b) Pelaksanaan pidana militer menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
Hukum Pidana Militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya.
Dalam penerapannya,Hukum Pidana Militer dipisahkan menjadi KUHPM sebagai hukum materialnya dan hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukuman formal.
9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutanGradeAlfonso
Pertemuan ke-9 membahas tentang PENUNTUTAN dalam Hukum Acara Pidana
Note = Saran dan perbaikan sangat diharapkan untuk masa depan generasi Indonesia, terimakasih
Sudikno Mertokusumo
Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yg mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.
Retnowulan Sutantio
Hukum Acara Perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yg menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yg diatur dalam hukum perdata materiil
1. Apa yang dimaksud dengan Cyber Space, Cyber Crime, Cyber Law, dan apakah hubungan dari ketiganya, Jelaskan!
2. Sebutkan undang-undang yang mengatur tentang Cyber Law di Indonesia!
3. Sebutkan esensi kandungan Cyber Law di Indonesia!
4. Sebutkan Alat Bukti menurut Cyber Law di Indonesia, jelaskan pasal yang mengaturnya!
5. Syarat apakah suatu Alat Bukti dikatakan Sah menurut Cyber Law di Indonesia, jelaskan pasal yang mengaturnya!
b) Pelaksanaan pidana militer menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
Hukum Pidana Militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya.
Dalam penerapannya,Hukum Pidana Militer dipisahkan menjadi KUHPM sebagai hukum materialnya dan hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukuman formal.
9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutanGradeAlfonso
Pertemuan ke-9 membahas tentang PENUNTUTAN dalam Hukum Acara Pidana
Note = Saran dan perbaikan sangat diharapkan untuk masa depan generasi Indonesia, terimakasih
Sudikno Mertokusumo
Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yg mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.
Retnowulan Sutantio
Hukum Acara Perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yg menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yg diatur dalam hukum perdata materiil
1. Apa yang dimaksud dengan Cyber Space, Cyber Crime, Cyber Law, dan apakah hubungan dari ketiganya, Jelaskan!
2. Sebutkan undang-undang yang mengatur tentang Cyber Law di Indonesia!
3. Sebutkan esensi kandungan Cyber Law di Indonesia!
4. Sebutkan Alat Bukti menurut Cyber Law di Indonesia, jelaskan pasal yang mengaturnya!
5. Syarat apakah suatu Alat Bukti dikatakan Sah menurut Cyber Law di Indonesia, jelaskan pasal yang mengaturnya!
FOLLOW THE MONEY
Follow the money secara harfiah berarti mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkan dalam suatu arus uang atau arus dana. Jejak-jejak ini akan membawa penyidik dan akuntan forensik ke arah pelaku fraud. Follow the money dilandasi gagasan yang sederhana namun teknik audit investigasi ini sangat ampuh. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur seputar follow the money mengingatkan kita bahwa bukan kejahatan utamanya saja seperti korupsi, penyuapan, penyelundupan barang dan manusia, pencurian, prostitusi, terorisme, dan lain-lain yang merupakan tindak pidana, tetapi juga pencucian uangnya sendiri adalah tindak pidana.
Uang sangat likuid dan mudah mengalir. Hal tersebut menyebabkan follow the money mempunyai banyak peluang untuk digunakan dalam investigasi. Namun mata uang kejahatan atau currency crime bukanlah uang semata. Mengetahui currency crime akan membuka peluang baru untuk menerapkan teknik follow the money.
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
5. DEFINISI PENCUCIAN UANG Upaya untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah. “ Placing, Receiving or Controlling Dirty Money is Money Laundering” Pengertian lengkap, Pasal 1 angka 1 UU TPPU
6. T P P U KEJAHATAN SUMBER UANG TIDAK SAH (PASAL 2 UU TPPU) Pasar Modal Asuransi Narkotika Psikotropika Perdg. Manusia Perdg. Senjata Glp Penculikan Terorisme Pencurian Penggelapan Penipuan Pemalsuan Uang Perjudian Prostitusi Perpajakan Kehutanan Lingk. Hidup Kelautan Lainnya Perbankan Penyelundupan Brg Korupsi Penyelundupan Imigran Penyelundupan TK Penyuapan P I D A N A A S A L AKTIF Setiap Orang yang dengan sengaja: Menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, metitipkan, membawa ke luar negeri, metukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan tersebut (Pasal 3 UU TPPU) PASIF Setiap Orang yang menerima/menguasai: penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, Sumbangan, penitipan, atau penukaran (Pasal 6 UU TPPU)
7.
8.
9.
10.
11. PROSES PENCUCIAN UANG Placement Penempatan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan Layering Memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan (audit trail) asal usul dana Integration Mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada pemiliknya sehingga dapat digunakan dengan aman
12. REZIM ANTI PENCUCIAN UANG PRESIDEN DPR MASYARAKAT KOMITE KOORDINASI NASIONAL PPATK Kerjasama Internasional PENGAWAS PJK BI DEPKEU PASAR MODAL ASURANSI , DLL Bank, PVA SEKTOR KEUANGAN PENYIDIK PENUNTUT HAKIM PROSES HUKUM BEA CUKAI LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM & PERADILAN Kerjasama Dalam Negeri KEJAHATAN ASAL HASIL KEJAHATAN LAW ENFORCEMENT APPROACH
13. LAW ENFORCEMENT APPROACH ANTI MONEY LAUNDERING APPROACH + PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KRIMINALITAS KRIMINALITAS MENURUN INTERGRITAS & STABILITAS SISTEM KEUANGAN MENINGKAT TUJUAN AKHIR
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21. PENYEDIA JASA KEUANGAN S etiap orang y ang menyediakan jasa d i bidang keuangan atau jasa lainnya y ang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada; bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksadana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos . [ PASAL 1 ANGKA 5 UUTPPU ]
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42. PERLINDUNGAN PELAPOR & SAKSI (Ps.39-43) PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan identitas pelapor Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang, wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan berbagai ancaman Di sidang pengadilan, pihak-pihak yang terkait dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor Setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan berbagai ancaman Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana atas pelaporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan
57. S tatistik Kepatuhan dan Hasil Analisis Februari 2010
58. LTKM Per Februari 2010 Jenis Pelapor Jumlah Pelapor Jumlah LTKM Bank 146 29.267 Non Bank 164 19.773 Perusahaan Efek 50 827 Manajer Investasi 4 21 Pedagang Valas 51 15.824 Dana Pensiun 1 1 Lembaga Pembiayaan 23 873 Asuransi 33 2210 Perusahaan Pengiriman Uang 2 17 JUMLAH 310 perusahaan 49.040 LTKM
59. LTKM Per - Tahun Tahun Jumlah LTKM Keseluruhan s/d 2004 838 2005 2.055 2006 3.482 2007 5.831 2008 10.432 2009 23.520 s.d Februari 2010 2.464
60.
61. Laporan Transaksi Keuangan Tunai PJK Pelapor Jumlah PJK Jumlah LTKT Bank Umum 135 6. 847 . 715 BPR 8 8 1.362 PVA 91 7.051 Asuransi 11 15 8 Perusahaan Efek 4 3 7 CTR by disket filed by IT 453,307 TOTAL 32 6 7. 309 . 630
63. Laporan Hasil Analisis Putusan pengadilan yang menggunakan UU TPPU telah mencapai 2 6 putusan Kepolisian/ Kejaksaan 1.072 Khusus Kejaksaan 88 JUMLAH 1160
![FOKUS PEMBAHASAN ,[object Object],[object Object]](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)