Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Ekosistem Bisnis Syariah untuk Kemandirian Pesantren - Pelatihan Kemandirian Pesantren Kemenag X KNEKS.pptx
Similar to Ekosistem Bisnis Syariah untuk Kemandirian Pesantren - Pelatihan Kemandirian Pesantren Kemenag X KNEKS.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (9)
Ekosistem Bisnis Syariah untuk Kemandirian Pesantren - Pelatihan Kemandirian Pesantren Kemenag X KNEKS.pptx
- 1. Ekosistem Bisnis Syariah Untuk Kemandirian Pesantren Iwan Rudi Saktiawan, SSi, MAg, CIRBD Analis Kebijakan Keuangan Mikro Syariah Direktorat Keuangan Sosial Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Jakarta, 23 Juni 2023
- 2. 2 KNEKS dan Fokus Pengembangan Ekonomi Syariah KETUA (PRESIDEN RI) WAKIL KETUA/KETUA HARIAN (WAKIL PRESIDEN RI) SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA (MENTERI KEUANGAN) ANGGOTA MANAJEMEN EKSEKUTIF SEKRETARIAT Unit Kerja Dipimpin Oleh: 1. Direktur Industri Produk Halal 2. Direktur Jasa Keuangan Syariah 3. Direktur Keuangan Sosial Syariah 4. Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah 5. Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah DIPIMPIN OLEH DIREKTUR EKSEKUTIF PIMPINAN Bertanggung Jawab Kepada Ketua Koordinasi dan Pemberian Arahan Pemantauan dan Evaluasi Koordinasi Administrasi 1. Direktur Keuangan dan Umum 2. Direktur Pemantauan Program dan Kinerja DIPIMPIN OLEH KEPALA SEKRETARIAT
- 3. KNEKS Sebagai Katalisator Pertumbuhan Ekonomi Syariah Nasional Pengembangan Industri Produk Halal Pengembangan Industri Keuangan Syariah Pengembangan Dana Sosial Syariah Pengembangan dan Perluasan Kegiatan Usaha Syariah Penyelenggaraan Fungsi KNEKS sebagaimana dimaksud dalam PP 28 Tahun 2020 Pasal 4 Pemberian rekomendasi kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor ekonomi dan keuangan syariah Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas penyusunan dan pelaksanaan rencana arah kebijakan dan program strategis pada sektor ekonomi dan keuangan syariah Perumusan dan pemberian rekomendasi atas penyelesaian masalah di sektor ekonomi dan keuangan syariah Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan arah kebijakan dan program strategis di sektor ekonomi dan keuangan syariah “Mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional” Tugas KNEKS Ruang Lingkup Ekonomi dan Keuangan Syariah 1 2 3 4
- 4. 2015 – 2019 KNKS dibentuk pada tanggal 8 November 2016 dengan Perpres No.91 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah dan dipimpin langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden RI. Tahun Pemberi Penghargaan Peringkat 2021 Islamic Finance Country Index Global Islamic Finance Report Global Islamic Finance Award Peringkat 1 Peringkat 1 GIFA Laurates Award 2021 untuk Wapres selaku Ketua Harian KNEKS GIFA Islamic Finance Leadership Award untuk KNEKS 2021 -2022 The State of The Global Islamic Economy Report Peringkat – 4 secara umum Kategori Halal Food Peringkat – 2 Kategori Modest Fashion Peringkat 03 Kategori Islamic Finance Peringat – 6 Kategori Kosmetik & Farmasi Peringkat - 9 2022 Global Muslim Travel Index Global Islamic Fintech Report Index Peringkat 2 Pariwisata Ramah Muslim Peringkat 3 Fintech Syariah Rapat Pleno KNEKS terus berjalan untuk Memonitor 17 Program Reguler 13 Program Prioritas 12 Program Prioritas per Des 2022 sudah “netes” 2015 Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Salah Satu rekomendasi adalah pembentukan KNKS 2016 Pembentukan KNKS Perpres No.91 tahun 2016 KNKS sebagai badan “unggulan” nasional pengawasan MAKSI 2019 Masterplan Ekonomi & Keuangan Syariah 2019 - 2024 Diluncurkan oleh Presiden RI pada 14 Mei 2019 2020 Pembentukan KNEKS Perpres 28 Tahun 2020 sebagai katalisator pertumbuhan Ekonomi & Keuangan Syariah Nasional 4
- 5. Lanskap Ekonomi dan Keuangan Syariah SUMBER DAYA MANUSIA Institusi Pendidikan Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi RISET & PENGEMBANGAN Halal science Keuangan Syariah REGULASI Peraturan Standards Fatwa BRANDING Sosialisasi Promosi TEKNOLOGI DIGITAL Big Data, Blockchain Internet of Things Artificial Intelligence, dll AWARENESS & PERLINDUNGAN KONSUMEN SUPPLY DEMAND PASAR DOMESTI K PASAR GLOBAL PASAR Kawasan Industri Laboratorium Pelabuhan Lainnya INFRASTRUKTUR INDUSTRI KOMUNITAS • Lembaga Islam • Ormas • Pesantren Pasar Modal Syariah Perbankan Syariah IKNB Syariah • BMT • BWM • Organisasi Pengelola ZIS • Nadzir Wakaf Investor Global Dana Pemerintah Investor Institusi Investor Ritel • Wakif • Muzakki • Donatur • Asosiasi • Kelompok Usaha Rakyat INDUSTRI HALAL Masjid SOCIAL FINANCE COMMERCIAL FINANCE Usaha Kecil Korporasi Usaha Menengah Usaha Ultra Mikro Usaha Mikro Mustahik INFRASTRUKTUR EKOSISTEM
- 6. “Pesantren tidak hanya melahirkan orang paham agama tapi juga bisa memakmurkan bumi. Pesantren harus menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan melahirkan santripreneur. Hal ini tujuannya untuk memakmurkan bumi guna mensejahterakan Indonesia.” Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah (Sakinah) yang ditandai dengan peluncuran Gerakan Santri Menabung, Depok, 31 Oktober 2022 2.2 1 2 3 “Pesantren di seluruh pelosok negeri harus terus kita dorong untuk menggalakkan kegiatan dan pembelajaran di bidang ekonomi dan keuangan syariah dalam kurikulumnya.” - Indonesia Sharia Economic Festival 2022 di JCC Senayan, 6 Oktober 2022 “Pesantren diharapkan menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkontribusi bagi pemulihan ekonomi nasional baik melalui pengembangan bidang keuangan seperti program Bank Wakaf Mikro, BMT, atau usaha ultra mikro lainnya maupun sektor rill.” - Peringatan HSN 2021, Jakarta “Lokomotif penggerak ekonomi syariah antara lain adalah lembaga keuangan syariah, baik bank ataupun non-bank.”- Pengukuhan Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin sebagai Guru Besar Perbankan Syariah Universitas Islam Nusantara, 2018 Literasi Keuangan Syariah menjadi 50 %. - Rapat Pleno KNEKS, 2022 4 5 Amanat Wakil Presiden Tentang Pesantren
- 7. Ekosistem Bisnis Syariah dan Pemberdayaan UMKM Berbasis Pesantren A.
- 8. Bisnis / Usaha dengan Kesesuaian Prinsip Syariah
- 9. Pilar Strategi Pengembangan UMKM Industri Halal Jaringan Inkubasi & Pusat Pelatihan Titik Pusat Pembelajaran dan Pengembangan Halal Traceability Farm to Table Process Traceability Sharia Center of Excellent Big Data Analytics berbasis AI Platform Pembiayaan Terintegrasi Scoring Engine untuk menilai kesesuaian Pembiayaan dan Pendanaan Syariah untuk setiap skala usaha Supplier Management System Scoring Engine untuk menilai Kelayakan Tim Kerja Ekosistem UMKM Industri Halal Melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait Pustaka Aplikasi Digital Rekomendasi Aplikasi yang sesuai kebutuhan UMKM Data Warehouse UMKM Industri Halal Laporan Digital untuk mendukung kebijakan, analisa pasar, pemetaan dan lain sebagainya
- 10. Inkubasi dan Pembiayaan/Pendanaan Syariah Terintegrasi 10 Inkubasi Bisnis Pra- Inkubasi Pasca Inkubasi Inkubasi Student, Recent Graduates - Universities MSMEs – Government-funded Institutions, SOEs MSMEs, Univ- Startup – Corporation, SOEs, VC, Financial Institutions Pembiayaan Talent Scouting, Profiling Competitive Research Fund (LPDP), Matching Fund (ex: Kedaireka dari Kemendikbud) CSR/TJSL/PKBL, Bank Zakat Mikro, Bank Wakaf Mikro UMi Syariah, KUR Syariah, LPMUKP Koperasi Syariah/BMT, BPRS, LPDB, KUR Syariah Venture Capital, BUS/UUS, P2P Syariah, SCF Syariah, IDX • Jaringan Inkubator Bisnis Syariah (ID-SHINE), perlu dikembangkan untuk menghubungkan, bersinergi, dan melacak inisiatif & upaya inkubasi. • Pembiayaan Terintegrasi pembiayaan/pendanaan syariah tersedia untuk berbagai tahapan usaha. • Pipeline Berkelanjutan, aliran berkelanjutan (masuk dan keluar) dari inkubee yang telah disaring, agar siap dipasarkan dengan opsi pembiayaan/pendanaan syariah yang tersedia di setiap tahapan. • Sertifikasi Pendamping UMKM sebagai Sharia Finance/Investment Advisor
- 11. Ilustrasi Ekosistem Akselerasi OPOP 11 *) Atau Bank Syariah Lain Inkubator Syariah Bisnis Pesantren berpotensi menjadi bagian dari Ekosistem Inti Pengembangan UMKM IH
- 12. Hasil Sinergi Perdana: 8 Modul Pembinaan Dasar UMKM Industri Halal Telah Diluncurkan 8 Modul Dasar UMKM Industri Halal bekerjasama dengan berbagai Inkubator Perguruan Tinggi Berbagai video edukasi dan literasi tersedia juga di Youtube Channel KNEKS salah satunya tentang Modul Dasar UMKM Modul Pembinaan Dasar UMKM Industri Halal
- 13. Skema Pemberdayaan UKM Pesantren Case Cabai Juara Ekspor – Nudira, IPB, dan DEKS BI K/L Universitas Coaching Ekspor Importir Fasiltasi Sarana Produksi (Alat, Mesin, & Green House) End to end Pendampingan Santri untuk Produksi (Smart Farming) Pendampingan Ekspor Pesantren Case: Diaspora Indonesia Menjadi Offtaker 1 2 3 Pembukaan Akses Pasar & Logistik 4 5
- 14. Konsep Rumah Produksi Halal Bersama Untuk Pesantren Rumah Produksi Halal Bersama Kumpulan UKM Pesantren Pabrik Bersama - RPHB Pabrik Sendiri UMK UMK UMK UMK 1. Jasa Produksi 2. Perizinan & Sertifikasi 3. Desain & Jasa Pengemasan 4. Pemasaran 5. Pergudangan 6. Pendampingan, Riset & Pengujuan 7. Bahan Baku 1 2 3
- 15. Klaster Swasta 1. Rasuna Garden Foodstreet (RGF) Klaster Komunitas 2. Masjid Agung Sunda Kelapa 3. Masjid Nasional Istiqlal Klaster Pemerintahan Daerah 4. Pemda Riau 5. Pemkot Bandung (Malabar) 6. Pemda Sumatera Barat (Los Lambuang, Payakumbuh, Padang) 7. Pemda Kalimantan Timur (Balikpapan) 8. Pemda Sulawesi Selatan (Lego – Lego) 9. Pemda Sulawesi Utara (Manado) Klaster Perguruan Tinggi 10.Universitas ITS) 11.Universitas Brawijaya 12.Universitas Syiah Kuala (USK) 13.Universitas Gajah Mada (UGM) 14.UIN Alauddin 15.Univ. Muslim Indonesia (UMI) Klaster Pemerintahan 16. Kantin Dhawa Kemenkeu Pengembangan Zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat Tahun 2022
- 16. Tahapan Implementasi Zona KHAS di Pesantren Monitor & evaluasi November Penentuan Lokus Zona KHAS Audiensi Pengelola dengan K/L terkait • Inpeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) • Pemeriksaan Lab Aman dan Sehat Pendampingan NIB Sosialisasi Pendampingan Halal Sertifikasi Halal Launching Zona KHAS Sosialisasi Pedoman Zona KHAS kepada tenant Sertifikasi LHS Isu Krusial Zona KHAS 1. Anggaran, memastikan ketersediaan alokasi anggaran 2. Laboratorium, memastikan LABKESDA memiliki reagen pemeriksaan sample makanan 3. Sertifikasi Halal, memastikan LPH yang akan menjalankan sertifikasi halal 4. Sinergi, koordinasi antar OPD dalam menjalankan Tusi Stakeholder terkait Zona KHAS 1. Satgas Halal Kemenag 2. Dinas Kesehatan 3. Labkesda 4. Puskesmas 5. BBTKLP 6. Bappeda/Bapelitbangda 7. Dinas Perindustrian/Perdagangan 8. Dinas terkait lainnya Pesantren = Pengelola Zona KHAS
- 17. Konsep Halal Haram dan Sertifikasi Halal B.
- 18. 2023 | Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah o Populasi muslim di dunia pada tahun 2030 diperkirakan akan mencapai 2,2 miliar atau 30% dari populasi dunia (Pew Research Center, 2011) o Populasi Muslim di Indonesia 87,2% dari jumlah penduduk Indonesia (muslimpopulation, 2022) populasi muslim terbesar di dunia o Permintaan pasar untuk produk-produk Islam sangat besar o Halal menjadi isu yang sangat sensitif di Indonesia o Tren Wisata Halal yang mulai mendunia Peluang Halal Bagi Produsen (UMKM/Kopontren)
- 19. 2023 | Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Latar Belakang Sertifikasi Halal • Tanaman • Binatang laut • Bahan Tambang • Kimia HALAL SYUBHAT ProdukOlahan Teknologi Kompleksitas Bahan Perlu Fatwa Halalmelalui ProsesSertifikasi Halal
- 20. • BARANG P R O D U K • JASA 1. Makanan 2. Minuman 3. Obat 4. Kosmetik 5. Produk Kimiawi 6. Produk Biologi 7. Produk Rekayasa Genetik 8. Barang Gunaan yang dipakai, digunakan, dan dimanfaatkan. 1. Penyembelihan 2. Pengolahan 3. Penyimpanan 4. Pengemasan 5. Pendistribusian 6. Penjualan 7. Penyajian • Sertifikat halal yang diterbitkan berlaku untuk 1 jenis produk. • Jenis produk sesuai ketentuan KMA No. 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal. halal.indonesia bpjphkemenag Halal I ndonesia-B P JP HKemenag R I 2023 | Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Jenis Produk dan Jasa yang Wajib Bersertifikat Halal
- 21. 2022 | Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Profesi Pendukung Sertifikasi Halal Komisi Fatwa • Orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk • Ditugaskan oleh LPH untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen dan lapangan Auditor halal Penyelia halal Pendamping PPH Juru sembelih Halal (JULEHA) • Orang yang bertanggung jawab terhadap proses produksi halal di perusahaan • Dapat berasal dari internal perusahaan maupun organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, badan usaha atau perguruan tinggi • Pihak yang melakukan pendampingan kepada pelaku usaha mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan kehalalan produk • Pendamping dapat berasal dari instansi atau badan usaha pemerintah, perguruan tinggi, ormas dan Lembaga keagamaan Islam • Juru sembelih yang memiliki kompetensi untuk melakukan penyembelihan sesuai dengan syariat Islam • JULEHA disertifikasi oleh MUI • Sekumpulan ulama/ zuama/ cendekiawan muslim yang diwadahi MUI yang bertugas untuk menetapkan fatwa-fatwa khususnya dalam hal ini menetapkan status kehalalan produk
- 22. Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) 2022 | Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) merupakan program yang diinisiasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Kementerian/Lembaga, Pemda dan mitra BPJPH lainnya dalam rangka menyukseskan program 10 juta produk bersertifikat halal, untuk membantu • Meningkatkan kesadaran Pelaku Usaha • Memberikan dukungan dan penguatan bagi produk halal UMK • Meningkatkan kesadaran masyarakat • Memberi nilai tambah https://sehati.halal.go.id/
- 23. 2022 | Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Proses Sertifikasi Halal UMK (Self-declare) Akses aplikasi ke ptsp.halal.go.id Create Account Update Data Lengkap PU Asal Pelaku Usaha : Dalam Negeri Ajukan Permohonan • Ambil Data PU • Nama Bahan • Nama Produk • Proses Produksi • Pernyataan Pelaku Usaha • Dokumen Persyaratan Verifikasi Sidang Fatwa Kirim Kirim Kirim Sertifikat Halal Login NIB • Penggung Jawab • Aspek Legal • Pabrik • Outlet • Penyelia Halal Kirim Pendamping PPH • Verifikasi • Validasi • Pernyataan Pelaku Usaha • Hasil Verifikasi Validasi • Rekomendasi Kirim Validasi Tanda Tangan Elektronik SH Terbit Kembali Terbit KH, Entry • Tanggal KH • Nomor KH • Upload KH Pelaku Usaha Pendamping BPJPH MUI KETERANGAN Sumber : PMA No. 20 tahun 2021 Biaya yang dibebankan kepada pelaku usaha adalah Rp.0,- Biaya pendaftaran dan penetapan kehalalan produk adalah sebesar Rp. 300.000,- dan dapat dibebankan kepada APBN/APBD, fasilitasi Lembaga Negara/ Swasta atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- 24. Inklusi Keuangan dan Pembiayaan Syariah Bagi Ekosistem Pesantren C.
- 25. Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah 1. 2. 3. Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses pemanfaatan atas produk dan/atau layanan pelaku usaha sektor keuangan yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat (UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Pembiayaan Menabung Transaksi lainnya
- 26. KELOMPOK KEBUTUHAN SUMBER PEMENUHAN KEBUTUHAN KEUANGAN BARANG & JASA KEUANGAN BARANG & JASA INTERNAL • Kartu Santri • Laku Pandai • QRIS • BMT 4.0 • KUR Syariah • KPR Syariah • Multiguna Syariah • Integrasi platform • Bisnis Pesantren • UMKM Asatidz • UMKM Sekitar Pesantren • Bisnis Alumni • Bisnis Orang Tua Santri • Pengelolaan Uang Harian • ZISWAF & Qurban • Invesment • Konsumsi harian • Perlengkapan pribadi & Pendidikan • Haji & Umroh • laundry Asatidz & Karyawan • Payroll • ZISWAF & Qurban • Investasi • Pembiayaan Konsumtif • Pembiayaan Modal Kerja • Kanal Pembayaran (pulsa, listrik dll) • Konsumsi harian • Perlengkapan pribadi & pendidikan • Rumah • Kendaraan • Pendidikan • Haji & Umroh EKSTERNAL Orang Tua Santri, Alumni dan Masyarakat Sekitar • Pembayaran SPP • ZISWAF & Qurban • Investasi • Pembiayaan Konsumtif dan Produktif • Kanal Pembayaran (pulsa, listrik dll) • Rumah • Kendaraan • Pendidikan • Haji & Umroh ` LEMBAGA PESANTREN Lembaga Pendidikan dan Sosial • Pengelolaan keuangan SPP, payroll, pembayaran, dll • Invesment financing • Pengadaan sarana-prasarana pendidikan • Pengadaan Konsumsi harian Unit Bisnis milik pesantren dan UMKM sekitar Pesantren • Pengelolaan keuangan (cash-in, cash- out, pencatatan dll) • Financing (Investment & working capital) • Pengadaan inventori/persediaan • Investasi • Pengadaan supply perlengkapan haji, Umroh & Qurban Mapping Kebutuhan Transaksi Pesantren
- 27. Kolaborasi Layanan Keuangan Syariah Kolaborasi Layanan Keuangan Syariah dengan Pesantren, Masjid, Sekolah Islam, dan lainnya Unit Layanan Keuangan Syariah (ULKS) adalah model berbasis kemitraan yang mudah, murah, dan rendah risiko, yang dapat didirikan oleh berbagai Pesantren, Masjid, dan layanan publik lainnya guna mempermudah akses masyarakat ke berbagai layanan keuangan syariah yang bermanfaat untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan syariah. Bertujuan untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan syariah ULKS Rendah Mudah & Fleksibel bergantung kepada kebutuhan masyarakat setempat Biaya Risiko Layanan Menabung (CICO*) Layanan Pembayaran & Transfer Layanan Pembiayaan Syariah Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf Layanan Asuransi Syariah dll. * CICO: Cash-In and Cash-Out
- 28. Target Implementasi Inklusi Keuangan Syariah di Pesantren 1. Menjadikan Pesantren sebagai Tuan Rumah Keuangan Syariah; 2. Implementasi Laku Pandai dan Kartu Santri di Pesantren, Masjid, dan Komunitas (simpan-tarik uang, pembayaran/pembelian, transfer, pembiayaan, dan layanan lainnya); 3. Pembiayaan UMK terafiliasi dengan Pesantren, Masjid, dan Komunitas dengan pembiayaan bersubsidi maupun komersial; 4. Pendalaman penggunaan produk dan layanan keuangan syariah di ekosistem Pondok Pesantren (Tab. Haji, Tab. Umroh, Tab. Qurban, investasi syariah, asuransi syariah, dan sebagainya); 5. Target Minimal: Gerakan 1 santri, 1 rekening syariah (OSOA) bersama dengan 1 lembaga Pesantren, 1 rekening syariah Sumber: https://rdk.fidkom.uinjkt.ac.id/
- 29. Akses Pembiayaan/Pendanaan Syariah Pada Usaha Berbasis Pesantren PESANTREN PESANTREN PERBANKAN SYARIAH (BUS, UUS & BPRS) PEER TO PEER (P2P) SYARIAH SCF SYARIAH LPDB (Khusus Kopontren) UNIT USAHA PONDOK PESANTREN KOPERASI PONDOK PESANTREN (KOPONTREN) SANTRI ENTERPRENEUR USAHA ULTRA MIKRO SEKITAR PESANTREN KUR SYARIAH (KUR Super Mikro, Mikro & Kecil) Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) PNM SYARIAH (Kelompok/Kumpulan, Khusus Perempuan) Bank Wakaf Mikro (BWM) Bank Zakat Mikro (BZM) / BAZNAS Microfinance (Khusus Dhuafa)
- 30. SCF PENERBIT SAHAM 1 PENERBIT SAHAM 2 PENERBIT SAHAM 3 NAZIR Investor / Wakif Donatur Mendirikan Perusahaan Bisnis Pesantren bekerja sama dengan Brand ternama Penerbit Saham menyatakan porsi wakaf saham dalam prospektus Deviden Saham disalurkan oleh Nazhir kepada Mauquf Alaih di lingkungan Pesantren SCF bekerja sama dengan Nazhir untuk menyediakan pilihan Wakaf Saham Pesantren mengajak donatur untuk berwakaf melalui saham SCF bekerja sama dengan Lembaga Pendamping untuk mendampingi keberlanjutan usaha Penerbit Saham Pengembangan Skema Wakaf Saham/Sukuk Pada Pesantren Skema Wakaf melalui Securities Crowdfunding Syariah PESANTREN
- 32. Kewirausahaan Syariah 32 Kewirausahaan adalah sikap jiwa dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang bernilai dan berguna baik bagi diri sendiri maupun orang lain (Fauzia, 2019). DEFINISI PONDASI
- 33. Etika Bisnis 33 1. 2. PRINSIP ILMU PRINSIP KEADILAN PRINSIP KETAUHIDAN 3. PRINSIP KEBAJIKAN 6. 4.PRINSIP HALAL HARAM 5. PRINSIP KEBEBASAN 4.PRINSIP TANGGUNG JAWAB PRINSIP ETIKA BISNIS
- 34. SYARIAH vs KONVEN (1/2) 34
- 35. SYARIAH vs KONVEN (2/2) 35
- 36. Terima Kasih Komplek Kementerian Keuangan Gedung Djuanda II Lt. 17 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710 36
- 37. Ekosistem Bisnis Syariah Untuk Kemandirian Pesantren ( Nama Lengkap ) ( Jabatan ) ( Direktorat ) Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Jakarta, 23 Mei 2023
- 39. INKUBASI BISNIS ASOSIASI BISNIS BES-KADIN KPMI OKE OCE TDA HIPMI APPHI Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi Inkubator Bisnis Non-Perguruan Tinggi Rumah BUMN UMKM INDUSTRI HALAL PEMBINAAN PELATIHAN BUSINESS MATCHING ISLAMIC FINANCIAL HUB KUR Syariah, UMi Syariah, Dana Bergulir LPDB FINANCING PROGRAMME BZM – BAZNAS, BWM SOCIAL FINANCE Bank Syariah, BPRS, Multifinance Syariah, BMT, Gadai Syariah, P2P Syariah COMMERCIAL FINANCE LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH DIGITALISASI TRANSAKSI & LAPORAN KEUANGAN UMKM CREDIT SCORING UMKM LEGAL SUPPORT (Perizinan, Sertifikasi, Paten Right, Dok Ekspor etc) PURWARUPA PLATFORM DIGITAL BUSINESS MATCHING PENYELENGGARAAN BUSINESS MATCHING K/L Islamic Financial Hub Pembiayaan/Pendanaan Syariah Terintegrasi
- 40. Konsep Indikator Output UMKM Industri Halal Naik Kelas No Aspek Usaha Ultra-Mikro/Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah 1 Modal Modal s/d 1 Miliar Modal s/d 1-5 Miliar Modal s/d 5-10 Miliar 2 Omzet/Pendapatan per tahun Penjualan tahunan s/d 2 Miliar Penjualan tahunan 2-15 Miliar Penjualan tahunan 15-50 Miliar 3 Bentuk/Badan Usaha • Beroperasi di sektor informal • Usaha Perorangan/tidak berbadan hukum • Beroperasi di sektor formal • Berbadan hukum selain Perseroan Terbatas • Beroperasi di sektor formal • Berbadan hukum Perseroan Terbatas 4 Legalitas dan Perizinan Usaha • Usaha tidak terdaftar/tidak memiliki NIB dan legalitas/perizinan usaha lainnya • Tidak/Jarang bayar pajak • Usaha memiliki NIB dan legalitas/perizinan usaha lainnya • Terkadang membayar bayar pajak • Usaha memiliki NIB dan legalitas/perizinan usaha lainnya • Rutin membayar Pajak 5 Organisasi dan manajemen • Usaha dijalankan pemilik • Kebanyakan menggunakan anggota-anggota keluarga tidak dibayar • Tidak menerapkan pembagian tenaga kerja internal (ILD), manajemen dan struktur organisasi formal (MOF), dan sistem pembukuan formal (ACS) • Usaha dijalankan pemilik • Memakai tenaga kerja yang digaji • Tidak menerapkan pembagian tenaga kerja internal (ILD), manajemen dan struktur organisasi formal (MOF), dan sistem pembukuan formal (ACS) • Usaha dikelola oleh manajer professional • Memakai tenaga kerja digaji dan memiliki sistem perekrutan formal • Menerapkan pembagian tenaga kerja internal (ILD), manajemen dan struktur organisasi formal (MOF), dan sistem pembukuan formal (ACS) 6 Orientasi pasar • Produk dipasarkan di pasar lokal untuk kelompok berpendapatan rendah. • Tidak memiliki outlet/cabang untuk pemasaran produk • Produk dijual ke pasar domestik dan ekspor, serta melayani kelas menengah ke atas • Memiliki sistem pemasaran & memiliki outlet/cabang pemasaran • Menjual ke pasar domestik dan banyak yang mengekspor, serta melayani kelas menengah ke atas • Memiliki sistem pemasaran & memiliki sejumlah/beberapa outlet/cabang pemasaran 7 Sumber Permodalan dan Hubungan eksternal • Modal dari pemilik usaha sendiri • Tidak memiliki akses ke program pemerintah dan tidak punya hubungan bisnis dengan usaha besar • Modal dari pemilik dan memiliki akses ke kredit formal. • Memiliki akses ke program pemerintah dan punya hubungan bisnis dengan usaha besar • Modal dari pemilik dan memiliki akses ke kredit formal. • Memiliki akses ke program pemerintah dan punya hubungan bisnis dengan usaha besar dan atau PMA 7 Profil ekonomi dan sosial dari pemilik usaha • Pendidikan rendah/dasar dan dari rumah tangga (RT) miskin • Motivasi utama usaha untuk bertahan hidup (survival) • Cukup berpendidikan baik dan dari RT nonmiskin • Motivasi usaha untuk bisnis/mencari profit • Berpendidikan baik dan dari RT Makmur • Motivasi utama untuk Bisnis/mencari profit Sumber: PP No. 7 Tahun 2021 dan SMEs in Asian Developing Countries (Tambunan, 2009), diolah
- 41. 2022 | Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Regulasi Jaminan Produk Halal 1. UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 2. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pengawas Jaminan Produk Halal 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kerjasama Internasional Jaminan Produk Halal 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3/KMK.05/2019 tentang Penetapan BPJPH pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah Yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 1103 Tahun 2019 tentang Penetapan BPJPH Sebagai Eselon 1 pada Kementerian Agama Yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal 12. Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan Yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal 13. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH 14. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Jaminan Produk Halal untuk Sertifikasi Halal 15. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 135 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal 16. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan BLU BPJPH 17. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Yang didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha 18. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Hala 19. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2022 tentang Manual Sistem Jaminan Produk Halal Untuk Sertifikasi Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha 20. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penetapan Instrumen Verifikasi dan Validasi Oleh Pendamping Proses Produk Halal 21. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 61 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Permohonan Sertifikasi Halal Pada BPJPH 22. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 88 Tahun 2022 tentang Penggunaan Label Halal Pada Produk Yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal
- 42. ALAMI melakukan Scoring/Rating & mempublikasikan pembiayaan melalui Platform Digital ALAMI ALAMI menyalurkan Pembiayaan kepada Petani PETANI Petani Melakukan Pembayaran ke ALAMI Peran Mitra ALAMI: • Melakukan Pendampingan • Melakukan Pemasaran Hasil Pertanian Petani mengajukan Pembiayaan Syariah secara Digital melalui Mitra ALAMI INVESTOR Investor melakukan pendanaan melalui Platform Digital ALAMI ALAMI mengembalikan dana ke Investor 1 Mitra meneruskan Pengajuan Pembiayaan Syariah secara Digital 2 3 4 5 6 7 Use-Case: P2P Financing Syariah untuk Sektor Pertanian 42
- 43. Perusahaan Off-Taker/Buyer: • Menjadi Buyer/Pembeli Hasil Pertanian Petani sebagai sumber Pendapatan/Pengembalian Petani ke BSI • Menjadi Avalis/Penjamin bagi Pembiayaan Petani di BSI Komunitas mengajukan Pembiayaan KUR Syariah kepada BSI secara Manual maupun Digital • BSI Melakukan kunjungan ke Lokasi Petani • Melakukan penilaian kelayakan pemberian pembiayaan • Apabila Permohonan disetujui, BSI melakukan pencairan ke Rekening Petani/Nasabah PETANI KOMUNITAS PETANI PERUSAHAAN OFF-TAKER/BUYER Petani Melakukan Pembayaran Angsuran ke BSI Perusahaan Off-Taker/Buyer melakukan Pembinaan terhadap Petani baik secara langsung maupun melalui Mitra Petani mengajukan Pembiayaan KUR Syariah melalui Komunitas secara Manual maupun Digital 1 2 3 4 Implementasi Skema Pembiayaan KUR Syariah BSI Melalui Komunitas • Kerjasama Kemitraan Peternakan Sapi dengan PT Widodo Perkasa Makmur & Petani Sorgum • Kerjasama dengan PT. Pemalang Agro Wangi dalam Penyaluran KUR Untuk Budidaya Tanaman Sereh Use-Case: Pembiayaan KUR Syariah untuk Sektor Pertanian 43
- 44. Use-Case: Wakaf Melalui SCF Syariah Project Perdana Wakaf Sukuk 44
- 45. Update Statistik Jaminan Produk Halal Indonesia Telah dilakukan sosialisasi Kode 952 data sertifikat halal komoditas ekspor kepada pelaku usaha/eskportir 226 dokumen PEB yang telah diproses Terdapat 31 LPH dalam mendukung pelaksanaan JPH di Indonesia. 151 lembaga Pendamping PPH 18.443 pendamping PPH untuk pelaksanaan sertifikasi halal UMK melalui skema pernyataan pelaku usaha Jumlah LPH Jumlah Pendamping PPH (per 23 oktober 2022) Kuota: 349.834 Pelaku Usaha Terdaftar: 61.564 (per 23 Oktober 2022) Jumlah Produk Bersertifikat Halal 749.971 (per 2019 – Okt 2022) 3 Kawasan Industri Halal 2022 | Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Jumlah SH terbit: 14.893
- 46. Hasil Publikasi Kajian KNEKS Indonesia Halal Food Lifestyle 2021 Report https://bit.ly/HalalFoodLifestyleReport2021 Kerangka Riset Sains Halal Nasional: Teknologi Autentikasi Halal 4.0 https://bit.ly/PengujianAutentikasiHalal4 Dokumen referensi dan acuan nasional di bidang teknologi pengujian bahan kritis halal pada sektor makanan-minuman, obat-obatan/ farmasi, dan kosmetika. Kerangka Riset Sains Halal Nasional: Bahan Substitusi Non-Halal Dokumen pemetaan riset strategis terkait pengembangan bahan baku halal yang dapat diperoleh di dalam negeri sebagai dorongan terhadap munculnya inovasi bernilai tambah. https://bit.ly/KerangkaRisetSubstitusiNonHalal Buku Referensi Titik Kritis Halal dan Substitusi Non-Halal Buku ini memuat hasil riset bahan baku dalam industri pangan, kosmetik, obat-obatan dan bahan gunaan lainnya yang memiliki titik kritis halal, serta potensi pengembangan substitusi bahan non-halal dengan memanfaatkan bahan baku lokal https://bit.ly/TitikKritisHalaldanSubstitusiNonHalal Riset Preferensi Pasar terhadap Layanan RS Berkompetensi Syariah https://bit.ly/RisetPreferensiPasarterhadapRSsyariah Riset terkait literasi, persepsi dan awareness pemangku kepentingan dan masyarakat (baik konsumen maupun pelaku industri) terhadap pentingnya layanan kesehatan Syariah yang pada akhirnya menentukan preferensi atas Rumah Sakit berkompetensi Syariah Laporan ini membahas preferensi masyarakat terhadap konsumsi makanan/ masakan halal di Indonesia dengan menampilkan insights dan informasi mengenai industri makanan halal di Indonesia 2022 | Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
- 47. Media Sosialisasi Sertifikasi Halal https://www.youtube.com/watch?v=kAF 6dDgE6QE&ab_channel=KomiteNasional EkonomidanKeuanganSyariah https://www.youtube.com/watch?v=46FK 5FlD9G8&ab_channel=KomiteNasionalEk onomidanKeuanganSyariah 2022 | Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
- 48. 2023 | Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Latar Belakang Sertifikasi Halal Contoh hasil olahan teknologi Buah Jeruk Minuman Rasa Jeruk Flavor Jeruk Flavor Base Pewarna Asam Sitrat Lecitin Emulsifier Vitamin C
- 49. Peluang Penggunaan Bahan Haram (Babi)
- 50. Peluang Penggunaan Bahan Haram (Di Luar Babi)
- 51. 2023 | Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Kriteria Produk Halal 1. Halal Zatnya 2. Halal Cara Mengolahnya 3. Halal Cara Memperolehnya
- 52. 2023 | Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Apa Itu Jaminan Produk Halal (JPH)? Kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal
- 53. halal.indonesia bpjphkemenag Halal I ndonesia-B P JP HKemenag R I Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil. Pasal 4A UU 11/2020 PRODUK • Masuk • Beredar • Diperdagangkan Wajib Bersertifikat Halal Pasal 4 UU 33/2014 WILAYAH INDONESIA 2023 | Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Kewajiban Bersertifikat Halal
- 54. PERTAMA 17 OKTOBER 2019 S.D. 17 OKTOBER 2024 • Produk makanan dan minuman • Bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman; • Hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Pasal 139 PP39/2021 Penahapan Kewajiban Bersertifikasi Halal 2023 | Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
- 55. Obat Barang gunaan Obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan Obat bebas dan obat bebas terbatas Obat keras dikecualikan psikotropika Barang gunaan yang dipakai kategori sandang,penutup kepala, aksesoris Barang gunaan yang digunakan kategori perbekalan Kosmetik Produk Kimiawi Produk Rekayasa Genetik Kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan bagi umat Islam, alat tulis, perlengkapan kantor Barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat Kesehatan risiko kelas A Barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat Kesehatan risiko kelas B Barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat Kesehatan risiko kelas C 17 Okt 2021 s.d. 17 Okt 2026 17 Okt 2021 s.d. 17 Okt 2029 17 Okt 2021 s.d. 17 Okt 2034 17 Okt 2021 s.d. 17 Okt 2026 17 Okt 2021 s.d. 17 Okt 2026 17 Okt 2021 s.d. 17 Okt 2026 17 Okt 2021 s.d. 17 Okt 2026 17 Okt 2021 s.d. 17 Okt 2029 17 Okt 2021 s.d. 17 Okt 2034 Pasal 141 PP 39/2021 halal.indonesia Penahapan Kewajiban Bersertifikasi Halal 2023 | Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
- 56. 2022 | Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Proses Sertifikasi Halal Reguler Pelaku Usaha BPJPH LPH MUI BPJPH Penerbitan Sertifikat Halal Sidang fatwa dan penetapan halal Pemeriksaan dan /atau pengujian kehalalan produk Pengiriman dokumen hasil pemeriksaan/pengujian ke MUI dengan tembusan kepada BPJPH Permohonan sertifikasi halal Penetapan LPH Pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan Dilengkapi dengan: - Data pelaku usaha - NIB - Nama dan jenis produk - Daftar produk dan bahan yang digunakan - Proses pengolahan Meliputi: - Pemeriksaan keabsahan dokumen - Pemeriksaan produk (dan uji lab jika diperlukan) Komponen Biaya Permohonan Sertifikasi Halal Reguler Permohonan Sertifikasi Halal a. UMK Rp. 300.000,- b. Usaha Menengah Rp. 5.000.000,- c. Usaha Besar atau berasal dari LN Rp. 12.500.000 Permohonan Perpanjangan Sertifikasi Halal a. UMK Rp. 200.000,- b. Usaha Menengah Rp. 2.400.000,- c. Usaha Besar atau berasal dari LN Rp. 5.000.000,- Registrasi Sertifikasi Halal LN Rp. 800.000,- Sumber: PP 39 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala BPJPH No. 141 Tahun 2021
- 57. 2022 | Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Kriteria Pelaku Usaha yang Bisa Melakukan Self-declare
- 58. 2022 | Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Kriteria Auditor, Pendamping dan Penyelia Halal • WNI • Beragama Islam • Berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, atau pertanian • Memiliki Sertifikat Pelatihan Auditor Halal dan/atau Sertifikat Kompetensi Auditor Halal • Memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam • Mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan priba di dan/ atau golongan. Auditor halal Penyelia halal Pendamping PPH • Beragama Islam • Memiliki wawasan luas dan memahami syaiat tentang kehalalan produk • Memiliki Sertififat Penyelia Halal • WNI • Beragama Islam • Memiliki wawasan luas dan memahami syaiat tentang kehalalan produk • Memiliki sertifikat pendamping PPH