Dokumen ini membahas implementasi manajemen risiko di Kementerian Keuangan yang diatur dalam berbagai peraturan dan bertujuan untuk meningkatkan pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko dianggap sebagai alat penting bagi pemimpin untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi risiko yang dapat mengganggu tujuan organisasi. Penerapannya melibatkan budaya sadar risiko, proses manajemen risiko yang terintegrasi, dan struktur pengelolaan risiko yang jelas.

1. IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO
DI KEMENTERIAN KEUANGAN
Disampaikan pada Rapat Dinas Inspektorat Jenderal
Kementerian Perhubungan Tahun 2017
Jakarta, 19 Januari 2017

2. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Latar Belakang Penerapan MR
2
• Pasal 13 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP:
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian
risiko.
• KMK 464/KMK.01/2005 tentang Pedoman Strategi dan
Kebijakan Depkeu (Road Map Depkeu) Tahun 2005-2009:
ITJEN diberi tambahan peran sebagai compliance office
untuk good governance dan risk management.
• Perkembangan kompleksitas penyelenggaraan pengelolaan
keuangan dan kekayaan negara > perlu penerapan MR
untuk mendukung pencapaian tujuan secara efektif &
efisien.

3. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Latar Belakang
Unsur SPIP (PP No. 60 Tahun 2008)
Lingkungan pengendalian
Penilaian risiko
Kegiatan Pengendalian
Informasi dan komunikasi
Pemantauan pengendalian intern
3

4. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 4
Pemimpin & Organisasi
Pemimpin mengarahkan sumber daya organisasi untuk
mencapai tujuan organisasi.
Pemimpin harus mengelola setiap faktor penggagal tujuan
organisasi: risiko dan masalah.
Pengelolaan faktor penggagal tujuan organisasi:
Masalah  damage control dan problem solving
Potensi Masalah (risiko)  Manajemen Risiko
Pemimpin memerlukan suatu perangkat yang dapat
mengurangi faktor penggagal tujuan organisasi dan
memperbesar peluang pencapaian tujuan organisasi.
Pemimpin memerlukan supporting tools: manajemen risiko.

5. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Acuan Penerapan Manajemen Risiko
 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP
 Tahun 2009 – 2015: Peraturan Menteri Keuangan Nomor
191/PMK.09/2008 tanggal 24 November 2008 tentang
Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen
Keuangan
 Tahun 2016: Peraturan Menteri Keuangan Nomor
12/PMK.09/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Penerapan
Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan
 Tahun 2017 - …: Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.01/2016 tanggal 14 November 2016 tentang
Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan dan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 845/KMK.01/2016
tanggal 22 November 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan.
5

6. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Strategi Penerapan
Identifikasi dan mitigasi risiko.
Penyiapan kompetensi instansi.
Pengintegrasian manajemen risiko ke dalam proses
kerja.
Membangun budaya sadar risiko yang kuat untuk
mengeksploitasi efektivitas pelaksanaan tugas pokok.
Membangun kesiapan internal Unit eselon I dalam
mengantisipasi dan mengatasi risiko-risiko yang
dihadapi serta membangun budaya peka dan tanggap
terhadap ketidakpastian dan perubahan.
Peningkatan tingkat kematangan manajemen risiko
(risk maturity level) secara terus-menerus.
Bab III Pedoman Umum PMK 191/2008
6

7. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
RISIKO
Risiko selalu ada & mempengaruhi pencapaian tujuan/sasaran
organisasi.
Risiko merupakan peristiwa yang belum terjadi (masih berupa
potensi atau mungkin terjadi).
Risiko bukan kepastian untuk terjadi (peluang/probability).
Risiko memiliki dampak negatif (akibat buruk), apabila peristiwanya
benar-benar terjadi.
Risiko ditentukan oleh 2 faktor (dimensi): Kemungkinan terjadinya
dan Dampak negatif yang ditimbulkan.
7
“Kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif
terhadap pencapaian sasaran organisasi.”
(Pasal 1 PMK 171 Tahun 2016)

8. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
MANAJEMEN RISIKO
Manajemen risiko adalah sebuah proses, memiliki tahapan yang
sistematis & dilakukan dilakukan dengan teknik tertentu.
Implementasi manajemen risiko mencakup 3 pilar utama: budaya
sadar risiko, proses manajemen risiko, dan struktur.
Implementasi manajemen risiko mempertimbangkan biaya dan
manfaat.
Manajemen risiko harus terintegrasi dengan proses bisnis dan
dijalankan secara terus menerus (ongoing process).
Manajemen risiko merupakan supporting tool bagi para pemimpin
untuk meningkatkan keberhasilan organisasi.
8
“Budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk memberikan
keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi
dengan mengelola risiko pada tingkat yang dapat diterima.”
(Pasal 1 PMK 171 Tahun 2016)

9. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Tujuan Manajemen Risiko
Pasal 2
 meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran
organisasi dan peningkatan kinerja;
 mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif;
 memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan
keputusan dan perencanaan;
 meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi
penggunaan sumber daya organisasi;
 meningkatkan kepatuhan kepada regulasi;
 meningkatkan kepercayaan para pemangku
kepentingan; dan
 meningkatkan ketahanan organisasi.
9

10. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Manfaat Manajemen Risiko
Pasal 3
10
• mengurangi kejutan (surprises);
• meningkatnya kesempatan memanfaatkan peluang;
• meningkatnya kualitas perencanaan dan meningkatkan
pencapaian kinerja;
• meningkatnya hubungan yang baik dengan pemangku
kepentingan;
• meningkatnya kualitas pengambilan keputusan;
• meningkatnya reputasi organisasi;
• meningkatnya rasa aman bagi pimpinan dan seluruh pegawai;
dan
• meningkatnya akuntabilitas dan governance organisasi.

11. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Prinsip Penerapan Manajemen Risiko
Pasal 4
11
 berorientasi pada perlindungan dan peningkatan nilai
tambah;
 terintegrasi dengan proses organisasi secara keseluruhan;
 bagian dari pengambilan keputusan;
 mempertimbangkan unsur ketidakpastian;
 sistematis, terstruktur, dan tepat waktu;
 didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia;
 disesuaikan dengan keadaan organisasi;
 memperhatikan faktor manusia dan budaya;
 transparan dan inklusif;
 dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan; dan
 perbaikan terus menerus.

12. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
ORGANISASI
Pasif, Reaktif
“Pemadam
kebakaran”
ORGANISASI
Proaktif,
detektif,
preventif
“Early warning
system”
CULTURE
CHANGE
PARADIGMA
12

13. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Keharusan Penerapan Manajemen Risiko
Setiap pimpinan dan pegawai di lingkungan Kementerian
Keuangan harus menerapkan Manajemen Risiko dalam
setiap pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian
sasaran.
13
Pasal 5 Ayat 1

14. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Wujud Penerapan Manajemen Risiko
 pengembangan budaya sadar Risiko
 pembentukan struktur Manajemen Risiko
 penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko
14
Pasal 5 Ayat 2

15. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
PROSES MANAJEMEN RISIKO
15
“Penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen
yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan
konsultasi, penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis
risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, serta
pemantauan dan reviu.”
(Pasal 1 PMK 171 Tahun 2016)

16. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
PROSES MANAJEMEN RISIKO
16

17. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 17
Matriks Analisis Risiko dan Level
Risiko
Kombinasi Level Dampak dan Level Kemungkinan = Besaran
risiko
Penuangan Besaran risiko dilakukan dalam MATRIKS ANALISIS
RISIKO untuk menentukan level risiko
Level kemungkinan, level dampak dan level risiko masing-
masing menggunakan 5 tingkatan level
Matriks analisis risiko sebagai berikut:
Level Risiko Besaran Risiko Warna
Sangat Tinggi (5) 20-25 Merah
Tinggi (4) 16-19 Oranye
Sedang (3) 12-15 Kuning
Rendah (2) 6-11 Hijau
Sangat Rendah (1) 1-5 Biru

18. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 18
Matriks Analisis Risiko dan Level
Risiko
MATRIKS ANALISIS RISIKO
Level Dampak
1 2 3 4 5
Tidak
signifikan
Minor Moderat Signifikan
Sangat
Signi-
fikan
LevelKemungkinan
5
Hampir Pasti
Terjadi
9 15 18 23 25
4 Sering terjadi 6 12 16 19 24
3 Kadang terjadi 4 10 14 17 22
2 Jarang terjadi 2 7 11 13 21
1
Hampir tidak
terjadi
1 3 5 8 20

19. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Pelaksanaan Manajemen Risiko dilakukan oleh struktur
Manajemen Risiko yang terdiri dari:
a. Komite Manajemen Risiko di tingkat Kementerian;
b. Komite Manajemen Risiko di tingkat Unit Eselon I;
c. Unit Pemilik Risiko;
d. Unit kepatuhan Manajemen Risiko; dan
e. Inspektorat Jenderal.
Pasal 7
Struktur Manajemen Risiko
19

20. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
 Inspektorat Jenderal bertanggung jawab memberikan
pengawasan dan konsultasi atas penerapan Manajemen
Risiko sebagai auditor internal Kementerian Keuangan.
 Tugas dan tanggung jawab tersebut meliputi:
a. audit, reviu, pemantauan, dan evaluasi penerapan
Manajemen Risiko pada seluruh Unit Pemilik Risiko.
b. melakukan penilaian atas tingkat kematangan penerapan
manajemen risiko di seluruh level Unit Pemilik Risiko.
Pasal 13
Tugas dan Tanggung Jawab ITJEN
20

21. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 Gd. Djuanda II Lantai 4 – 13; Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta; Telp. 021-3865430; www.itjen.kemenkeu.go.id
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
21