitas Peran Kepala Daerah dan
DPRD
Indikator (SS) 2, Indeks Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang diukur dari:
1. Indeks Koordinasi Urusan Pemerintahan Pusat dan
Daerah (SS.2.1)
2. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (SS.2.2)
3. Indeks Otonomi Daerah (SS.2.3-6)
4. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (SS.2.1)
5. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (SS.2.7)
6. Indeks Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(SS.2.1)
7. Indeks Kualitas Pelaksanaan Trantibumlinas (SS.2.1)
8. Indeks Inovasi Daerah (SS.2.8-9)
9. Indeks Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (SS.2.1-9)
SASARAN STRATEGIS (SS) 3
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang
Transparan dan Akuntabel di Lingkungan Kemendagri
Indikator (SS) 3, Indeks Pelayanan Internal terdiri
dari:
1. Indeks SPBE Kemendagri
2. Indeks RB Kemendagri
3. Indeks Pelayanan Publik
TUJUAN 2
Terwujudnya
Sinergitas Koordinasi
Pembangunan Pusat
dan Daerah
TUJUAN 3
Terwujudnya Tata
Kelola yang Baik di
lingkungan
Kemendagri
PROSES PENETAPAN TARGET DAN SASARAN
9. IDENTIFIKASI RISIKO
Identifikasi Risiko
a. Mengidentifikasi kegiatan,
penyebab dan proses risiko
b. mendokumentasikan proses
identifikasi risiko dalam
sebuah daftar risiko
Identifikasi Risiko
a. Mengidentifikasi kegiatan,
penyebab dan proses risiko
b. mendokumentasikan proses
identifikasi risiko dalam
sebuah daftar risiko
METODOLOGI
Metodologi yang tepat akan mengarahkan
ketepatan proses penilaian, sedang
keterlibatan para pemilik Risiko penting karena
mereka yang mengerti kegiatan dan menjadi
pihak yang terkena dampak atas kegagalan
pencapaian tujuan
No
.
Metode Teknik Identifikasi Keterangan
1. Kualitatif Brainstorming P
2. Kualitatif-
kuantitatif
Facilitated Workshop P
3. Prakiraan dan
Perencanaan
Strategis
What-If case scenario analysis P
4. Pemeringkatan Check List R
5. Pembahasan
Pimpinan
Priostising P/R
6. Hasil Diagnostic
Assesment (DA) /
Temuan Audit/
Evaluasi
Daftar Potensi Risiko R
P=Prospektif; R=Retrospektif
Hasil identifikasi Risiko dituangkan dalam Tabel
Daftar Risko
No.
Indikator
Kinerja
Permasalahan
Risiko Penyebab Dampak
Pengendalian Intern
yanng ada
Sisa
Risiko
Pernyataan Pemilik Uraian Sumber C/UC Uraian Pihak yang terkena
1.
2.
10. ANALISIS RISIKO
Analisis Risiko
Menentukan nilai dari suatu
sisa risiko yang telah di-
identifikasi dengan mengukur
nilai kemungkinan dan
dampaknya
Analisis Risiko
Menentukan nilai dari suatu
sisa risiko yang telah di-
identifikasi dengan mengukur
nilai kemungkinan dan
dampaknya
Tingkat Risiko
Tingkat Risiko Dampak Risiko
Dampak Risiko
Kemungkinan
Risiko
Kemungkinan
Risiko
Tahapan:
1. Menetapkan jenis analisis Risiko sesuai tujuan, ketersediaan
data, dan tingkat kedalaman analisis Risiko yang dilakukan
2. Melakukan analisis Risiko terhadap sumber Risiko;
3. Mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem dan mekanisme
pengendalian, baik proses, peralatan, dan praktik yang ada;
Tahapan:
1. Menetapkan jenis analisis Risiko sesuai tujuan, ketersediaan
data, dan tingkat kedalaman analisis Risiko yang dilakukan
2. Melakukan analisis Risiko terhadap sumber Risiko;
3. Mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem dan mekanisme
pengendalian, baik proses, peralatan, dan praktik yang ada;
4. Melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya
suatu Risiko dan dampaknya;
5. Melakukan analisis terhadap tingkat suatu Risiko;
6. Melakukan analisis terhadap profil Risiko atau peta Risiko
7. Melakukan analisis terhadap tingkat Risiko gabungan
(komposit) untuk masing-masing kategori Risiko.
4. Melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya
suatu Risiko dan dampaknya;
5. Melakukan analisis terhadap tingkat suatu Risiko;
6. Melakukan analisis terhadap profil Risiko atau peta Risiko
7. Melakukan analisis terhadap tingkat Risiko gabungan
(komposit) untuk masing-masing kategori Risiko.
2
2
1
1 3
3
5
5
PETA RISIKO
4
4
11. EVALUASI DAN PENANGANAN RISIKO
Evaluasi Risiko
Pengambilan keputusan mengenai
perlu tidaknya dilakukan
penanganan Risiko lebih lanjut
serta prioritas penanganannya
Evaluasi Risiko
Pengambilan keputusan mengenai
perlu tidaknya dilakukan
penanganan Risiko lebih lanjut
serta prioritas penanganannya
Pertimbangan Evaluasi Risiko
Risiko yang perlu
mendapatkan
penanganan
Prioritas
penanganan Risiko
Besarnya dampak
penanganan Risiko
Tabel Indikator Risiko
Penanganan Risiko
Mengidentifikasi berbagai opsi
penanganan Risiko yang tersedia
dan memutuskan opsi
penanganan Risiko
Penanganan Risiko
Mengidentifikasi berbagai opsi
penanganan Risiko yang tersedia
dan memutuskan opsi
penanganan Risiko
Tahapan
Memilih Opsi
Penanganan
Risiko
Menghindari
Risiko
Menerima
Risiko
Menyusun Renaksi
penanganan
Risiko
Cadangan
Risiko
Tabel Rencana Aksi Penanganan Risiko
14. PEMANTAUAN RISIKO
Pemantauan dan Reviu Risiko
Pemantauan dan reviu dilaksanakan oleh
manajemen dan dimaksudkan untuk
memastikan bahwa Manajemen Risiko dan
usulan perbaikan telah dilaksanakan
sesuai rencana
Pemantauan dan Reviu Risiko
Pemantauan dan reviu dilaksanakan oleh
manajemen dan dimaksudkan untuk
memastikan bahwa Manajemen Risiko dan
usulan perbaikan telah dilaksanakan
sesuai rencana
Tahapan :
1. Pengendalian rutin pelaksanaan
penanganan Risiko
2. Pemantauan efektivitas semua
langkah dalam proses penanganan
Risiko
3. Pemantauan dan reviu dilakukan
secara berkala sekurang-kurangnya
6 (enam) bulan sekali
Pemantauan dan reviu menghasilkan keluaran
(output) dalam bentuk laporan hasil
pemantauan dan reviu
15. PERAN APIP DALAM PENCEGAHAN KORUPSI
ASPEK PEMBAGIAN URUSAN
Percepatan Penyelesaian
Batas Desa
ASPEK KEBIJAKAN DAERAH
Harmonisasi Kebijakan Untuk
Memberikan Kemudahan
Investasi
ASPEK KERJA SAMA DAERAH
Peningkatan Daya
Saing Daerah
ASPEK KEPEGAWAIAN PADA
PERANGKAT DAERAH
Satpol PP dan Damkar
ASPEK KELEMBAGAAN DAERAH
Inspektorat Daerah
dan RSUD
ASPEK PEMBANGUNAN DAERAH
Pengelolaan SIPD
ASPEK KEUANGAN DAERAH
Peningkatan PAD
Pengelolaan BMD
Kontribusi BUMD
Dana Desa
ASPEK PELAYANAN PUBLIK
Penyederhanaan Perizinan
FOKUS PENGAWASAN UMUM 2021