Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanRoko Subagya
Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak (WP), sepanjang menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan maka dikenakan sanksi administrasi, sedangkan kalau menyangkut tindak pidana dibidang perpajakan maka akan dikenakan sansi pidana
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...Roko Subagya
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORMULIRNYA
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORMULIRNYA
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORMULIRNYA
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanRoko Subagya
Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak (WP), sepanjang menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan maka dikenakan sanksi administrasi, sedangkan kalau menyangkut tindak pidana dibidang perpajakan maka akan dikenakan sansi pidana
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...Roko Subagya
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORMULIRNYA
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORMULIRNYA
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORMULIRNYA
Seri kup tindak pidana di bidang perpajakanRoko Subagya
Ada berbagai macam tindak pidana di bidang perpajakan. Namun, antara tindak pidana dengan sanksi adminitrasi terdapat suatu hubungan yang kuat dan intens. Adakalanya petugas pajak dapat mengungkap suatu kasus bahkan dari suatu hal-hal kecil
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIRoko Subagya
Lembaran ini saya buat dalam rangka tugas sosialisasi perpajakan. Kami menyampaikan informasi atau mungkin sekelumit informasi tentang amnesti pajak indonesia, yang sekarang telah memasuki Periode III. Kami harap, kesadaran Warga Negara Indonesia semakin meningkat dengan adanya sosialisasi yang dilaksanakan oleh kami sebagai petugas pajak
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online Roko Subagya
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
INDONESIAN'S TAX AMNESTY :::: Ini adalah Undang-Undang Pemayung Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak yang sedang dilaksanakan di Indonesia, adapun penjelasannya, sudah dimasukkan ke dalam slideshare. jadi kita tinggal lalu buka saja
Tata cara keberatan dan banding kelompok 3 kelas Fulfa maulida
Mata kuliah perpajakan dengan tema tata cara keberatan dan banding.
disusun oleh: Ulfa Maulida, Sofiyanti nurul H, dan alfiatul rohmaniah
Semoga bermanfaat \^o^/
Mata Kuliah Ini Membahas Tentang Pengetahuan Defenisi Pajak, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Yang Berlaku Di Indonesia, Surat Ketetapan Pajak, Kewajiban Pembukuan/Penagihan dan Pemeriksaan Pajak, Keberatan , Banding dan Imbalan Bunga, Penagihan Pajak dan Surat Paksa, Pajak Pengahasilan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Pajak Bumi Dan Bangunan, Bea Materai, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah, Pajak Pusat dan Pajak Daerah.
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanRoko Subagya
Bendaharawan memegang peranan pentung dalam mengurus uang pajak yang dipercayakan kepadanya. Seringkali kita salah intersepsi bahwa yang namanya kewajiban pajak itu berarti adalah kewajiban membayar. Padahal, dalam ketentuannya, yang dimaksud kewajiban pajak itu ada 3 yaitu kewajiban Menghitung, Membayar, dan Melapor sejumlah pajak yang memang harus terutang. Tak terkecuali jika hasil perhitungan itu nihil, kewajiban pajak tetap harus diolaksanakan, berarti kita harus lapor pajak dalam hal ini
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangRoko Subagya
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
Seri kup tindak pidana di bidang perpajakanRoko Subagya
Ada berbagai macam tindak pidana di bidang perpajakan. Namun, antara tindak pidana dengan sanksi adminitrasi terdapat suatu hubungan yang kuat dan intens. Adakalanya petugas pajak dapat mengungkap suatu kasus bahkan dari suatu hal-hal kecil
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIRoko Subagya
Lembaran ini saya buat dalam rangka tugas sosialisasi perpajakan. Kami menyampaikan informasi atau mungkin sekelumit informasi tentang amnesti pajak indonesia, yang sekarang telah memasuki Periode III. Kami harap, kesadaran Warga Negara Indonesia semakin meningkat dengan adanya sosialisasi yang dilaksanakan oleh kami sebagai petugas pajak
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online Roko Subagya
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
INDONESIAN'S TAX AMNESTY :::: Ini adalah Undang-Undang Pemayung Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak yang sedang dilaksanakan di Indonesia, adapun penjelasannya, sudah dimasukkan ke dalam slideshare. jadi kita tinggal lalu buka saja
Tata cara keberatan dan banding kelompok 3 kelas Fulfa maulida
Mata kuliah perpajakan dengan tema tata cara keberatan dan banding.
disusun oleh: Ulfa Maulida, Sofiyanti nurul H, dan alfiatul rohmaniah
Semoga bermanfaat \^o^/
Mata Kuliah Ini Membahas Tentang Pengetahuan Defenisi Pajak, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Yang Berlaku Di Indonesia, Surat Ketetapan Pajak, Kewajiban Pembukuan/Penagihan dan Pemeriksaan Pajak, Keberatan , Banding dan Imbalan Bunga, Penagihan Pajak dan Surat Paksa, Pajak Pengahasilan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Pajak Bumi Dan Bangunan, Bea Materai, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah, Pajak Pusat dan Pajak Daerah.
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanRoko Subagya
Bendaharawan memegang peranan pentung dalam mengurus uang pajak yang dipercayakan kepadanya. Seringkali kita salah intersepsi bahwa yang namanya kewajiban pajak itu berarti adalah kewajiban membayar. Padahal, dalam ketentuannya, yang dimaksud kewajiban pajak itu ada 3 yaitu kewajiban Menghitung, Membayar, dan Melapor sejumlah pajak yang memang harus terutang. Tak terkecuali jika hasil perhitungan itu nihil, kewajiban pajak tetap harus diolaksanakan, berarti kita harus lapor pajak dalam hal ini
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangRoko Subagya
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
Penagihan Pajak
Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009.
Kepastian hukum merupakan salah satu kunci keberhasilan pengenaan dan pemungutan pajak daerah. Hal ini diwujudkan dalam upaya paksa fiskus untuk melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya tepat waktu . Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 secara tegas mengatur masalah penagihan pajak untuk mmeberikan landasan hukum bagi fiskus melaksanakan tugas dan kewenangannya terhadap wajib pajak.
Apabila pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran pajak maka kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SPPT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan utang pajak bertambah. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggng pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan menegur atau memperingatkan, meaksanakan penegihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksnakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Surat lain yang sejenis adalah surat yang dipersamakan dengan surat teguran atau surat peringatan. Penyampaian surat teguran dilakukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis, sekurang-kurangnya memuat.
1.Nama daerah wajib pajak, atau nama wajib pajak atau penanggung jawab ;
2.Besarnya utang pajak;
3.Perintah untuk membayar; dan
4.Saat pelunasan utang pajak, yaitu tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis.
Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran pajak, dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh gubernur/ bupati/ walikota. Dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib pajak harus melunasi pakal yang terutang. Surat teguran ini harus dipatuhi oleh wajib pajak. Jika tidak dipatuhi fiskus akan melakukan tindakah penagihan pajak lebih lanjut, yaitu penagihan pajak dengan surat Paksa.
1. 2. Jelaskan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dan Fiskus
Jawab:
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
Berikut ini adalah penjelasan mengenai Hak-hak Wajib Pajak
1. Kerahasiaan Wajib Pajak
Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu
informasi yang telah disampaikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka
menjalankan ketentuan perpajakan. Disamping itu pihak lain yang melakukan tugas di bidang
perpajakan juga dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak, termasuk tenaga ahli,
sepert ahli bahasa, akuntan, pengacara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk
membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan.
Kerahasiaan Wajib Pajak antara lain :
Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dilaporkan oleh Wajib
Pajak
Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia
Dokumen atau rahasia Wajib Pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Namun demikian dalam rangka penyidikan, penuntutan atau dalam rangka kerjasama dengan
instansi pemerintah lainnya, keterangan atau bukti tertuils dari atau tentang Wajib Pajak
dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.
2. Pengangsuran Pembayaran dan Penundaan Pembayaran
Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mengangsur
atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak,
SKPKB, SKPKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan
Banding serta Putusan Peninjauan Kembali yang mengakibatkan jumlah pajak yanmg
terutang bertambah kepada DJP. Permohonan harus diajukan paling lama 9 hari kerja stelah
tanggal jatuh tempo pembayaran berakhir disertai alasan beserta jumlah pajak yang dimohon
diangsur atau ditunda.
2. 3. Penundaan Penyamapaian SPT Tahunan
Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian
SPT Tahunan baik PPh Badan maupun PPh Pasal 21. Pemeberitahuan harus dibuat secara
tertulis dan disamapaikan ke KPP sebelum batas waktu penyamapaian SPT Tahunan
berakhir.
4. Pengurangan PPh Pasal 25
Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan besarnya
angsuran PPh Pasal 25.
5. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
Wajib Pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada
hubungannya dengan subjek pajak atau karena sebab-sebab tertentu lainnya serta dalam hal
objek pajak yang terkena bencana alam dan juga bagi Wajib Pajak anggota veteran pejuang
kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan, dapat mengajukan permohonan
pengurangan atas pajak terutang.
6. Pembebasan Pajak
Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan atas
pemotongan/ pemungutan pajak penghasilan.
7. Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai Wajib Pajak Patuh dapat diberikan
pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat 1
bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPh sejak tanggal permohonan.
8. Pajak Ditanggung Pemerintah
3. Dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana
pinjaman luar negeri PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh kontraktor,
konsultan dan supplier utama ditanggung oleh pemerintah.
9. Dalam Hal Insentif Perpajakan
Di bidang PPN, untuk Barang Kena Pajak tertentu atau kegiatan tertentu diberikan fasilitas
pembebasan PPN atau PPN Tidak Dipungut. BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan
PPN antara lain Kereta Api, Pesawat Udara, Kapal Laut, Buku-buku, perlengkapan
TNI/POLRI. Perusahaan yang melakukan kegiatan di kawasan tertentu seperti Kawasan
Berikat mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut antara lain atas impor dan perolehan bahan
baku.
10. Menyampaikan Keberatan
Wajib Pajak berhak menyamapaikan keberatan jika merasa tidak/kurang puas atas suatu
ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak
ketiga.
Sedangkan Kewajiban Wajib Pajak,antara lain:
1. Melakukan Pendaftaran
Dalam Kaitannya dengan sistem Self Assessment maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban
untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan
Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya terdekat dengan temapat tinggal
Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain daftar langsung ke
KPP setempat, dengan makin berkembangnya teknologi Wajib Pajak dapat melakukan
pendaftaran melalui internet yaitu e-register yang terdapat dalam situs resmi DJP.
2. Melakukan 5M (Menghitung, Memotong, Membayar, Melaporkan)
Dalam Kaitannya dengan sistem Self Assesment Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban
perpajakan sesuai dengan sistem self assessment wajib melakukan sendiri penghitungan,
pembayaran, dan pelaporan pajak terutang.
3. Melakukan Pembukuan/Pencatatan
4. Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan berkewajiban untuk melakukan
pembukuan karena pembukuan mencerminkan keadaan penghasilan dari wajib pajak tersebut
serta mempermudah dalam pengisian SPT.
4. Menyampaikan SPT
Wajib Pajak wajib melaporkan SPT yang telah diisinya ke DJP atau KPP tempat
domisilinya. Saat ini khusus untuk SPT Masa PPN sudah dapat disampaikan secara
elektronik (on-line) melalui aplikasi e-filing.
Hak dan Kewajiban Fiskus
Berikut ini adalah penjelasan mengenai Hak-hak Fiskus
1. Menerbitkan NPWP
Fiskus mempunyai kewenangan/hak untuk menerbitkan NPWP baik dari permohonan si
Wajib Pajak sendiri maupun NPWP atas jabatan.
2. Melakukan Pemeriksaan
Fiskus berhak melakukan penyelidikan, pemeriksaan atas SPT ynag dilaporkan oleh Wajib
Pajak untuk menguji kebenaran data-data yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Pemeriksaan
dapat dilakukan di kantor Fiskus maupun dilapangan (tempat Wajib Pajak)
3. Mengenakan sanksi administrasi
Fiskus berhak mengenakan sanksi administratif apabila Wajib Pajak melanggar ketentuan
perpajakan seperti tidak membayar pajak yang kurang bayar atau tidak membayar sama
sekali. Sanksi administratif dapat berupa bunga 2% per bulan atau kenaikan pajak 100% atau
juga sanksi pidana.
Sedangkan Kewajiban Fiskus,antara lain:
1. Menjaga Kerahasiaan data data wajib pajak
5. Oleh karena Fiskus mengetahui data data wajib pajak yang bersifat rahasia seperti laporan
keuangan, surat pemberitahuan, data data informatif lainnya maka fiskus berkewajiban untuk
tidak memberitahu kepada siapapun, kecuali jika dalam rangka penyidikan, penuntutan atau
dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, keterangan atau bukti tertuils
dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
2. Memutuskan Pengansuran/Penundaan Pembayaran Pajak
Fiskus dalam hal ini memutuskan apakah wajib pajak dapat mengansur atau menunda
pembayaran pajak berdasarkan penelitiannya terhadap surat permohonan yang diajukan oleh
wajib pajak beserta alasan-alasan yang mendukung permohonann wajib pajak.
3. Menerbitkan Surat Ketetapan
Fiskus juga berhak untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak serta Penagihan Pajak apabila
berdasarkan hasil penelitiannya ditemukan bahwa SPT wajib pajak dalam keadaan kurang
bayar atau belum melakukan pembayaran.
4. Memutuskan Keberatan
Fiskus berhak memutuskan apakah keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dapat diterima,
diterima sebagian ataukah ditolak
5. Menyampaikan Pemberitahuan Tertulis adanya pemeriksaan
Fiskus berkewajiban untuk menyamapaikan Surat Pemberitahuan Tertulis mengenai kapan
dilakukannya pemeriksaan karena dalam pemeriksaan harus dipersiapkan segala sesuatunya
dan tidak boleh mendadak.
6. Menunjukkan Surat Tugas dalam pemeriksaan
Dalam pemeriksaan lapangan fiskus berkewajiban untuk menunjukkan surat tugas
pemeriksaan, apabila fiskus tidak dapat menunjukkannya maka akan hilang kredibilitas fiskus
dimata wajib pajak.