Dokumen tersebut membahas tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang meliputi tujuan, sasaran, prinsip, pelaksanaan, metode survei, dan langkah-langkah penyusunannya."
Dokumen tersebut membahas kebijakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen tersebut menjelaskan peraturan-peraturan terkait akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas strategi dan kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berkinerja tinggi melalui pembangunan Zona Integritas di tingkat unit kerja prioritas. Beberapa poin pentingnya adalah merumuskan sasaran dan indikator pembangunan Zona Integritas, menetapkan unit-unit kerja contoh, serta langkah-langkah pemantauan dan evaluasi capaian reformasi birokrasi
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIaliyudhi_h
Dokumen tersebut merupakan rancangan proyek perubahan penerapan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) yang terintegrasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Proyek ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan intern mengingat pertambahan jumlah satuan kerja di Badan POM namun jumlah auditor tetap. TPBK diharapkan dapat mempermudah pengumpulan data, evaluasi, dan pemantauan secara
Analisis jabatan dan beban kerja dilakukan untuk menentukan jumlah pegawai yang dibutuhkan berdasarkan target pekerjaan. Analisis jabatan menghasilkan informasi jabatan seperti nama, tugas, dan syarat jabatan. Analisis beban kerja menggunakan pendekatan hasil kerja atau objek kerja dengan mempertimbangkan target, standar kerja, dan jumlah pekerjaan.
Paparan Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Prof Eko Prasojo dalam Acara Lecture Series di Gedung Dikti, 22 November 2012.
Peta proses bisnis permen panrb no 19 tahun 2018Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dokumen tersebut menjelaskan proses identifikasi proses bisnis, subproses, peta lintas fungsi, dan penyusunan tabel instrumen SOP.
Sambutan kunci (keynote speech) Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara (DKKIAN) LAN-RI pada
Webinar Peringatan Hari Statistik Nasional 2021
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu
Dokumen tersebut membahas kebijakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen tersebut menjelaskan peraturan-peraturan terkait akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas strategi dan kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berkinerja tinggi melalui pembangunan Zona Integritas di tingkat unit kerja prioritas. Beberapa poin pentingnya adalah merumuskan sasaran dan indikator pembangunan Zona Integritas, menetapkan unit-unit kerja contoh, serta langkah-langkah pemantauan dan evaluasi capaian reformasi birokrasi
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIaliyudhi_h
Dokumen tersebut merupakan rancangan proyek perubahan penerapan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) yang terintegrasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Proyek ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan intern mengingat pertambahan jumlah satuan kerja di Badan POM namun jumlah auditor tetap. TPBK diharapkan dapat mempermudah pengumpulan data, evaluasi, dan pemantauan secara
Analisis jabatan dan beban kerja dilakukan untuk menentukan jumlah pegawai yang dibutuhkan berdasarkan target pekerjaan. Analisis jabatan menghasilkan informasi jabatan seperti nama, tugas, dan syarat jabatan. Analisis beban kerja menggunakan pendekatan hasil kerja atau objek kerja dengan mempertimbangkan target, standar kerja, dan jumlah pekerjaan.
Paparan Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Prof Eko Prasojo dalam Acara Lecture Series di Gedung Dikti, 22 November 2012.
Peta proses bisnis permen panrb no 19 tahun 2018Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dokumen tersebut menjelaskan proses identifikasi proses bisnis, subproses, peta lintas fungsi, dan penyusunan tabel instrumen SOP.
Sambutan kunci (keynote speech) Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara (DKKIAN) LAN-RI pada
Webinar Peringatan Hari Statistik Nasional 2021
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu
Sistem pengendalian intern pemerintah spip internal control_birokrasi bersih ...Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), meliputi lima prioritas pemerintah untuk lima tahun ke depan, indikator keberhasilan reformasi birokrasi, dan instrumen birokrasi 4.0. Dokumen tersebut juga menjelaskan tujuan, dasar hukum, unsur-unsur, dan tingkat kematangan SPIP.
1.01 peningkatan integritas dan nilai etikaMikhail Rasyid
Pedoman ini membahas penegakan integritas dan nilai etika sebagai salah satu sub unsur lingkungan pengendalian SPIP. Integritas adalah konsistensi antara nilai dan tindakan, sedangkan etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan buruk. Penegakan integritas dilakukan dengan menyusun kode etik sebagai pedoman perilaku dan menerapkannya secara konsisten."
Ringkasan dari dokumen tersebut adalah: (1) dokumen tersebut membahas tentang pentingnya membangun profesionalisme di kalangan ASN, (2) profesionalisme ASN dibangun melalui peningkatan kompetensi, kinerja, sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan, (3) diperlukan strategi-strategi untuk meningkatkan profesionalisme ASN seperti penyederhanaan birokrasi
Pegawai ASN berfungsi untuk melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk menjadi akuntabel, organisasi sektor publik harus menerapkan akuntabilitas kejujuran dan hukum, proses, program, serta kebijakan. Nilai loyal penting bagi ASN karena mencegah pengaruh internal dan eksternal yang merugikan.
Dokumen tersebut memberikan panduan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan PD selama 5 tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)."
Proyek perubahan ini bertujuan untuk mengembangkan destinasi wisata prioritas Danau Lindu di Kabupaten Sigi yang belum maksimal dengan membuat masterplan kawasan, meningkatkan kualitas SDM masyarakat, dan memperbaiki aksesibilitas serta promosi. Proyek ini akan dilaksanakan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen sumber daya manusia aparatur negara di Indonesia, khususnya manajemen talenta. Terdapat penjelasan mengenai penyelenggaraan manajemen talenta mulai dari identifikasi jabatan kritikal, analisis kebutuhan talenta, strategi akuisisi, hingga penetapan kelompok rencana suksesi baik di tingkat nasional maupun instansi. Dokumen ini memberikan panduan mengenai pelaksanaan manajemen talenta aparatur neg
Analisis Jabatan Pengadministrasian UmumSujud Marwoto
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai tugas-tugas, tanggung jawab, dan syarat jabatan seorang pegawai pengadministrasian umum di UPTD SPNF SKB Kabupaten Pekalongan. Tugas utama mencakup pengelolaan surat menyurat, administrasi kerumahtanggaan kantor, serta dokumentasi dan pelaporan kegiatan secara teratur.
Disampaikan pada Rapat Penyusunan ICP (Idea Concept paper) dan RD/IS (Research Design / Instrumen Survey) dengan Judul “Faktor Penghambat Implementasi SPBE”
Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri RI
Jakarta, 30 April 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Dokumen tersebut membahas tentang reformasi birokrasi dan zona integritas di Kalimantan Timur, termasuk prioritas pembangunan, evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD, kebijakan reformasi birokrasi, zona integritas, dan aksi pencegahan korupsi."
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...Muh Saleh
Permendagri 59/2021 mengatur tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara teknis, meliputi mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, pelaksanaan SPM, hingga pelaporan. Peraturan ini menjadi pedoman bagi daerah dalam melaksanakan SPM sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus dicapai.
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-temanna #LABEDDU
Pelatihan ini membahas tentang akuntabilitas kinerja dalam kepemimpinan administrator. Materi pelatihan meliputi konsep akuntabilitas, prinsip-prinsip akuntabilitas, dan bentuk-bentuk akuntabilitas. Tujuannya adalah agar peserta dapat memahami pentingnya akuntabilitas kinerja dan mampu membangun budaya akuntabilitas di organisasinya."
Sistem pengendalian intern pemerintah spip internal control_birokrasi bersih ...Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), meliputi lima prioritas pemerintah untuk lima tahun ke depan, indikator keberhasilan reformasi birokrasi, dan instrumen birokrasi 4.0. Dokumen tersebut juga menjelaskan tujuan, dasar hukum, unsur-unsur, dan tingkat kematangan SPIP.
1.01 peningkatan integritas dan nilai etikaMikhail Rasyid
Pedoman ini membahas penegakan integritas dan nilai etika sebagai salah satu sub unsur lingkungan pengendalian SPIP. Integritas adalah konsistensi antara nilai dan tindakan, sedangkan etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan buruk. Penegakan integritas dilakukan dengan menyusun kode etik sebagai pedoman perilaku dan menerapkannya secara konsisten."
Ringkasan dari dokumen tersebut adalah: (1) dokumen tersebut membahas tentang pentingnya membangun profesionalisme di kalangan ASN, (2) profesionalisme ASN dibangun melalui peningkatan kompetensi, kinerja, sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan, (3) diperlukan strategi-strategi untuk meningkatkan profesionalisme ASN seperti penyederhanaan birokrasi
Pegawai ASN berfungsi untuk melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk menjadi akuntabel, organisasi sektor publik harus menerapkan akuntabilitas kejujuran dan hukum, proses, program, serta kebijakan. Nilai loyal penting bagi ASN karena mencegah pengaruh internal dan eksternal yang merugikan.
Dokumen tersebut memberikan panduan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan PD selama 5 tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)."
Proyek perubahan ini bertujuan untuk mengembangkan destinasi wisata prioritas Danau Lindu di Kabupaten Sigi yang belum maksimal dengan membuat masterplan kawasan, meningkatkan kualitas SDM masyarakat, dan memperbaiki aksesibilitas serta promosi. Proyek ini akan dilaksanakan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen sumber daya manusia aparatur negara di Indonesia, khususnya manajemen talenta. Terdapat penjelasan mengenai penyelenggaraan manajemen talenta mulai dari identifikasi jabatan kritikal, analisis kebutuhan talenta, strategi akuisisi, hingga penetapan kelompok rencana suksesi baik di tingkat nasional maupun instansi. Dokumen ini memberikan panduan mengenai pelaksanaan manajemen talenta aparatur neg
Analisis Jabatan Pengadministrasian UmumSujud Marwoto
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai tugas-tugas, tanggung jawab, dan syarat jabatan seorang pegawai pengadministrasian umum di UPTD SPNF SKB Kabupaten Pekalongan. Tugas utama mencakup pengelolaan surat menyurat, administrasi kerumahtanggaan kantor, serta dokumentasi dan pelaporan kegiatan secara teratur.
Disampaikan pada Rapat Penyusunan ICP (Idea Concept paper) dan RD/IS (Research Design / Instrumen Survey) dengan Judul “Faktor Penghambat Implementasi SPBE”
Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri RI
Jakarta, 30 April 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Dokumen tersebut membahas tentang reformasi birokrasi dan zona integritas di Kalimantan Timur, termasuk prioritas pembangunan, evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD, kebijakan reformasi birokrasi, zona integritas, dan aksi pencegahan korupsi."
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...Muh Saleh
Permendagri 59/2021 mengatur tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara teknis, meliputi mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, pelaksanaan SPM, hingga pelaporan. Peraturan ini menjadi pedoman bagi daerah dalam melaksanakan SPM sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus dicapai.
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-temanna #LABEDDU
Pelatihan ini membahas tentang akuntabilitas kinerja dalam kepemimpinan administrator. Materi pelatihan meliputi konsep akuntabilitas, prinsip-prinsip akuntabilitas, dan bentuk-bentuk akuntabilitas. Tujuannya adalah agar peserta dapat memahami pentingnya akuntabilitas kinerja dan mampu membangun budaya akuntabilitas di organisasinya."
Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dan meningkatkan kualitas layanan. Survei ini mencakup 9 aspek pelayanan seperti prosedur, biaya, dan kompetensi pelaksana. Hasil survei digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan layanan serta menyusun program perbaikan.
Laporan ini menyajikan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pati tahun 2021. Survei dilakukan terhadap 100 responden dan menilai 9 unsur pelayanan. Hasilnya menunjukkan indeks kepuasan masyarakat sebesar 3,546 (sangat baik) meskipun perlu peningkatan pada kecepatan pelayanan dan sarana prasarana."
survai kepuasan masyarakat januari 2021 Syahrul Ostid
Dokumen tersebut merangkum latar belakang, tujuan, dan metodologi survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet. Survei ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap 14 aspek pelayanan laboratorium dan mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan. Metodologinya meliputi penyusunan kuesioner, penentuan responden, dan pengolahan data kepuasan masyar
Dokumen tersebut membahas tentang persiapan lokakarya pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap layanan kesehatan di puskesmas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terdapat beberapa tahapan yang dijelaskan seperti penyusunan kuesioner pengaduan, pelaksanaan survei pengaduan, hingga analisis masalah dan perencanaan tindak lanjut untuk perbaikan pelayanan.
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan untuk mengukur kinerja penyelenggara pelayanan publik secara berkala dan meningkatkan kualitas pelayanan berdasarkan masukan masyarakat. SKM meliputi perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, analisis hasil, dan pelaporan. Hasil SKM digunakan untuk menetapkan kebijakan perbaikan dan meningkatkan kinerja penyelenggara pelayanan.
Thesis Presentation From Yudo Devianto - Budi Luhur UniversityYudo Devianto
Tesis ini membahas tentang membangun model sistem informasi indeks kepuasan masyarakat pada unit pelayanan masyarakat dengan menggunakan metode perbandingan eksponensial dan skala ordinal. Tujuannya adalah untuk mengukur kualitas kinerja unit pelayanan berdasarkan umpan balik dari masyarakat. Data diperoleh melalui kuesioner, observasi, dan studi pustaka. Hasilnya akan dianalisis menggunakan pendekatan object oriented analysis unt
Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum di Kota Surabaya tahun 2018 menunjukkan indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan kecamatan, kelurahan, UPTSA Surabaya Pusat, UPTSA Surabaya Timur, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta DPMPTSP berkisar antara 79-85 yang termasuk kategori baik."
Reformasi Birokrasi perlu dilakukan penilaian dengan lat yang sama dan seragam sehingga keberhasilan atau ketidakberhasilan instansi pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi dapat diukur, bukan sekedar klaim sepihak.
Disampaikan pada FGD “Mekanisme dan Metode Pengukuran Pemanfaatan Hasil Litbang Badan Litbang Hukum dan HAM”
Jakarta, 16 April 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Laporan ini menyajikan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2020. Survei menunjukkan masyarakat puas dengan pelayanan, meskipun perlu ada peningkatan pada persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, dan kompetensi pelaksana. Rekomendasi termasuk metode layanan yang lebih efektif, sosialisasi prosedur,
PRESENTASI LAPORAN TUGAS AKHIR ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIFratnawulokt
Peningkatan status kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu hal prioritas di Indonesia. Status derajat kesehatan ibu dan anak sendiri dapat dinilai dari jumlah AKI dan AKB. Pemerintah berupaya menerapkan program Sustainable Development Goals (SDGs) dengan harapan dapat menekan AKI dan AKB, tetapi kenyataannya masih tinggi sehingga tujuan dari penyusunan laporan tugas akhir ini untuk memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif dari ibu hamil trimester III sampai KB.
Metode penelitian menggunakan Continuity of Care dengan pendokumentasian SOAP Notes. Subjek penelitian Ny. “H” usia 34 tahun masa kehamilan Trimester III hingga KB di PMB E Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
Hasil asuhan selama masa kehamilan trimester III tidak ada komplikasi pada Ny. “E”. Masa persalinan berjalan lancar meskipun terdapat kesenjangan dimana IMD dilakukan kurang dari 1 jam. Kunjungan neonatus hingga nifas normal tidak ada komplikasi, metode kontrasepsi memilih KB implant.
Kesimpulan asuhan pada Ny. “H” ditemukan kesenjangan antara kenyataan dan teori di penatalaksanaan, tetapi dalam pemberian asuhan ini kesenjangan masih dalam batas normal. Asuhan kebidanan ini diberikan untuk membantu mengurangi kemungkinan terjadi komplikasi pada saat masa kehamilan hingga KB.
PPT PENGKAJIAN SISTEM MUSKULOSKELETAL 2.pptxEmohAsJohn
PENGKAJIAN MUSKULOSKELETAL
Gangguan neurologi sangat beragam bentuknya, banyak dari pasien yang menderita gangguan memori dan tidak mampu menjalani aktivitas sehari-hari secara normal. Penyakit-penyakit neurologi kebanyakan memiliki efek melemahkan kehidupan pasien, sehingga memberikan pengobatan neurologis sangat penting bagi kehidupan pasien.
2. Perubahan PermenPANRB No 16/2014
menjadi PermenPANRB No. … Tahun 2017
PERMENPANRB No 16
Tahun 2014 tentang
Pedoman Survei Kepuasan
Masyarakat Terhadap
Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
PERMENPANRB
No...Tahun 2017 tentang
PEDOMAN PENYUSUNAN
SURVEI KEPUASAN
MASYARAKAT
UNIT PENYELENGGARA
PELAYANAN PUBLIK
Alasan Perubahan
1. PermenPANRB No 16 Tahun 2014 dipandang tidak operasional dan
memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya
2. Unit layanan publik yang sangat beragam sehingga diperlukan metode
survei yang seragam
3. Diperlukan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk
dilaksanakan, selain itu untuk memberikan arahan dan pedoman yang
jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik
3. 1 Tujuan
Peraturan ini bertujuan untuk mengukur
tingkat kepuasan masyarakat sebagai
pengguna layanan dan meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pelayanan publik.
Survei Kepuasan Masyarakat
2
A. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan
dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
B. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan
kualitas pelayanan publik.
C. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif
dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
D. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan publik.
Sasaran
4. PRINSIP SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
1. Transparan
Hasil survei kepuasan masyarakat harus dipublikasikan dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
2. Partisipatif
Dalam melaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat harus melibatkan peran serta masyarakat dan pihak
terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei yang sebenarnya.
3. Akuntabel
Hal-hal yang diatur dalam Survei Kepuasan Masyarakat harus dapat dilaksanakan dan
dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan
kaidah umum yang berlaku.
4. Berkesinambungan
Survei Kepuasan Masyarakat harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui
perkembangan peningkatan kualitas pelayanan.
5. Keadilan
Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa
membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan lokasi geografis serta perbedaan
kapabilitas fisik dan mental.
6. Netralitas
Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat, surveyor tidak boleh mempunyai kepentingan
pribadi, golongan, dan tidak berpihak.
6. Langkah - Langkah Survei
1.Menyusun
instrumen survei
2.Menentukan
besaran & teknik
penarikan sampel
3.Menentukan
responden
4.Melaksanakan
survei
5.Mengolah hasil
survei
6.Menyajikan &
melaporkan hasil
survei
7. Teknik SKM
1. Kuesioner
• Wawancara tatap muka
• Pengisian sendiri
(melalui surat)
• Elektronik (Internet/e-
survey)
2. Focus
Group
Discussion
(FGD)
3. Wawancara
8. RUANG LINGKUP SKM
• Ruang lingkup survei kepuasan masyarakat,
meliputi:
1. Metode Survei
2. Pelaksanaan dan Teknik Survei
3. Langkah-langkah penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat
4. Langkah-langkah Pengolahan Data
5. Pemantauan, Evaluasi dan Mekanisme
Pelaporan Hasil Penilaian Indeks Survei
Kepuasan Masyarakat
6. Analisis Hasil Survei dan Rencana Tindak
Lanjut
9. Unsur SKM
1. Persyaratan
Persyaratan, adalah syarat yang harus dipenuhi
dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik
persyaratan teknis maupun administratif.
2. Prosedur
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang
dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan,
termasuk pengaduan.
3. Waktu pelayanan
Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang
diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses
pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
10. Lanjutan …
4. Biaya/Tarif
Biaya/Tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada
penerima layanan dalam mengurus dan/atau
memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang
besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan
antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil
pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk
pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi
jenis pelayanan.
11. Lanjutan …
6. Kompetensi Pelaksana
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki
oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan,
dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan
pelayanan.
8. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan
Penanganan Pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara
pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan prasarana
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat
dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala
sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya
suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).
12.
13. Maksud Survei
Dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai dasar
peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik
Dilakukan secara periodik (triwulan,semesteran, minimal
1 tahun sekali)
Dapat dilengkapi survei seketika setelah mendapat
pelayanan
Penyelenggara pelayanan publik mempublikasikan hasil
SKM dan metodologi survei yang digunakan
Hasil SKM dilaporkan kepada MenpanRB dalam SIPP
Hasil SKM digunakan acuan dalam penyusunan indeks
kepuasan masyarakat secara nasional oleh MenpanRB
14. Pengolahan Data
Survei Kepuasan Masyarakat
1. Pengolahan dengan Komputer
Data entry dan penghitungan indeks dapat dilakukan dengan program
komputer/sistem data base.
b. Untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur
pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai
berikut:
1. Nilai rata-rata per unsur pelayanan
2. Nilai indeks pelayanan
3. Pengujian kualitas data
2. Pengolahan secara manual
a. Data isian kuesioner dimasukkan ke dalam
formulir mulai dari unsur 1 sampai dengan unsur X
15. Laporan Hasil Penyusunan Indeks
Hasil Akhir Kegiatan Penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat dari setiap unit pelayanan instansi
pemerintah disusun dengan materi utama sebagai
berikut:
1. Indeks setiap unsur pelayanan, jumlah nilai dari
setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai
rata-rata setiap unsur pelayanan.
2. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan kepada
unsur yang mempunyai nilai paling rendah untuk
dahulu diperbaiki
3. Penyusunan jadwal diperkirakan memerlukan
waktu selama 1(satu) bulan
16. 1 Materi Pokok Laporan SKM mencakup :
1) Pendahuluan:
a. Latar belakang masalah memuat berbagai hal
penyebab munculnya problematika dalam penyusunan
SKM
b. Tujuan SKM berisi hasil akhir yang akan dicapai dari
hasil SKM
c. Metode memuat karakteristik populasi, sampel dan
jumlah responden
d. Tim SKM terdiri dari penanggung jawab dan pelaksana
SKM
e. Jadwal SKM
Penyusunan Laporan
17. 2
Analisis meliputi data kuesioner, perhitungan dan deskripsi
hasil analisis. Hasil analisis harus memberikan penjelasan
mengenai berbagai faktor pemicu kelemahan dan/atau
kelebihan pada setiap komponen yang diukur
Penyusunan Laporan
3
Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran/rekomendasi.
Kesimpulan berisi tentang intisari hasil SKM, baik bersifat
negatif maupun positif. Saran/rekomendasi memuat
masukan perbaikan secara konkrit pada masing-masing
komponen yang menunjukkan kelemahan. Dalam laporan
tersebut harus juga memuat ringkasan eksekutif (executive
summary)
Analisis
Penutup
18. • Dalam rangka peningkatan transparansi hasil penyusunan SKM
unit pelayanan, rencana dan tindak lanjutnya wajib
dipublikasikan kepada masyarakat.
• Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara
berkala diperlukan survei secara periodik dan
berkesinambungan. Dengan demikian dapat diketahui
perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima
pelayanan publik. Jangka waktu survei antara periode yang
satu ke periode berikutnya dapat dilakukan 3 (tiga) sampai
dengan 6 (enam) bulan atau sekurang-kurangnya 1 (satu)
tahun sekali.
• Hasil SKM wajib diinformasikan kepada publik termasuk
metode survei. Penyampaian hasil SKM wajib dipublikasi,
minimal di ruang layanan atau melalui media cetak, media
pemberitaan online, website unit, atau media jejaring sosial
Kesimpulan
20. METODE SURVEI (lanjutan)
1. Skala Likert
4
No Unsur SKM Nilai Unsur SKM
1. Persyaratan A
2. Sistem,Mekanisme dan Prosedur B
3. Waktu Penyelesaian C
4. Biaya/Tarif D
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan E
6. Kompetensi Pelaksana F
7. Perilaku Pelaksana G
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan
Masukan
H
9. Sarana dan Prasarana I
21. METODE SURVEI (lanjutan)
1. Skala Likert (lanjutan)
• Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan
cara sebagai berikut:
(a x 0,11) + (b x 0,11) + (c x 0,11) + (d x 0,11)+ (e x 0,11) + (f x 0,11)
(g x 0,11) + (hx 0,11)+ (i x 0,11) = Nilai Indeks (X)
Dengan demikian nilai indeks (X) unit pelayanan hasilnya dapat
disimpulkan sebagai berikut:
• Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar
X x 25 = y
• Mutu pelayanan (lihat Tabel II, Mutu pelayanan)
• Kinerja unit pelayanan (Lihat Tabel II)
4
22. METODE SURVEI
• Pengukuran Skala Likert:
Bobot nilai rata – rata tertimbang =
Jumlah Bobot
Jumlah Unsur
=
1
9
= 0,111
SKM =
Total dari Nilai Persepsi Per Unsur
Total Unsur Yang Terisi
X nilai penimbang
SKM unit Pelayanan x 25
24. METODE SURVEI
(lanjutan)
• Terhadap unit pelayanan yang mempunyai karakteristik yang
berbeda-beda, dimungkinkan untuk :
a) Menambah unsur yang dianggap
relevan
b) Memberikan bobot yang berbeda 9
unsur yang dominan dalam unit pelayanan,
dgn catatan jumlah bobot seluruh unsur
tetap 1
Intepretasi nilai IKM yaitu antara 25 – 100 maka hasil
penilaian dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan
rumus :
= IKM unit Pelayanan x 25 atau Nilai IKM x 100
4
29. LANGKAH – LANGKAH
PENYUSUNAN SURVEI (1)
A. PERSIAPAN SURVEI
1) Penetapan Pelaksana :
a) Secara Swakelola
b) Oleh unit independen (BPS, Perguruan Tinggi,
LSM, Pelaku Usaha, atau kombinasi)
2) Penyiapan Bahan Survei :
a) Kuesioner.
b) Susunan formulir daftar pertanyaan.
c) Bentuk jawaban.
30. LANGKAH – LANGKAH
PENYUSUNAN SURVEI (2)
3) Penetapan jumlah responden, lokasi dan waktu
pengumpulan data.
a) Penetapan jumlah responden.
(Menggunakan Morgan and Krejcie).
b) Lokasi dan waktu pengumpulan data.
31. LANGKAH – LANGKAH
PENYUSUNAN SURVEI (3)
B. PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA
1) Pengumpulan Data
2) Pengisian Kuesioner
a) Dilakukan sendiri oleh responden.
b) Dilakukan oleh pencacah melalui
wawancara oleh :
1) Unit Pelayanan Sendiri.
2) Unit Independen yang berpengalaman.
32. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN
MEKANISME PELAPORAN HASIL IKM
1) Setiap instansi pemerintah perlu menunjuk atau
menugaskan unit kerja tertentu yang secara
independen dapat melakukan pemantauan hasil
SKM.
2) Pimpinan unit pemantau melaporkan
kepada pimpinan instansi yang bersangkutan.
3) Transparansi hasil SKM unit pelayanan,
wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
33. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN
MEKANISME PELAPORAN HASIL
IKM (lanjutan)
4) Data kuesioner yang masuk, disusun,
dikompilasikan, dan dihimpun berdasarkan
kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir
dan pekerjaan utama.
5) Pengolahan data dapat menggunakan program
komputer, melalui aplikasi tertentu.
6) Sebagai upaya peningkatan perbaikan, survei
dilakukan secara periodik (triwulan, semester, atau
tahunan)
34. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN
MEKANISME PELAPORAN HASIL
IKM (lanjutan)
7) Semua unit pelayanan instansi pemerintah, baik
yang langsung atau tidak langsung memberikan
pelayanan kepada masyarakat wajib melakukan
SKM.