Dokumen tersebut membahas sanksi pidana dan administratif untuk pelanggaran ketentuan perpajakan. Terdapat sanksi berupa denda dan pidana penjara untuk wajib pajak yang melakukan pelanggaran seperti tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT yang tidak benar, menolak pemeriksaan, dan lainnya. Dokumen juga membahas sanksi bagi pihak ketiga seperti pegawai pajak dan pihak lain yang melanggar ketentuan kerah
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanRoko Subagya
Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak (WP), sepanjang menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan maka dikenakan sanksi administrasi, sedangkan kalau menyangkut tindak pidana dibidang perpajakan maka akan dikenakan sansi pidana
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanRoko Subagya
Bendaharawan memegang peranan pentung dalam mengurus uang pajak yang dipercayakan kepadanya. Seringkali kita salah intersepsi bahwa yang namanya kewajiban pajak itu berarti adalah kewajiban membayar. Padahal, dalam ketentuannya, yang dimaksud kewajiban pajak itu ada 3 yaitu kewajiban Menghitung, Membayar, dan Melapor sejumlah pajak yang memang harus terutang. Tak terkecuali jika hasil perhitungan itu nihil, kewajiban pajak tetap harus diolaksanakan, berarti kita harus lapor pajak dalam hal ini
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIRoko Subagya
Lembaran ini saya buat dalam rangka tugas sosialisasi perpajakan. Kami menyampaikan informasi atau mungkin sekelumit informasi tentang amnesti pajak indonesia, yang sekarang telah memasuki Periode III. Kami harap, kesadaran Warga Negara Indonesia semakin meningkat dengan adanya sosialisasi yang dilaksanakan oleh kami sebagai petugas pajak
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online Roko Subagya
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...Roko Subagya
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORMULIRNYA
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORMULIRNYA
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORMULIRNYA
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanRoko Subagya
Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak (WP), sepanjang menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan maka dikenakan sanksi administrasi, sedangkan kalau menyangkut tindak pidana dibidang perpajakan maka akan dikenakan sansi pidana
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanRoko Subagya
Bendaharawan memegang peranan pentung dalam mengurus uang pajak yang dipercayakan kepadanya. Seringkali kita salah intersepsi bahwa yang namanya kewajiban pajak itu berarti adalah kewajiban membayar. Padahal, dalam ketentuannya, yang dimaksud kewajiban pajak itu ada 3 yaitu kewajiban Menghitung, Membayar, dan Melapor sejumlah pajak yang memang harus terutang. Tak terkecuali jika hasil perhitungan itu nihil, kewajiban pajak tetap harus diolaksanakan, berarti kita harus lapor pajak dalam hal ini
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIRoko Subagya
Lembaran ini saya buat dalam rangka tugas sosialisasi perpajakan. Kami menyampaikan informasi atau mungkin sekelumit informasi tentang amnesti pajak indonesia, yang sekarang telah memasuki Periode III. Kami harap, kesadaran Warga Negara Indonesia semakin meningkat dengan adanya sosialisasi yang dilaksanakan oleh kami sebagai petugas pajak
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online Roko Subagya
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...Roko Subagya
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORMULIRNYA
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORMULIRNYA
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORMULIRNYA
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...Roko Subagya
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT ATAU KP2KP SETEMPAT
BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT ATAU KP2KP SETEMPAT
BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT ATAU KP2KP SETEMPAT
beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT TahunanRoko Subagya
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER :44/PJ/2015 :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...Roko Subagya
PER :44/PJ/2015 :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SSP
PER :44/PJ/2015 :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SSP
INDONESIAN'S TAX AMNESTY :::: Ini adalah Undang-Undang Pemayung Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak yang sedang dilaksanakan di Indonesia, adapun penjelasannya, sudah dimasukkan ke dalam slideshare. jadi kita tinggal lalu buka saja
Wajib Pajak yang berhak mendapatkan Pengampunan Pajak adalah Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
Dalam hal Wajib Pajak belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, Wajib Pajak harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak di kantor Direkorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan.
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...Yudhi Aldriand
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...Roko Subagya
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT ATAU KP2KP SETEMPAT
BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT ATAU KP2KP SETEMPAT
BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT ATAU KP2KP SETEMPAT
beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT TahunanRoko Subagya
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER :44/PJ/2015 :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...Roko Subagya
PER :44/PJ/2015 :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SSP
PER :44/PJ/2015 :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SSP
INDONESIAN'S TAX AMNESTY :::: Ini adalah Undang-Undang Pemayung Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak yang sedang dilaksanakan di Indonesia, adapun penjelasannya, sudah dimasukkan ke dalam slideshare. jadi kita tinggal lalu buka saja
Wajib Pajak yang berhak mendapatkan Pengampunan Pajak adalah Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
Dalam hal Wajib Pajak belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, Wajib Pajak harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak di kantor Direkorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan.
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...Yudhi Aldriand
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
Penagihan Pajak
Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009.
Kepastian hukum merupakan salah satu kunci keberhasilan pengenaan dan pemungutan pajak daerah. Hal ini diwujudkan dalam upaya paksa fiskus untuk melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya tepat waktu . Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 secara tegas mengatur masalah penagihan pajak untuk mmeberikan landasan hukum bagi fiskus melaksanakan tugas dan kewenangannya terhadap wajib pajak.
Apabila pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran pajak maka kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SPPT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan utang pajak bertambah. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggng pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan menegur atau memperingatkan, meaksanakan penegihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksnakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Surat lain yang sejenis adalah surat yang dipersamakan dengan surat teguran atau surat peringatan. Penyampaian surat teguran dilakukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis, sekurang-kurangnya memuat.
1.Nama daerah wajib pajak, atau nama wajib pajak atau penanggung jawab ;
2.Besarnya utang pajak;
3.Perintah untuk membayar; dan
4.Saat pelunasan utang pajak, yaitu tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis.
Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran pajak, dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh gubernur/ bupati/ walikota. Dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib pajak harus melunasi pakal yang terutang. Surat teguran ini harus dipatuhi oleh wajib pajak. Jika tidak dipatuhi fiskus akan melakukan tindakah penagihan pajak lebih lanjut, yaitu penagihan pajak dengan surat Paksa.
saknsi dalam perpajakan yang terdapat pada Undang-Undang KUP terdiri dari dua, yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. sanksi administrasi terdiri dari sanksi berupa denda, bunga, dan kenaikan. sementara sanksi berupa pidana dapat berupa denda pidana, kurungan maupun penjara
bendaharawan pemerintah sangat berperan dalam melaksanakan berbagai macam kewajiban perpajakan yang diberikan. Terutama menyangkut PPh dan PPN, dalam hal ini PPh pasal 22, bendaharawan pemerintah dituntut untuk selalu fleksibel, apalagi ketika bertemu para rekanan yang melakukan transaksi penjualan terkait bendaharawan
bendaharawan pemerintah sangat berperan dalam melaksanakan berbagai macam kewajiban perpajakan yang diberikan. Terutama menyangkut PPh dan PPN, dalam hal ini PPh pasal 22, bendaharawan pemerintah dituntut untuk selalu fleksibel, apalagi ketika bertemu para rekanan yang melakukan transaksi penjualan terkait bendaharawan
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya TermurahRoko Subagya
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah ini ialah asli hasil karya anak bangsa Indonesia. Dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang bergerak pada bidang pemulsaan dan intelijensia dunia maya, perusahaan ini memiliki banyak keunggulan. Kalaupun keunggulan itu ialah sama, maka apakah kita harus lebih memilih produk-produk luar negeri?. Jangan ragu, untuk ikut berbisnis melalui jalur hebat ini, ini bukanlah penipuan
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internetRoko Subagya
Internet bukan hanya sebuah trend, namun sebagai sandaran-sandaran suatu pekerjaan. DJP telah menyediakan berbagai sarana untuk para Wajib Pajak Yang Melapor, Menghitung, dan Membayar Pajak-pajaknya ke Kas Negara. Termasuk ketika Wajib Pajak mendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...Roko Subagya
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan Nilai
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan Nilai
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan Nilai
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan Nilai
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangRoko Subagya
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIARoko Subagya
UU Tax Amnesty Indonesia UU Tax Amnesty Indonesia UU Tax Amnesty Indonesia UU Tax Amnesty Indonesia
UU Tax Amnesty Indonesia
UU Tax Amnesty Indonesia
UU Tax Amnesty Indonesia
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...Roko Subagya
BANYAK ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAIL,....
BANYAK ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAIL,....
BANYAK ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAIL,....
BANYAK ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAIL,....
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015Roko Subagya
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
SPT Dollar dan Rupiah beserta LampirannyaRoko Subagya
SPT Dollar dan Rupiah beserta Lampirannya
SPT Dollar dan Rupiah beserta Lampirannya
SPT Dollar dan Rupiah beserta Lampirannya
SPT Dollar dan Rupiah beserta Lampirannya
SPT Dollar dan Rupiah beserta Lampirannya
PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya :::: Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Ban...Roko Subagya
PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya :::: Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi
PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya :::: Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi
PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya :::: Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi
:::PER ::::: 20/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor LainnyaRoko Subagya
Per 20 pj 2015 tg tata cara pengenaan pbb sektor lainnya
Per 20 pj 2015 tg tata cara pengenaan pbb sektor lainnya
Per 20 pj 2015 tg tata cara pengenaan pbb sektor lainnya
PER 45 PJ /2013 ::: TENTANG TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYA...Roko Subagya
Per 45.pj .2013 tg tata cara pengenaan PBB sektor pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi
Per 45.pj .2013 tg tata cara pengenaan PBB sektor pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi
Per 45.pj .2013 tg tata cara pengenaan PBB sektor pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi
PER 47/PJ/2015 :::: Tentang Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...Roko Subagya
per. 47.pj .2015 tentang pengenaan pbb sektor pertambangan mineral dan batubara
per. 47.pj .2015 tentang pengenaan pbb sektor pertambangan mineral dan batubara
per. 47.pj .2015 tentang pengenaan pbb sektor pertambangan mineral dan batubara
PMK No 16 thn 2016 :: Tentang Perubahan Ke Lima atas Peraturan Menteri Keuang...Roko Subagya
PMK No 16 thn 2016 :: Tentang Perubahan Ke Lima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain
PMK No 16 thn 2016 :: Tentang Perubahan Ke Lima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
1. BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT
BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN
BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT
REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI
PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP
DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT, ATAU
BIDANG PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS KANTOR
WILAYAH DJP SETEMPAT, ATAU PETUGAS KP2KP
SETEMPAT
www.pajak.go.id
pusat.pengaduan.pajak@gmail.com
Telepon : (021) 5250208,5251608 ext. 51658,51601,51608
Fax : (021) 5736088
Kring Pajak : 500200
Jl. Gatot Subroto No. 40-42
Jakarta Selatan 12190
2. PELANGGARAN KETENTUAN PERPAJAKAN
DAN ANCAMAN SANKSI
PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN
PERPAJAKAN YANG DILAKUKAN WAJIB
PAJAK, SEPANJANG MENYANGKUT
PELANGGARAN KETENTUAN ADMINISTRASI
PERPAJAKAN DIKENAKAN SANKSI
ADMINISTRASI, SEDANGKAN YANG
MENYANGKUT TINDAK PIDANA DI BIDANG
PERPAJAKAN DIKENAKAN SANKSI PIDANA
3. SANKSI TINDAK PIDANA DI BIDANG
PERPAJAKAN
Setiap orang yang karena kealpaannya :
Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau
Menyampaiakn SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak
lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,
Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan
negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah
perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit satu (1) kali
jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan
paling banyak dua (2) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau
kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga)
bulan atau paling lama satu (1) tahun.
4. Sanksi tindak pidana di bidang
perpajakan
Setiap orang yang dengan sengaja :
Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib
Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak; atau
Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor
Pokok Wajib Pajak atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak;
Tidak menyampaikan SPT; atau
Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak
benar atau tidak lengkap; atau
Menolak untuk dilakukan pemeriksaan; atau
5. Setiap orang yang dengan sengaja :
Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain
yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak
menggambarkan keadaan yang sebenarnya; atau
Tidak menyelenggarakan pembukuan, atau pencatatan, tidak
memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku,catatan, atau
dokumen lainnya; atau
Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen lain yang
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain
termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola
secara elektronik atau diselenggarakan secara program
aplikasi on-line di indonesia; atau
Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut,
6. Setiap orang yang dengan sengaja :
Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara
dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 6 (enam) bulan
dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua)
kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan
paling banyak empat (4) kali jumlah pajak terutang yang tidak
atau kurang dibayar
7. Setiap orang yang dengan sengaja :
Apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang
perpajakan sebelum lewat satu (1) tahun,
Terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang
dijatuhkan,
Dikenakan pidana dua (2) kali lipat dari ancaman pidana yang
diatur sebagaimana butir b
8. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan
tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak
NPWP atau Pengukuhan PKP, atau menyampaikan Surat
Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau
tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi
atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak,
dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 6 (enam) bulan
dan paling lama 2 (dua ) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua)
kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi
atau pengkreditan yang dilakukan paling dan paling banyak 4
(empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau
kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan
9. Setiap orang yang dengan sengaja :
menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti
pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti
setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang
sebenarnya; atau
menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara
paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun
serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam
faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan
pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6
(enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti
pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti
setoran pajak.
10. Sanksi tindak pidana berlaku juga bagi
wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib
Pajak, yang menyuruh melakukan, yang
turut serta melakukan, yang
menganjurkan, atau yang membantu
melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan.
11. DALUWARSA TINDAK PIDANA DI
BIDANG PERPAJAKAN
TINDAK PIDANA DI BIDANG
PERPAJAKAN TIDAK DAPAT DITUNTUT
SETELAH LAMPAU WAKTU SEPULUH
TAHUN SEJAK SAAT TERUTANGNYA
PAJAK, BERAKHIRNYA MASA PAJAK,
BERAKHIRNYA BAGIAN TAHUN PAJAK,
ATAU BERAKHIRNYA TAHUN PAJAK
YANG BERSANGKUTAN
12. DELIK ADUAN DAN SANKSINYA
Setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang
melakukan tugas di bidang perpajakan, dilarang
mengungkapkan kerahasiaan WP yang menyangkut masalah
perpajakan.
Pelanggaran atas larangan mengungkapkan kerahasiaan WP
tersebut dapat diancam sanksi pidana sebagai berikut :
1. Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban
merahasiakan masalah perpajakan Wajib Pajak antara lain :
Surat Pemberitahuan, Laporan Keuangan, dan lain-lain yang
dilaporkan oleh Wajib Pajak, data yang diperoleh dalam
rangka pelaksanaan pemeriksaan, dokumen dan/atau data
yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia, dan
dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan
13. 1._(lanjutan)__dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1
(satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima
juta rupiah).
2. Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau
seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban
merahasiakan masalah perpajakan Wajib Pajak, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak
Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
14. KETERLIBATAN DAN SANKSI BAGI
FIHAK KETIGA
SETIAP ORANG YANG WAJIB MEMBERIKAN KETERANGAN ATAU
BUKTI YANG DIMINTA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 35
TETAPI DENGAN SENGAJA TIDAK MEMBERI KETERANGAN ATAU
BUKTI, ATAU MEMBERI KETERANGAN ATAU BUKTI YANG TIDAK
BENAR DIPIDANA DENGAN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA
SATU (1) TAHUN DAN DENDA PALING BANYAK Rp. 25.000.000 (DUA
PULUH LIMA JUTA RUPIAH)
SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA MENGHALANGI ATAU
MEMPERSULIT PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG
PERPAJAKAN DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA
TIGA (3) TAHUN DAN DENDA PALING BANYAK Rp. 75.000.000
(TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH)
15. SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MEMENUHI KEWAJIBA
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 35A AYAT (1) YANG BUNYINYA
“Setiap Instansi Pemerintah, Lembaga,Asosiasi, dan pihak lain, waji
memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepad
Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peratura
Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (2) (yaitu “Dalam hal pihak-pihak yaitu bank, akuntan publik
notaris, konsultan pajak,kantor administrasi,dan/atau pihak ketiga lainny
yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaa
pajak,penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajaka
erikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagiha
pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiba
merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiba
merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan”
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda palin
banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
16. SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA MENYEBABKAN TIDA
TERPENUHINYA KEWAJIBAN PEJABAT DAN PIHAK LAIN YAIT
MEMBERIKAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGA
PERPAJAKAN KEPADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, DIPIDANA DENGA
PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 10 (SEPULUH) BULAN ATAU DEND
PALING BANYAK RP. 800.000.000 (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH).
SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MEMBERIKAN DATA DA
NFORMASI YANG DIMINTA OLEH DIREKTUR JENDERAL PAJAK DIPIDAN
DENGAN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 10 (SEPULUH) BULAN ATA
DENDA PALING BANYAK RP. 800.000.000,00 (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH
SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA MENYALAHGUNAKAN DAT
DAN INFORMASI PERPAJAKAN SEHINGGA MENIMBULKAN KERUGIA
KEPADA NEGARA DIPIDANA DENGAN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA
SATU) TAHUN ATAU DENDA PALING BANYAK RP. 500.000.000,00 (LIM
RATUS JUTA RUPIAH).
KETENTUAN INI BERLAKU JUGA BAGI YANG MENYURUH MELAKUKAN
YANG MENGANJURKAN ATAU MEMBANTU MELAKUKAN TINDAK PIDANA D
BIDANG PERPAJAKAN.