1. Administrasi Pajak
Wajib pajak dan NPWP

2. Wajib pajak
 Orang pribadi atau badan (subjek
pajak) yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan
perpajakan ditentukan untuk
melakukan kewajiban perpajakan,
termasuk pemungut pajak atau
pemotong pajak tertentu

3. Wajib pajak
 Wajib Pajak yang telah memenuhi
persyaratan subjektif dan objektif
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang
perpajakan, wajib mendaftarkan diri
pada KPP yang wilayah kerjanya
meliputi tempat tinggal atau tempat
kedudukan, dan tempat kegiatan
usaha

4. Wajib pajak termasuk..
 Wajib Pajak orang pribadi
 Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban
perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong
dan/atau pemungut pajak
 Bendahara

5. Wajib pajak pribadi
 Setiap orang pribadi yang memiliki
penghasilan di atas pendapatan tidak
kena pajak.

6. Wajib Pajak Badan
 Wajib Pajak badan yang memiliki
kewajiban perpajakan sebagai
pembayar pajak, pemotong dan/atau
pemungut pajak sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan
perpajakan, termasuk bentuk usaha
tetap dan kontraktor dan/atau operator
di bidang usaha hulu minyak dan gas
bumi

7. Bendahara
 Ditunjuk sebagai pemotong dan/atau
pemungut pajak sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan
perpajakan

8. Hak-hak dan kewajiban
wajib pajak
 Hak Wajib Pajak
– Hak Atas Kelebihan Pembayaran Pajak
– Hak Dalam Hal Wajib Pajak Dilakukan
Pemeriksaan
– Hak Untuk Mengajukan Keberatan, Banding &
Peninjauan Kembali
– Hak-hak Wajib Pajak Lainnya
• Hak Kerahasiaan Bagi Wajib Paja
• Hak Untuk Pengangsuran atau Penundaan
Pembayaran
• Hak Untuk Pengangsuran atau Penundaan
Pembayaran
• Hak Untuk Pengurangan PBB (Pajak Bumi dan
Bangunan)
• Hak Untuk Pembebasan Pajak

9. Wajib pajak patuh:
a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat
Pemberitahuan;
b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis
pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah
memperoleh izin mengangsur atau menunda
pembayaran pajak;
c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau
lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan
pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga)
tahun berturut-turut;dan
d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak
pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

10. Hak-hak dan kewajiban
wajib pajak
Kewajiban Wajib Pajak
– KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI
– KEWAJIBAN PEMBAYARAN,
PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN, DAN
PELAPORAN PAJAK
– KEWAJIBAN DALAM HAL DIPERIKSA
– KEWAJIBAN MEMBERI DATA

11. Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)
 Nomor Pokok Wajib Pajak biasa
disingkat dengan NPWP adalah nomor
yang diberikan kepada wajib pajak
(WP) sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal
diri atau identitas wajib pajak dalam
melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya.

12. Fungsi NPWP
 Sarana dalam administrasi perpajakan.
 Tanda pengenal diri atau Identitas Wajib Pajak
dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya.
 Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
 Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan
pengawasan administrasi perpajakan

13. Tata Cara Pendaftaran
WP
 Secara Elektronik
 Secara Langsung
 Formulir pendaftaran WP Pribadi
 Formulir pendaftaran WP Badan

17. Pengusaha Kena Pajak
Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah
Pengusaha yang melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak
dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak
yang dikenai pajak berdasarkan
Undang-Undang Pajak Pertambahan
Nilai 1984 dan perubahannya

18.  Syarat untuk dikukuhkan sebagai PKP
adalah pengusaha orang pribadi atau
badan tersebut melakukan
penyerahan barang kena pajak atau
jasa kena pajak dengan jumlah
peredaran bruto/penerimaan bruto
(omzet) melebihi Rp600.000.000,-
setahun. UMKM yang tidak memenuhi
persyaratan, dapat juga melaporkan
usahanya untuk dikukuhkan sebagai
PKP

19. Fungsi PPKP
Fungsi Pengukuhan PKP adalah
sebagai berikut :
 Pengawasan dalam melaksanakan
hak dan kewajiban PKP di bidang PPN
dan PPnBM.
 Sebagai identitas PKP yang
bersangkutan.

20. Penghapusan NPWP
1. WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan
warisan:
 a. Fotokopi akta kematian atau;
 b. Laporan kematian dari instansi yang berwenang
2. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan
harta dan penghasilan, harus ada surat nikah/akta
perkawinan dari Catatan Sipil;
3. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan
sebagai subjek pajak, bila telah dibagi harus ada
surat keterangan selesainya pembagian warisan
tersebut;

21. Penghapusan NPWP
4. WP Badan yang telah dibubarkan
secara resmi, disyaratkan adanya akta
pembubaran;
5. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang
kehilangan statusnya sebgai BUT,
harus ada permohonan WP yang
dilampiri dokumen yang mendukung;
6. WP orang pribadi lainnya yang tidak
memenuhi syarat lagi sebagai WP.

22. Tempat dan Jangka
Waktu Usaha
 Wajib Pajak orang pribadi yang
menjalankan usaha atau pekerjaan
bebas dan Wajib Pajak badan, wajib
mendaftarkan diri untuk memperoleh
NPWP paling lama 1 (satu) bulan
setelah saat usaha mulai dijalankan

23. Pencabutan pengukuhan
PKP
a. PKP pindah alamat;
b. WP Badan yang telah dibubarkan
secara resmi;
c. PKP lainnya yang tidak memenuhi
syarat lagi sebagai PKP.
Penghapusan NPWP dan Pencabutan
Pengukuhan PKP dilakukan melalui
proses pemeriksaan